Suara Publik –

Tag: Pemprov Sumsel

  • Pornas Korpri XVII Libatkan 9.305 Atlet, Sumsel Cetak Rekor Ajang Terbesar Sepanjang Sejarah

    Pornas Korpri XVII Libatkan 9.305 Atlet, Sumsel Cetak Rekor Ajang Terbesar Sepanjang Sejarah

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sebanyak 9.305 atlet dari seluruh Indonesia mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) XVII Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pada 5 hingga 11 Oktober 2025 dan mencetak rekor sebagai ajang dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan.

    Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa jumlah peserta tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang pelaksanaan Pornas Korpri.

    Para peserta berasal dari 102 kontingen yang terdiri atas 38 kontingen provinsi serta 64 kontingen dari kementerian dan lembaga pemerintah.

    “Jumlah ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan Pornas Korpri. Ini menunjukkan semangat dan antusiasme tinggi dari seluruh anggota Korpri di Indonesia,” ujar Zudan dalam sambutan pembukaan yang digelar di Palembang, Minggu (5/10/2025).

    Selain atlet, ajang ini juga diikuti oleh 504 pelatih dan 1.754 ofisial yang mendampingi para kontingen selama kompetisi berlangsung.

    Ia berharap ajang olahraga ini dapat menjadi momentum memperkuat solidaritas serta meningkatkan prestasi pegawai negeri sipil di bidang olahraga.

    “Saya mengajak seluruh atlet untuk menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi nilai sportivitas, dan berjuang meraih prestasi tertinggi,” imbuhnya.

    Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Susmel yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan ini.

    “Terima kasih kepada Gubernur Sumsel karena telah menjadi tuan rumah yang sangat baik, menjadikan ajang ini yang termegah dan paling meriah,” ucapnya.

    Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengungkapkan bahwa menjadi tuan rumah ajang nasional seperti Pornas Korpri merupakan suatu kehormatan bagi daerahnya.

    “Melalui ajang ini, silaturahmi antaranggota Korpri semakin erat. Kami ingin semua atlet merasa nyaman dan aman selama berada di Sumatera Selatan,” ungkap Deru.

    Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menghindari potensi konflik selama pertandingan berlangsung.

    “Jangan sampai ada keributan atau pelanggaran, karena sanksinya cukup berat. Jika terjadi perselisihan, selesaikan dengan cara yang baik,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto menyebut bahwa tema yang diusung dalam Pornas tahun ini adalah “Korpri Bersinergi dalam Prestasi”.

    Menurutnya, tema tersebut relevan dengan semangat membangun kinerja ASN yang unggul dan kolaboratif.

    Pornas Korpri XVII 2025 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga antar-ASN, tetapi juga wahana mempererat persatuan, meningkatkan kesehatan jasmani, dan memperkuat etos kerja pegawai negeri di seluruh Indonesia.

    “Korpri sebagai pilar birokrasi harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing nasional. Melalui ajang ini, sinergi dan semangat berprestasi di kalangan ASN akan semakin kuat,” pungkasnya.

  • 7.718 Atlet Ramaikan PORNAS KORPRI XVII di Palembang

    7.718 Atlet Ramaikan PORNAS KORPRI XVII di Palembang

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Sebanyak 7.718 atlet dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (PORNAS KORPRI) XVII tahun 2025 yang digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

    Para peserta berasal dari 101 kementerian, 38 provinsi, dan 5 lembaga negara, yang akan bertanding dalam 13 cabang olahraga di sejumlah arena yang telah disiapkan panitia.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra mengatakan bahwa ajang olahraga dua tahunan ini menjadi momen penting untuk menunjukkan kesiapan daerah sebagai tuan rumah sekaligus memperkenalkan potensi Sumsel di tingkat nasional.

    “Kami menargetkan sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Sumsel ingin meninggalkan kesan positif bagi seluruh kontingen,” ujarnya saat memimpin Apel Gelar Pasukan sebagai bagian dari persiapan Operasi Sibora Musi 2025,” ujar Edward, Kamis (2/10/2025).

    Diketahui, PORNAS KORPRI XVII dijadwalkan berlangsung selama dua pekan ke depan, dan menjadi ajang silaturahmi sekaligus kompetisi bagi para ASN dari seluruh penjuru negeri.

    Ia menyebut semua aspek pendukung, mulai dari venue pertandingan hingga akomodasi dan transportasi, telah disiapkan secara matang.

    Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat Sumsel dalam menyambut para tamu dari seluruh Indonesia.

    “Ini momentum emas untuk menunjukkan Sumsel sebagai tuan rumah yang aman, ramah, dan berprestasi,” tegas dia.

  • Sumsel Siap Gelar Pornas Korpri XVII 2025, Pemprov Pastikan Kesiapan Menyeluruh

    Sumsel Siap Gelar Pornas Korpri XVII 2025, Pemprov Pastikan Kesiapan Menyeluruh

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG  – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII Tahun 2025.

    Seluruh aspek pendukung mulai dari venue, akomodasi, hingga koordinasi teknis telah mencapai tahap finalisasi.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra menyebut jika rapat tersebut menjadi momentum untuk memantapkan langkah terakhir menjelang pelaksanaan ajang olahraga nasional antar-aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

    “Sumsel siap menjadi tuan rumah Pornas Korpri XVII. Kita ingin menyuguhkan penyelenggaraan yang tidak hanya lancar secara teknis, tapi juga berkesan bagi seluruh peserta dari seluruh Indonesia,” ujar Edward, Kamis (2/10/2025).

    Ia menegaskan kesuksesan event ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen di lingkungan Pemprov, termasuk dukungan dari masyarakat. Penekanan diberikan pada sinergi lintas sektor agar pelaksanaan dapat berjalan tanpa hambatan.

    Dalam rapat tersebut, masing-masing perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan progres persiapan di bidangnya, mulai dari logistik, fasilitas pertandingan, transportasi, layanan kesehatan, keamanan, hingga promosi. Pemprov juga memastikan seluruh venue telah memenuhi standar nasional.

    “Kita tidak hanya bicara kesiapan fisik, tapi juga kesiapan layanan. Semua harus ramah, cepat, dan terkoordinasi,” imbuhnya.

    Ia juga mengajak masyarakat Palembang ikut berperan aktif menyukseskan event ini, baik melalui dukungan langsung di lapangan maupun dalam menyambut para tamu dari berbagai provinsi.

    Diharapkan, atmosfer yang diciptakan akan mencerminkan keramahan dan kekompakan warga Sumsel.

    Dengan sejumlah persiapan yang sudah memasuki tahap akhir, Sumsel optimistis mampu menyelenggarakan Pornas Korpri XVII secara profesional, aman, dan meriah.

    “Event ini adalah ajang kebanggaan. Kita ingin meninggalkan kesan bahwa Palembang siap dan mampu menggelar event nasional dengan standar tinggi,” pungkasnya.

  • Pemprov Sumsel Dorong Percepatan Pembangunan Flyover Muara Enim

    Pemprov Sumsel Dorong Percepatan Pembangunan Flyover Muara Enim

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mendorong percepatan pembangunan flyover di perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Muara Enim sebagai solusi strategis untuk mengurai kemacetan lalu lintas serta memperlancar arus distribusi logistik di kawasan tersebut.

    Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa flyover yang direncanakan akan menjadi infrastruktur vital yang tak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, terutama sektor pertambangan batubara.

    “Perlintasan sebidang sering menjadi titik kemacetan, terutama saat kereta melintas. Flyover ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk memecah kepadatan dan mempercepat pergerakan barang, khususnya angkutan logistik,” kata Deru, Rabu (1/10/2025).

    Dalam hal ini, ia menyebut jika seluruh pihak menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi untuk mendukung percepatan pembangunan.

    Deru menjelaskan jika infrastruktur transportasi seperti flyover merupakan elemen penting dalam mendorong efisiensi logistik, menurunkan biaya distribusi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif di Sumsel.

    Pemprov Sumsel bersama pemangku kepentingan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aspek teknis dan administratif agar proyek tersebut bisa segera memasuki tahap implementasi.

    Selain aspek ekonomi, pembangunan flyover ini juga diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan di titik perlintasan sebidang yang padat kendaraan.

    “Kita ingin pembangunan ini segera terealisasi karena manfaatnya akan sangat besar, baik bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun kelancaran distribusi energi dan komoditas,” ungkap dia.

  • Tak Penuhi Syarat SLHS, Ratusan SPPG Terancam Putus Kontrak untuk Program MBG

    Tak Penuhi Syarat SLHS, Ratusan SPPG Terancam Putus Kontrak untuk Program MBG

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan batas waktu satu bulan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat kelanjutan kerja sama penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Trisnawarman menyampaikan jika kebijakan ini dikeluarkan guna memastikan standar keamanan dan kebersihan makanan yang disajikan kepada siswa.

    “SPPG yang sudah bekerja sama dalam program MBG diberi waktu satu bulan untuk memenuhi syarat SLHS. Jika tidak dipenuhi, maka kontrak mereka akan dihentikan,” ujar Trisnawarman kepada wartawan di Palembang, Selasa (30/9).

    Saat ini, terdapat sekitar 342 SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Sumsel. Namun, menurut Trisnawarman, masih banyak di antaranya yang belum memenuhi ketentuan SLHS.

    Ia menyebut SLHS mencakup sejumlah aspek penting seperti sanitasi pangan, kebersihan lingkungan, kualitas air yang digunakan, serta pelatihan bagi penjamah makanan.

    “SLHS ini bukan hanya soal izin, tapi menyangkut keamanan pangan. Termasuk kelayakan tempat, bahan pangan, alat-alat memasak, hingga kebersihan para penjamah makanannya. Syaratnya memang cukup banyak, namun ini untuk mencegah risiko keracunan atau kontaminasi makanan,” tegasnya.

    Menurutnya, upaya ini merupakan langkah preventif untuk menjamin makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman dan layak.

    Ia mengatakan belum ada keputusan penghentian program, namun penegakan syarat SLHS tetap berjalan.

    “Instruksi dari pemerintah masih tetap, yakni meminta semua SPPG melengkapi syarat SLHS. Apakah akan ada penghentian program? Sampai saat ini belum ada informasi resmi, dan program MBG di beberapa wilayah masih berjalan,” pungkasnya.

  • Sekda Sumsel Sebut Dapur MBG yang Tak Layak Akan Dihentikan Sementara

    Sekda Sumsel Sebut Dapur MBG yang Tak Layak Akan Dihentikan Sementara

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul laporan dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa di Palembang dan daerah lainnya.

    Sekretaris Daerah Sumsel Edward Chandra mengatakan bahwa langkah penghentian sementara operasional dapur akan diambil apabila ditemukan indikasi pelanggaran standar kebersihan atau keamanan pangan.

    “Apabila terdapat dapur yang terindikasi bermasalah, kami minta dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” kata Edward, Selasa (30/9/2025).

    Edward menyampaikan hasil uji awal menunjukkan adanya kadar zat tertentu yang cukup tinggi, meski penyebab pasti masih menunggu konfirmasi laboratorium.

    Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya penerapan standar kebersihan secara ketat, mulai dari proses pemilihan bahan baku hingga penyajian makanan.

    “Kami ingin memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak konsumsi. Jangan sampai kejadian ini terulang,” imbuhnya.

    Selain itu, koordinasi lintas sektor akan diperkuat, termasuk dengan instansi teknis seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mendukung proses investigasi yang menyeluruh dan transparan.

    Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama menyangkut mekanisme pengawasan di tingkat daerah.

    “Perluasan peran pengawasan daerah menjadi penting agar potensi masalah bisa lebih cepat terdeteksi dan ditangani,” ujar Deru.

  • Misi Dagang Jatim – Sumsel Berbuah Transaksi Rp820,7 Miliar, Berpotensi Lebih Besar

    Misi Dagang Jatim – Sumsel Berbuah Transaksi Rp820,7 Miliar, Berpotensi Lebih Besar

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gelaran misi dagang antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jawa Timur (Jatim) mencatat capaian luar biasa. Hingga Senin (29/9/2025) siang, nilai transaksi sudah mencapai Rp820,7 miliar dan masih berpotensi bertambah hingga penutupan resmi pada sore hari.

    Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa capaian tersebut jauh melampaui ekspektasi awal. Menurutnya, pengalaman dari misi dagang sebelumnya menunjukkan bahwa nilai transaksi biasanya terus meningkat setelah acara berakhir karena adanya tindak lanjut kerja sama antarpelaku usaha.

    “Alhamdulillah, sampai pukul 13.40 WIB transaksi sudah menembus Rp820,7 miliar. Closing pencatatan memang baru jam 17.00 WIB, namun biasanya setelah itu komunikasi bisnis tetap berlanjut. Jadi angkanya sangat mungkin bertambah,” kata Khofifah saat berada di Palembang.

    Ia menambahkan, misi dagang bukan hanya ajang transaksi, melainkan juga simbol penguatan kerja sama antardaerah. Menurutnya, sinergi yang dibangun Sumsel dan Jatim akan menjadi contoh konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Yang kita lakukan hari ini bukan sekadar berdagang, melainkan memperkuat kemandirian dan persaudaraan dalam bingkai merah putih,” ujarnya.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru, juga menilai kerja sama ini akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa Jatim memiliki keunggulan di bidang peternakan, sementara Sumsel memiliki sumber daya yang memadai untuk pengembangan sektor tersebut.

    “Kami ingin mengadopsi pola penggemukan sapi dari Jatim. Disiplin dan etos kerja para peternaknya patut dicontoh, apalagi Sumsel punya potensi besar dalam penyediaan lahan dan pakan ternak,” jelas Deru.

    Selain sektor peternakan, transaksi dagang kali ini juga banyak didominasi produk pertanian dan pangan. Di antaranya, kerja sama peningkatan indeks pertanaman, pelatihan inseminasi buatan di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Jatim, hingga penguatan produksi komoditas pangan unggulan.

    Tidak hanya itu, sektor perikanan dan industri olahan juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat nilai transaksi. Hal ini memperlihatkan bahwa kerja sama Sumsel–Jatim tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar, tetapi juga pada pengembangan hilirisasi produk agar bernilai tambah lebih tinggi.

    Dengan capaian ratusan miliar rupiah hanya dalam hitungan jam, misi dagang ini diyakini akan menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi antarprovinsi. Kolaborasi Sumsel dan Jatim diharapkan berlanjut pada kerja sama jangka panjang yang mampu menopang ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

    Tak hanya mencari misi dagang, Khofifah juga menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Jawa Timur yang ada di Provinsi Sumatera Selatan kemarin, Minggu (28/9/2025).

  • Pemprov Sumsel Tunggu Juknis Pusat Terkait Evaluasi Program MBG

    Pemprov Sumsel Tunggu Juknis Pusat Terkait Evaluasi Program MBG

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya setelah muncul sejumlah kasus keracunan siswa di beberapa daerah.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan pemerintah pusat apabila daerah diminta untuk terlibat lebih jauh dalam distribusi makanan bergizi tersebut.

    “Kami di daerah masih menunggu juknis dari pusat, apa yang menjadi peran daerah dalam pendistribusian MBG,” ujar Deru pada, Senin (29/9/2025).

    Ia menjelaskan bahwa sejauh ini peran pemerintah daerah dalam program MBG lebih bersifat sebagai pengawas.

    Namun, iamenilai perlu adanya penegasan peran agar daerah dapat mengambil langkah cepat jika terjadi masalah di lapangan.

    “Selama ini kan pemda hanya diminta sebagai pengawas. Kalau ada peran tambahan, kami siap laksanakan,” imbuhnya.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat agar proses evaluasi program tersebut dapat berjalan secara menyeluruh dan terstruktur.

    “Soal evaluasi, kami tunggu petunjuk teknisnya dulu,” katanya

    Saat ini pogram MBG menjadi sorotan setelah beberapa kasus keracunan massal terjadi di sejumlah daerah di Sumsel.

    Sepanjang September 2025, tercatat empat kasus terjadi di Musi Banyuasin (Muba), Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), dan Kota Palembang.

    Sebelumnya, kasus serupa juga ditemukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Mei 2025 dan di Kabupaten Empat Lawang pada Februari lalu.

    Secara keseluruhan, terdapat 296 siswa yang dilaporkan mengalami gejala keracunan dan harus mendapatkan perawatan medis.

    Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama pemerintah daerah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa.

  • Realisasi Pajak Daerah Sumsel Capai 70,34 Persen, Sumsel Kejar Target Pajak Rp3,8 Triliun

    Realisasi Pajak Daerah Sumsel Capai 70,34 Persen, Sumsel Kejar Target Pajak Rp3,8 Triliun

     

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Hingga 25 September 2025, realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai Rp2,69 triliun atau 70,34 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan 2025.

    Angka ini menunjukkan kemajuan positif dalam upaya pemerintah provinsi meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan.

    Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, target pajak daerah tahun ini mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp3,73 triliun dalam APBD Induk menjadi Rp3,83 triliun dalam APBD Perubahan.

    Kenaikan sebesar Rp94,3 miliar tersebut diharapkan dapat menopang pelaksanaan program-program strategis daerah.

    Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan menyebut jika sejak program dimulai jumlah wajib pajak yang mendatangi kantor Samsat meningkat signifikan.

    “Setiap hari ada lonjakan wajib pajak yang datang ke Samsat. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya tepat sasaran, tapi juga mendapat dukungan luas dari masyarakat,” ujar Rizwan, Kamis (25/9/2025).

    Selain itu, Bapenda juga aktif melakukan strategi optimalisasi seperti kerja sama dengan Ditlantas Polda Sumsel dan Jasa Raharja melalui program Door to Door, HANTER, Tim OPAD, serta pemanfaatan sistem digital melalui aplikasi SIGNAL, modern channel, dan pembayaran nontunai via QRIS, EDC, ATM, hingga teller bank.

    Salah satu program unggulan yang turut mendorong peningkatan realisasi pajak adalah Program Merdeka Pajak, yang diluncurkan Gubernur Sumsel, Herman Deru, pada 16 Agustus 2025.

    “Kami ingin meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kesadaran mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan, Kamis (25/9/2025).

    Program ini memberikan keringanan bagi masyarakat melalui pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku sejak 17 Agustus hingga 17 Desember 2025.

    “Melalui Merdeka Pajak, masyarakat cukup bayar satu tahun PKB dan dibebaskan dari berbagai denda serta biaya tambahan lainnya,” imbuhnya.

    Selain itu, diberikan pula pembebasan pajak progresif, biaya BBNKB ke-II, serta denda SWDKLLJ untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

    Program ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Peningkatan signifikan terlihat di unit pelayanan Samsat di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan sejak program dimulai.

    “Masyarakat semakin aktif melaksanakan kewajiban membayar pajak, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya realisasi pendapatan daerah,” ungkapnya.

    Sementara itu, Gubernur Herman Deru juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Sumsel yang telah berpartisipasi aktif membayar pajak.

    “Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Sumsel yang telah ikut membangun daerah melalui pembayaran pajak. Capaian ini milik kita semua,” ucapnya.

    Meski demikian, Gubernur menekankan pentingnya kerja sama semua pihak agar target pajak sebesar Rp3,83 triliun dapat tercapai sepenuhnya hingga akhir tahun.

    Berikut Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah 2025 per 25 September dari 7 Kategori Pajak.

    PKB: Rp771,44 miliar → terealisasi Rp530,43 miliar (68,76%)

    BBN-KB: Rp797,80 miliar → terealisasi Rp457,47 miliar (57,34%)

    PBB-KB: Rp1,47 triliun → terealisasi Rp1,25 triliun (85,26%)

    PAP: Rp26,54 miliar → terealisasi Rp25,95 miliar (97,79%)

    Pajak Rokok: Rp730,17 miliar → terealisasi Rp419,13 miliar (57,40%)

    Pajak Alat Berat: Rp6 miliar → terealisasi Rp497,7 juta (8,30%)

    Opsen MBLB: Rp27,87 miliar → terealisasi Rp6,59 miliar (23,66%). (Tia)

  • Pemprov Sumsel Bahas Tiga Skema Kerja Sama untuk Proyek Strategis, Target Pembangunan Dimulai Awal 2026

    Pemprov Sumsel Bahas Tiga Skema Kerja Sama untuk Proyek Strategis, Target Pembangunan Dimulai Awal 2026

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tengah menyusun skema kerja sama paling tepat untuk merealisasikan proyek infrastruktur strategis tanpa mengandalkan dana APBN maupun APBD.

    Asisten II Setda Provinsi Sumsel, Basyarudin Ahmad menyampaikan jika pembahasan difokuskan pada tiga opsi skema kerja sama, yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) solicited, komunisasi aset, serta Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN).

    “Rapat hari ini masih dalam tahap pemilihan skema yang paling memungkinkan untuk digunakan. Semua opsi kami kaji secara komprehensif agar sesuai regulasi, efisien dalam waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah,” ujar Basyar, Kamis (25/9/2025).

    Basyar menyebut dari ketiga skema yang dibahas, opsi KSP-BMN saat ini menjadi yang paling memungkinkan untuk diterapkan karena memiliki keunggulan dari sisi kecepatan proses dan kepastian hukum.

    “Skema KSP-BMN cenderung lebih cepat dari sisi administrasi. Ini akan kami matangkan bersama kementerian teknis agar implementasinya tidak menemui kendala,” imbuhnya.

    Ia mengatakan tahapan perumusan skema kerja sama ini menjadi krusial karena akan menjadi dasar untuk menentukan pola pendanaan, bentuk kemitraan, hingga struktur pengelolaan proyek di masa depan.

    Untuk mendukung skema tersebut, Pemprov Sumsel juga tengah mempersiapkan pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV), yaitu entitas khusus yang akan mengelola proyek sekaligus menjalin kerja sama pendanaan dengan pihak swasta.

    “Investor potensial sudah ada, tapi kami belum bisa mengungkapkan. Fokus saat ini adalah menyelesaikan landasan hukum dan kelembagaan agar kerja sama bisa berlangsung lancar,” katanya.

    Selain itu, Dokumen teknis proyek seperti Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, dan penetapan lokasi juga disiapkan sebagai bagian dari kelengkapan proses pra-konstruksi.

    Ia menuturkan, jika seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu, pemerintah menargetkan proyek ini dapat mulai dikerjakan pada triwulan pertama tahun 2026.

    “Insya Allah, target konstruksi mulai awal 2026 masih realistis. Asal semua proses legal dan administratif selesai sesuai jadwal,” ucap dia.

  • Relung Billiard Challenge 2025: Piala Gubernur Sumsel Hadirkan Empat Kategori Berhadiah Puluhan Juta

    Relung Billiard Challenge 2025: Piala Gubernur Sumsel Hadirkan Empat Kategori Berhadiah Puluhan Juta

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Cik Ujang kembali menegaskan komitmennya terhadap pembinaan olahraga berprestasi.

    Komitmen itu diwujudkan melalui Relung Billiard Challenge 2025 – Piala Gubernur Sumsel, yang akan digelar pada 10–12 Oktober 2025 di V-Pool Billiard & Resto Palembang.

    Turnamen bergengsi ini memperebutkan total hadiah Rp60.000.000 dengan menghadirkan empat kategori, yakni Pemula, Pelajar dan Mahasiswa, Wanita dan Jurnalis.

    Tidak hanya sekadar ajang kompetisi, turnamen ini dirancang sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit unggul di cabang olahraga biliar.

    Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menegaskan bahwa olahraga harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel, Rudi Irawan.

    “Turnamen ini bukan hanya hiburan, melainkan sarana melahirkan atlet baru. Kami ingin Sumsel dikenal sebagai daerah yang konsisten melahirkan talenta olahraga berprestasi, termasuk di cabang biliar,” ungkapnya.

    Rudi juga menekankan pentingnya sinergi dalam membangun ekosistem olahraga. “Relung Billiard Challenge 2025 adalah bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan media bisa membuka ruang pembinaan yang lebih luas. Dengan empat kategori, semakin banyak kesempatan bagi generasi muda dan masyarakat untuk menunjukkan potensinya,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Penyelenggara Relung Billiard Challenge 2025, Fajar Wiko, mengatakan turnamen ini juga menjadi momentum lahirnya Jurnalis Billiard Club (JBC) Palembang, wadah jurnalis pehobi biliar.

    “Kami ingin biliar di Sumsel tumbuh dengan ekosistem yang inklusif. Dengan kategori pemula, pelajar & mahasiswa, wanita, dan jurnalis, semua kalangan punya ruang untuk berkembang. Dari sini, kami berharap akan lahir atlet yang bisa mengharumkan nama Sumsel,” ujarnya.

    Turnamen ini digelar oleh Dispora Sumsel bekerja sama dengan POBSI, Relung Media, dan V-Pool, sebagai bagian dari strategi pembinaan olahraga berkelanjutan di Bumi Sriwijaya.

    Dengan adanya Relung Billiard Challenge 2025 – Piala Gubernur Sumsel, Sumatera Selatan semakin memantapkan diri sebagai daerah dengan ekosistem olahraga yang aktif, kompetitif, dan berorientasi pada prestasi.

    📍 Info Event

    • Nama: Relung Billiard Challenge 2025 – Piala Gubernur Sumsel

    • Lokasi: V-Pool Billiard & Resto, Palembang

    • Tanggal: 10–12 Oktober 2025

    • Total Hadiah: Rp60.000.000

    • Kategori: Pemula – Pelajar & Mahasiswa – Wanita – Jurnalis

  • Kerupuk Palembang Tembus Pasar Taiwan, Ekspor Perdana Capai 17 Ton

    Kerupuk Palembang Tembus Pasar Taiwan, Ekspor Perdana Capai 17 Ton

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mencatat capaian positif dalam sektor perdagangan luar negeri dengan melepas ekspor perdana 18 ton produk olahan lokal ke Taiwan, terdiri dari 17 ton kerupuk mentah khas Palembang dan 1 ton gula aren.

    Adapun jenis produk yang diekspor meliputi 11.160 kilogram (11,1 ton) kerupuk jumbo kemplang, 6.000 kilogram (6 ton) kerupuk mawar, dan 1.000 kilogram (1 ton) gula aren.

    “Ini bukan sekadar pengiriman barang, tetapi bagian dari transformasi ekonomi daerah. Produk olahan seperti kerupuk dan gula aren memiliki nilai tambah yang tinggi dan pasar ekspornya terbuka lebar,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono saat pelepasan ekspor melalui Pelabuhan Boom Baru Palembang, Rabu (24/9/2025).

    Banbang menilai, penguatan sektor UMKM menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

    “Bank Indonesia memiliki program pembinaan UMKM secara menyeluruh. Kami klasifikasikan dari yang masih bersifat subsisten hingga yang siap ekspor. Usaha kerupuk ini termasuk kategori potensial dan kami dukung melalui program onboarding UMKM,” imbuhnya.

    Menurutnya, keberhasilan ekspor kerupuk dari Palembang menjadi momentum membangun ekosistem ekspor daerah, di mana keterlibatan sektor perbankan, lembaga keuangan, dan OPD teknis sangat dibutuhkan, terutama dalam akses pembiayaan dan pengembangan kapasitas produksi.

    “Ini bagian dari hilirisasi komoditas perikanan yang menghasilkan nilai tambah dan bisa berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan ini harus didukung oleh penguatan ekosistem, mulai dari rantai pasok bahan baku perikanan, pembiayaan dari perbankan, hingga dukungan dari lintas instansi dan OPD terkait.

    Lebih lanjut, BI dan mitra seperti OJK dan dinas terkait akan terus mendorong kemudahan pembiayaan dan penguatan pasar UMKM.

    “Ekspor perdana dari Palembang ini sekaligus menjadi langkah awal perluasan pasar ekspor produk kuliner Sumsel ke negara-negara Asia lainnya seperti Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan Singapura,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mengatakan ekspor produk olahan ini menunjukkan bahwa UMKM daerah memiliki daya saing kuat di pasar internasional, asalkan kualitas tetap dijaga.

    “Pasar seperti Taiwan, Jepang, dan Hong Kong sangat ketat soal mutu. Jika kita bisa jaga kualitas produk, terutama dari segi higienitas dan standar ekspor, maka pasar akan terbuka lebih luas,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun nilai ekspor Sumsel tahun 2024 mencapai lebih dari Rp6,7 triliun ke 94 negara, mayoritas masih berupa bahan baku mentah.

    Oleh karena itu, ekspor produk olahan seperti kerupuk dan gula aren menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi dan memperkuat citra produk lokal.

    Di tempat yang sama, Co-Founder perusahaan, Agnes Valentine menegaskan bahwa seluruh produk yang dikirim telah melalui proses uji mutu dan tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya.

    “Setiap batch kami cek di laboratorium. Pembeli dari Taiwan pun datang langsung ke pabrik untuk melihat standar produksi kami,” tegasnya.

    Ia menuturkan pasar utama ekspor kali ini menyasar diaspora Indonesia di Taiwan, termasuk para pekerja migran yang sudah akrab dengan cita rasa kerupuk Palembang.

    “Produk kami dikirim dalam bentuk mentah dan akan digoreng langsung oleh konsumen di sana. Biasanya dijual kembali di toko Asia atau pasar tradisional yang melayani kebutuhan komunitas Indonesia,” pungkasnya.

  • Gubernur Sumsel Surati PUPR Terkait Jalan Nasional Rusak di Banyuasin

    Gubernur Sumsel Surati PUPR Terkait Jalan Nasional Rusak di Banyuasin

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kerusakan parah pada ruas Jalan Lintas Palembang–Betung di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, semakin mengkhawatirkan masyarakat.

    Kondisi jalan yang bergelombang dan licin disebut menjadi penyebab meningkatnya angka kecelakaan serta terganggunya kelancaran transportasi di jalur nasional tersebut.

    Sepanjang sekitar 14 kilometer jalan mengalami kerusakan dengan permukaan aspal yang tidak rata dan gejala bleeding atau mengeluarkan minyak aspal, yang rawan menyebabkan kendaraan tergelincir.

    “Kondisi jalan ini sudah banyak menimbulkan kecelakaan dan membuat arus lalu lintas melambat,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru, Rabu (24/9/2025).

    Deru mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menyampaikan persoalan ini kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengingat jalan tersebut berstatus jalan nasional.

    Meski telah dilakukan komunikasi dan pengiriman surat resmi ke pemerintah pusat, perbaikan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran di tingkat kementerian.

    “Sudah kami koordinasikan, tetapi ternyata anggarannya sangat terbatas. Padahal kerusakan cukup panjang, mencapai 14 kilometer,” katanya.

    Ia menuturkan jika warga dan pengendara yang melintas di jalur tersebut banyak mengeluhkan kondisi jalan, terutama saat hujan turun karena permukaan menjadi licin dan sulit dikendalikan.

    Di samping itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan pengerjaan Jalan Nasional Sekayu–Muara Beliti yang saat ini masih dalam proses tender.

    “Ruas jalan itu strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumsel,” tuturnya.

    Masyarakat berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lebih cepat dalam menangani persoalan jalan rusak, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh pengguna jalan setiap hari.

    “Kita harapkan pengerjaan bisa segera dimulai agar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat tidak terganggu,” ucap dia.

  • Curigai Masakan MBG Tak Dimasak Satu Dapur, Gubernur Sumsel: Bisa Jadi Ada Vendor

    Curigai Masakan MBG Tak Dimasak Satu Dapur, Gubernur Sumsel: Bisa Jadi Ada Vendor

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru merespons serius laporan keracunan makanan yang dialami siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Deru menduga, bisa saja di balik satu nama dapur resmi ada lebih dari satu pihak yang terlibat dalam kegiatan memasak, termasuk kemungkinan masuknya vendor atau individu yang bekerja di luar prosedur standar.

    “Kalau memang dapurnya hanya satu dan melayani banyak sekolah, kenapa hanya satu sekolah yang terdampak keracunan? Ini yang harus ditelusuri,” ujar Deru saat diwawancarai langsung di Kantor Gubernur Sumsel pada, Selasa (23/9/2025).

    Ia mengaku sudah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel untuk menelusuri secara menyeluruh pola distribusi, sumber bahan makanan, hingga siapa yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses memasak.

    “Saya ingin Dinas Kesehatan memastikan, jangan sampai secara administratif dapurnya satu, tapi yang memasak justru banyak orang atau bahkan berasal dari vendor yang tidak dalam pengawasan penuh,” imbuhnya.

    Hal ini penting untuk memastikan apakah ada kelalaian atau pelanggaran prosedur di lapangan. Sebab, sampai saat ini telah tercatat empat kasus keracunan makanan MBG yang tersebar di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang.

    Ia menegaskan bahwa pengusutan akan terus dilanjutkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang merupakan prioritas nasional.

    Ia juga mengimbau agar setiap elemen pelaksana termasuk pihak ketiga jika ada, benar-benar diawasi secara ketat.

    “Jika nanti terbukti ada pihak luar yang seharusnya tidak ikut campur dalam proses masak-memasak namun terlibat, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” ucap dia.

  • 25.000 Guru Ikuti Pelatihan AI, Sumsel Siapkan Guru Hadapi Tantangan Pendidikan Digital

    25.000 Guru Ikuti Pelatihan AI, Sumsel Siapkan Guru Hadapi Tantangan Pendidikan Digital

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di era digital, sebanyak 25.000 guru dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti pelatihan Artificial Intelligence (AI) yang digelar secara hybrid di Pendopoan Griya Agung Palembang pada, Sabtu (20/9/2025).

    Pelatihan ini dirancang agar guru tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami, mengendalikan, bahkan menciptakan inovasi berbasis AI di lingkungan belajar

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan pelatihan ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang kesiapan guru menghadapi perubahan besar dalam dunia pendidikan dan menjadi bekal untuk menghadapi risiko penyalahgunaan teknologi.

    “Selama ini kita hanya dengar soal AI, sekarang guru harus paham dan bisa memanfaatkannya,” ujar Deru.

    Ia menilai pentingnya guru memahami perkembangan teknologi agar tak tertinggal dari peserta didik.

    “Guru harus jadi pengendali teknologi, bukan hanya pengguna. Mereka harus bisa menyusun pembelajaran yang relevan dengan zaman dan kita ingin guru tidak tertinggal dari murid yang sudah lebih dulu akrab dengan teknologi,” imbuhnya.

    Ia menyebut jika pelatihan AI terbagi dalam tiga sesi utama, mulai dari pengenalan dasar AI, pemanfaatan aplikasi untuk penilaian dan administrasi, hingga integrasi teknologi dalam perangkat ajar yang beretika.

    “Tujuan utama pelatihan adalah agar guru mampu menggunakan teknologi secara bijak dan kreatif dalam proses belajar-mengajar,” katanya.

    Selain itu, guru juga diharapkan bisa menularkan ilmu tersebut kepada rekan sejawat dan membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara aman dan produktif.

    Sementara itu, Praktisi Pendidikan, Johannes Agus Taruna yang menjadi salah satu penggagas acara menjelaskan pelatihan ini sebagai langkah penting membangun ekosistem pendidikan berbasis AI di Indonesia.

    “Kalau 25.000 guru ini mengaplikasikan AI di kelas, dampaknya akan besar bagi masa depan pendidikan kita,” jelasnya.

    Salain itu, kegiatan ini juga tercatat dalam Guinness World Records sebagai pelatihan AI dengan peserta guru terbanyak di dunia.

  • Jadwal Pasar Murah Sumsel Selanjutnya 23 dan 24 September 2025, Ini Lokasinya

    Jadwal Pasar Murah Sumsel Selanjutnya 23 dan 24 September 2025, Ini Lokasinya

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Setelah digelar di Terminal Perumnas Sako, Palembang pada Rabu 18 September 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan kembali mengadakan pasar murah pada 23 dan 24 September 2025 di dua lokasi yang berbeda.

    Dua lokasi selanjutnya yang dijadwalkan menjadi titik kegiatan adalah halaman UPTD Dinas Perhubungan dan halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program Operasi Pasar Murah (OPM) yang diinisiasi Pemprov Sumsel bersama Bank Indonesia, perusahaan swasta, dan BUMD guna menjaga stabilitas harga pangan serta menekan angka inflasi di wilayah tersebut.

    Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Hengky Putrawan mengatakan jika dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah bahan pangan agar dapat dijual di bawah harga pasar.

    Komoditas yang disediakan meliputi beras, minyak goreng, telur ayam ras, gula pasir, bawang merah, bawang putih, serta cabai merah dan rawit.

    Adapun rincian komoditas bersubsidi yang tersedia dalam kegiatan ini di antaranya:

    * Beras: 15 ton

    * Minyak goreng: 2.000 liter

    * Telur ayam ras: 600 kg

    * Gula pasir: 300 kg

    * Cabai merah keriting: 150 kg

    * Cabai rawit: 50 kg

    * Bawang merah: 150 kg

    * Bawang putih: 100 kg

    “Ini salah satu langkah strategis kami untuk mengendalikan inflasi, tapi tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di posisi kedua tertinggi secara nasional,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang menyebut Pemprov Sumsel menargetkan program ini dapat membantu masyarakat menghadapi gejolak harga pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga menjelang akhir tahun.

    “Pasar murah ini kami harapkan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan membantu mereka mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” pungkasnya.

  • HD Imbau Masyarakat Tak Perpanjang Kegaduhan di Medsos Terkait Walikota Prabumulih

    HD Imbau Masyarakat Tak Perpanjang Kegaduhan di Medsos Terkait Walikota Prabumulih

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru angkat bicara terkait sanksi administrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Walikota Prabumulih, Arlan.

    Dalam hal ini, Deru meminta masyarakat untuk menghentikan atau tak memperpanjang kegaduhan di media sosial (medsos) terkait polemik yang melibatkan Walikota Prabumulih tersebut.

    Ia menegaskan bahwa persoalan itu sebenarnya telah diselesaikan terlebih dahulu di tingkat daerah sebelum adanya pertemuan di Kemendagri.

    “Masalah ini sudah kami tangani di daerah sebelum berangkat ke Kemendagri. Kemudian diundang lah semua pihak, termasuk Pak Walikota untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama,” ujar Deru saat diwawancarai, Jum’at (19/9/2025).

    Kendati demikian, dirinya menyampaikan terima kasih atas peran masyarakat, tokoh-tokoh, dan berbagai pihak yang telah memberikan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

    Menurutnya, semangat demokrasi dan keterbukaan menjadi kunci untuk meredam kegaduhan, baik di lapangan maupun di media sosial.

    “Harapan saya, setelah ini semuanya sudah dituntaskan di level Pemerintah Provinsi dan Pusat, mari kita hentikan kegaduhan ini, terutama di media sosial. Tidak ada manusia yang sempurna, yang penting kita ambil hikmah dan perbaikan dari setiap kejadian,” ungkapnya.

    Terkait sanksi dari Kemendagri, ia menjelaskan bahwa bentuknya bersifat administratif dan memiliki beberapa tingkatan yakni mulai dari peringatan lisan, tertulis, hingga ke tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas daerah. Sebab, Zero conflict bukan hanya berarti tidak adanya konflik fisik, tetapi juga bebas dari konflik psikis atau ketegangan sosial yang bisa memecah belah masyarakat.

    “Ini harus jadi pelajaran bersama agar Sumatera Selatan tetap sejuk. Kepada netizen, saya ucapkan terima kasih atas semua kritik. Mari kita jaga ruang publik kita tetap sehat,” ucap dia.

  • Pemprov Sumsel Gelar Pasar Murah di Terminal Sako, Ratusan Warga Antusias Padati Lokasi

    Pemprov Sumsel Gelar Pasar Murah di Terminal Sako, Ratusan Warga Antusias Padati Lokasi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) di Terminal Perumnas Sako, Palembang pada, Rabu (18/9/2025).

    OPM ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menekan laju inflasi dan menjaga keterjangkauan harga pangan.

    Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang menyampaikan jika pasar murah sangat membantu masyarakat dan mendorong agar program serupa digelar secara rutin di berbagai wilayah.

    “Respons masyarakat sangat positif, antusiasnya sangat tinggi menyambut pasar murah ini. Kami ingin kegiatan seperti ini diperluas agar dampaknya semakin merata,” ujar Cik Ujang saat diwawancarai langsung usai meninjau booth di OPM di Terminal Sako Palembang.

    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumsel, Hengky Putrawan menjelaskan OPM ini terselenggara atas kerja sama antara Pemprov Sumsel, Bank Indonesia, dan berbagai pihak swasta dan BUMD.

    “Pasar murah ini menjadi salah satu strategi untuk menekan tekanan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

    Hengky mengatakan jika pemerintah memeberikan subsidi untuk beberapa bahan pokok.

    “Kami memberikan subsidi untuk beberapa bahan pokok agar harganya bisa dijangkau masyarakat,” katanya.

    Berikut beberapa komoditas yang dijual dengan harga subsidi:
    Minyak goreng: 2.000 liter (Rp
    Beras SPHP: 15 ton (Rp57.000/kg)
    Telur ayam ras: 600 kg (Rp22.000/kg)
    Cabai merah keriting: 150 kg (Rp7.000/1/4 kg)
    Cabai rawit: 50 kg (Rp7.000/1/4kg)
    Gula pasir: 300 kg
    Bawang merah: 150 kg (Rp8.500/setengah kilogram)
    Bawang putih: 100 kg
    Ayam: (Rp25.000/kg)

    Menurutnya, walaupun inflasi tercatat pada angka 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi Sumsel tetap stabil dan bahkan menempati posisi kedua nasional.

    “Kita harap, pelaksanaan OPM berjalan aman dan lancar serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya dalam menjaga kestabilan harga pangan di Sumsel,” tuturnya.

    Salah seorang warga yang ikut mengantre untuk berbelanja di lokasi, Yusnawati mengungkapkan rasa syukur adanya OPM yang digelar oleh Pemprov Sumsel.

    “Alhamdulillah, harga lebih murah dari pasar. Saya beli telur dan beras saja, karena yang lain kehabisan. Rame banget sampai rebutan tadi, tapi semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ungkapnya.

    Setelah pelaksanaan di Perumnas Sako, pasar murah akan dilanjutkan di dua lokasi lain, yaitu:
    23 September 2025 di halaman UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel dan 24 September 2025 di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel.

  • Gubernur Sumsel Kirim TGUPP guna Telusuri Kasus Kepsek Prabumulih yang Viral

    Gubernur Sumsel Kirim TGUPP guna Telusuri Kasus Kepsek Prabumulih yang Viral

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru merespon polemik di Prabumulih terkait kepala sekolah yang disebut-sebut dimutasi setelah menegur anak Walikota setempat karena membawa mobil ke sekolah.

    Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Gubernur Sumsel menginstruksikan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Politik, Hukum, dan HAM turun langsung ke lapangan.

    “Saya utus TGUPP ke Prabumulih untuk mendengarkan seobjektif mungkin. Yang berangkat nanti Pak Kemas Khairul Muhlis,” ujar Deru saat ditemui langsung di Griya Agung, Rabu (17/9/2025).

    Ia mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima dari Walikota Prabumulih, kepala sekolah tersebut belum secara resmi diberhentikan atau dimutasi.

    Menurutnya, pemindahan jabatan kepala sekolah harus disertai dengan pelantikan. Akan tetapi, sejauh ini belum ada proses itu.

    “Kalau memang dipindahkan, kan harus ada pelantikan. Karena belum ada pelantikan, artinya ini perlu diluruskan agar tidak simpang siur,” katanya.

    Sementara itu, Kemas Khairul Muhlis mengungkapkan jika dirinya akan segera menuju Prabumulih untuk mencari fakta lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

    “Saya akan cek langsung ke Prabumulih. Kita lihat dulu kronologinya, baru nanti dikomunikasikan dan dikoordinasikan,” ungkapnya.

    Pemerintah Provinsi berharap klarifikasi ini dapat menjadi titik terang dalam menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan.

    “Nanti untuk progresnya akan kami kabari lagi secepatnya,” ucap dia.

  • 12 Program Strategis Sumsel Dipercepat, HD: Tim Harus Perbanyak Kerja di Lapangan

    12 Program Strategis Sumsel Dipercepat, HD: Tim Harus Perbanyak Kerja di Lapangan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru memanggil seluruh anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) guna membahas implementasi 12 program strategis.

    Deru menegaskan bahwa para anggota TGUPP harus lebih banyak bekerja di lapangan, bukan hanya di kantor.

    “Di kantor itu hanya tempat mengolah, bahan mentahnya harus didapat langsung dari lapangan. Kemudian, capaian tiap program akan dipantau secara berkala setiap bulan,” ujar Deru saat diwawancarai usai rapat bersama TGUPP di Griya Agung, Rabu (179/2025).

    Ia menyebut prioritas utama yang disorot adalah percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat

    Menurut Deru, pembangunan pelabuhan ini terhambat pada aspek administratif. Namun, pihaknya optimis pekerjaan sipil bisa dimulai di awal tahun 2026.

    Proyek ini juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan melibatkan tiga unsur penting, yakni Kementerian Perhubungan, pihak pendana, dan Pemerintah Provinsi.

    “Pertemuan terakhir dengan staf kepresidenan sudah dilakukan. Rapat finalisasi dengan pihak tripartis dijadwalkan pada 18 September mendatang,” ungkapnya.

    Selain pelabuhan, ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan publik seperti kesehatan dan administrasi kependudukan.

    “Nanti bisa dilakukan pendekatan jemput bola ke daerah-daerah, karena kondisi geografis Sumsel ini beragam, mulai dari perairan, pegunungan, hingga pedesaan,” imbuhnya.

    Kemudian, dalam sektor pendidikan dirinya menyoroti tekait sertifikasi keahlian bagi lulusan SMK.

    “SMK-SMK vokasi harus digalakkan agar siswa tidak hanya mendapat ijazah, tapi juga keahlian nyata agar mereka siap kerja setelah lulus,” tegasnya.

    Terakhir, ia juga menyinggung soal integrasi data ekspor seperti CPO dan kopi. Hal itu, agar kontribusi Sumsel sebagai daerah penghasil terlihat meski jalur ekspor saat ini masih melalui provinsi lain.

    Untuk itu, Pemprov berencana mengintegrasikan balai karantina dengan OPD terkait.

    “Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita berharap percepatan pembangunan di Sumsel dapat terwujud secara merata dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ucap dia

  • Muba Siap Jadi Tuan Rumah Porprov XV Sumsel: Panitia Besar Terbentuk, Target Sukses Ganda

    Muba Siap Jadi Tuan Rumah Porprov XV Sumsel: Panitia Besar Terbentuk, Target Sukses Ganda

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rapat Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi digelar. Bertempat di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Selasa (16/09/2025), acara ini menandai langkah serius Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten Muba dalam menyukseskan perhelatan olahraga akbar tersebut.

    Rapat penting ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muba. Dari pihak Provinsi, hadir Ka. Dispopar Sumsel, Rudi Irawan, S.Sos., M.Si., dan Sekda Prov. Sumsel juga sebagai Ketua Umum Porprov ke-XV, H. Edward Chandra. Sementara itu, delegasi dari Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh Wakil Bupati Muba, Kyai Rohman. Beliau didampingi oleh beberapa kepala dinas, antara lain Kaban Kesbangpol Jhoni Martohonan, Ap., MM, Ka. BKPSDM H. Pathi Riduan, Se., Atd., Mm, Ka. Dispopar Dr. Muhammad Fariz, S.Stp., MM, dan Ka. Disperikanan Hendra Tris Tomi, S.Stp., M.Ec.Dev.

    Dari sektor olahraga, rapat ini juga melibatkan Ketua Koni Kab. Muba Marjoni Khalik, S.E dan Koni Sumsel H. Yulian Gunhar, SH. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai hal penting terkait koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Dalam pertemuan tersebut Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor: 547/KPTS/DISPORA/2025 tentang Pembentukan Panitia Besar Porprov XV Tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin. Keputusan ini menegaskan komitmen Pemprov Sumsel dalam menunjuk Muba sebagai tuan rumah.

    Pada kesempatan itu Wakil Bupati Muba, Kyai Rohman, mengungkapkan kesiapan venue di Muba sudah mencapai 95%. Beberapa pembangunan venue masih dalam tahap finishing.

    “Insya Allah, pada 1 Oktober, venue-venue ini sudah bisa digunakan untuk latihan,” kata Kyai Rohman.

    Rencananya, upacara pembukaan Porprov XV akan diselenggarakan di Stadion Serasan Sekate, Sekayu. Sementara, untuk upacara pembukaan dan penutupan Perpaprov akan dilaksanakan di tempat terpisah.Selain itu, untuk menjamin kenyamanan para atlet dan official, Muba telah menyiapkan penginapan di hotel dan Wisma Atlet.

    Kadispopar Muba, Dr. Muhammad Fariz, S.STP., MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa Muba akan menjadi tuan rumah Porprov XV dan juga Pekan Paralympic Provinsi (Perpaprov) V Tahun 2025. Perhelatan ganda ini dijadwalkan berlangsung 18 hingga 31 Oktober 2025 serta 1 hingga 7 November 2025 untuk perpaprov.

    “Bukan hanya sebagai penyelenggara Porprov, tetapi juga sebagai tuan rumah Perpaprov. Ini adalah tugas ganda yang kami emban,” ujar Muhammad Fariz.Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Gubernur Sumsel. Berkat dukungan tersebut, beberapa cabang olahraga (cabor) dapat kembali menggunakan standar terbaik.

    Kesiapan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian utama. Perwakilan dari PLN menyatakan kesiapannya untuk memastikan suplai listrik terpenuhi di setiap venue dan siap melakukan backup suplai jika diperlukan. Begitu juga dengan Pertamina yang akan mengidentifikasi titik SPBU terdekat dengan venue untuk memastikan pasokan bahan bakar aman.

    Ketua Umum Porprov ke-XV, H. Edward Chandra, menekankan pentingnya koordinasi yang baik, pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan yang paling penting, menjaga keamanan.

    “Keamanan harus diperhatikan, terutama pada acara pembukaan dan penutupan. Kami ingin semua atlet, official, dan pengunjung merasa nyaman selama berada di Muba,” tuturnya.Ia juga berpesan agar panitia dapat memastikan tidak ada “atlet siluman” dan menjaga ketertiban yang menyangkut peralihan prestasi.

    Porprov XV dan Perpaprov V Tahun 2025 di Musi Banyuasin ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang unjuk prestasi dan silaturahmi, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba selama event berlangsung.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Masuk Prolegnas, OKI dan Lahat Bakal jadi Calon Daerah Pemekaran

    Masuk Prolegnas, OKI dan Lahat Bakal jadi Calon Daerah Pemekaran

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dua wilayah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yakni Pantai Timur di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area di Kabupaten Lahat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai calon daerah pemekaran.

    Dalam hal ini, Pemprov Sumsel menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pemekaran dua wilayah tersebut.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan jika pemekaran menjadi solusi untuk memperbaiki pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab).

    “Banyak daerah yang sulit dijangkau layanan dasar karena jaraknya sangat jauh dari ibu kota kabupaten. Pemekaran menjadi jalan keluar yang harus terus diperjuangkan,” kata Deru, Selasa (16/9/2025).

    Namun, ia menyebut proses ini belum bisa dilanjutkan tanpa keputusan dari pemerintah pusat, mengingat masih adanya moratorium pemekaran daerah yang berlaku secara nasional.

    “Khususnya terkait moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku,” ujarnya.

    Ia menegaskan jika Pemprov Sumsel akan terus memperjuangkan pemekaran di dua daerah itu demi kelancaran layanan bagi masyaakat kedepannya.

    “Kami akan terus memperjuangkannya karena ini menyangkut kepentingan daerah. Kita tahu betul bahwa banyak daerah mengalami kesulitan pelayanan karena letaknya jauh dari pusat layanan,” tegasnya.

    Sementara itu, anggota DPD RI asal Sumsel, Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengungungkapkan pihaknya telah meminta keterangan resmi dari Pemprov Sumsel sebagai bahan untuk dibawa dalam pembahasan dengan kementerian terkait.

    “Kami sudah koordinasi dan menunggu jawaban tertulis. Semua ini akan kami sampaikan dalam rapat dengan kementerian,” ungkap dia.

  • Pemprov Sumsel Dorong Pemekaran, Dua Wilayah Masuk Prolegnas

    Pemprov Sumsel Dorong Pemekaran, Dua Wilayah Masuk Prolegnas

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rencana pemekaran wilayah di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mencuat setelah dua daerah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Meski demikian, langkah tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait moratorium pemekaran daerah.

    Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa isu pemekaran wilayah merupakan salah satu agenda penting yang terus mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Menurutnya, pemekaran menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah yang mengalami kendala pelayanan akibat jarak dengan pusat pemerintahan.

    “Saat ini, terdapat dua daerah yang sudah masuk Prolegnas, yakni Pantai Timur di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area di Kabupaten Lahat,” ujar Herman Deru, Senin (15/9/2025).

    Herman menegaskan bahwa perjuangan untuk mewujudkan pemekaran akan tetap dilakukan, meskipun masih ada hambatan berupa moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat. “Kami akan terus memperjuangkannya karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Banyak daerah yang sulit mendapat pelayanan optimal karena jauh dari pusat layanan,” tambahnya.

    Selain dukungan dari pemerintah provinsi, isu pemekaran ini juga mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPD RI asal Sumsel, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menilai bahwa Pemprov Sumsel perlu segera menyiapkan catatan resmi agar proses pembahasan dapat lebih cepat ditindaklanjuti.

    “Kami sudah menanyakan hal-hal terkait pemekaran dan saat ini menunggu jawaban tertulis dari Pemprov Sumsel. Nantinya, catatan tersebut akan kami bawa ke rapat bersama kementerian terkait,” jelas Abcandra.

    Menurutnya, keberadaan daerah otonomi baru bukan sekadar pemecahan wilayah, melainkan upaya memperkuat efektivitas pelayanan publik. Dengan pemekaran, ia berharap pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan lebih optimal.

    Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat di daerah calon pemekaran juga terus mendorong agar pemerintah memperhatikan aspirasi mereka. Dukungan ini menunjukkan bahwa kebutuhan pemekaran bukan sekadar wacana, melainkan tuntutan nyata masyarakat di wilayah terkait.

  • Sumsel Raih Apresiasi Kementan atas Inovasi Padi Apung dan Gerakan Mandiri Benih

    Sumsel Raih Apresiasi Kementan atas Inovasi Padi Apung dan Gerakan Mandiri Benih

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali membuktikan diri sebagai pionir dalam inovasi pertanian nasional. Pada acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sabtu (13/9/2025), Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan apresiasi tinggi atas langkah strategis dan inovatif yang telah dilakukan Sumsel.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. Yudi Sastro, yang mewakili Menteri Pertanian, secara khusus menyoroti keberanian Sumsel dalam mengembangkan teknologi budidaya “Padi Apung” di lahan rawa. Menurutnya, langkah ini merupakan solusi cerdas untuk menjawab tantangan produksi pangan di wilayah khas rawa.

    “Sumsel adalah provinsi yang berani menjadi pionir dalam mengembangkan teknologi pertanian baru. Padi apung ini akan menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Yudi.

    Selain teknologi padi apung, ia juga menyoroti peluncuran Gerakan Sumsel Mandiri Benih. Program ini diresmikan melalui penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Sumsel dengan produsen benih, yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan benih berkualitas.

    “Gerakan Sumsel Mandiri Benih adalah sebuah terobosan luar biasa. Dengan cara ini, isu ketersediaan benih bisa diatasi secara berkelanjutan,” tambahnya.

    Menurut Yudi, keberhasilan swasembada pangan sangat ditentukan oleh ketersediaan benih unggul yang tepat waktu dan bersertifikat. Hal inilah yang sedang dibangun oleh Sumsel sebagai basis kemandirian pertanian.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan target swasembada pangan yang semula empat tahun, dipercepat menjadi dua tahun, dan kini harus tercapai tahun ini juga. Tugas ini memang berat, namun Sumsel telah menunjukkan capaian yang memuaskan.

    “Sumsel adalah salah satu provinsi yang diberi target tinggi. Alhamdulillah capaian yang ditunjukkan sesuai dengan harapan nasional,” ungkap Yudi.

    Apresiasi ini menegaskan peran Sumsel sebagai salah satu lumbung pangan utama di Indonesia. Dengan capaian tersebut, Sumsel tak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan daerah, tetapi juga pada stabilitas pangan nasional.

    Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menambahkan bahwa inovasi yang dilakukan bukan hanya untuk produksi, tetapi juga memiliki potensi besar dikembangkan sebagai agrowisata. Hal ini akan menambah nilai ekonomi sekaligus memperkenalkan inovasi pertanian kepada masyarakat luas.

    Ia menekankan pentingnya disiplin petani dan peran penyuluh pertanian dalam mendampingi inovasi di lapangan. “Teknologi sehebat apa pun tidak akan berhasil tanpa disiplin dan keterlibatan langsung petani,” tegas Herman Deru.

    Apresiasi Kementan ini sekaligus menjadi dorongan moral bagi Sumsel untuk terus memperluas inovasi pertanian. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, target swasembada pangan diharapkan segera terwujud.

  • DPTPH: Indeks Pertanaman Rendah Jadi Tantangan Utama Pertanian Sumsel

    DPTPH: Indeks Pertanaman Rendah Jadi Tantangan Utama Pertanian Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyebut peningkatan indeks pertanaman (IP) menjadi tantangan utama dalam mendorong produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi.

    Meski produksi padi di Sumsel mengalami peningkatan, namun rendahnya indeks pertanaman dinilai masih menghambat potensi maksimal sektor pertanian wilayah itu.

    Kepala Dinas PTPH Sumsel, Bambang Pramono, mengatakan IP di wilayahnya saat ini masih berada di angka 1,1. Padahal, peningkatan IP menjadi 1,5 diyakini mampu mendongkrak produksi gabah hingga mencapai 5 juta ton.

    “Kalau tanam dua kali bisa diterapkan di 50 persen dari lahan sawah yang ada, maka target produksi padi Sumsel bisa jauh lebih tinggi dari sekarang,” ujar Bambang saat acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X di Jakabaring, Sabtu (13/9/2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi GKG Sumsel dari Januari hingga Oktober 2025 telah mencapai 3,3 juta ton, naik lebih dari 22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 2,7 juta ton.

    Ia menuturkan jika keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi pemerintah dalam memberikan bantuan benih.

    “Kita selama 5 tahun berturut-turut mengalami peningkatan produksi. Mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,” imbuhnya.

    Selama 2024 hingga 2025, bantuan benih telah menjangkau sekitar 173 ribu hektare lahan pertanian di Sumsel.

    Ia berharap upaya tersebut dapat mempercepat peningkatan IP serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

    “Tahun depan, kami akan menargetkan intervensi benih untuk 200 ribu hektare sawah, dengan dukungan dari APBN dan APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata dia.

  • HD Sebut Kebutuhan Benih Padi Sumsel Belum Terpenuhi

    HD Sebut Kebutuhan Benih Padi Sumsel Belum Terpenuhi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyebut ketersedian benih padi unggul bersertifikat di daerah tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan petani secara optimal, yakni baru mencapai 30 persen.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan bahwa dari total kebutuhan sekitar 27.000 ton benih, ketersediaan baru mencapai 8.000 ton.

    Hal ini dinilai belum sebanding dengan luas lahan baku sawah (LBS) yang mencapai 519.000 hektare ditambah cetak sawah baru seluas 48.000 hektare.

    “Belum mampu kita mensuplai benih-benih unggul untuk petani kita sendiri,” ujar Deru dalam acara Gebyar Perbenihan Nasional X di Jakabaring Sport City, Palembang, Sabtu (13/9/2025).

    Menurutnya, meski petani masih bisa memperoleh benih dari hasil panen sebelumnya, namun mutu dan produktivitasnya tidak terjamin karena tidak melalui proses sertifikasi yang ketat.

    Ia menegaskan pentingnya peran ahli dalam menghasilkan benih berkualitas tinggi.

    “Kalau tidak dibuat oleh para ahli, tidak ada yang bisa menjamin produktivitasnya akan meningkat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro menyoroti pentingnya ketersediaan benih unggul sebagai komponen utama dalam mencapai swasembada pangan.

    Ia menyebutkan bahwa dari total produktivitas padi yang mencapai 370.000 ton, baru sekitar 50 persen benih yang berasal dari sumber bersertifikat.

    “Penggunaan benih yang tidak unggul berdampak langsung pada hasil panen. Maka, ketersediaannya harus cukup, tepat waktu, dan berkualitas,” tegasnya.

    Ia berharap kegiatan seperti Gebyar Perbenihan dapat mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan benih nasional.

    “Tentunya ini agar petani tidak terus bergantung pada benih dari panen sebelumnya yang belum tentu memiliki standar kualitas yang baik, terutama di Sumsel,” ungkap dia.

  • GPTPN X Digelar di Sumsel, Kenalkan Teknologi Padi Apung

    GPTPN X Digelar di Sumsel, Kenalkan Teknologi Padi Apung

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi tuan rumah Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional (GPTPN) ke-10 di Jakabaring Sport City, Palembang yang resmi dibuka pada, Sabtu (13/9/2025).

    Program ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung petani lokal dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan nasional, serta memperkuat sistem perbenihan nasional dalam mendukung target swasembada pangan.

    “Ini merupakan upaya untuk memfasilitasi kerja sama produksi benih dan pemanfaatan teknologi budidaya padi pada lahan rawa terutama di Sumsel,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru.

    Ia menyebut jika dari kebutuhan benih sekitar 27.000 ton per tahun, Sumsel baru mampu memenuhi sekitar 8.000 ton.

    “Produktivitas pertanian tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas input terutama benih unggul yang bersertifikat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumsel, Bambang Pramono mengatakan acara Gebyar Perbenihan Nasional kali ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan dua inovasi utama yang dikembangkan Sumsel.

    Inovasi tersebut adalah teknologi padi apung untuk mengatasi tantangan budidaya di lahan rawa tergenang, serta peluncuran Gerakan Sumsel Mandiri Benih Padi yang ditargetkan tuntas pada tahun 2029.

    “Padi apung ini sangat relevan karena sekitar 73 persen lahan pertanian di Sumsel adalah lahan rawa yang sulit ditanami saat musim hujan. Dengan teknologi ini, lahan yang tergenang pun tetap bisa dimanfaatkan,” katanya.

    Ia menjelaskan jika gerakan kemandirian benih padi akan mulai diimplementasikan pada 2026 dengan menyalurkan bantuan benih untuk 200 ribu hektare lahan.

    “Tujuannya agar petani dapat memproduksi atau mengakses benih sendiri tanpa tergantung pada pasokan dari luar daerah,” jelasnya.

    Ia menyebut kebutuhan benih Sumsel mencapai 27 ribu ton per tahun, tapi saat ini kita baru mampu memenuhi sekitar 8 ribu ton.

    “Itu artinya baru sekitar 30 persen. Dengan dukungan Kementerian, APBD provinsi dan kabupaten, kami optimistis bisa memenuhi kebutuhan 100 persen pada 2029,” tuturnya.

    Dalam acara tersebut, Sumsel juga memamerkan 79 varietas benih unggul yang dapat menjadi referensi bagi kontingen dari 27 provinsi yang hadir.

    “Sebanyak 398 peserta dari berbagai daerah bisa menyaksikan langsung varietas mana yang paling sesuai untuk wilayah mereka. Harapannya, Sumsel ke depan tak hanya mandiri benih, tapi juga bisa menjadi pemasok benih nasional,” tambahnya.

    Di tempat yang sama, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro menyampaikan apresiasi terhadap langkah Sumsel sebagai provinsi yang proaktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Ia mengungkapkan Presiden RI menargetkan pencapaian swasembada pangan khususnya beras dan jagung dapat terealisasi dalam waktu singkat.

    Menurutnya, penyelenggaraan acara di Sumsel sangat tepat, mengingat provinsi ini memiliki luas lahan pertanian yang besar, program strategis nasional yang aktif, serta kontribusi signifikan terhadap produksi pangan nasional.

    “Benih adalah komponen paling mendasar. Harus cukup, datang tepat waktu, berkualitas, dan bersertifikat. Tanpa itu, produktivitas tidak akan optimal,” pungkasnya.

  • Dorong Pembangunan Peternakan Mandiri, Sumsel Tekan ketergantungan APBD-APBN

    Dorong Pembangunan Peternakan Mandiri, Sumsel Tekan ketergantungan APBD-APBN

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pembangunan peternakan di Sumatera Selatan mulai diarahkan untuk tidak bergantung pada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). melainkan melalui strategi inovatif berbasis kemitraan, potensi lokal, dan peran aktif sektor swasta, serta masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.

    Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumatera Selatan, drh. Jafrizal, menyampaikan bahwa potensi peternakan di Sumsel sangat besar dan bisa dikembangkan secara mandiri.

    Menurutnya, pendekatan konvensional yang bergantung pada anggaran pemerintah perlu segera ditinggalkan.

    “Kita harus mengubah pola pikir. Pembangunan peternakan tidak harus bergantung pada dana APBD atau APBN,” ujar drh. Jafrizal dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menjelaskan pentingnya peran kemitraan lintas sektor, termasuk pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan petani sebagai penggerak utama.

    “Pola ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan, tetapi peran sektor swasta juga bisa dioptimalkan melalui CSR untuk menyediakan sarana produksi, pelatihan, dan pengembangan pasar,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi dana non-pemerintah seperti investasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya di Sumsel mencapai lebih dari 165 ribu orang.

    “Jika setiap ASN berinvestasi satu ekor ternak, akan tercipta tambahan populasi ternak secara signifikan tanpa menggunakan dana negara,” imbuhnya.

    Menurutnya, integrasi peternakan dengan sektor kehutanan dan perkebunan melalui konsep seperti silvopastura dinilai strategis dalam meningkatkan efisiensi lahan tanpa menambah beban fiskal negara.

    Ia mengatakan jika potensi luas lahan perkebunan dan hutan produksi di Sumsel menjadi peluang besar untuk dikembangkan.

    “Negara tidak harus selalu hadir dengan anggaran. Pemerintah cukup memberikan kepastian hukum, regulasi yang mendukung, dan infrastruktur dasar,” katanya.

    Di sisi lain, pengembangan plasma nutfah lokal seperti Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan juga masuk dalam agenda prioritas karena bernilai ekonomi tinggi.

    “Pengembangan ini dinilai relevan untuk program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting yang selama ini masih bergantung pada bantuan dan intervensi pusat,” tambahnya.

    Melalui pendekatan berbasis potensi lokal dan kemandirian pembiayaan, Sumsel diarahkan menjadi percontohan nasional dalam pembangunan peternakan tanpa dominasi anggaran negara.

    “Integrasi antara peternakan dan kehutanan dapat mendorong efisiensi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan,” ucap dia.

  • Sekda Sumsel: Pembangunan Tol Palembang-Betung Harus Fokus pada Percepatan Penyelesaian Lahan

    Sekda Sumsel: Pembangunan Tol Palembang-Betung Harus Fokus pada Percepatan Penyelesaian Lahan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Keterlambatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang–Betung akibat adanya klaim ganda atas lahan yang telah dibayar membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta kepastian hukum untuk menjamin kelancaran proyek strategis nasional ini.

    Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, menegaskan agar percepatan pembangunan tol harus difokuskan pada penyelesaian pengadaan lahan, terutama di beberapa titik yang berpotensi menunda pengerjaan lebih lanjut.

    “Fokus kita adalah percepatan, khususnya terkait pengadaan tanah yang masih berproses,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden, Jumat (12/9/2025).

    Menurutnya, dukungan lintas lembaga dibutuhkan untuk menyelesaikan hambatan ini secara tuntas.

    “Meski sebagian besar lahan sudah dibebaskan, namun sebagian pembangunan JTTS masih menghadapi kendala pelik di tahap pengadaan lahan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengungkapkan bahwa sengketa lahan mencakup area seluas 19,6 hektare.

    “Padahal, lahan tersebut sebelumnya telah dibayarkan kepada 56 warga penerima ganti rugi oleh kontraktor proyek,” imbuhnya.

    Namun belakangan, muncul klaim baru dari pihak keluarga lain yang mempertanyakan keabsahan pembayaran tersebut.

    Ia menegaskan permasalahan ini harus diselesaikan secara hukum untuk menentukan pihak yang sah menerima kompensasi.

    “Ini harus diputuskan di ranah hukum. Siapa yang menang, itu yang berhak menerima ganti rugi,” tegasnya.

    Tol Palembang–Betung merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) dan diharapkan dapat memperlancar arus logistik serta menjadi jalur penghubung utama dari Palembang ke wilayah Jambi dan Lampung.

    Keberadaannya juga diyakini akan membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.