Category: Empat Lawang

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – DPRD Empat Lawang menggelar Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Isnaini Kasmir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk masa jabatan 2024-2029. Pelantikan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan yang digelar oleh DPRD Kabupaten Empat Lawang pada Selasa (22/01/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Darli, S.H., yang didampingi oleh Wakil Ketua I Saukani dan Wakil Ketua II Wulandari.

Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri, bersama Pj Ketua TP-PKK, seluruh anggota DPRD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Fauzan Khoiri menyampaikan ucapan selamat kepada Isnaini Kasmir atas pelantikannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang. “Saya ucapkan selamat kepada Isnaini Kasmir yang telah resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW),Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah,” ucapnya.

Ucapan selamat juga disampaikan oleh Ketua DPRD, Darli, S.H., yang berharap Isnaini Kasmir dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab. “Selamat atas pelantikan Isnaini Kasmir sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang. Kami yakin beliau akan menjalankan amanah dengan baik hingga masa jabatan 2024-2029,” katanya.

Pelantikan ini menandai komitmen DPRD Kabupaten Empat Lawang dalam memastikan kelengkapan keanggotaan dewan guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Isnaini kasmir yang akrab disapa Een menyampaikan, Dengan di lantik sebagai pengganti antar waktu Dengan masa jabatan yang tersisa untuk periode 2024-2029, ia mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan ini. “Ini adalah amanah besar yang harus saya emban dengan penuh tanggung jawab. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar saya bisa menjalankan tugas sesuai dengan harapan,” ungkapnya.

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang menggelar acara pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Empat Lawang 2024.

Acara tersebut berlangsung di halaman kantor KPU Empat Lawang pada Senin (23/9/2024), dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait serta masyarakat setempat yang antusias menyaksikan jalannya prosesi.

Pengundian nomor urut ini diikuti oleh satu-satunya paslon yang maju dalam Pilkada Empat Lawang, yakni H Joncik Muhammad dan Ariva’i.

Dalam pengundian yang penuh dengan suasana tegang namun tertib tersebut, paslon tunggal ini mendapatkan nomor urut 2.

Meskipun hanya ada satu paslon yang maju, proses pengundian tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. (sm)

SUARAPUBLIK.ID, EMPAR LAWANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang secara resmi menetapkan pasangan calon (Paslon) H. Joncik Muhammad – A Rivai sebagai calon tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang untuk periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno KPU Empat Lawang yang digelar pada Minggu (22/9/2024) di Kantor KPU Empat Lawang.

Setelah penetapan tersebut, KPU Empat Lawang akan menjalankan tahapan-tahapan pemilihan berikutnya, seperti pengundian nomor urut dan masa kampanye bagi calon tunggal. Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu H. Joncik Muhammad dan A Rivai.

“Hasil pleno memutuskan bahwa Paslon H. Joncik Muhammad dan A Rivai ditetapkan sebagai calon tunggal untuk Pilkada Empat Lawang 2024,” ujar Eskan.

Eskan menjelaskan bahwa pasangan lain, yaitu HBA-Heny, dinyatakan gugur karena salah satu calon telah dua kali menjabat sebagai Bupati Empat Lawang. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 14 huruf M, yang membatasi masa jabatan kepala daerah tidak boleh lebih dari dua periode.

“HBA-Heny sudah menjabat dua periode, sehingga tidak memenuhi syarat untuk maju lagi. Ketentuan ini berdasarkan undang-undang dan peraturan KPU yang jelas menyatakan bahwa dua periode masa jabatan itu tidak diperkenankan,” jelas Eskan.

Penetapan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut, apabila seorang kepala daerah telah menyelesaikan lebih dari setengah masa jabatannya, maka itu sudah dianggap sebagai satu periode penuh. Oleh karena itu, Paslon HBA-Heny tidak lagi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

Keputusan ini menandai langkah awal bagi H. Joncik Muhammad dan A Rivai dalam mempersiapkan diri menuju Pilkada Empat Lawang 2024, yang akan berlangsung serentak. KPU Empat Lawang berharap bahwa pemilihan kali ini dapat berjalan damai dan sesuai harapan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan daerah.

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – Pasangan Budi Antoni Aljufri dan Heny Ferawati secara resmi telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang sebagai Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2024-2029.

Pasangan ini tiba di kantor KPU Empat Lawang sekitar pukul 10:00 WIB. Kehadiran mereka disambut dengan baik oleh pihak KPU.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Antoni Aljufri, yang akrab disapa HBA oleh masyarakat, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPU Empat Lawang.

“Saya berterima kasih kepada pihak KPU yang menyambut kami dengan baik sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang,” ujarnya.

Lebih lanjut, HBA juga menyampaikan kebanggaannya atas sambutan yang diterimanya saat mendaftar.

“Ini merupakan satu bentuk kebanggaan saya sebagai bakal calon di jemput dan datang, dilayani, dan ditempatkan di tempat yang luar biasa nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima berkas pendaftaran dari pasangan Bakal calon tersebut.

“Kami sudah menerima berkas pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang,” ungkap Eskan.

Saat ditanya mengenai kelengkapan berkas pendaftaran pasangan Budi Antoni Aljufri dan Heny Perawati, Eskan menyatakan bahwa KPU akan segera memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan hasilnya akan diumumkan secepatnya.

“Koreksi akan dilakukan melalui sistem informasi pencalonan (Silon) dan pemeriksaan dokumen manual,” jelas Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman. (sm)

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – Pasang Calon (Paslon) Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad-A Rifai, (JamaA’) resmi mendaftar ke KPU Empat Lawang sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang periode 2024-2029.

Paslon Joncik Muhammad-A Rifai, merupakan paslon pertama yang mendaftar diri ke KPUD Kabupaten Empat Lawang, dengan berjalan kaki dari depan RSUD Tebing Tinggi, Rabu (28/8/2024).

Ketua Tim Pemenangan, Suarli mengatakan, jika tidak ada halangan paslon JamaA’ ini akan menjadi satu-satunya paslon yang akan maju sebagai paslon Bupati Empat Lawang 2024-2029. “Meskipun kita hanya calon tunggal tapi kita tidak boleh mendahului ke hendak allah, kita jangan jumawa,” tegas Suahrli.

Namun dirinya, mengingatkan kepada seluruh tim untuk bersyukur 7 Partai Politik (Parpol) yang ada di kursi parlemen, 35 dewan 100 persen mendukung paslon. “Kepada partai pendukung kami ucapkan termimakasih atas dukungan kepada paslon kita ini, kita wujudkan Empat Lawang Madani Jilid 2,” ujarnya.

Bakal Calon Bupati Empat Lawang H Joncik Muhamamd, didampingi Calon Wakil Bupati Empat Lawang A Rifai, mengungkapkan sebagai petahana jika terpilih lagi diperiode kedua nantinya akan melanjutkan Visi dan Misi, MADANI yang belum terwujud akan kita tuntaskan, salah satunya pembangunan Masjid Raya Empat Lawang periode kedua nanti, Insya Allah,” kata Joncik, saat Konferensi Pers.

Jika Pilkada 2018 yang lalu, pihaknya menargetkan 65 persen suara. Untuk Pilkada tahun ini, menargetkan lebih dari 80 persen suara. Untuk basis di tegaskan Joncik semuanya adalah basis, jika dilihat peta pemilu yang lalu. Apa lagi saat ini seluruh Parpol yang memiliki kursi di DPRD Empat lawang siap mendukung. “Dengan semua partai, dukung dengan 35 anggota dewa, tidak ada lagi warna-warni, kita sama sama menata Empat Lawang. Kita bersatu membangun Empat Lawang, semuanya Empat Lawang Madani,” harapnya.

Untuk diketahui Paslon JM-Fai didukung 7 Partai Politik, yang memiliki kursi di DPR Kabupaten Empat Lawang. Besar kemungkinan paslon tersebut akan melawan kotak kosong.

SUARAPUBLIK.ID, Empat Lawang – Kebakaran hebat melanda Dusun Tunggul Hitam, Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, pada Rabu (24/7/2024).

Peristiwa ini menghanguskan tiga rumah warga hingga rata dengan tanah. Menurut laporan, api pertama kali muncul di dapur salah satu rumah warga di dusun yang terpencil ini.

Kemudian api dengan cepat menyambar bagian tengah rumah dan merembet ke rumah warga lainnya.

Beruntung, pemilik rumah yang pertama terbakar berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan dari warga sekitar untuk memadamkan api. Situasi semakin tegang saat api mulai menyambar rumah warga lainnya.

Para pemilik rumah berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka saat pertama kali mengetahui keberadaan api. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya.

Setelah sekitar 15 menit warga berjuang memadamkan api, petugas pemadam kebakaran dari Zona II Pendopo tiba di lokasi.

Bersama warga Dusun Tunggul Hitam, mereka bahu-membahu memadamkan api.

Meski api berhasil dipadamkan, ketiga rumah tersebut habis terbakar karena mayoritas terbuat dari bahan yang mudah terbakar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang, Evi Ferilina Susanti, menyampaikan bahwa akibat peristiwa kebakaran ini, ketiga keluarga mengalami kerugian hingga Rp 75 juta.

“Ada 3 keluarga yang kehilangan tempat tinggal atas nama Delima, Mahlil, dan Sopian. Dugaan sumber api berasal dari dapur rumah warga tempat pertama kali api muncul,” katanya.

SUARAPUBLIK.ID, Empat Lawang — Kepolisian Resor (Polres) Empat Lawang berhasil menangkap pelaku utama kasus pembunuhan berencana yang menggemparkan wilayah tersebut.

Dua tersangka utama telah diamankan, termasuk seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Eva Ulandari, serta barang bukti vital terkait kejadian tragis yang menewaskan Hendra Wijaya.

Menurut keterangan resmi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang, penangkapan dilakukan setelah menerima informasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas.

Kasus ini terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan di Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2023.

“Setelah melakukan penjemputan terhadap tersangka utama, yaitu Dencik Saleh Als Edo Bin Mat Zaini Als Mat Lundang, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa pakaian korban yang terdapat bekas darah, serta beberapa jenis palu yang diduga digunakan dalam tindak kekerasan tersebut,” ujar Kasat Reskrim Polres Empat Lawang, AKP Alpian, S.H.

Dalam proses interogasi, Dencik Saleh mengakui perbuatannya atas tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Polisi kini tengah mempersiapkan berkas untuk melanjutkan proses hukum terhadap tersangka dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya.

Penangkapan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat setempat yang berharap agar keadilan segera ditegakkan.

Masyarakat juga diajak untuk terus aktif memberikan informasi yang dapat membantu pencegahan dan penyelesaian berbagai kasus kriminal di wilayah mereka.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kami mengimbau warga untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk kejahatan kepada pihak berwenang,” tambah AKP Alpian.

Proses hukum terhadap Dencik Saleh dan Eva Ulandari akan terus dipantau oleh pihak berwenang guna memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga Kabupaten Empat Lawang. (sm)

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah Empat Lawang mengalami defisit anggaran sebesar Rp 227 miliar untuk tahun anggaran 2023.

Defisit ini terjadi karena target penerimaan daerah tidak tercapai, yang mengakibatkan tunda bayar.

Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin melalui kepala BPKAD Iwan Meike menjelaskan Pada akhir Desember 2023, Pemda Empat Lawang menantikan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pembayaran.

Adapun dana dari Pusat yang diharapkan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Tambahan sebesar Rp 50 miliar dan DBH Kurang Bayar sebesar Rp 68 miliar.

Namun, dana tersebut tidak disalurkan secara tunai ke Kas Daerah (Kasda) Pemda Empat Lawang, melainkan melalui Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp 85,856 miliar yang baru dapat dicairkan pada tahun 2024.

“Dari total Rp 118 miliar DBH Tambahan dan DBH Kurang Bayar, sebesar Rp 85,856 miliar dijadikan TDF, dan sisa dana akan disesuaikan pada tahun 2024,” ujar Iwan.

Selain itu, kata Iwan pada tahun anggaran 2023, terdapat dana yang tidak terealisasi dari Pemprov Sumatera Selatan, seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, sebesar kurang lebih Rp 65 miliar.

Dana tersebut akhirnya dibayar oleh Pemprov Sumatera Selatan pada tahun 2024 ini.

Total asumsi penerimaan daerah tahun 2023 yang tidak mencapai target adalah sebesar Rp 183 miliar, terdiri dari:

– DBH Tambahan dan DBH Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat: Rp 118 miliar

– Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemprov Sumatera Selatan: Rp 65 miliar.

Dengan asumsi pendapatan daerah sebesar Rp 183 miliar, selisih defisit anggaran yang masih harus ditutupi adalah Rp 44 miliar (Rp 227 miliar – Rp 183 miliar).

“Hal ini disebabkan oleh penerimaan daerah yang tidak terealisasi sesuai target.” jelasnya.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih baik serta strategi untuk memastikan penerimaan daerah dapat tercapai sesuai target di masa mendatang.

Pemda Empat Lawang juga perlu bekerja sama lebih erat dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memastikan penyaluran dana tepat waktu, sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang signifikan. (sm)

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG,-Ketua DPC PDIP Empat Lawang, yang juga merupaka Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Empat Lawang A Rivai, mengambil formulir pendaftaran Bakal Calon Bupati Empat Lawang periode 2024-2029 di DPD PAN Kabupaten Empat Lawang.

A Rivai, datang ke kantor DPD PAN Empat Lawang didampingi Bendahara DPC PDIP Empat Lawang Makmum dan Wakil Sekertaris DPC PDIP Empat Lawang Saukani dan rombongan.

Ketua DPC PDIP Empat Lawang A Rivai, mengatakan, prosesnya kedepan akan diserahkan sepenuhnya ke DPD PAN, apalagi di Empat Lawang ini, PDIP dan PAN sudah pernah berkualisi.

“Mudah-mudahan, antara PDIP dan PAN tetap berkualisi, namun kita tetap mengikuti aturan partai. Kami juga dari PDIP tetap menunggu dari DPP Partai,” kata Rivai, desela-sela pengambilan formulir pendaftaran Bakal Calon Bupati Empat Lawang, di Kantor DPD PAN Empat Lawang, Senin (6/5/2024).

Sementara itu Bendahara DPC PDIP Empat Lawang Makmun Abdul Ghoni, mengungkapkan PDI Perjuangan mengusulkan kader-kader terbaiknya. Salah satunya Ketua DPC PDIP Empat Lawang yang juga Wakil Ketua DPRD Empat Lawang A Rivai.

M

“Yang jelas kita ikuti dulu proses, kita ikuti dulu tahapan-tahapan, yang dilaksanakan oleh partai masing-masing tempat mendaftar,” ungkapnya.

Dalam hal ini lanjut Makmun, pihaknya mengambil formulir pendaftaran, baik Bupato maupun Wakil Bupati, ini sesuai dengan aturan yang ada di Partai.

“Tapi penunjukan Bupati atau Wakil Bupati, itu nanti kita ikuti dulu prosesnya. Kita ikuti aturan partai, kami juga masih menunggu intruksi DPP partai, kita ikuti dulu mekanisme yang ada baik di PDIP maupun di PAN,” ucapnya.

Ditempat yang sama ketua penjaringan DPD PAN Kabupaten Empat Lawang Alhadidi Denin, menambahkan, pihaknya menerima dengan tangan terbuka, dan semua mekanisme partai akan dilaksanakan. Namun kebijakan tetap ada di Dewan Pimpinan Pusat.

“Kita hanya melaksanakan tugas partai, yaitu menerima pemberkasan calon, dan akan direkomendasikan ke DPW dan akan disampaikan ke DPP,” ujarnya.

Dijelaskan Alhadidi, pihaknya tidak berwenang menolak ataupun mengembalikan. Pihaknya hanya menerima sementara keputusan tetap berada ditangan DPP. Hal-hal yang lain pihaknya mempersilahkan rekan-rekan dari PDIP berkomunikasi dengan unsur pimpinan.

Pihaknya juga merasa PDIP ini bukan asing lagi, sebab PAN dan PDIP sudah 1 periode membentuk kualisi, dan berjalan dengan lancar, sukses sampai berakhir masa jabatan peride pertama.

“Mudah-mudahan ini tetap terjaga dan kualisi ini tetap berjalan, sehingga tidak terlalu banyak lagi yang harus kita bongkar pasang didalam jaringan politik di Kabupaten Empat Lawang. Dan kami siap untuk meneruskan visi-misi MADANI jilid II,” pungkasnya.

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – Lebaran tahun 2024 telah mengintip dari balik penjuru, dengan hitungan mundur hanya menyisakan 3 hari lagi. Di momen singkat ini, suasana pasar dipenuhi dengan kesibukan emak-emak yang berlomba-lomba membeli kue. Sebab, Lebaran tak pernah lepas dari tradisi penyajian aneka ragam kue.

Jelang Lebaran, fenomena yang tak terhindarkan adalah kemunculan banyak penjual kue di berbagai sudut. Fenomena serupa terjadi di pasar Pulau Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, provinsi Sumatera Selatan, di mana penjual kue dadakan bermunculan dengan semangat.

Salah satu penjual kue, Lina, menyambut berkah Lebaran dengan suka cita. Ragam kue Lebaran yang ia tawarkan laris manis di pasaran. Dalam wawancara Lina mengungkapkan beragam harga kue yang ia jual. Mulai dari kue Astor, kue telur gabus, hingga kue pilus ikan, semuanya dijual dengan harga Rp 90.000 per kilo. Ada pula kue mentega yang dibanderol Rp 60.000 per kilo, dan kue Sempol serta kue kacang ijo yang dijual seharga Rp 70.000 per kilo.

Namun, Lina tidak hanya menawarkan kue kering, tetapi juga kue basah seperti kue wijen, kue jagung arab, dan kue sari udang dengan harga yang sama, yaitu Rp 90.000 per kilo. Begitu pula dengan kue labu dan kacang pedas yang dijual seharga Rp 80.000 per kilo, serta kuping gajah yang menjadi favorit anak-anak dengan harga Rp 90.000 per kilo.

Dalam semangat berdagang, Lina memberikan fleksibilitas harga kepada pembelinya. “Bisa nego harganya, namanya juga berdagang pastinya tidak akan lepas dari yang namanya tawar-menawar,” ungkap Lina. Meskipun demikian, ia berjanji akan terus berjualan hingga H-1 Lebaran, karena saat hari raya tiba, ia juga ingin merayakan dengan keluarganya.

Sementara itu, di tengah kesibukan pasar, seorang pembeli bernama Masytho menceritakan pengalamannya menemani ibunya berbelanja kue. Bagi umat Islam, belanja kue menjadi salah satu ritual yang tak terpisahkan menjelang Lebaran. Masytho menjelaskan bahwa mereka membeli sebagian kue kering, namun untuk kue basah mereka lebih memilih untuk membuat sendiri di rumah.

Dengan semangat menjelang Lebaran, pasar kue menjadi pusat kegiatan yang penuh kehangatan. Meski hanya berlangsung sesaat, momen ini menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi menyambut Hari Raya dengan sukacita dan kebersamaan. (sm)

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – Menjelang mudik lebaran tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Empat Lawang melakukan pengawasan di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di jalur mudik di sepanjang jalan lintas Kabupaten Empat Lawang.

Pengawasan yang dilakukan berupa uji kelayakan alat di SPBU agar tidak adanya terjadi takaran yang tidak tepat, sehingga dapat merugikan para konsumen dalam membeli BBM, khususnya yang berada pada jalur mudik.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Empat Lawang H M Taufik membenarkan tim dari Disperindag melakukan Pengawasan dalam rangka menyambut hari raya idul Fitri.

“Tim juga bersama personil Polres Empat Lawang mendatangi disejumlah SPBU,” ungkap Taufik, Rabu (3/4).

Dikarenakan disampaikan Taufik, Polres Empat Lawang melakukan pengawasan secara serentak di seluruh Polres se-Sumsel.

Ditempat sama, Kabid Perdagangan Ade Chandra menuturkan, saat melakukan pengujian kebenaran 3 pompa ukur BMM di SPBU Talang Gunung, menggunakan bejana ukuran 20 sampai 10 liter.

“Ini pemeriksaan tanda tera dan memastikan tidak adanya alat tambahan yang mengindikasikan kecurangan. Kondisi Pompa BBM dalam keadaan baik,” kata Ade.

Sidak ini lanjut Ade, dilakukan kesiapan SPBU yang ada di Kabupaten Empat Lawang, menjelang arus mudik dan arus balik hari Raya Idul Fitri 1445 Hijiriyah/ 2024.

Selain itu dijelasakan Ade, tujuan dari monitoring ini, sebagai kewajiban untuk Tera/Tera ulang, sesuai UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Memastikan kebenaran pengukuran pompa ukur BBM SPBU.

“Dari 3 nozzle BBM, yakni 1 pertalite, 1 dexlite dan 1 pertamax yang dilakukan pengujian, hasilnya, yang pertama Pertalite ada selisih -60 ml dari 20.000 ml yang diuji, terus Dexlite ada selisih -45ml dari 10.000 ml yang diuji, dan Pertamax ada selisih rata-rata -50 ml dari 20.000 ml yang diuji,” jelasnya.

Karena Batas Kesalahan yang diizinkan (BKD) diyambahkan Ade, maka sesuai peraturan Kemendag sebesar +- 0,5% atau +- 100 ml, maka hasil pengujian tersebut dinyatakan diterima.

“Untuk persediaan Pertamax, Pertalite dan Dexlite di SPBU 24.315.180 Talang Gunung, saat ini dalam kondisi aman,” pungkasnya. (sm)

EMPAT LAWANG – Warga di Kabupaten Empat Lawang, mengadakan pertemuan dengan perusahaan sawit terkait kisruh soal sengketa lahan.

Dari pantauan Rakyat Empat Lawang di lapangan, masalah ini sudah terjadi bahkan sejak 13 tahun silam.

Lahan perkebunan sawit yang berada di Desa Canggu, Kecamatan Talang Padang itu, diminta oleh masyarakat untuk dikembalikan karena janji perusahaan yang tak mereka tepati sesuai dengan perjanjian.

Asisten I, Dadang Munandar, tampak datang menengahi permasalahan antara 2 pihak ini. Kemudian perwakilan dari Polres serta perwakilan dari perusahaan.

Suhadin, perwakilan masyarakat dan salah satu pemilik kebun mengatakan bahwa dirinya dan masyarakat pemilik kebun lain merasa teraniaya sejak lama.

“Kami tahu bahwa perusahaan ini merupakan takeover dari perusahaan yang lama. Mungkin mereka memang tidak tahu dan tidak paham tentang permasalahan ini,” ucapnya, Rabu, 27 Maret 2024.

“Harapan kami tetap sama seperti dulu, walaupun pihak perusahaan tidak bisa mengikuti kehendak kami, kami minta dikembalikan saja kebun kami yang dipakai perusahaan,” jelasnya.

Diketahui bahwa tanah milik masyarakat yamg dipakai perusahaan, yang dibelakangan diketahui merupakan PT. ELAP, sebesar 260 hektar.

Yang mana sesuai dengan MoU dengan manajemen perusahaan yang lama, adanya pembagian hasil keuntungan 70% untuk warga dan 30% untuk perusahaan.

Tuntutan masyarakat sendiri hanya dua, kembalikan tanah yang menjadi hak mereka, atau perusahaan bisa membeli tanah itu secara langsung.

“Tanah kami tidak banyak kok, hanya 260 Hektar, dan itu dikembalikan saja kepada kami,” ujarnya.

“Atau kita bisa duduk bersama mencari win-win solution untuk permasalahan ini. Atau perusahaan bisa bayar tanah kami yang 260 hektar itu,” imbuhnya.

Selain sengketa lahan, ada juga pembahasan mengenai jalan yang diblokade oleh warga. Untungnya permasalahan terkait blokade jalan sudah selesai.

Ditanyai terkait kemungkinan menempuh jalur hukum, Suhadin mengatakan sangat mungkin apabila masalah itu terus berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian.

“Sangat mungkin. Tapi terus terang saja, kami masih dalam keadaan ‘buntu’ (tidak ada dana’, jadi masih sebatas musyawarah mufakat saja,” ungkapnya.

“Mungkin kalau ada pemberitaan dari media seperti ini, akan ada pihak-pihak yang bersimpati dan memberikan sokongan dana untuk menempuh jalur hukum,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Asisten I Dadang Munandar mengatakan, pemerintah hadir sebagai penengah dalam kisruh ini.

“Kami datang ini sebagai penengah sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT. ELAP. Masyarakat sudah memberikan tuntutan mereka dan diterima langsung oleh perwakilan masyarakat, yang kemudian mereka akan sampaikan kepada pimpinan yang ada di Medan,” terangnya.

“Sudah ada penyelesaian, yaitu kita akan menguji legalitas jalan ini (jalan yang diblokade), apakah masuk wilayah Pendopo atau wilayah Talang Padang,” tambahnya.

Dadang juga mengatakan akan menunggu hasil, dan belum berani mengatakan tentang masalah lainnya karena masih dalam proses.

Pihak perusahaan sendiri belum mau memberikan keterangan kepada wartawan terkait permasalahan ini. (sm)

SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – Musibah kebakaran melanda Desa Seguring, Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang, Senin siang, 18 Maret 2024.

Sayangnya, insiden ini disertai dengan kerusakan pada mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi.

Kebakaran tersebut menghanguskan empat rumah warga di Desa Seguring, Empat Lawang.

Meskipun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Empat Lawang segera merespons dengan mengirim dua unit mobil pemadam kebakaran, namun sayangnya, kedua mobil tersebut mengalami kerusakan.

Satu unit mobil damkar tidak mampu mengeluarkan air setelah diisi, sementara mobil lainnya tidak digunakan untuk memadamkan api di lokasi.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekecewaan di kalangan warga sekitar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang, Evi Ferilina, Saat Di kompirmasi mengatakan bahwa pihaknya akan mengirim teknisi ke lokasi untuk memperbaiki mobil damkar yang rusak.

Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kondisi dan memperkuat upaya pemadaman kebakaran di masa depan.

Sementara itu, warga setempat menghadapi kerugian yang cukup besar akibat kebakaran ini.

Api yang muncul sekitar jam 12 siang telah menyebabkan kerugian material yang signifikan, dengan empat rumah warga menjadi korban.

Kehadiran petugas pemadam kebakaran yang seharusnya memberikan perlindungan justru diwarnai dengan kegagalan teknis, menjadi catatan penting untuk diperbaiki demi kemanfaatan masyarakat di masa mendatang. (Sm)

EMPAT LAWANG – Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil mendapatkan 15 kursi dalam Pemilihan Legislatif(Pileg) DPRD Kabupaten Empat Lawang tahun 2024.

Dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPD PAN, Darli S.H., pada Minggu, 25 Februari 2024.

Darli mengatakan rasa syukurnya atas keberhasilan partai menjadi pemenang pesta demokrasi di Kabupaten Empat Lawang tahun ini.

“Hari ini, rapat pleno DPRD Kabupaten Empat Lawang telah selesai, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dengan lancar,” ujarnya.

“Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh penyelenggara baik itu KPPS, PPS, PPK, Bawaslu maupun KPU, sehingga acara ini sekali lagi bisa berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Saya, sambungnya, atas nama Ketua DPD PAN Kabupaten Empat Lawang, terhitung hari ini perolehan suara kita mendapatkan 15 kursi.

Masing-masing dari 15 kursi tersebut terbagi dalam 3 kursi di Dapil 1, 2 kursi di Dapil 2, dan 2 kursi di Dapil 3.

“Dapil 4 itu mendapatkan 3 kursi, Dapil 5 mendapatkan 3 kursi, Dapil 6 mendapatkan 2 kursi. Jadi total keseluruhannya mencapai 15 kursi,” ungkapnya.

Tak lupa Darli berterimakasih kepada masyarakat yang berhasil memenangkan PAN di Empat Lawang.

“Kepada seluruh kader saya ucapkan terimakasih atas perjuangannya, dan juga kepada kakanda kami Joncik Muhammad yang telah memberikan dukungan moril dan sekaligus sebagai mentor kami para caleg,” tandasnya. (sm)

SUARAPUBLIK.ID, EMPATLAWANG – Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut terhadap 8 laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Setiap laporan ditindaklanjuti dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan bukti yang disajikan.

Rod Karnain, Ketua Bawaslu Empat Lawang, bersama dengan anggota lainnya, Hengki Gunawan dan Ahmad Fatria, mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah ada 8 laporan yang diterima, yaitu dengan nomor laporan 001, 002, 003, 004, 005, 006, dan 007.

Selain itu, terdapat satu laporan tambahan yang diterima dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian diregistrasikan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.

“Iya ada 8 laporan, sudah kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujarnya.

Laporan nomor 001, setelah melalui pembahasan dengan Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu Empat Lawang, Kepolisian, dan Kejaksaan, proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Laporan nomor 002, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Pengawas TPS di TPS 5 dan TPS 3 Desa Seleman Ilir, tidak ditemukan unsur pelanggaran.

Para saksi yang hadir telah memfoto C1 Hasil dan mendapatkan salinan C1 tersebut.

Proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS tersebut juga berlangsung lancar.

Laporan nomor 003 melaporkan peristiwa yang sama dengan laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Sumsel.

Meskipun pelapor berbeda, namun kejadiannya sama, yaitu peristiwa di TPS 10 Beruge Ilir Kecamatan Pendopo.

Setelah dibahas dengan Gakkumdu Empat Lawang, proses penanganan pelanggaran juga dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran terhadap undang-undang pemilu.

Terkait tuntutan pemungutan suara ulang yang dilaporkan oleh pelapor juga tidak memenuhi unsur wajibnya PSU, karena fakta menunjukkan bahwa surat suara yang dicoblos oleh terduga pelaku sudah dibatalkan dan dianggap tidak sah oleh petugas dan saksi di TPS tersebut.

“Karena berdasarkan fakta surat suara yang dicoblos oleh terduga pelaku sudah dibatalkan dan dimasukkan dalam kategori suara tidak sah atas kesepatan bersama petugas di TPS dan para saksi yang ada di TPS tersebut,” jelasnya.

Laporan dengan nomor 004, Bawaslu Empat Lawang melalui Panwascam Pendopo merekomendasikan PPK untuk melakukan penghitungan ulang. Karena ada perbedaan total suara antara DPR RI dan DPRD Kabupaten.

“Rekomendasi sudah dilayangkan tanggal 23 kemaren, dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK ditanggal 24 kemarin,” tuturnya.

Laporan nomor 005, 006, dan 007 tidak dapat ditindaklanjuti karena bukti yang dilampirkan oleh pelapor tidak mendukung fakta dari peristiwa yang disampaikan. (sm)

Empat Lawang – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Empat Lawang melakukan audiensi bersama BPKAD dan Pj Sekda melalui Asisten I.

Isi audiensi tersebut tak lain karena ada penunggakan pembayaran uang atlet yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel ke-XIV/2023 September tahun lalu.

Menurut informasi yang berikan Ketua Harian KONI Empat Lawang, Suroto, bahwa penunggakan pembayaran ini telah berlangsung sejak dimulainya Porprov hingga berita ini diketik.

Suroto dengan tegas mengatakan pihaknya tak ingin masalah ini menjadi berlarut-larut tanpa ada kejelasan yang pasti.

“Ini seharusnya menjadi sebuah keharusan untuk membayar apa yang menjadi hak-hak para atlet dan pelatih sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama sebelumnya,” ucap Suroto, Rabu, 21 Februari 2024.

“Atlet dan pelatih ini adalah aset berharga daerah, jadi mereka harus dipertahankan. Jika terkait pembayaran ini saja tak ada kejelasan, bisa jadi Porprov atau event lainnya nanti mereka tak ingin lagi membawa nama Empat Lawang,” terangnya.

Menurut Suroto, mereka telah memberikan surat untuk melakukan audiensi bersama dengan Kepala BPKAD untuk menanyakan kejelasan pencairan dana atlet ini.

Sayangnya, Kepala BPKAD, Iwan Mieke, sedang tidak berada di kantornya ketika KONI datang.

“Pak Iwan Mieke sedang ada perjalanan dinas luar dan kami tadi disambut oleh salah satu staff-nya di bidang anggaran,” ungkap Suroto.

Di tempat yang sama, Muhammad Ikhsan, yang mengetuai beberapa cabor, mengatakan agar pihak Pemkab Empat Lawang bisa membayarkan apa yang menjadi hak-nya.

“Jika kita tidak dibayarkan, saya dan cabor lain akan menarik para atlet kami dari keikutsertaan dalam event olahraga kedepannya. Sebab honor kami saja tidak dibayarkan, bagaimana kami bisa membanggakan nama daerah,” tegasnya.

“Sebenarnya apa yang kami minta sederhana, hanya kejelasan kapan honor kami dibayarkan, itu saja,” imbuhnya.

Tak nemui titik terang setelah mendatangi BPKAD, pihak KONI kemudian mendatangi Asisten I, Dadang Munandar.

Berdasarkan keterangan dari Dadang, ia membenarkan bahwa dirinya dan KONI melakukan audiensi terkait masalah pembayaran honor tersebut.

“Iya, kita tadi melakukan audiensi dengan KONI khususnya di bidang cabor, terkait dengan perkembangan KONI,” ungkapnya.

“Ya saya sampaikan, KONI kan ada pengurus, ada ketuanya. Nanti kita bertemu lah dengan ketua KONI, apa hasilnya nanti aku sampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi,” tambahnya.

Karena, menurut Dadang, ia tak bisa memutuskan langkah apa yang harus dilakukan.

Kejelasan terkait hal ini hanya bisa diputuskan oleh kepala OPD terkait.

“Saya hanya menerima apa keluhan dari KONI tersebut, kemudian nanti akan saya sampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi,” tuturnya.

“Yang jelas sudah aku terima rombongan cabor tadi. Karena kondisi keuangan kita saat tidak mendukung atau sedang tidak baik-baik saja,” tandas Dadang. (Sm)

EMPAT LAWANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Empat Lawang telah mengumumkan status siaga darurat bencana sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Posko siaga bencana juga telah dibentuk untuk menerima laporan dari masyarakat dan memberikan respons cepat dalam situasi darurat.

“Persiapan kami melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta menyiapkan alat berat dan tim reaksi cepat,” ungkap Kepala BPBD Empat Lawang, Sahrial Podril, pada Sabtu (17/2/2024).

Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD, Harry Pratama, menambahkan bahwa tujuh kecamatan di Kabupaten Empat Lawang berpotensi mengalami bencana banjir dan longsor akibat hujan lebat. Masyarakat di daerah tersebut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas di sekitar sungai, lereng, dan pohon besar.

“Segera laporkan ke posko siaga bencana apabila ada tanda-tanda bencana. Kami siap memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi bencana,” ujar Harry.

BMKG memperkirakan bahwa hujan lebat masih akan berlangsung hingga akhir Februari 2024 di Kabupaten Empat Lawang. Fenomena La Nina yang sedang berlangsung berdampak pada pola curah hujan di Indonesia, meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan siaga menghadapi bencana yang mungkin terjadi.