SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kuasa hukum dosen HM menegaskan bahwa penonaktifan kliennya oleh Universitas Muhammadiyah Palembang merupakan langkah administratif semata dan tidak dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Amin Rais dari Sakahira Lawfirm, didampingi A. Rilo Budiman, SH, MH, Axel, SH, MH, Abyan, SH, MH, serta Febri, SH, MH, selaku tim kuasa hukum dosen yang bersangkutan. Mereka menyatakan menghormati kebijakan kampus yang diambil demi menjaga kondusivitas lingkungan akademik.
Menurut Amin Rais, penonaktifan tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal universitas yang bersifat sementara dan bertujuan mendukung proses penanganan yang tengah berjalan.
“Kami memahami penonaktifan ini sebagai langkah administratif untuk menjaga suasana akademik tetap kondusif. Kebijakan ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk vonis atau penetapan kesalahan terhadap klien kami,” ujar Amin Rais, saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan, pihaknya saat ini masih mempelajari secara mendalam keputusan kampus tersebut dan siap bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk mengikuti seluruh prosedur internal yang berlaku, sekaligus mendukung proses hukum di luar kampus.
Sementara itu, Axel, SH, MH menegaskan bahwa dugaan yang dialamatkan kepada kliennya hingga kini masih membutuhkan pembuktian yang sah dan objektif. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi demi melindungi hak semua pihak secara adil dan proporsional.
“Klien kami berkomitmen bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses pemeriksaan, baik di lingkungan universitas maupun oleh aparat penegak hukum. Kami juga meminta agar proses ini dibuka secara transparan,” tegas Axel.
Kuasa hukum juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi atau menarik kesimpulan secara prematur sebelum adanya hasil pemeriksaan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut mereka, tujuan utama dari seluruh rangkaian proses ini adalah mengungkap fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti yang sah.
Amin Rais kembali menegaskan sikap tim kuasa hukum yang tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita tetap menghargai dan menghormati proses hukum di kepolisian. Negara kita adalah negara hukum, dan semua pihak wajib menjunjung tinggi prinsip tersebut,” jelasnya. (ANA)
