Suara Publik –

Tag: Pemprov Sumsel

  • Beberapa Indikator Dapat Nilai Merah KPK Ingatkan Pemprov Sumsel Benahi Pelayanan Publik

    Beberapa Indikator Dapat Nilai Merah KPK Ingatkan Pemprov Sumsel Benahi Pelayanan Publik

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak mengingatkan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik sebagai upaya menurunkan tingkat kerawanan korupsi di daerah tersebut.

    Dalam kunjungannya, Johanis menanggapi adanya sejumlah indikator penilaian yang masih ditandai merah. Ia menjelaskan kategori merah bukan semata hasil survei biasa, tetapi penilaian mendalam yang menggambarkan masih lemahnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

    “Kalau merah itu berarti masih belum baik dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Itu peringatan. Kami datang untuk mengingatkan supaya pelayanan publik, peraturan, dan sebagainya dirapikan,” ujar Johanes saat diwawancarai langsung, Rabu (19/11/2025).

    Menurut dia, perbaikan pelayanan publik penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor hanya akan datang jika merasa aman dan mendapat layanan yang sesuai aturan.

    Jika investasi meningkat, lanjutnya, lapangan kerja ikut bertambah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kalau pelayanan tidak bagus, korupsi banyak, peraturan berbelit, maka investor tidak akan datang. Dampaknya ke daerah, dan masyarakat juga ikut merasakan,” imbuhnya.

    Terkait data penanganan perkara, tercatat pada periode 2019–2025 terdapat 390 kasus yang ditangani KPK di Sumsel.

    Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih perlunya edukasi dan pembenahan sistem untuk mencegah korupsi sejak dini.

    “Kita tidak hanya menangkap atau memproses perkara, tapi juga mengedukasi. Karena kita melihat indikatornya merah, maka kita datang memberikan edukasi supaya berubah,” tuturnya.

    Selain itu, ia juga mengingatkan tingginya potensi kerawanan korupsi pada masa rotasi pejabat daerah khususnya setelah enam bulan kepala daerah menjabat, yakni ketika mulai melakukan seleksi pengisian jabatan.

    Ia menegaskan agar proses tersebut jauh dari praktik kolusi, nepotisme, maupun transaksi jabatan.

    “Kita harapkan pemilihan siapa yang membantu SKPD dilakukan secara profesional. Jangan hanya karena KKN (kolusi, keluarga, nepotisme) itu keluarga kemudian kolusi yang kemudian ada transaksi. Bila perlu diuji kompetensinya oleh perguruan tinggi atau kementerian terkait,” tegasnya.

    Ia mencontohkan sejumlah kasus yang pernah ditangani KPK, termasuk upaya suap dalam proses pergantian jabatan di daerah lain.

    Ia mengungkapkan jika aparat penegak hukum tidak dapat dikelabui karena setiap proses penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan dari banyak pihak secara menyeluruh.

    “Kalau tidak dilakukan dengan benar, berarti melanggar hak asasi manusia. Karena hukum acara pidana menjunjung tinggi HAM,” ungkapnya.

    Ia berharap pemda di Sumsel dapat melakukan perbaikan bertahap, sehingga indikator tata kelola pemerintahan dapat berubah dari merah menjadi kuning hingga akhirnya hijau.

    “Pencegahan korupsi harus dilakukan bersama dan secara berkelanjutan,” ucap dia.

  • Pemprov Sumsel Bersama OJK Dorong Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah,

    Pemprov Sumsel Bersama OJK Dorong Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah,

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat inklusi dan ekosistem keuangan syariah di wilayah Sumsel. Hal ini disampaikan dalam peresmian Gedung Pavilion Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional III Palembang yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (18/11/2025).

    Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru memimpin langsung peresmian dengan melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda beroperasinya gedung lima lantai tersebut. Pavilion BSI ini akan menjadi pusat layanan, konsultasi, serta pengembangan perbankan syariah untuk kawasan Sumatera bagian selatan.

    Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada BSI yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi guna memperbesar kontribusi ekonomi syariah. Ia mengungkapkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Sumsel telah mencapai 88 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 65 persen. “BSI menjadi bagian penting dalam mendorong pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah,” ujarnya.

    Gubernur menilai bahwa persaingan industri perbankan di Sumsel berjalan sehat. Namun ia menekankan perlunya perluasan edukasi agar masyarakat semakin memahami manfaat produk dan layanan syariah. Ia juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk aktif mendukung berbagai program pembangunan dan ekonomi daerah, terutama sektor UMKM.

    Lebih lanjut, Herman Deru menyoroti potensi besar dari lebih 600 pondok pesantren di Sumsel yang dapat menjadi mitra strategis penguatan ekosistem syariah. Menurutnya, kolaborasi dengan pesantren akan membuka ruang bagi peningkatan literasi, perluasan inklusi, serta penyaluran pembiayaan yang produktif.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto menyampaikan dukungan terhadap langkah Pemprov Sumsel. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan perbankan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah secara merata dan berkelanjutan.

    Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan bahwa pembangunan Pavilion Regional III merupakan wujud komitmen BSI untuk memberikan layanan lebih profesional dan dekat dengan masyarakat. Ia menyebut Sumsel sebagai wilayah dengan potensi ekonomi tinggi, sehingga penguatan ekosistem syariah menjadi strategi penting bagi perusahaan.

    Dengan diresmikannya Pavilion BSI Palembang, Pemprov Sumsel dan OJK berharap perkembangan keuangan syariah di daerah semakin inklusif, kompetitif, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

  • Pemprov Sumsel Dorong Gerakan Kurangi Polusi Plastik

    Pemprov Sumsel Dorong Gerakan Kurangi Polusi Plastik

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus menggalakkan gerakan pengurangan polusi plastik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan pengendalian sampah plastik tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah, melainkan juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan plastik sekali pakai.

    “Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting. Plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai, sehingga setiap langkah kecil dalam mengurangi penggunaannya akan berdampak besar bagi lingkungan,” ujar Deru, Kamis (13/11/2025).

    Ia menuturkan Pemprov Sumsel terus berupaya mengedukasi masyarakat melalui berbagai program, salah satunya lomba kebersihan antarinstansi pemerintah.

    Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menilai aspek kebersihan kantor, tetapi juga membangun budaya peduli lingkungan di ruang publik.

    Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 yang mengusung tema “Hentikan Polusi Plastik”, pemerintah daerah juga mendorong generasi muda untuk kembali menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

    Prinsip ini dinilai efektif dalam menekan volume sampah plastik di lingkungan rumah tangga dan perkantoran.

    “Anak muda harus menjadi penggerak utama. Dengan inovasi dan kesadaran yang mereka miliki, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk masa depan lingkungan yang lebih baik,” tuturnya.

    Selain permasalahan sampah plastik, ia juga menyoroti isu lingkungan lain seperti kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan dan sedimentasi sungai.

    Ia menegaskan bahwa rehabilitasi lahan pasca tambang serta pengawasan terhadap aliran sungai menjadi prioritas Pemprov Sumsel.

    “Kerusakan lingkungan harus ditangani secara berkelanjutan, bukan hanya saat terjadi masalah. Ini komitmen kita bersama untuk menjaga keseimbangan alam Sumatera Selatan,” pungkasnya.

  • Pasca Ambruknya Jembatan Muara Lawai, Sumsel Perketat Lalu Lintas Kendaraan Berat

    Pasca Ambruknya Jembatan Muara Lawai, Sumsel Perketat Lalu Lintas Kendaraan Berat

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat yang melintas di jalan umum guna mencegah kerusakan infrastruktur dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

    Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Ari Narsa menyampaikan langkah tersebut diambil menyusul ambruknya Jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat beberapa waktu lalu yang diduga disebabkan oleh truk bermuatan melebihi kapasitas.

    “Insiden di Muara Lawai menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Pemerintah daerah tidak ingin kejadian serupa terulang karena kelalaian atau pelanggaran aturan tonase,” ujar Ari, Selasa (11/11/2025).

    Ari menyebut pengetatan pengawasan ini juga sejalan dengan kebijakan nasional terkait penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diterapkan secara penuh pada Januari 2027.

    “Kami siap mendukung program nasional tersebut. Nantinya semua kendaraan angkutan barang harus menyesuaikan dimensi dan muatannya. Ini bukan semata soal penegakan hukum, tetapi soal keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur,” tuturnya.

    Ia menegaskan selama ini Pemprov Sumsel telah melarang keras truk batubara dan kendaraan berat lainnya melintasi jalan umum maupun jembatan yang tidak dirancang menahan beban di atas 30 ton.

    “Truk batubara wajib melintas di jalur khusus yang telah disiapkan, jalan umum dan jembatan seperti di Muara Lawai bukan untuk kendaraan berat. Instruksi Gubernur sudah jelas dan kami akan memastikan penegakannya di lapangan,” tegasnya.

    Ia mengatakan Dishub Sumsel akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan razia rutin serta pemeriksaan di titik-titik rawan pelanggaran.

    “Ke depan, kami akan memasang timbangan portabel dan melakukan pengawasan digital agar penindakan lebih efektif. Pengawasan ini untuk kepentingan bersama, bukan semata membatasi kegiatan angkutan,” katanya.

    Ia mengimbau perusahaan angkutan barang agar mematuhi ketentuan tonase demi menjaga kelancaran arus transportasi dan menghindari kerugian akibat kerusakan infrastruktur.

    “Pemerintah tidak melarang aktivitas ekonomi, tapi semua harus tertib dan mematuhi aturan. Kalau infrastruktur rusak, yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan pelaku usaha,” pungkasnya.

  • Proyek Pelabuhan Tanjung Carat Bakal Gantikan Fungsi Boom Baru

    Proyek Pelabuhan Tanjung Carat Bakal Gantikan Fungsi Boom Baru

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan Pelabuhan Tanjung Carat akan menjadi pengganti Pelabuhan Boom Baru Palembang yang selama ini menjadi pusat aktivitas logistik di wilayah tersebut.

    Proyek strategis nasional (PSN) ini ditargetkan memulai pembangunan atau groundbreaking pada awal 2026.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan pemindahan fungsi pelabuhan dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan sistem logistik yang lebih efisien serta mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat Kota Palembang.

    “Kalau pelabuhan Tanjung Carat sudah beroperasi, seluruh aktivitas di Boom Baru akan dialihkan ke sana. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan kenyamanan dan kota menjadi lebih tertata,” ujar Deru, Selasa (11/11/2025).

    Deru mengatakan semua tahapan administratif dan teknis proyek sudah rampung, mulai dari penandatanganan nota kesepahaman, penetapan lokasi, hingga penyusunan Amdal.

    Pembangunan akan dilakukan oleh PT Sumsel Energi Gemilang (SEG) selaku BUMD Provinsi Sumsel, bekerja sama dengan PT Pelindo, PT Samudra Pasai, dan PT Sumsel Konstruksi Utama (SKU).

    “Prosesnya panjang karena proyek ini tidak hanya membangun pelabuhan, tapi juga menciptakan ekosistem bisnis baru. Namun semuanya berjalan sesuai rencana,” katanya.

    Menurutnya, Pelabuhan Boom Baru yang berada di tengah kota sudah tidak lagi ideal untuk aktivitas logistik berskala besar.

    Selain keterbatasan lahan, lokasi pelabuhan lama juga berdampak pada kepadatan arus kendaraan dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

    “Tanjung Carat memiliki posisi strategis di pesisir, sehingga lebih sesuai untuk pelabuhan samudera dan ekspor. Dengan begitu, arus barang keluar masuk bisa lebih cepat dan biaya logistik menurun,” tuturnya.

    Pemindahan pelabuhan ini juga diharapkan memperkuat posisi Sumsel sebagai salah satu pintu utama ekspor di kawasan barat Indonesia.

    Ke depan, seluruh komoditas unggulan daerah termasuk batu bara, karet, dan kopi dapat langsung dikirim melalui pelabuhan baru tersebut tanpa harus melalui provinsi lain.

    Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana memanfaatkan kawasan Pelabuhan Boom Baru setelah ditutup untuk keperluan publik.

    “Kawasan itu nanti bisa diubah menjadi ruang terbuka hijau atau fasilitas umum agar tetap memberi manfaat bagi warga Palembang,” pungkasnya.

  • Pemprov Sumsel Tunggu Penyelesaian Administrasi Pengangkatan 6.000 Lebih Tenaga Honorer

    Pemprov Sumsel Tunggu Penyelesaian Administrasi Pengangkatan 6.000 Lebih Tenaga Honorer

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG  -emerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tengah menunggu penyelesaian proses administrasi terkait pengangkatan ribuan tenaga honorer berstatus paruh waktu.

    Saat ini, lebih dari 6.000 honorer masih menantikan kejelasan status kepegawaian mereka.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra menyampaikan bahwa proses tersebut membutuhkan tahapan verifikasi dokumen hingga penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebelum dapat dilanjutkan ke tahap pengangkatan.

    “Saat ini kita sedang menunggu proses untuk pegawai dengan status paruh waktu. Jumlahnya lebih dari 6.000 orang,” ujar Edward saat diwawancrai langsung, Jum’at (7/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa penyelesaian ini berkaitan dengan pemenuhan berkas administrasi dan kelengkapan persyaratan kepegawaian.

    Setelah seluruh dokumen dinyatakan sesuai, barulah pengusulan pengangkatan dapat dilakukan.

    “Prosesnya menunggu NIP. Kalau seluruh berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat, baru bisa segera diusulkan untuk diangkat menjadi pegawai tetap paruh waktu,” katanya.

    Ia menegaskan jika pihaknya akan terus mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan serta tetap memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah mengabdikan diri di berbagai instansi daerah.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumsel melantik 1.305 PPPK hasil seleksi tahap II, terdiri atas 139 tenaga guru, 27 tenaga kesehatan, dan 1.139 tenaga teknis.

    Dengan penambahan itu, total PPPK di lingkungan pemprov saat ini mencapai 12.477 orang dari total 24.811 ASN.

    Ia berharap proses tersebut selesai dalam waktu dekat sehingga status para tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat memiliki kepastian hukum.

    “Kita berharap dapat selesai sebelum akhir tahun, sehingga persoalan terkait honorer bisa teratasi,” kata dia.

  • Pemprov Sumsel Salurkan Bantuan Sarana Perdagangan untuk 1.812 UMKM

    Pemprov Sumsel Salurkan Bantuan Sarana Perdagangan untuk 1.812 UMKM

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyalurkan sebanyak 1.812 untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program bantuan sarana dan prasarana perdagangan di 17 kabupaten/kota.

    Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra menyampaikan penyaluran bantuan ini diharapkan dapat memberikan dukungan nyata bagi pelaku usaha agar mampu berkembang dan meningkatkan produktivitas.

    “Kita berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi UMKM, khususnya untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka,” ujar Edward, Kamis (6/11/2025).

    Edward mengatakan program dukungan bagi UMKM akan terus digulirkan melalui sinergi lintas pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, asosiasi, maupun sektor swasta.

    “Kegiatan ini bukan hanya dilakukan pemerintah daerah saja. Banyak pihak yang dapat kita ajak berkolaborasi untuk mendorong kemajuan UMKM,” katanya.

    Penyaluran bantuan ini juga sejalan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sumsel, yakni 100.000 Sultan Muda, yang bertujuan menciptakan wirausaha produktif dan berdaya saing di berbagai sektor.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Heni Yulianti menjelaskan bahwa penerima bantuan berasal dari berbagai kategori usaha dan telah melalui pendataan sesuai kriteria.

    “Total penerima sebanyak 1.812 orang dengan komposisi 60 persen perempuan, 30 persen laki-laki, dan 10 persen penyandang disabilitas pada rentang usia 17 hingga 40 tahun,” jelasnya.

    Adapun bantuan yang diberikan meliputi:

    Booth for Travel sebanyak 100 unit, Etalase 500 unit, Tenda payung 600 unit, Kursi kapsul 612 unit

    “Bantuan ini diberikan sesuai kebutuhan usaha masing-masing pelaku UMKM. Tujuannya agar sarana yang diterima betul-betul dapat digunakan untuk menunjang aktivitas usaha sehari-hari,” ungkapnya.

    Ia berharap, bantuan tersebut dapat memberi motivasi dan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.

    “Semoga ini menjadi pemacu semangat bagi pelaku UMKM, sehingga program menciptakan 100.000 Sultan Muda di Sumsel dapat berjalan baik dan berkelanjutan,” ucap dia.

  • Teknologi Padi Apung Jadi Fokus Inovasi Pertanian di Sumsel

    Teknologi Padi Apung Jadi Fokus Inovasi Pertanian di Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mengembangkan teknologi padi apung sebagai inovasi pertanian untuk meningkatkan indeks pertanaman di wilayah yang didominasi lahan rawa.

    Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, Bambang Pramono mengatakan jika padi apung menjadi salah satu solusi menghadapi kondisi iklim yang tidak menentu serta minimnya lahan kering di daerah tersebut.

    “Padi apung ini akan terus kita kembangkan. Meskipun secara ekonomis belum menguntungkan karena media apungnya masih mahal, namun potensinya sangat besar untuk lahan rawa di Sumsel,” ujar Bambang saat diwawancarai langsung, Selasa (4/11/2025).

    Bambang menjelaskan saat ini media yang digunakan untuk padi apung antara lain stereopom, plastik, dan HDF, yang memang masih memiliki biaya tinggi.

    Namun, penggunaan stereopom cukup efisien karena dapat dipakai hingga 10 kali panen atau sekitar lima tahun.

    “Dengan perhitungan itu, ke depan biaya bisa lebih murah dan kita berharap teknologi ini bisa dikembangkan secara masif,” jelasnya.

    Ia mengatakan jika pihaknya tengah berkolaborasi dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di Sumsel untuk meneliti bahan media apung alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.

    “Sekarang kita fokus mencari media apung yang paling optimal. Kalau tantangan biaya bisa kita atasi, maka teknologi ini bisa diterapkan lebih luas,” katanya.

    Menurutnya, pengembangan padi apung diyakini dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) di Sumsel yang saat ini baru mencapai 1,22 kali tanam per tahun.

    “Artinya baru 22 persen lahan yang bisa tanam dua kali dalam setahun. Kalau padi apung berhasil, IP bisa meningkat menjadi 1,5 atau bahkan 100 persen,” imbuhnya.

    Ia menuturkan, inovasi ini akan membantu petani tetap bisa berproduksi meski di tengah curah hujan tinggi dan kondisi lahan tergenang air.

    “Padi apung bisa jadi solusi berkelanjutan bagi lahan rawa kita. Mudah-mudahan ke depan hasilnya makin baik dan bisa diterapkan lebih luas,” ucap dia.

  • Realisasi Investasi Sumsel Lampaui Target Daerah, Capai Rp49,82 Triliun pada TW III/2025

    Realisasi Investasi Sumsel Lampaui Target Daerah, Capai Rp49,82 Triliun pada TW III/2025

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hingga Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp49,82 triliun atau 117,22 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ini.

    Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel, Eko Agusrianto menyampaikan capaian tersebut menunjukkan tren investasi di Sumsel masih tumbuh positif di tengah dinamika ekonomi nasional.

    “Hingga Triwulan III tahun ini realisasi investasi di Sumsel mencapai Rp49,82 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp38,71 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp11,11 triliun,” ujar Eko, Selasa (4/11/2025).

    Ia menyebut lima subsektor terbesar untuk PMA berasal dari industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, listrik gas dan air, industri makanan, serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

    Sementara itu, untuk PMDN didominasi sektor pertambangan, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, industri kimia dan farmasi, tanaman pangan dan perkebunan, serta sektor konstruksi.

    “Dari total nilai investasi tersebut, serapan tenaga kerja mencapai 47.025 orang,” imbuhnya.

    Ia mengatakan realisasi itu juga telah memenuhi 63,18 persen dari target investasi nasional untuk Sumsel pada 2025 yang ditetapkan sebesar Rp78,85 triliun.

    Pemerintah Provinsi terus berupaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, termasuk memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha di daerah.

    “Kami terus mendorong peningkatan investasi melalui berbagai kemudahan, termasuk penerbitan regulasi yang mendukung serta layanan Klinik Investasi bagi para investor,” katanya.

    Ia juga berharap perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 dapat memperkuat kemudahan berusaha dan mempercepat realisasi investasi di Sumsel.

    “Perubahan aturan itu diharapkan memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk menarik investasi baru, sekaligus mempercepat proses perizinan,” ucap dia.

  • Menhub Targetkan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Rampung Sebelum 2029

    Menhub Targetkan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Rampung Sebelum 2029

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) dapat rampung dalam tiga hingga empat tahun ke depan atau sebelum 2029.

    “Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan menunjang pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Kami berharap dalam waktu tiga sampai empat tahun pelabuhan ini bisa beroperasi,” ujar Dudy usai penandatanganan nota kesepahaman dan penyerahan lahan pelabuhan di Palembang, Jumat (31/10/2025).

    Dudy menyebut pelabuhan seluas 59,5 hektare tersebut telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

    Menurut Dudy, proyek ini menjadi langkah awal penting setelah tertunda selama hampir 40 tahun.

    “Saya terus terang kaget ketika mengetahui bahwa rencana pembangunan pelabuhan samudera ini sudah direncanakan hampir empat dekade. Karena itu, saya ingin memastikan agar pembangunan ini tidak berhenti di tahap seremonial,” imbuhnya.

    Ia menyampaikan bahwa setelah penandatanganan nota kesepahaman, akan dilakukan proses lanjutan termasuk penjajakan investor strategis.

    “Pembangunan fisik pelabuhan akan melibatkan kerja sama pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta,” tuturnya.

    Ia menegaskan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai jadwal.

    “Saya akan memonitor pelaksanaan proyek ini dengan timeline yang jelas. Momentum ini tidak boleh lepas karena masyarakat Sumatera Selatan sudah lama menunggu,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjelaskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat bukan hanya proyek maritim, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk menurunkan biaya logistik dan membangun kawasan industri hilirisasi.

    “Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang lengkap, seperti batu bara, gas, minyak bumi, karet, sawit, dan kopi. Namun biaya logistiknya masih tinggi. Pelabuhan Tanjung Carat akan menjadi bagian penting untuk menekan cost of logistics,” kata Todotua.

    Ia menjelaskan pelabuhan ini akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) hilirisasi yang terintegrasi dengan berbagai sektor industri.

    “Kawasan ini nanti akan menjadi contoh KEK hilirisasi pertama di Indonesia yang menggabungkan pelabuhan, energi, dan industri,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan pembangunan pelabuhan akan terhubung langsung dengan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk memperkuat sistem logistik terintegrasi.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar jalur backbone Sumatera bisa tersambung hingga ke Tanjung Carat,” ungkapnya.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan bahwa pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan.

    “Hampir setiap minggu selalu ada korban jiwa akibat padatnya kendaraan besar yang keluar-masuk Pelabuhan Boom Baru di dalam kota. Karena itu, pelabuhan baru ini sangat mendesak,” terangnya.

    Menurutnya, keberadaan pelabuhan di Tanjung Carat akan memindahkan aktivitas logistik dari tengah kota ke kawasan pesisir Banyuasin yang lebih aman dan tertata.

    “Mudah-mudahan dengan selesainya pelabuhan ini, kecelakaan akibat truk besar bisa berkurang,” ucap dia. (Tia)

  • Pelabuhan Tanjung Carat, Momentum Baru Efisiensi Logistik dan Ekonomi Sumsel

    Pelabuhan Tanjung Carat, Momentum Baru Efisiensi Logistik dan Ekonomi Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin menjadi langkah strategis bagi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memangkas biaya logistik dan mempercepat arus ekspor komoditas unggulan daerah. Proyek yang telah lama dinantikan itu kini resmi memasuki tahap pembangunan setelah penantian hampir empat dekade.

    Penandatanganan kerja sama pembangunan dan pengoperasian pelabuhan samudra pertama di Sumsel itu dilakukan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan Gubernur Sumsel Herman Deru, di Griya Agung Palembang, Jumat (31/10/2025). Kesepakatan tersebut menandai babak baru bagi Sumsel dalam memperkuat posisi strategisnya sebagai gerbang perdagangan regional.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pelabuhan yang dibangun di atas lahan seluas 59,5 hektare ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Proses pembangunan dirancang melalui skema pendanaan non-APBN, yang mengedepankan sinergi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

    “Pembangunan pelabuhan ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi fondasi untuk membentuk ekosistem logistik yang lebih efisien di Sumsel dan sekitarnya. Kita ingin hasilnya langsung dirasakan dunia industri dan masyarakat,” ujar Dudy.

    Untuk mendukung sistem transportasi terintegrasi, pemerintah juga akan mengembangkan pelabuhan pengumpan di Kertapati dan Sungai Lumpur. Kedua pelabuhan itu berfungsi sebagai simpul distribusi antarwilayah, yang akan memperkuat jaringan logistik menuju Pelabuhan Tanjung Carat sebagai pelabuhan utama.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menilai keberadaan pelabuhan ini akan menjadi titik balik dalam tata kelola industri Sumsel. Menurutnya, Tanjung Carat dirancang sebagai pelabuhan serbaguna yang melayani curah kering, curah cair, dan kargo multipurpose, sehingga mampu menampung berbagai jenis komoditas ekspor.

    “Sumsel memiliki sumber daya alam yang lengkap, mulai dari energi, pertanian, hingga perkebunan. Dengan pelabuhan ini, rantai pasok akan jauh lebih efisien dan biaya logistik bisa ditekan. Ini menjadi daya tarik besar bagi investor,” kata Todotua.

    Ia menambahkan, pelabuhan tersebut juga menjadi bagian dari konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Hilirisasi yang diusulkan sebagai yang pertama di Indonesia. KEK ini akan menampung industri pengolahan berbasis komoditas lokal seperti batubara, sawit, dan karet. “Hilirisasi adalah cara kita memperkuat nilai tambah ekonomi daerah,” ujarnya.

    Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat adalah simbol keberhasilan kolektif pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan cita-cita lama masyarakat Sumsel. Ia menilai proyek ini akan mengubah peta ekonomi provinsi tersebut dalam lima tahun mendatang.

    “Selama ini biaya logistik kita tinggi karena bergantung pada pelabuhan di provinsi lain. Kini Sumsel punya kesempatan berdikari secara ekonomi dan mempercepat arus ekspor langsung dari wilayahnya sendiri,” kata Herman Deru.

    Ia menyebutkan, potensi komoditas unggulan seperti sawit, karet, kopi, dan batubara akan memiliki nilai jual lebih tinggi jika distribusi dan pengiriman dilakukan langsung dari pelabuhan samudra di wilayah sendiri. “Kehadiran Tanjung Carat adalah bentuk nyata pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi bagi daerah penghasil,” tegasnya.

    Dengan dukungan lintas kementerian dan investasi dari berbagai pihak, pelabuhan yang ditargetkan selesai sebelum tahun 2029 itu diharapkan menjadi katalis baru bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera bagian selatan. Lebih dari sekadar infrastruktur, Tanjung Carat diyakini akan menjadi simbol kemandirian ekonomi Sumsel di masa depan.

  • Deru Bantah Isu Dana Mengendap Rp2,1 T di Bank Sumsel Babel

    Deru Bantah Isu Dana Mengendap Rp2,1 T di Bank Sumsel Babel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru meminta agar Bank Indonesia (BI) menelusuri secara langsung sumber dan status dana mengendap sebesar Rp2,1 triliun di Bank Sumsel Babel (BSB) yang belakangan menjadi polemik publik.

    Deru menegaskan jika pemerintah provinsi belum mengetahui secara pasti siapa pemilik dana tersebut dan menilai hal itu perlu diverifikasi melalui data resmi perbankan.

    “Rp2,1 triliun itu belum tahu, harus lihat datanya dulu. Kalau kita rasanya tidak pernah mengendapkan duit, malah kurang duitnya,” ujar Deru saat diwawancarai, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, kewenangan untuk memastikan data kepemilikan dana itu bukan berada di pemerintah daerah, melainkan di Bank Indonesia.

    “Yang bisa jawab itu BI, bukan Pemda,” ucapnya.

    Ia menjelaskan posisi kas daerah di bank umum atau bank daerah bersifat fluktuatif karena menyesuaikan kebutuhan belanja pemerintah, termasuk pembayaran gaji dan kegiatan operasional rutin.

    “Kas Pemda di bank daerah itu biasanya dalam bentuk deposito on call atau kas rekening umum. Semua bisa dipantau dan terbuka. Jadi wajar kalau terlihat mengendap pada pertengahan bulan, karena fluktuasinya bergantung pada waktu pengeluaran,” jelasnya.

    Ia mengatakan jika kondisi saldo kas daerah dapat berbeda tergantung waktu pemeriksaan.

    “Kalau lihatnya tanggal 28, sebelum gajian, ya masih utuh. Tapi kalau dilihat tanggal satu sudah berubah lagi. Setiap hari ada pergeseran,” kata dia.

  • Penuhi Kebutuhan Pasokan, Provinsi Sumatera Selatan Jalin Kerja Sama Antar Daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

    Penuhi Kebutuhan Pasokan, Provinsi Sumatera Selatan Jalin Kerja Sama Antar Daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

    Untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan melakukan penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penandatangan telah dilakukan pada 22 Oktober 2025 antara oleh Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Edward Candra M.H, bersama Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.K.M., M.K.M. Selain itu KAD juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kab. OKI, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, yang dilakukan oleh Wakil Walikota Palembang Prima Salam, S.H., M.M, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto, S.H, M.H, Bupati Solok Jon Firman Pandu, dan perwakilan Kabupaten/Kota lainnya. Turut menghadiri penandatanganan tersebut Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono dan Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid Ikram.

    Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra M.H, menyampaikan kerja sama hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi, konektivitas, dan komitmen bersama tidak hanya untuk pengendalian inflasi daerah namun juga untuk membangun daerah – dari potensi lokal menuju daya saing Nasional. Adapun bidang-bidang strategis yang dikerjasamakan, meliputi ketahanan pangan, perdagangan dan investasi, pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan perikanan, serta pengendalian inflasi dan stabilisasi harga. Kerja sama ini juga merupakan salah satu bentuk strategi pengendalian inflasi 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Dengan adanya KAD diharapkan dapat memperkuat mekanisme supply chain antar daerah, sekaligus menghubungkan kekuatan produksi, distribusi, dan konsumsi di dua provinsi besar di Pulau Sumatera. Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.K.M., M.K.M yang menyambut baik kesepakatan yang telah ditanda tangani dan kembali menegaskan pentingnya stabilitas harga pangan bagi keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono menyampaikan apresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 tercatat sebesar 3,44% (yoy), masih berada dalam sasaran inflasi Nasional. Komoditas cabai dan bawang merah merupakan komoditas penyumbang utama inflasi Sumsel, seiring dengan masih defisitnya kedua komoditas tersebut. Sementara di sisi lain, komoditas bawang merah menjadi komoditas yang mengalami surplus di Provinsi Sumatera Barat yang juga menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera.

    Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antar daerah tersebut, dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (business to business) antara distributor di Kota Palembang dengan Kabupaten Solok di Kabupaten Solok pada 22 Oktober 2025 yang ditandai dengan pengiriman komoditas bawang merah sebanyak 14 ton dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat ke Kota Palembang. Pelepasan pengiriman bawang perdana ini dilakukan langsung oleh Bupati Solok yang diwakili Kepala Dinas Pertanian Imran Syahrial, Walikota Palembang yang diwakili Asisten II Isnaini Madani, dan Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono. Pengiriman bawang merah tersebut akan disalurkan ke wilayah Sumatera Selatan melalui Pasar Induk Jakabaring, guna mendukung pemenuhan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan di wilayah Sumsel yang selama ini masih mengalami defisit.

    Kerja sama Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Ke depannya Bank Indonesia Sumatera Selatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan para pemangku kepentingan terkait akan terus bersinergi menjaga inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

  • Realisasi Investasi Sumsel Capai Rp49,82 Triliun hingga Triwulan III 2025

    Realisasi Investasi Sumsel Capai Rp49,82 Triliun hingga Triwulan III 2025

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi investasi di wilayah tersebut mencapai Rp49,82 triliun hingga Triwulan III 2025, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun berjalan.

    Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPMPTSP Sumsel, Eko Agusrianto menyampaikan realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp11,11 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp38,71 triliun.

    “Capaian ini telah memenuhi 117,22 persen dari target RPJMD Sumsel tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp42,5 triliun. Namun, secara nasional, realisasi tersebut baru mencapai 63,18 persen dari target Rp78,85 triliun,” ujar Eko saat diwawancarai langsung, Senin (27/10/2025).

    Ia mengatakan sektor industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, listrik, gas dan air, industri makanan, serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menjadi lima subsektor tertinggi penyumbang investasi asing.

    Sementara untuk PMDN, lima subsektor terbesar berasal dari pertambangan, transportasi gudang dan telekomunikasi, industri kimia dan farmasi, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, serta sektor konstruksi.

    Dari total nilai investasi tersebut, serapan tenaga kerja tercatat mencapai 47.025 orang, yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumsel.

    Ia menegaskan pihaknya terus berupaya menjaga iklim investasi yang kondusif dengan memfasilitasi kendala pelaku usaha serta menyiapkan regulasi yang mempermudah perizinan.

    “Berbagai langkah percepatan telah dilakukan, termasuk membuka Klinik Investasi untuk memberikan pendampingan, serta memperkuat kajian dan promosi potensi investasi daerah,” katanya.

    Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berharap perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi investasi di Sumatera Selatan.

    “Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan promosi yang berkelanjutan, kami optimistis target investasi tahun ini dapat tercapai,” pungkasnya.

  • Sumsel Siap Jadi Pusat Komoditas Rempah Nasional

    Sumsel Siap Jadi Pusat Komoditas Rempah Nasional

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru mendorong agar Festival Rempah 2025 tidak hanya menjadi ajang pameran budaya, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta sebagai sentra komoditas rempah nasional.

    Menurutnya, Festival Rempah 2025 dapat menjadi wadah lahirnya inovasi serta memperkuat peran Sumsel sebagai penggerak utama komoditas rempah di Indonesia.

    “Festival ini bukan sekadar seremonial. Ini momentum agar setiap kepala daerah lebih sadar terhadap potensi rempah yang dimiliki. Jadikan daerah kita sebagai penggerak komoditas rempah, karena nilai ekonominya sangat besar,” ujar Deru saat membuka secara resmi Festival Rempah 2025 yang digelar di Palembang Trade Center (PTC) Mall, Jumat (24/10/2025).

    Kegiatan yang akan berlangsung hingga 26 Oktober itu menampilkan berbagai jenis rempah khas daerah serta inovasi produk olahan berbasis herbal dari pelaku UMKM se-Sumsel.

    “Kekayaan rempah yang melimpah di Sumsel merupakan anugerah yang harus dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.

    Menurutnya, dengan pengelolaan yang tepat rempah dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah.

    “Rempah adalah bagian dari jati diri kita. Selain menambah cita rasa makanan, rempah juga membuka peluang ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Mari kita kelola potensi ini dengan kreatif dan berkelanjutan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Feby Deru menjelaskan, Festival Rempah 2025 digelar untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap hasil bumi daerah sekaligus memperkenalkan rempah Sumsel ke pasar yang lebih luas.

    “Kami ingin menampilkan rempah tidak hanya sebagai bahan dapur, tapi juga sebagai produk unggulan yang memiliki nilai tambah. Tahun ini kami menggandeng ICSB dan pelaku UMKM kuliner dengan tema Asian Food agar tampil lebih modern dan relevan dengan pasar global,” ungkap dia.

  • Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba Pastikan Pembangunan Jembatan P6 Lalan Dilanjutkan

    Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba Pastikan Pembangunan Jembatan P6 Lalan Dilanjutkan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG, – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akhirnya mencapai keputusan bersama terkait kelanjutan revitalisasi atau pembangunan kembali Jembatan P6 Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, yang ambruk akibat ditabrak tongkang batu bara milik PT APAU dan PT AMT pada 12 Agustus 2024 lalu.

    Keputusan bersama tersebut dihasilkan melalui Rapat koordinasi yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Palembang, Kamis (23/10/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru dan Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH, serta dipandu oleh Sekretaris Daerah Muba Dr H Apriyadi MSi.

    Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie SE MM, Anggota DPRD Muba Feri Yusmadi SE, unsur Forkopimda Sumsel dan Muba, pimpinan perusahaan pengguna alur Sungai Lalan, serta Asosiasi Pengguna Alur Pelayaran Sungai Lalan (AP6L).

    Keputusan bersama yang dihasilkan antara lain:

    1. Pembangunan Jembatan P6 Lalan tetap dilanjutkan sesuai rencana yang telah berjalan.

    2. Proses pengumpulan dana dilaksanakan sesuai komitmen bersama antara perusahaan penubruk dan pengguna alur Sungai Lalan.

    3. Jika hingga 31 Desember 2025 dana belum terkumpul 100 persen, maka mulai 1 Januari 2026 alur pelayaran Sungai Lalan akan ditutup sementara.

    4. Proses hukum akan ditempuh apabila pihak perusahaan penubruk atau pengguna alur tidak melaksanakan kesepakatan.

    5. Rekening pengumpulan dana akan diawasi bersama oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjamin transparansi.

    Kesepakatan ini menjadi langkah nyata dalam menuntaskan persoalan pendanaan yang selama ini menjadi hambatan utama percepatan pembangunan kembali jembatan tersebut.

    Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas hasil keputusan bersama tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi tonggak penting agar revitalisasi Jembatan P6 Lalan dapat segera tuntas dan memberi manfaat besar bagi masyarakat.

    “Alhamdulillah, hari ini kita telah mencapai keputusan bersama yang konkret. Kami di Kabupaten Muba tentu sangat bersyukur, karena persoalan ini sudah lama menjadi perhatian masyarakat. Dengan adanya komitmen bersama ini, kita bisa lebih fokus menyelesaikan pembangunan,” ujar Bupati Toha.

    Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Muba bersama masyarakat siap mendukung penuh langkah pemerintah provinsi dalam mengawal pelaksanaan kesepakatan ini.

    “Kami akan terus berkoordinasi, memastikan laporan harian berjalan, dan semua pihak menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Semoga pembangunan jembatan ini dapat selesai tepat waktu dan kembali menghidupkan aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat Lalan,” ucapnya.

    Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru mengimbau agar seluruh pihak benar-benar melaksanakan hasil kesepakatan dengan penuh komitmen. Ia menilai, ambruknya Jembatan P6 bukan hanya kerusakan fisik semata, melainkan juga berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat Lalan.

    “Sehari setelah kejadian saya langsung ke lokasi. Saya melihat sendiri bagaimana kegiatan ekonomi terhenti, sekolah terganggu, dan masyarakat kesulitan beraktivitas. Karena itu, keputusan hari ini harus benar-benar dijalankan bersama agar pembangunan bisa segera rampung,” kata Deru.

    Sementara itu, Sekda Muba Dr H Apriyadi MSi yang memandu jalannya rapat menambahkan, bahwa Pemkab Muba akan terus berperan aktif dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai komitmen.

    “Kita tidak ingin ada keterlambatan lagi. Semua pihak yang terlibat sudah bersepakat dan kita akan lakukan pengawasan secara rutin. Pemerintah daerah akan mendampingi penuh proses ini agar pembangunan berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai target,” ungkap Apriyadi.

    Adapun revitalisasi Jembatan P6 Lalan dikerjakan oleh KSO PT Ciawenindo Mitra Perkasa – PT Pakuhaji Naga Perkasa dengan konsultan PT D’Konsindo. Masa kontrak berlangsung hingga 31 Desember 2025 dengan progres fisik saat ini mencapai 36–38 persen. Dengan pendanaan yang disepakati profesional 50 persen dari PT APAU dan PT AMT, 50 persen dari 35 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengguna Alur Pelayaran Sungai Lalan (AP6L).

    Dengan adanya keputusan bersama dan dukungan dari seluruh pihak, pemerintah optimistis pembangunan kembali Jembatan P6 Lalan dapat diselesaikan tepat waktu dan kembali menjadi urat nadi pergerakan ekonomi serta kehidupan masyarakat Kecamatan Lalan.

  • Sumsel Resmi Luncurkan Kurikulum Muatan Lokal Kemandirian Pangan

    Sumsel Resmi Luncurkan Kurikulum Muatan Lokal Kemandirian Pangan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Momentum penting bagi dunia pendidikan dan ketahanan pangan di Sumatera Selatan berlangsung di Hotel Novotel Palembang, Kamis (23/10/2025). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta ICRAF Indonesia secara resmi meluncurkan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kemandirian Pangan untuk jenjang SMA dan SMK. Peluncuran yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, S.H., M.M., menjadi penanda komitmen kuat daerah ini dalam menumbuhkan kemandirian pangan berbasis pendidikan dan kearifan lokal.

    Mulok Kemandirian Pangan merupakan hasil kolaborasi riset-aksi Land4Lives yang dijalankan oleh ICRAF Indonesia dengan dukungan Pemerintah Kanada.

    Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi membuka dan meluncurkan kurikulum Mulok tersebut dengan pemutaran video dokumenter serta penyerahan simbolis dokumen Mulok Kemandirian Pangan. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menerima penghargaan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan plakat apresiasi dari ICRAF Indonesia, disusul dengan foto bersama dan konferensi pers.

    Deru menegaskan bahwa peluncuran kurikulum ini sejalan dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang telah dicanangkan sejak 2021. “Gerakan ini bukan sekadar mengenal jenis tanaman atau hewan pangan, tapi bagaimana menumbuhkan pola pikir kemandirian. Dunia pendidikan kini menjadi bagian penting dari gerakan tersebut,” kata Deru. Ia juga berpesan agar generasi muda menjadikan semangat kemandirian pangan sebagai bekal hidup agar tak hanya menjadi konsumen, tapi juga produsen pangan lokal di masa depan.

    Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata, menambahkan bahwa edukasi pangan lokal yang menyasar generasi muda merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim. “Melalui Mulok Kemandirian Pangan, siswa diajak mengenal ragam pangan lokal, memahami gizi seimbang, menanam dan mengolah hasil bumi, hingga memasarkan produk pangan secara berkelanjutan,” jelasnya.

    Sementara itu, Dr. Rinna Syawal, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan BAPANAS, dalam paparannya menekankan pentingnya potensi pangan lokal Sumatera Selatan yang sangat beragam, sebagai modal besar mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

    Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Mondyaboni, SE, S.Kom, M.Si, M.Pd, melaporkan bahwa kurikulum Mulok Kemandirian Pangan merupakan hasil kolaborasi riset-aksi Land4Lives yang dijalankan oleh ICRAF Indonesia dengan dukungan Pemerintah Kanada.

    “Program ini sudah diuji coba di 34 sekolah di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan melibatkan lebih dari 8.000 siswa. Hasilnya, lebih dari 80 persen sekolah mendukung penerapan Mulok ini, dengan peningkatan pengetahuan gizi, minat bercocok tanam, dan kebiasaan makan sehat di kalangan siswa,” ujar Mondyaboni dalam laporannya

    Kegiatan ini juga menghadirkan sesi berbagi praktik baik dari sekolah-sekolah uji coba, menampilkan karya siswa dan pameran produk pangan lokal. Tak hanya itu, peserta juga diajak berpartisipasi dalam sesi interaktif seperti games B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan desain kebun sekolah berbasis agroforestry.

    Peluncuran kurikulum Mulok Kemandirian Pangan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal serta mendukung Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 22 Tahun 2022 tentang Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.

    Melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra pembangunan seperti CIFOR-ICRAF serta Yayasan Kehati, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan pendidikan berbasis pangan lokal yang berkelanjutan, serta menginspirasi daerah lain untuk mengembangkan kurikulum serupa.

  • Deru Soroti Komoditas Sumsel Diekspor Lewat Lampung, Groundbreaking Tanjung Carat Dipercepat

    Deru Soroti Komoditas Sumsel Diekspor Lewat Lampung, Groundbreaking Tanjung Carat Dipercepat

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru menyoroti masih banyaknya komoditas unggulan daerah yang diekspor melalui provinsi lain, hingga berujung pada pengakuan merek dagang dari luar Sumsel.

    Salah satu contohnya adalah kopi, yang selama ini dikirim melalui Lampung dan kerap diklaim bukan berasal dari Sumsel.

    “Bayangkan, semua gerbang ekspor kita masih ke Lampung. Maka, jangan heran kalau kopi kita diklaim sebagai produk provinsi lain,” ujar Deru, Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, kondisi ini terjadi karena Sumsel belum memiliki pelabuhan ekspor tersendiri yang memadai.

    Oleh karena itu, pemerintah provinsi mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang direncanakan mulai dibangun pada awal 2026 setelah tertunda akibat persoalan lahan.

    “Insya Allah groundbreaking Pelabuhan Tanjung Carat akan dilakukan di Januari tahun depan, setelah mendapat tanda tangan persetujuan dari Menteri Perhubungan. Sekarang tinggal menunggu skema KPBU dari kementerian,” katanya.

    Pelabuhan Tanjung Carat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pelaksanaannya dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel untuk menggandeng mitra pendanaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

    “Operator pelabuhan direncanakan tetap dipegang oleh Pelindo,” ungkapnya.

    Menurutnya, dengan adanya pelabuhan ini, Sumsel tidak hanya akan memperkuat posisi ekspor, tetapi juga mengangkat identitas produk daerah agar tidak lagi “dibajak” oleh wilayah lain.

    Untuk sementara, Pemerintah Provinsi Sumsel bekerja sama dengan Badan Karantina agar ekspor komoditas tetap tercatat sebagai produk Sumsel, meski dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain.

    “Kita punya lahan kopi seluas 280 ribu hektare. Bukan sekadar besar di Indonesia, tapi nomor tiga dunia. Kalau ini tidak kita kelola dan kawal, generasi penerus kita akan kehilangan identitas produk unggulannya,” tegas dia.

  • Gubernur Sumsel Pastikan Tol Palembang–Betung Bisa Dilalui Lebaran 2026

    Gubernur Sumsel Pastikan Tol Palembang–Betung Bisa Dilalui Lebaran 2026

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memastikan ruas Tol Trans Sumatra seksi Palembang–Betung akan difungsikan untuk arus mudik dan balik Lebaran 2026.

    Deru menyebut jika progres pembangunan kini menunjukkan perkembangan positif setelah persoalan pembebasan lahan yang sempat menghambat hampir seluruhnya terselesaikan.

    “Sekarang tinggal sedikit lagi, sekitar lima kilometer lahan yang dalam proses akhir. Begitu tuntas, pekerjaan konstruksi bisa langsung kita kebut agar target operasional saat Lebaran 2026 tercapai,” ujar Deru, Selasa (21/10/2025).

    Ia mengatakan ruas tol sepanjang lebih dari 69 kilometer itu memiliki peran penting dalam mengurai kepadatan lalu lintas di jalur utama Palembang–Betung, khususnya di kawasan Kabupaten Banyuasin yang selama ini kerap menjadi titik macet.

    Dengan tersambungnya ruas tol tersebut, durasi tempuh Palembang menuju Betung diperkirakan bisa berkurang hingga separuh waktu.

    “Kita ingin masyarakat Sumsel bisa merasakan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur ini. Selain mempercepat perjalanan, tol ini juga akan mendukung distribusi barang dan memperkuat konektivitas antarwilayah,” katanya.

    Ia menuturkan, setelah ruas Palembang–Betung rampung proyek akan dilanjutkan dengan pembangunan tol Musi Banyuasin–Jambi agar konektivitas Trans Sumatra di wilayah selatan semakin menyatu.

    Pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memantau progres di lapangan agar tidak ada lagi hambatan yang berarti.

    “Pembangunan ini bagian dari Proyek Strategis Nasional. Kami sangat menghargai kerja sama semua pihak, terutama masyarakat yang sudah kooperatif dalam proses pembebasan lahan. Tanpa dukungan mereka, proyek ini tidak akan berjalan lancar,” tuturnya.

    Selain meningkatkan mobilitas masyarakat, keberadaan tol tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.

    “Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen untuk memastikan manfaat tol ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ucap dia.

  • Pemprov Sumsel Apresiasi Kejati Sumsel dalam Mengembalikan Aset, Pastikan Tak Lagi Dikuasai Pihak Tak Berwenang

    Pemprov Sumsel Apresiasi Kejati Sumsel dalam Mengembalikan Aset, Pastikan Tak Lagi Dikuasai Pihak Tak Berwenang

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan komitmennya dalam menertibkan dan mengembalikan aset-aset daerah yang selama ini dikuasai oleh pihak tidak berwenang. Langkah ini diperkuat melalui Rapat Koordinasi Capaian Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan dalam Pemanfaatan Aset Daerah yang digelar di Griya Agung, Senin (20/10).

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Dr. Julianto, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov dan Kejati dalam penataan, pemanfaatan, serta penyelamatan aset milik daerah.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif Kejati Sumsel yang selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam upaya pemulihan aset, baik yang berada di wilayah Sumatera Selatan maupun di luar provinsi. Ia menilai kolaborasi ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.

    “Banyak aset Pemprov yang dulu berpindah tangan akibat pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ada yang penyelesaiannya mudah, tapi ada juga yang terkendala secara hukum maupun administratif,” jelas Herman Deru.

    Gubernur juga menyoroti kawasan Jakabaring sebagai salah satu aset strategis yang masih menghadapi permasalahan kepemilikan. Ia menyebut, sejumlah lahan di kawasan tersebut diklaim oleh pihak pribadi, padahal merupakan aset pemerintah hasil reklamasi sejak akhir 1980-an.

    “Masih ada oknum yang mengklaim tanah pemerintah di kawasan Jakabaring. Hal seperti ini harus segera ditertibkan agar tidak menghambat pembangunan dan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Herman Deru menyampaikan terima kasih kepada Kejati Sumsel yang telah membantu mengembalikan beberapa aset penting milik daerah. Salah satunya adalah asrama mahasiswa Sumsel di Yogyakarta dan Bandung yang selama bertahun-tahun dikuasai pihak lain.

    “Berkat kerja keras Kejati, aset-aset itu kini sudah kembali menjadi milik Pemprov Sumsel. Ini contoh keberhasilan sinergi antara lembaga hukum dan pemerintah daerah,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel Dr. Julianto menegaskan bahwa seluruh langkah hukum dalam penertiban aset dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur. Ia juga menepis anggapan miring yang menyebut adanya tindakan tidak profesional dalam proses penanganan sejumlah aset.

    “Setiap perkara kami telusuri dengan cermat, apakah masuk ranah perdata atau pidana. Narasi negatif yang beredar di masyarakat perlu diluruskan, dan forum seperti ini menjadi tempat yang tepat untuk menjelaskan fakta sebenarnya,” kata Julianto.

    Ia juga memaparkan sejumlah pencapaian Kejati Sumsel dalam penyelamatan aset negara dan daerah, termasuk keberhasilan mengungkap kasus-kasus besar seperti praktik mafia tambang batu bara serta penyimpangan aset di lingkungan BUMN. Menurutnya, hingga kini Kejati telah menyelamatkan aset senilai sekitar Rp561 miliar, dan masih ada potensi pemulihan mencapai Rp400 miliar.

    “Harapan kami, kerja sama ini terus berlanjut dan semakin kuat di masa mendatang. Kajati berikutnya diharapkan dapat meneruskan perjuangan menjaga aset negara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

    Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sumsel dan Kejati Sumsel menegaskan tekad bersama untuk memperkuat sinergi penertiban aset dengan prinsip hukum yang tegas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi pengelolaan aset daerah sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Sumatera Selatan.

  • Tepis Isu Negatif, Gubernur Herman Deru Pastikan Homestay Atlet PORPROV XV Aman dan Layak

    Tepis Isu Negatif, Gubernur Herman Deru Pastikan Homestay Atlet PORPROV XV Aman dan Layak

    SUARAPUBLIK.ID, MUBA – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meninjau langsung homestay para atlet Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Sumsel di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sabtu (18/10/2025). Kunjungan ini sekaligus untuk memastikan fasilitas penginapan yang sempat diberitakan tidak layak, sebenarnya dalam kondisi baik dan siap digunakan.

    Didampingi Bupati Muba H. M. Toha, Herman Deru meninjau sejumlah lokasi akomodasi atlet dan ofisial dari berbagai kabupaten/kota. Ia ingin memastikan bahwa pelayanan dan fasilitas yang disiapkan tuan rumah benar-benar memenuhi standar kenyamanan.

    “Hari ini saya datang untuk memastikan bahwa semua layak. Kemarin memang ada berita miring, tapi faktanya para atlet datang lebih cepat tiga hari dari jadwal yang ditentukan,” jelasnya menepis isu.

    Menurut Herman Deru, hasil peninjauan acak terhadap beberapa homestay yang ditempati kontingen dari Kabupaten Lahat dan OKU Timur menunjukkan kondisi yang bersih, aman, dan layak. “Semua sudah siap dan memenuhi kriteria. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Muba dan panitia pelaksana yang telah menyiapkan seluruh fasilitas dengan baik. Menurutnya, kesiapan Muba sebagai tuan rumah PORPROV bukan hal baru karena pengalaman penyelenggaraan sebelumnya telah terbukti sukses.

    Selain memastikan kelayakan homestay, Gubernur Herman Deru juga menyoroti dampak positif PORPROV terhadap perekonomian lokal. Ia menilai dua pekan penyelenggaraan event ini mampu menggerakkan berbagai sektor usaha masyarakat.

    “Mulai dari pedagang kecil, penyedia jasa transportasi, hingga penginapan semua akan merasakan dampaknya. Ekonomi Muba akan menggeliat pesat,” katanya dengan bangga.

    Ia menyebut event olahraga semacam ini menjadi sarana strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempererat persaudaraan antar daerah. “Kita ingin setiap kabupaten/kota di Sumsel ikut maju, dan kegiatan olahraga seperti ini menjadi salah satu penggeraknya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Herman Deru mengatakan bahwa kesuksesan Muba menjadi tuan rumah kembali membuka peluang bagi daerah lain yang ingin menggelar PORPROV berikutnya pada 2027. “Sudah banyak yang berminat, tapi nanti kita lihat kesiapan administrasi dan SDM-nya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat sportivitas dan rasa saling menghargai antar kontingen. “PORPROV ini bukan sekadar ajang kompetisi, tapi wadah memperkuat silaturahmi,” pesannya.

    Menutup kunjungan, Herman Deru menyampaikan rasa optimis bahwa penyelenggaraan PORPROV XV akan berjalan sukses dan membawa kebanggaan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. “Saya yakin Muba siap dan Sumsel akan kembali membuktikan diri sebagai provinsi olahraga,” pungkasnya.

  • Wagub Sumsel Buka Sultan Muda Digination Fest 2025, Dorong Anak Muda Jadi Pelopor Inovasi Digital

    Wagub Sumsel Buka Sultan Muda Digination Fest 2025, Dorong Anak Muda Jadi Pelopor Inovasi Digital

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, secara resmi membuka acara Sultan Muda Digination Fest Piala Gubernur Sumsel 2025 di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumsel, Jumat (17/10). Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing di era digital.

    Dalam sambutannya, Cik Ujang menegaskan bahwa penguasaan teknologi informasi dan digitalisasi menjadi kunci utama kemajuan daerah di masa depan. Menurutnya, anak muda Sumsel harus siap menghadapi tantangan zaman dengan kemampuan berpikir kritis, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi secara produktif.

    “Acara ini adalah wadah yang sangat strategis. Generasi muda Sumsel harus menjadi motor penggerak dalam menghadapi tantangan era digital. Kami berharap melalui festival ini akan lahir inovasi-inovasi yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Wagub.

    Cik Ujang juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kreativitas dan literasi digital di kalangan pemuda. Melalui kegiatan seperti Digination Fest, diharapkan muncul kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri dalam memperkuat potensi digital daerah.

    Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, OJK memandang penting penguatan literasi keuangan dan digital bagi generasi muda agar lebih siap beradaptasi di tengah perubahan ekonomi global.

    “OJK mendorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku yang mampu menciptakan solusi dan inovasi berbasis digital. Melalui festival ini, kami ingin membangun kesadaran tentang pentingnya literasi keuangan dan transformasi digital,” ungkap perwakilan OJK.

    Sultan Muda Digination Fest 2025 menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti talkshow inspiratif, kompetisi inovasi digital, serta pameran karya kreatif anak muda. Event ini diharapkan menjadi ruang aktualisasi dan kolaborasi bagi generasi muda Sumsel yang ingin berkontribusi melalui teknologi dan ide-ide kreatif.

    Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut turut dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan industri keuangan, serta ratusan peserta muda dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

  • Cik Ujang: Preman Akan Kita Upayakan untuk Diberdayakan di Kawasan Wisata

    Cik Ujang: Preman Akan Kita Upayakan untuk Diberdayakan di Kawasan Wisata

    SUARAPUBLIK.ID,. PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Cik Ujang mengusulkan agar para pelaku premanisme di kawasan wisata diberdayakan melalui kegiatan ekonomi produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta diarahkan menjadi petugas parkir atau penjaga ketertiban di area wisata.

    Cik Ujang menilai aksi premanisme yang kerap terjadi di sejumlah destinasi wisata berawal dari keterbatasan lapangan kerja dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sekitar.

    “Yang selama ini disebut preman, akan kita upayakan untuk diberdayakan di lokasi wisata, misalnya ikut dalam kegiatan UMKM,” kata Cik Ujang saat diwawancarai, Rabu (15/10/2025).

    Menurutnya, pengembangan pariwisata seharusnya mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap.

    “Mereka bisa diarahkan untuk menjaga parkir atau berjualan suvenir khas daerah. Dengan begitu, mereka punya penghasilan yang lebih baik dan tidak lagi meresahkan wisatawan,” imbuhnya.

    Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Sumsel juga akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah, Polres, dan Polsek di wilayah destinasi wisata untuk memperkuat pengawasan serta menindak tegas praktik premanisme yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan.

    “Kami akan bekerja sama agar sektor pariwisata di Sumsel bersih dari praktik premanisme, keamanan menjadi faktor utama dalam menarik wisatawan,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji menjelaskan penataan sektor pariwisata tidak dapat dilepaskan dari sistem keamanan yang baik dan terintegrasi lintas sektor.

    “Rasa aman perlu dijaga bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku usaha wisata agar wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, merasa nyaman berkunjung,” jelasnya.

    Ia juga berpendapat, pengalaman Kota Palembang dalam memperbaiki tata kelola dan keamanan kawasan wisata menjadi contoh positif bagi daerah lain di Sumsel.

    “Kondisi sekarang jauh lebih baik. Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI terus diperkuat agar sektor pariwisata di Sumsel semakin berkembang,” ucap dia.

  • Pemerintah Sumsel Siapkan Program Peremajaan Kelapa untuk Dongkrak Produksi

    Pemerintah Sumsel Siapkan Program Peremajaan Kelapa untuk Dongkrak Produksi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong program peremajaan tanaman kelapa sebagai langkah strategis untuk memperkuat industri hilir dan menjaga ketersediaan bahan baku yang stabil.

    Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Havizman mengatakan saat ini luas areal perkebunan kelapa di provinsi tersebut mencapai sekitar 68 ribu hektare, dengan wilayah terluas berada di Kabupaten Banyuasin.

    “Sekitar 72 persen dari total areal kelapa di Sumsel berada di Kabupaten Banyuasin. Sebagian besar tanaman kelapa di Banyuasin masih produktif, namun sebagian lainnya sudah tergolong tua sehingga memerlukan peremajaan,” ujar Havizman, Selasa (14/10/2025).

    Ia menjelaskan dari total luas lahan sekitar 30 ribu hektare masih produktif, sedangkan sekitar 7.000 hektare masuk kategori tanaman tua.

    “Kondisi ini menjadi tantangan karena di sisi lain permintaan pasar terhadap kelapa terus meningkat. Artinya, ada peluang ekonomi yang besar bagi petani,” jelasnya.

    Ia mengatakan program peremajaan kelapa sebenarnya sudah dijalankan melalui dukungan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan usulan dari kelompok tani.

    Namun, minat petani untuk melakukan replanting masih terbatas karena masa produktif kelapa yang relatif panjang, yakni sekitar lima hingga enam tahun.

    “Banyak petani beralih ke komoditas lain seperti kelapa sawit yang lebih cepat menghasilkan dan nilai jualnya lebih pasti,” katanya.

    Meski demikian, ia berharap meningkatnya ekspor produk kelapa dan berkembangnya industri hilir bisa menjadi daya tarik baru bagi petani untuk kembali menanam kelapa.

    “Tumbuhnya industri pengolahan akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Ini diharapkan bisa mendorong minat petani tanpa harus ada paksaan,” imbuhnya.

    Ia mengungkapkan jika tahun ini pemerintah berencana melakukan peremajaan tanaman kelapa seluas 100 hektare di Banyuasin menggunakan varietas kelapa dalam.

    Program tersebut juga akan memanfaatkan sumber benih unggul lokal yang tersedia di wilayah itu.

    “Banyuasin memiliki potensi sumber benih kelapa yang cukup besar, mencapai 100 ribu butir per tahun. Ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani yang mengusulkan peremajaan,” ungkap dia.

  • Pemprov Sumsel Pastikan Pembayaran Gaji dan TPP ASN hingga PPPK Tetap Sesuai Jadwal

    Pemprov Sumsel Pastikan Pembayaran Gaji dan TPP ASN hingga PPPK Tetap Sesuai Jadwal

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjamin pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu, tetap aman dan berjalan sesuai jadwal pada tahun 2025.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yossi Hervandi menegaskan bahwa belanja pegawai merupakan prioritas dan tidak termasuk dalam rasionalisasi anggaran daerah.

    “Insya Allah aman. Gaji dan TPP akan tetap dibayarkan sesuai jadwal. Komitmen Gubernur jelas, hak pegawai tidak boleh terganggu,” ujar Yossi, Jum’at (10/10/2025).

    Ia mengatakan meski pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi anggaran tahun 2025 sesuai instruksi Presiden, namun pemangkasan hanya dilakukan pada pos belanja pendukung seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengadaan alat tulis kantor.

    “Kita lakukan efisiensi di sektor non-esensial. Yang tidak terlalu mendesak kita kurangi, tapi gaji tetap prioritas,” katanya.

    Ia menyebut, tahun ini nilai transfer menurun dari sekitar Rp5,4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, atau berkurang Rp2,1 triliun.

    Penurunan tersebut terutama dipicu oleh melemahnya pendapatan negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), khususnya batu bara.

    “Kita dipaksa lebih mandiri secara fiskal. Pendapatan dari pusat turun tajam karena SDA, jadi kita harus optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menyeimbangkan APBD,” jelasnya.

    Menurutnya, tantangan fiskal diperkirakan berlanjut pada tahun 2026, menyusul penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Provinsi Sumsel.

    Meski demikian, Pemprov Sumsel akan terus menjalankan kebijakan efisiensi pengeluaran pada 2026, namun tetap mengutamakan belanja wajib dan pembangunan prioritas.

    Di sisi lain, beberapa kepala daerah, termasuk Gubernur Sumsel telah melakukan audiensi ke pemerintah pusat guna meminta pertimbangan atas pemangkasan dana transfer tersebut.

    “Para kepala daerah meminta keadilan fiskal karena daerah juga memikul beban cukup besar. Namun, kami pastikan belanja wajib tidak terganggu,” ucap dia.

  • Dana Transfer Dipotong, Pemprov Sumsel Genjot PAD Lewat Pajak Kendaraan

    Dana Transfer Dipotong, Pemprov Sumsel Genjot PAD Lewat Pajak Kendaraan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) usai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menyebut salah satu strategi utama adalah optimalisasi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

    “Dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar, hanya satu juta yang rutin membayar pajak. Masih terdapat sekitar 2,4 juta kendaraan yang menunggak kewajiban tersebut,” ujar Deru, Selasa (7/10/2025).

    Pemangkasan TKD dari pusat tidak boleh disikapi dengan ketergantungan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

    “Ini menjadi tantangan bersama. Kita harus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk pembangunan daerah,” imbuhnya.

    Kemudian, pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk segera melakukan langkah strategis melalui sinergi lintas wilayah dan pembagian data wajib pajak secara transparan.

    “Data wajib pajak akan kita distribusikan ke daerah agar penagihan lebih terarah. Tidak boleh ada ego sektoral, kolaborasi harus dikedepankan,” katanya.

    Selain sektor pajak kendaraan, potensi dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga Pajak Air Permukaan (PAP) juga dinilai masih terbuka lebar untuk ditingkatkan.

    Ia mengungkapkan jika pihaknya juga mendorong peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat dikelola secara profesional dan berkontribusi terhadap PAD.

    Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan peningkatan penerimaan daerah melalui langkah kolaboratif lintas sektor serta penguatan peran pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memangkas alokasi TKD secara nasional hingga Rp269 triliun dalam APBN 2026.

    Oleh karena itu, ia mendorong daerah untuk lebih proaktif dalam mengusulkan program prioritas kepada kementerian teknis.

    “Meski alokasi dana menurun, bukan berarti peluang tertutup. Sepanjang daerah memiliki perencanaan dan data yang kuat, dukungan dari pusat tetap terbuka,” ucap dia.

  • Anggaran TKD Turun, Pemprov Sumsel Dorong Optimalisasi Pajak Daerah

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah antisipatif menyusul turunnya anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai 39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan bahwa kondisi ini tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di wilayahnya.

    “Itu yang perlu disikapi, sebab pembangunan kita tidak boleh stagnan, harus tetap berjalan,” kata Deru usai memimpin rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota di Palembang, Senin (6/10/2025).

    Ia menjelaskan untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, pemerintah provinsi mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor perpajakan.

    Jenis pajak yang akan dimaksimalkan meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, serta pajak air permukaan.

    Menurutnya potensi pajak kendaraan sangat besar, tetapi belum tergarap optimal. Dari lebih dari 4 juta kendaraan yang terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang tercatat aktif membayar pajak.

    “Ini menjadi PR bersama, kita harus tahu apa yang membuat masyarakat enggan membayar pajak,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang peran pajak dalam pembangunan.

    “Sense of belonging itu harus dibangun. Banyak yang menikmati pembangunan, tapi belum berkontribusi melalui pajak. Padahal jalan yang mereka pakai dibangun dari pajak yang dibayar orang lain,” imbuhnya.

    Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, hingga September 2025, pendapatan daerah Sumsel mencapai Rp5,3 triliun atau 50 persen dari target tahun ini. Pajak daerah menyumbang Rp2,3 triliun atau sekitar 50,6 persen dari target Rp4,6 triliun.

    Sementara itu, penerimaan lainnya berasal dari retribusi daerah sebesar Rp3,2 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp106 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp315 miliar.

    Pendapatan dari TKDD tercatat sebesar Rp3 triliun atau 51,2 persen dari target tahun anggaran berjalan.

    “Kami akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menggali potensi PAD masing-masing. Ini saatnya kita tidak terlalu bergantung pada pusat,” pungkasnya.

  • Serapan Belanja Daerah Sumsel Baru 42 Persen, Pemprov Pastikan Proyek Tetap Berjalan

    Serapan Belanja Daerah Sumsel Baru 42 Persen, Pemprov Pastikan Proyek Tetap Berjalan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan ketiga tahun 2025 tercatat masih di bawah 50 persen.

    Pemerintah pusat mendorong agar serapan anggaran dipercepat guna mencegah potensi underspending menjelang akhir tahun.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, hingga akhir September 2025, realisasi belanja Pemprov Sumsel baru mencapai Rp4,5 triliun atau 42,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun.

    Alokasi belanja tersebut terbagi antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp1,59 triliun (52,4 persen), belanja barang dan jasa Rp946 miliar (41,4 persen), belanja modal Rp412 miliar (27,4 persen), dan belanja lainnya Rp1,5 triliun (40,9 persen).

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memastikan bahwa pelaksanaan proyek di lapangan sudah berjalan sesuai jadwal.

    Deru menyebut seluruh proses pengadaan melalui tender telah rampung.

    “Penyerapan sudah berjalan, semua tender sudah selesai. Saat ini tinggal proses pembayaran kepada rekanan,” ujar Deru, Senin (6/10/2025).

    Ia menjelaskan jika serapan anggaran yang terlihat rendah lebih disebabkan oleh belum tercatatnya transaksi pembayaran di sistem keuangan daerah. Namun, di lapangan, perputaran uang sudah berlangsung.

    “Jangan sampai disalahartikan bahwa uang belum beredar. Vendor, tukang batu, tukang semen, semuanya sudah menerima pembayaran,” tegasnya.

    Ia menambahkan, sebagian anggaran memang belum digunakan karena dialokasikan untuk belanja wajib seperti gaji aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Prinsip kehati-hatian tetap kita jaga. Gaji pegawai itu prioritas, jangan sampai terganggu,” ucap dia.

  • Lampung Dipastikan Jadi Tuan Rumah Pornas Korpri pada 2027

    Lampung Dipastikan Jadi Tuan Rumah Pornas Korpri pada 2027

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Provinsi Lampung dipastikan akan menjadi tuan rumah pada Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVIII Tahun 2027 mendatang.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam pembukaan Pornas Korpri XVII di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (5/10/2025).

    “Lampung telah menyampaikan kesediaannya menjadi tuan rumah, dan hari ini kita tetapkan secara resmi bahwa Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 akan diselenggarakan di Provinsi Lampung,” ujar Zudan.

    Ia mengatakan jika masa kepengurusan Dewan Pengurus Korpri Nasional yang dipimpinnya akan berakhir pada Februari 2027, sementara pelaksanaan Pornas biasanya digelar pada Oktober atau November.

    Oleh karena itu, ia menitipkan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus baru agar tradisi Pornas Korpri tetap berlanjut.

    “Mohon kepada pengurus yang akan datang untuk terus menjaga kesinambungan ajang ini karena sangat penting dalam mempererat kebersamaan dan semangat prestasi di kalangan ASN,” katanya.

    Sementara itu, dalam pelaksanaan Pornas Korpri XVII Tahun 2025 di Palembang, tercatat partisipasi tertinggi sepanjang sejarah dengan 9.305 atlet dari 102 kontingen, terdiri dari 38 provinsi dan 64 kementerian/lembaga. Mereka didampingi 504 pelatih dan 1.754 ofisial.

    “Ini adalah jumlah kontingen terbanyak dalam sejarah Pornas Korpri. Partisipasi yang sangat besar ini menunjukkan tingginya antusiasme ASN terhadap olahraga,” imbuhnya.

    Ia mengajak seluruh peserta menjadikan ajang ini sebagai sarana mempererat hubungan antaranggota Korpri dan menjaga nilai sportivitas selama bertanding.

    “Pornas bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga tentang semangat persaudaraan dan dedikasi ASN untuk terus berprestasi di berbagai bidang,” ucap dia.