Author: Administrator Suara Publik

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Upaya peredaran narkotika dalam jumlah besar kembali berujung di meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Wahyu Ramadan bin Usman Gunadi dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis (15/1/2026).

Tuntutan dibacakan JPU Muhammad Jauhari, SH. di hadapan majelis hakim yang diketuai Afrizal Hady, SH MH.JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat peredaran narkotika Golongan I jenis sabu dengan barang bukti sangat besar, mencapai 4.931 gram.

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan Wahyu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menuntut hukuman penjara seumur hidup.

“Menuntut dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wahyu Ramadan bin Usman Gunadi dengan pidana penjara seumur hidup,” tegas JPU di persidangan.

JPU mengungkapkan, hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, berpotensi merusak generasi bangsa, serta terdakwa diketahui pernah menjalani hukuman. Sementara itu, tidak ditemukan hal-hal yang meringankan.

Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa yang mengikuti sidang secara daring dari Lapas Pakjo Palembang langsung menyampaikan nota pembelaan (pledoi). Dalam pembelaannya, Wahyu memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak kecil.

“Saya mohon yang mulia diberikan hukuman yang ringan. Saya tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang kecil,” ujar terdakwa melalui sambungan telepon.

Permohonan serupa juga disampaikan tim penasihat hukum terdakwa. Namun, menanggapi pledoi tersebut, JPU menyatakan tetap pada tuntutan.

Majelis hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembacaan putusan.

“Sidang ditunda minggu depan dengan agenda pembacaan putusan,” ujar hakim ketua sambil mengetuk palu.

Dalam dakwaan terungkap, penangkapan Wahyu bermula dari informasi masyarakat terkait rencana transaksi narkotika di wilayah Palembang. Tim Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa pada Rabu (11/6/2025) sekitar pukul 00.20 WIB, di Jalan Gubernur H. Asnawi Mangku Alam, Kecamatan Sukarami, Palembang, tak jauh dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Saat ditangkap, terdakwa membawa satu kardus bertuliskan DAIRA berisi lima bungkus sabu kemasan teh China merek JIN XUAN TEA dengan berat total 4.931 gram. Dua pelaku lainnya, Daud dan Ucup, berhasil melarikan diri dan kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Berdasarkan keterangan terdakwa, ia diperintahkan oleh Daud untuk mengambil sabu atas perintah seorang bandar bernama Buyung, dengan imbalan Rp5 juta yang akan dibagi bertiga. Namun rencana tersebut gagal setelah terdakwa lebih dulu dibekuk aparat. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sidang lanjutan perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Yayasan Bina Darma Palembang melawan 11 tergugat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis (15/1/2026). Agenda persidangan masih difokuskan pada penyerahan bukti tambahan dari pihak penggugat.

Persidangan yang dipimpin majelis hakim Noor Ichwan Ria Adha, SH, MH tersebut dihadiri para tergugat melalui kuasa hukumnya. Dalam sidang, pihak penggugat menyerahkan sejumlah dokumen tambahan sebagai bagian dari pembuktian.

Usai penyerahan bukti, majelis hakim menunda sidang dan menjadwalkan kembali persidangan pekan depan dengan agenda yang sama, yakni pembuktian tambahan dari pihak penggugat.

Kuasa hukum salah satu tergugat, M. Novel Suwa, SH, MH, menyoroti adanya kejanggalan dalam bukti tambahan yang diajukan penggugat. Ia menilai sebagian bukti yang diserahkan tidak jauh berbeda dengan bukti sebelumnya.

“Agenda hari ini pembuktian dari penggugat. Kalau dilihat, sebagian besar hampir sama dengan bukti yang sudah pernah diajukan,” ujar Novel saat ditemui di PN Palembang.

Namun, Novel mengaku bingung setelah mencermati objek sengketa yang tercantum dalam sertifikat. Menurutnya, objek tersebut justru berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), bukan di Kota Palembang.

“Ada fakta persidangan yang membuat kami bingung. Sertifikat asli yang kami lihat menunjukkan objek sengketa berada di daerah OKI, tetapi perkaranya digugat di Palembang,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut menyangkut aspek formil kepemilikan. Novel menyebut sertifikat yang dimiliki pihak tergugat masih sah dan belum mengalami mutasi wilayah.

“Sertifikat itu belum ada mutasi dari OKI ke Ogan Ilir (OI). Selain itu, ada beberapa sertifikat lain yang berbeda dengan yang dibuktikan oleh penggugat. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Donald Mamusung, SH, MH, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp menjelaskan bahwa agenda sidang masih tetap pada tahap pembuktian surat.

“Masih sama agendanya, pembuktian surat. Dan akan dilanjutkan sekali lagi pada Selasa minggu depan, itu bagian terakhir dari kami,” jelasnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat terus mengembangkan pengusutan dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2023. Setelah lebih dulu menetapkan mantan Ketua KONI Lahat, Kalsum Barefi, penyidik kini menyasar sektor paling krusial dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Pada Rabu (14/1/2026), Kejari Lahat resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing AMRL selaku Bendahara Umum KONI Lahat, serta dua wakilnya, W (Wakil Bendahara I) dan DK (Wakil Bendahara II). Ketiganya diduga terlibat dalam perkara yang dikenal publik sebagai kasus Porprov Jilid II.

Penetapan tersangka terhadap Bendahara Umum dinilai menjadi titik penting dalam pengungkapan perkara. Pasalnya, jabatan tersebut memegang kendali penuh atas arus keluar-masuk dana organisasi, mulai dari pencairan anggaran hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lahat mengungkap adanya dugaan manipulasi laporan penggunaan anggaran serta pemotongan dana yang seharusnya dialokasikan untuk cabang olahraga. Praktik tersebut disebut dilakukan secara terstruktur dan berulang, dengan tujuan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Dalam konstruksi perkara, Bendahara Umum diduga berperan aktif mengatur pencairan dana, menyusun laporan fiktif, serta memastikan aliran dana berjalan sesuai skema yang telah disepakati. Dana yang semestinya diperuntukkan bagi pembinaan atlet dan kegiatan olahraga justru diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aliran dana yang diterima masing-masing tersangka berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta. Nilai tersebut menguatkan dugaan bahwa perbuatan para tersangka bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Kejari Lahat menegaskan proses hukum akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru seiring pendalaman perkara. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kuasa hukum dosen HM menegaskan bahwa penonaktifan kliennya oleh Universitas Muhammadiyah Palembang merupakan langkah administratif semata dan tidak dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Amin Rais dari Sakahira Lawfirm, didampingi A. Rilo Budiman, SH, MH, Axel, SH, MH, Abyan, SH, MH, serta Febri, SH, MH, selaku tim kuasa hukum dosen yang bersangkutan. Mereka menyatakan menghormati kebijakan kampus yang diambil demi menjaga kondusivitas lingkungan akademik.

Menurut Amin Rais, penonaktifan tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal universitas yang bersifat sementara dan bertujuan mendukung proses penanganan yang tengah berjalan.

“Kami memahami penonaktifan ini sebagai langkah administratif untuk menjaga suasana akademik tetap kondusif. Kebijakan ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk vonis atau penetapan kesalahan terhadap klien kami,” ujar Amin Rais, saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).

Ia menambahkan, pihaknya saat ini masih mempelajari secara mendalam keputusan kampus tersebut dan siap bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk mengikuti seluruh prosedur internal yang berlaku, sekaligus mendukung proses hukum di luar kampus.

Sementara itu, Axel, SH, MH menegaskan bahwa dugaan yang dialamatkan kepada kliennya hingga kini masih membutuhkan pembuktian yang sah dan objektif. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi demi melindungi hak semua pihak secara adil dan proporsional.

“Klien kami berkomitmen bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses pemeriksaan, baik di lingkungan universitas maupun oleh aparat penegak hukum. Kami juga meminta agar proses ini dibuka secara transparan,” tegas Axel.

Kuasa hukum juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi atau menarik kesimpulan secara prematur sebelum adanya hasil pemeriksaan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut mereka, tujuan utama dari seluruh rangkaian proses ini adalah mengungkap fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti yang sah.

Amin Rais kembali menegaskan sikap tim kuasa hukum yang tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita tetap menghargai dan menghormati proses hukum di kepolisian. Negara kita adalah negara hukum, dan semua pihak wajib menjunjung tinggi prinsip tersebut,” jelasnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) mengambil langkah administratif dengan menonaktifkan sementara salah satu dosen Fakultas Hukum berinisial HM, menyusul adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang saat ini telah masuk ke ranah hukum.

Rektor UMP, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian institusi sambil menunggu kepastian hukum atas perkara yang tengah bergulir.

“Perkara ini sudah ditangani secara hukum. Sikap universitas jelas, jika nantinya terbukti bersalah berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap, maka sanksi tegas akan diberikan,” ujar Abid Djazuli, saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, Universitas telah menerima laporan awal dari Tim Investigasi Fakultas Hukum UMP. Berdasarkan laporan tersebut, pihak rektorat memutuskan untuk menonaktifkan sementara HM dari seluruh aktivitas akademik, termasuk kegiatan mengajar dan bimbingan mahasiswa.

“Laporan yang kami terima masih bersifat ringkasan. Namun, demi menjaga kondusivitas akademik, yang bersangkutan untuk sementara dinonaktifkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Investigasi FH UMP, Dr. Suharyono, SH, MH, mengungkapkan bahwa tim telah menyelesaikan tugasnya dengan mengumpulkan keterangan dari pelapor, terlapor, serta saksi-saksi, termasuk menelaah sejumlah bukti pendukung.

“Kami telah memeriksa seluruh pihak terkait dan mendokumentasikan bukti-bukti yang ada. Hasil pemeriksaan tidak bisa kami sampaikan ke media, namun sudah kami laporkan secara resmi kepada pimpinan fakultas dan diteruskan ke rektorat,” jelas Suharyono.

Ia menambahkan, laporan hasil investigasi telah disampaikan dalam forum rapat pimpinan fakultas yang diperluas pada awal pekan ini. Dengan demikian, tugas Tim Investigasi dinyatakan telah selesai.

“Keputusan selanjutnya berada di tangan pimpinan universitas. Tugas kami hanya memastikan peristiwa ini menjadi terang secara internal,” tandasnya. (ANA)