SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan batas waktu satu bulan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat kelanjutan kerja sama penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Trisnawarman menyampaikan jika kebijakan ini dikeluarkan guna memastikan standar keamanan dan kebersihan makanan yang disajikan kepada siswa.
“SPPG yang sudah bekerja sama dalam program MBG diberi waktu satu bulan untuk memenuhi syarat SLHS. Jika tidak dipenuhi, maka kontrak mereka akan dihentikan,” ujar Trisnawarman kepada wartawan di Palembang, Selasa (30/9).
Saat ini, terdapat sekitar 342 SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Sumsel. Namun, menurut Trisnawarman, masih banyak di antaranya yang belum memenuhi ketentuan SLHS.
Ia menyebut SLHS mencakup sejumlah aspek penting seperti sanitasi pangan, kebersihan lingkungan, kualitas air yang digunakan, serta pelatihan bagi penjamah makanan.
“SLHS ini bukan hanya soal izin, tapi menyangkut keamanan pangan. Termasuk kelayakan tempat, bahan pangan, alat-alat memasak, hingga kebersihan para penjamah makanannya. Syaratnya memang cukup banyak, namun ini untuk mencegah risiko keracunan atau kontaminasi makanan,” tegasnya.
Menurutnya, upaya ini merupakan langkah preventif untuk menjamin makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman dan layak.
Ia mengatakan belum ada keputusan penghentian program, namun penegakan syarat SLHS tetap berjalan.
“Instruksi dari pemerintah masih tetap, yakni meminta semua SPPG melengkapi syarat SLHS. Apakah akan ada penghentian program? Sampai saat ini belum ada informasi resmi, dan program MBG di beberapa wilayah masih berjalan,” pungkasnya.
