75 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Kapolri

- Redaksi

Selasa, 21 Desember 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Kinerja Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, relatif tinggi. Hal ini berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Populi Center, sebanyak 75% responden menilai puas dengan kinerja Kapolri Sigit.

Survei dilaksanakan tanggal 1 hingga 9 Desember 2021, tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara telepon terhadap sampel pemilik telepon. Responden dipilih secara acak dari populasi pemilih yakni penduduk berusia 17 tahun ke atas sudah menikah, dari basis data populasi survei Populi Center sejak tahun 2013-2021 berjumlah 1.200.

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) dari kerangka sampling yang dimiliki Populi Center. Adapun margin of error pada survei ini sebesar ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95%. Tujuan survei tersebut salah satunya mengevaluasi kinerja lembaga lainnya.

Para responden diberi pertanyaan dari skala 1-10. Skala 1 sangat tidak puas dan 10 sangat puas. Adapun pertanyaannya seberapa puas atau tidak puas Anda terhadap kinerja Kepolisian RI di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit? Hasilnya 75% menyatakan puas.

“Kinerja Kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, yaitu relatif tinggi,” kata peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah, dalam konferensi pers secara daring, Senin (20/12/2021).

Nurul memaparkan tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Kapolri karena dianggap mampu menangani beberapa kasus. Selain itu ada komitmen menindak anggotanya yang melanggar hukum.

“Mengapa kepercayaan publik terhadap kinerja Jenderal Sigit ini tinggi karena dia dianggap mampu menangani beberapa kasus di bawah kepemimpinannya. Ada juga statement yang menarik dari beliau yaitu terkait dia akan menindak tegas terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tanpa kompromi,” ungkapnya.

Survei itu juga memaparkan hasil survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Responden diberi pertanyaan dari skala 1-10. Dengan 1 sangat tidak percaya dan 10 sangat percaya. Seberapa percaya atau tidak percaya Anda terhadap lembaga berikut ini?.

Hasilnya, Polri mendapat nilai tertinggi di antara lembaga yudikatif, yaitu 75%. Diikuti Mahkamah Agung (MA) 73%, Mahkamah Konstitusi (MK) 72,4%, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71,5% dan Kejaksaan Agung 69,6%.

“Ada 5 lembaga yang dikategorikan ke dalam lembaga yudikatif dan penegakan hukum, di sini Polri itu mendapatkan persentase tertinggi,” ucap Nurul.

Survei Charta Politika: Polri Lembaga Hukum Paling Baik Kinerjanya

Lembaga Survei Charta Politika Indonesia merilis survei mengenai lembaga hukum paling baik kinerjanya. Hasilnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021 dengan responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan.

Survei dengan metode wawancara tatap muka ini memiliki margin of error sekitar +-2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan hasil survei, Polri dipilih responden sebagai lembaga penegak hukum yang paling baik kinerjanya dengan angka 26,7 persen. Disusul KPK 25,6 persen. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 10,7 persen, Kejaksaan Agung 8,5 persen, Mahkamah Agung 6,9 persen dan tidak tahu atau tidak jawab sebesar 21,7 persen.

Kemudian hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara, Presiden menempati urutan pertama diikuti TNI, Polri dan KPK.

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan terhadap Presiden sebesar 77,8 persen. Disusul TNI sebesar 76,3 persen. Selanjutnya Polri 66,8 persen dan KPK sebesar 64,3 persen.

Peringkat lima yaitu Mahkamah Konstitusi 59,3 persen, Kejaksaan Agunh 58,6 persen, Mahkamah Agung 58,3 persen, MPR 56,8 persen, DPR 56,3 persen, dan DPD 56,1 persen.

“Kalau kita lakukan survei ini beberapa tahun yang lalu, terutama sebelum revisi UU KPK, biasanya KPK ini selalu nomor 2 atau nomor 3, bersaing dengan TNI dan kalau kita lihat sekarang, bahkan di beberapa lembaga survei lain dan beberapa temuan memang Polri berhasil menyalip KPK,” ujarnya. (Rel)

Berita Terkait

Dua Wanita di OKI Ditangkap Saat Transaksi Ekstasi, Polda Sumsel Sita 170 Butir Pil
Motor Driver Ojol Raib Digondol Maling
KKJ Soroti Gugatan terhadap 25 Media di Palembang: Dinilai Ancam Kemerdekaan Pers
Kredit Ratusan Miliar PT BSS Disorot di Sidang Tipikor, BRI Ungkap Upaya Recovery hingga Lelang
Sidang Korupsi Kredit BRI Palembang, Anak Direktur PT SAL Beberkan Skema Kredit Ratusan Miliar
Polres OKU Selatan Bergerak Cepat, Dua Pelaku Pencurian Kabel Tower Telekomunikasi Berhasil Diamankan
Sidang Perdana Korupsi BPFK Jakarta dan UPF-PFK Palembang, Dua Terdakwa Didakwa Rugikan Negara Rp397 Juta
Terlihat Kunci Kontak Masih Tergantung MJ Nekat Curi Motor

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 16:20 WIB

Dua Wanita di OKI Ditangkap Saat Transaksi Ekstasi, Polda Sumsel Sita 170 Butir Pil

Selasa, 26 Mei 2026 - 16:06 WIB

Motor Driver Ojol Raib Digondol Maling

Selasa, 26 Mei 2026 - 15:47 WIB

KKJ Soroti Gugatan terhadap 25 Media di Palembang: Dinilai Ancam Kemerdekaan Pers

Selasa, 26 Mei 2026 - 15:45 WIB

Kredit Ratusan Miliar PT BSS Disorot di Sidang Tipikor, BRI Ungkap Upaya Recovery hingga Lelang

Senin, 25 Mei 2026 - 17:05 WIB

Sidang Korupsi Kredit BRI Palembang, Anak Direktur PT SAL Beberkan Skema Kredit Ratusan Miliar

Berita Terbaru

Gubernur Sumsel, Herman Deru saat diwawancarai langsung di Masjid Taqwa Palembang, Selasa (26/5/2026). Foto: (Tia)

Kota Palembang

Pegawai Pemprov Sumsel Salurkan 148 Sapi Kurban Tanpa APBD

Selasa, 26 Mei 2026 - 21:44 WIB