Suara Publik –

Tag: Inflasi

  • Inflasi Sumatera Selatan Oktober 2025 Meningkat, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat

    Inflasi Sumatera Selatan Oktober 2025 Meningkat, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan inflasi sebesar 0,13 persen (mtm) pada Oktober 2025, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,27 persen (mtm). Namun secara tahunan, inflasi tercatat 3,49 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan September 2025 sebesar 3,44 persen (yoy). Kondisi ini sejalan dengan tren nasional yang juga naik menjadi 2,86 persen (yoy) dari 2,65 persen (yoy).

    Meskipun meningkat, capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen, menandakan inflasi di Sumatera Selatan tetap terkendali.

    Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh peningkatan harga sejumlah komoditas strategis. Komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi yaitu emas perhiasan sebesar 0,15 persen (mtm), diikuti telur ayam ras sebesar 0,06 persen (mtm), daging ayam ras sebesar 0,05 persen (mtm), serta wortel dan ketimun yang masing-masing memberikan andil kurang dari 0,01 persen (mtm).

    Kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang membuat permintaan terhadap emas sebagai safe haven asset meningkat. Sementara itu, naiknya harga telur dan daging ayam ras didorong oleh peningkatan biaya produksi. Tekanan tambahan juga muncul dari komoditas hortikultura akibat pasokan yang terganggu oleh curah hujan tinggi di sentra produksi.

    Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, potensi tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, harga pangan bergejolak (volatile food) berpotensi terdampak oleh musim tanam yang bertepatan dengan musim hujan, sementara harga emas perhiasan diprediksi tetap tinggi karena pelemahan nilai tukar dan ketidakpastian global.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

    Langkah konkret dilakukan antara lain melalui operasi pasar murah, gerakan pangan murah, serta kerja sama dengan Perum Bulog dalam pendistribusian beras SPHP. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan komoditas terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.

    TPID juga rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET serta stok tersedia mencukupi. Salah satunya dilakukan di Pasar Induk Jakabaring pada 31 Oktober 2025 untuk memantau pasokan dan harga komoditas utama seperti cabai dan bawang merah.

    Dalam memperkuat ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan melalui tiga program utama: GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala), GSMP Goes to Panti Sosial, dan GSMP Goes to Office. Program GSMP Menyala telah menyasar 1.020 rumah tangga dan 68 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan.

    Bank Indonesia bersama TPID memberikan bantuan berupa bibit, benih, serta sarana budidaya cabai dan bawang merah, sekaligus meningkatkan kapasitas kelompok tani, rumah tangga, penyuluh, dan PKK melalui pelatihan dan capacity building. Program ini diakhiri dengan monitoring, evaluasi, dan awarding GSMP Menyala pada 25 Oktober 2025

    Dari sisi distribusi, TPID Sumatera Selatan juga melaksanakan penandatanganan MoU dan PKS Kerja Sama Antar Daerah (KAD) pada 22 Oktober 2025 antara Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Pagar Alam dengan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar.

    Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pengiriman 14 ton bawang merah dari Kabupaten Solok ke Kota Palembang untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga di daerah.

    Seluruh langkah tersebut didukung dengan strategi komunikasi yang efektif melalui forum koordinasi, rapat, capacity building, hingga publikasi informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi dapat tersampaikan secara luas dan memberikan dampak nyata.

    Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di wilayah ini. Berbagai program strategis seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan GSMP akan terus dioptimalkan.

    Selain menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran nasional, upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

  • Sumsel Alami Deflasi 0,13 Persen per Oktober 2025

    Sumsel Alami Deflasi 0,13 Persen per Oktober 2025

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG  – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Oktober 2025 berada di angka 0,13 persen, menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di sejumlah komoditas mulai mereda menjelang akhir tahun.

    Kepala BPS Sumsel, Moch Wahyu Yulianto menyebut angka tersebut menandakan inflasi di daerah masih terkendali dan berada di bawah nasional.

    “Inflasi kita di Oktober ini relatif masih tersendali, 0,13 persen, bahkan melandai dibandingkan capaian di September,” ujar Wahyu saat diwawancarai langsung, Senin (3/11/2025).

    Wahyu menjelaskan secara year to date atau kumulatif Januari hingga Oktober 2025, inflasi tercatat sebesar 2,38 persen.

    Angka tersebut masih dalam kisaran target nasional Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, yaitu 2,5 persen plus minus satu persen.

    “Artinya capaian ini masih di dalam rentang target, dan menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan BI berjalan cukup baik,” jelasnya.

    Meski demikian, ia mengingatkan potensi tekanan harga masih mungkin terjadi pada November dan Desember mendatang.

    Faktor musiman seperti peningkatan permintaan saat libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan memberi pengaruh terhadap pergerakan harga.

    “Tekanan inflasi dua bulan ke depan relatif masih tinggi karena ada bayang-bayang peningkatan permintaan dari program SPPG dan juga momentum hari besar keagamaan,” terangnya.

    Menurutnya, beberapa komoditas yang sempat memicu inflasi kini mulai turun, salah satunya cabai merah.

    Harga cabai yang sempat menembus Rp80 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp40 ribu, bahkan di beberapa pasar mencapai Rp35 ribu per kilogram.

    “Beras juga menjadi penahan inflasi berkat intervensi pemerintah. Walau emas naik sampai Rp2,4 juta per gram karena faktor global, secara umum harga pangan kita lebih stabil,” katanya.

    Sementara itu, komoditas wortel sempat menjadi penyumbang inflasi di beberapa daerah akibat berkurangnya pasokan di pasar dan meningkatnya permintaan dari program makan bergizi di sekolah (SPPG).

    “Sayur-sayuran seperti wortel banyak diminati siswa. Harapannya, ke depan pasokan untuk SPPG dan pasar umum bisa diatur lebih seimbang agar tidak terjadi gangguan distribusi,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, pemerintah akan terus menjaga kestabilan pasokan dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau hingga akhir tahun.

    “Saya yakin dengan kolaborasi yang selama ini kita lakukan, pemerintah daerah bisa mengendalikan angka inflasi sehingga capaiannya tetap sesuai target,” pungkasnya.

  • TPID Sumsel Sinergikan Berbagai Program, Inflasi Masih Dalam Sasaran

    TPID Sumsel Sinergikan Berbagai Program, Inflasi Masih Dalam Sasaran

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,27% (mtm), setelah pada periode sebelumnya mengalami deflasi 0,04% (mtm). Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 3,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 3,04% (yoy). Capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%.

    Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada periode laporan utamanya didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi yaitu cabai merah sebesar 0,22% (mtm), diikuti oleh emas perhiasan 0,15% (mtm), daging ayam ras 0,14% (mtm), Sigaret Keretek Mesin (SKM) 0,02% (mtm), serta ayam hidup 0,01% (mtm). Kenaikan harga cabai merah terjadi seiring terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi yang mengalami penurunan panen akibat gangguan cuaca. Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan masih berlanjut sejalan dengan tingginya ketidakpastian geopolitik global. Peningkatan harga daging ayam ras juga tercatat cukup signifikan, didorong oleh tingginya permintaan selama musim hajatan masyarakat pada periode laporan serta meningkatnya kebutuhan dari dapur MBG. Di sisi lain, tekanan inflasi dari komoditas SKM dipicu oleh penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) yang mulai berlaku sejak Januari 2025. Dampaknya baru terasa pada triwulan laporan ini seiring habisnya stok dengan HJE lama di pasaran dan penyesuaian harga secara bertahap oleh produsen untuk menjaga permintaan tetap stabil. Sementara harga ayam hidup mengalami kenaikan di tengah penyesuaian Harga Pokok Produksi (HPP) ayam hidup dari Rp17.500/kg menjadi Rp18.000/kg per Juni 2025. Kombinasi berbagai faktor tersebut menjadi pendorong utama terjadinya inflasi di Sumatera Selatan pada periode ini.

    Secara spasial, inflasi tercatat terjadi di seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatatkan inflasi sebesar 0,03% (mtm), Kota Lubuk Linggau sebesar 0,27% (mtm), Kota Palembang sebesar 0,30% (mtm), dan Kabupaten Muara Enim sebesar 0,35% (mtm). Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut, meskipun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1%. Tekanan tersebut diproyeksikan bersumber dari penurunan produksi padi seiring peralihan ke musim tanam, serta berkurangnya pasokan hortikultura seperti aneka cabai dan bawang akibat pergantian ke musim hujan. Selain itu, masuknya musim pancaroba juga diperkirakan akan mendorong permintaan terhadap jasa perawatan medis dan obat-obatan seiring meningkatnya kasus penyakit musiman. Di sisi lain, harga emas perhiasan diperkirakan tetap tinggi didorong oleh ketidakpastian global serta pelemahan nilai tukar yang turut memberikan tekanan terhadap inflasi kelompok inti.

    Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4). Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, seperti penyelenggaraan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, koordinasi intensif dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP, dan penyaluran komoditas dengan harga terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya. Selain itu, juga telah dilakukan Kerjasama Antar Daerah antara Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan, dengan komoditas, yaitu bawang merah, daging ayam, olahan unggas, dan bibit bawang merah serta akan dilakukan Kerjasama Antar Daerah antara Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat untuk komoditas bawang merah. Selanjutnya, TPID juga rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke produsen, distributor, dan pasar untuk memastikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sekaligus menjaga ketersediaan stok.

    Adapun penguatan ketahanan pangan di Sumatera Selatan juga terus dilakukan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025, yang terdiri dari tiga program utama, yaitu GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) yang menyasar rumah tangga dan Kelompok Wanita Tani (KWT), GSMP Goes to Panti Sosial, serta GSMP Goes to Office yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan GSMP, Bank Indonesia bersama TPID Sumatera Selatan turut memberikan bibit, benih, serta sarana dan prasarana budidaya cabai dan bawang merah kepada rumah tangga dan KWT di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

    Sumatera Selatan juga menjadi tuan rumah Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-X Tahun 2025 yang digelar di Jakabaring Sport City (JSC), Palembang. Kegiatan ini melahirkan dua inovasi penting, yaitu peresmian teknologi padi apung untuk mengatasi tantangan budidaya di lahan rawa tergenang, serta peluncuran Gerakan Sumsel Mandiri Benih Padi yang ditargetkan rampung pada tahun 2029. Lebih lanjut, TPID Sumatera Selatan telah melakukan panen raya padi apung di kawasan Jakabaring sebagai upaya mengidentifikasi varietas dan media tanam paling optimal di lahan rawa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Optimalisasi lahan (oplah) serta peningkatan luas panen padi juga menjadi strategi utama dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menekan tekanan inflasi dari sisi suplai. Seluruh langkah tersebut dilengkapi dengan strategi komunikasi yang efektif melalui forum komunikasi dan koordinasi, seperti rapat koordinasi, capacity building, hingga publikasi, sehingga kebijakan dapat tersampaikan secara luas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Berbagai program strategis, baik melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tingkat nasional maupun Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) di tingkat daerah, akan terus dioptimalkan sebagai langkah konkret pengendalian inflasi. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

  • Inflasi Sumsel Naik 0,27 Persen pada September, Volatile Food Jadi Pendorong Utama

    Inflasi Sumsel Naik 0,27 Persen pada September, Volatile Food Jadi Pendorong Utama

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan mencatat laju inflasi bulanan (month to month/mtm) di wilayah itu mencapai 0,27 persen pada September 2025, dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan bergejolak (volatile food).

    Kepala BPS Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto mengatakan inflasi bulan September menunjukkan tren kenaikan setelah sebelumnya mencatat deflasi 0,04 persen pada Agustus 2025. Meski demikian, inflasi Sumsel masih sejalan dengan angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,21 persen (mtm).

    “Masih ada pekerjaan rumah pada Oktober, November, dan Desember. Diharapkan pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat menjaga laju inflasi agar tetap dalam kisaran target 2,5 persen plus minus satu,” ujarnya saat rilis berita statistik di Palembang, Rabu (1/10/2025).

    Menurut Wahyu, beberapa komoditas yang menyumbang inflasi terbesar di Sumsel antara lain cabai merah, emas perhiasan, daging ayam ras, sigaret kretek mesin, serta ayam hidup.

    Ia menjelaskan, cuaca ekstrem turut memengaruhi stabilitas harga karena mengganggu produksi maupun distribusi bahan pangan.

    “Jika dilihat dari kelompok pengeluarannya, tekanan inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang 0,14 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14 persen,” kata dia.

    Sementara itu, beberapa kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga (deflasi), di antaranya pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen, perlengkapan dan peralatan rumah tangga 0,09 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen.

    Berdasarkan wilayah, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,35 persen, disusul Kota Palembang 0,30 persen, dan Kota Lubuklinggau sebesar 0,27 persen.

    “Inflasi terendah tercatat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 0,03 persen,” imbuhnya.

    BPS mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang akhir tahun yang biasanya diwarnai peningkatan permintaan masyarakat.

  • Sumsel Alami Deflasi 0,35 Persen per Mei 2025

    Sumsel Alami Deflasi 0,35 Persen per Mei 2025

    SIARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada bulan Januari 2025 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami deflasi sebesar 0,35 persen pada Mei 2025 atau lebih rendah dari inflasi Mei 2024 yang sebesar 0,06 persen.

    Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto menjelaskan penyumbang terbesar deflasi di seluruh kabupaten/kota Sumsel yaitu komoditas holyikultura seperti cabai, bawang merah, bawang putih yang sempat mengalami penurunan.

    “Sumsel mengalami deflasi 0,35 persen karena dorongannya dari sejumlah komoditas holtikultura seperti cabai, bawang merah, bawang putih yang sempat mengalami penurunan. Selain itu, ayam ras, angkutan udara, tarif pulsa dan tomat,” ujar Wahyu saat diwawancarau usai rilis inflasi pada, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, sejumlah komoditas tersebut banyak dikonsumsi masyarakat dan kemudian kecenderungannya mengalami penurunan harga.

    Kemudian, ia juga melaporkan inflasi di Sumsel secara year on year (yoy) yakni sebesar 2,33 persen. Secara tren inflasi tahunan pada periode tersebut cenderung mengalami penurunan.

    “Pada April 2025, inflasi Sumsel sebesar 2,74 persen, bahkan jika dibandingkan Mei 2024 juga lebih rendah yaitu sebesar 2,98 persen,” jelasnya.

    Ia menuturkan inflasi pada Mei didorong oleh hampir seluruh kelompok pengeluaran, kecuali pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

    Secara rinci untuk kelompok yang menyumbangkan inflasi terbesar meliputi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,05 persen dan perubahan harga hingga 14,28 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,57 persen dan inflasi 1,82 persen, serta kelompok transportasi yang memberikan andil 0,2 persen dan inflasi 1,54 persen.

    “Untuk komoditas utamanya yaitu emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng dan ikan nila,” jelasnya.

    Ia menambahkan beberapa catatan peristiwa yang yang memengaruhi tingkat inflasi Sumsel pada periode Mei 2025 mencakup penurunan harga BBM non subsidi, harga emas yang fluktuatif, penyesuaian tidak adanya diskon paket internet.

    “Selain itu juga, harga beras yang relatif naik, karena terdapat peningkatan harga pada penyerapan gabah di tingkat produsen. Sementara untuk tingkat inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim yang sebesar 3,32 persen dan terendah di Lubuk Linggau sebesar 1,85 persen,” ucap dia.

  • Dipengaruhi Kenaikan Harga Daging Ayam Ras dan Emas Perhiasan Sumsel Inflasi 0,09 Persen

    Dipengaruhi Kenaikan Harga Daging Ayam Ras dan Emas Perhiasan Sumsel Inflasi 0,09 Persen

    Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Oktober 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm), meningkat dibandingkan deflasi pada bulan September 2024 sebesar 0,12% (mtm). Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat sebesar 1,09% (yoy), menurun dari bulan sebelumnya sebesar 1,40% (yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat melandai menjadi 1,70% (yoy) dari 1,84 % (yoy) pada bulan sebelumnya.

    5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah daging ayam ras, emas perhiasan, tomat, bawang merah, dan jeruk dengan andil pada masing-masing komoditas adalah sebesar 0,11%; 0,10%; 0,08%; 0,03%; dan 0,02% (BPS, 2024). Kenaikan harga daging ayam ras sejalan dengan peningkatan harga pakan ayam yaitu jagung pipilan. Selanjutnya, kenaikan harga emas perhiasan didorong oleh sentimen eksternal. Adapun kenaikan harga tomat dan bawang merah didorong oleh menurunnya pasokan memasuki periode masa tanam. Di sisi lain, kenaikan harga jeruk disebabkan oleh pasokan yang terbatas di tengah permintaan yang cenderung tinggi.
    Inflasi Provinsi Sumatera Selatan yang terkendali tidak terlepas dari upaya dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel dalam mengendalikan inflasi melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
    TPID Provinsi Sumatera Selatan secara aktif melaksanakan monitoring dan sidak pasar di berbagai daerah di Sumatera Selatan untuk memastikan ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan. TPID Sumatera Selatan juga melaksanakan kegiatan panen raya cabai dalam rangka Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School di Gelumbang pada Oktober 2024 untuk memastikan ketersediaan pasokan cabai.
    Keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi komoditas dilakukan dengan mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai instansi dalam subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lain dalam rangka pelaksanaan pasar murah. Selain itu, pengendalian inflasi juga didukung dengan komunikasi yang efektif melalui rapat koordinasi rutin TPID se-Sumatera Selatan, publikasi kegiatan pasar murah bersama, dan berbagai kegiatan komunikasi lainnya.
    Upaya 4K yang dilakukan TPID Provinsi Sumsel dalam menjaga stabilitas juga sejalan dengan upaya untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 diprakirakan berada pada kisaran 4,7-5,5% (yoy).
    Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi bersumber dari aktivitas Pemilu dan Pilkada, berlangsungnya penyelesaian PSN dan proyek swasta lain, serta cuaca yang relatif lebih stabil sehingga dapat mendorong produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.
    Hal ini juga turut tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia pada bulan Oktober 2024 yang mengindikasikan keyakinan konsumen berada dalam zona optimis. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2024 tercatat sebesar 110,9 (indeks > 100). Masyarakat masih optimis bahwa kondisi perekonomian pada 6 bulan ke depan akan tetap kuat.
    Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%.
    Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
    Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  • Inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tetap Terkendali, Catat Pertumbuhan Inflasi Terkecil ke-2 se-Sumatera     

    Inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tetap Terkendali, Catat Pertumbuhan Inflasi Terkecil ke-2 se-Sumatera     

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Juli 2024 mengalami deflasi sebesar 0,29% (mtm), meningkat dibandingkan bulan Juni 2024 yang mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm). Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat menurun menjadi sebesar 1,87% (yoy) dari bulan sebelumnya (2,48%; yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang menurun menjadi sebesar 2,13% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (2,51%; yoy).

    5 (lima) komoditas utama penyumbang deflasi pada bulan ini adalah bawang merah, cabai merah, tomat, daging ayam ras, dan ketimun dengan andil pada masing-masing komoditas adalah sebesar -0,17%, -0,16%, -0,12%, -0,07%, -0,04% secara berturut-turut (BPS, 2024). Penurunan harga bawang merah, cabai merah, tomat, dan ketimun disebabkan oleh melimpahnya pasokan sejalan dengan masuknya musim panen di daerah sentra yang juga didukung dengan cuaca yang kondusif. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras terus berlanjut seiring dengan turunnya harga jagung dan Day Old Chicks (DOC).

    Inflasi Provinsi Sumatera Selatan yang terkendali tidak terlepas dari upaya dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel dalam mengendalikan inflasi melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. TPID Provinsi Sumatera Selatan secara aktif melaksanakan sidak pasar di berbagai daerah di Sumatera Selatan untuk memastikan ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan. Selain itu, TPID juga melaksanakan Gerakan Tanam (Gertam) Bawang Merah dan Cabai Serentak se-Sumatera Selatan untuk memastikan stok bawang merah dan cabai mencukupi.

    Upaya ini juga diperkuat dengan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kota Palembang dan Kabupaten Kulonprogo, Jawa Tengah, guna menjamin pasokan cabai merah. Keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi komoditas dilakukan dengan mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai instansi dalam subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lain dalam rangka pelaksanaan pasar murah.

    Pengendalian inflasi juga didukung dengan komunikasi yang efektif melalui High Level Meeting (HLM) dan rapat koordinasi rutin TPID se-Sumatera Selatan.

    Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

  • Inflasi Sumatera Selatan pada April 2024 tetap Terkendali

    Inflasi Sumatera Selatan pada April 2024 tetap Terkendali

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan April 2024 mengalami inflasi sebesar 0,43% (mtm), meningkat dibandingkan bulan Maret 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm).

     

    Menurut keterangan tertulis yang dikeluarkan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumsel menjelaskan, Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tahunan tercatat menurun menjadi sebesar 3,12% (yoy) dari bulan sebelumnya sebesar 3,24% (yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang menurun menjadi sebesar 3,00% (yoy), dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,05% (yoy).
    5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah bawang merah, emas perhiasan, tarif angkutan udara, bawang putih, dan tarif angkutan antar kota dengan andil pada masing-masing komoditas adalah sebesar 0,24%, 0,16%, 0,06%, 0,05%, dan 0,04% secara berturut-turut (BPS, 2024).
    “Peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir di daerah sentra yang menekan pasokan dan distribusi bawang merah. Adapun kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan pola musiman pada periode HBKN Idul Fitri, utamanya pasca pencairan THR serta melemahnya nilai tukar Rupiah. Di sisi lain, tarif angkutan udara dan antar kota meningkat sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat pada momen mudik lebaran Idul Fitri 1445 H,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sumsel Duddy Adiyatna, Sabtu (4/5/2024).
    Lanjutnya, kenaikan harga bawang putih disebabkan oleh harga bawang putih impor yang meningkat di tengah realisasi impor secara nasional yang relatif lambat dan distribusi ke Sumatera yang terbatas. Inflasi Sumatera Selatan yang terkendali tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel dalam mengendalikan inflasi.
    “Pada April 2024, Pemerintah Sumatera Selatan terus melanjutkan komitmennya dalam pengendalian inflasi khususnya pada komoditas pangan bergejolak (volatile food). Melalui strategi 4K; yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang masif,” ungkapannya.
    Di sisi ketersediaan pasokan, telah dilakukan pemantauan stok di lumbung pangan, sidak distributor beras, serta sidak stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting di masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka menghadapi HBKN Idul Fitri 1445 H. Kemudian, untuk memastikan keterjangkauan harga, dilaksanakan operasi pasar/pasar murah di beberapa wilayah kab/kota di Sumatera Selatan serta pemantauan harga dan stok pangan.
    Kelancaran distribusi komoditas dilakukan dengan mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai instansi terkait subsidi harga, subsidi angkutan maupun subsidi operasional lain dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah serentak se-Sumsel serta penyaluran beras SPHP berkoordinasi dengan Bulog.
    “Pengendalian inflasi Sumatera Selatan juga dilakukan dengan memastikan komunikasi yang efektif melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi, himbauan belanja bijak dan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Stop Boros Pangan kepada masyarakat, serta rapat koordinasi TPID dan instansi terkait yang dilakukan secara rutin termasuk kegiatan capacity building dan high level meeting bagi sekretariat TPID se-Sumsel,” jelasnya.
    Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI Rate menjadi sebesar 6,25%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.
    Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi Volatile Food (VF) diprakirakan kembali menurun seiring peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah, sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas harga secara keseluruhan.
  • Pemkab Banyuasin Gencarkan Oprasi Pasar Murah Tekan Laju Inflasi 

    Pemkab Banyuasin Gencarkan Oprasi Pasar Murah Tekan Laju Inflasi 

    SUARAPUBLIK.ID, BANYUASIN –Dalam upaya menstabilkan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali menggelar operasi pasar murah untuk menekan laju inflasi di Bumi Sedulang Setudung.

    Antusias masyarakat dengan adanya operasi pasar murah ini terlihat dari antrian emak-emak membeli cabai dan beras yang dijual dengan harga murah.

    Menjalankan instruksi serta Arahan Presiden Joko Widodo, Pj Bupati H Hani Syopiar Rustam akan terus menggelar pasar murah di Tahun 2024 guna menekan laju Inflasi Daerah.

    Sebagai informasi operasi Pasar Murah Kabupaten Banyuasin yang telah dilakukan selama Tahun 2023 sebanyak 12 kali dan di tahun 2024 telah dilaksanakan 3 kali dan akan terus dilakukan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin.

    Dalam rangkaian operasi pasar murah dari Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Alpian Soleh mengatakan pihaknya menyediakan beras sebanyak 4 ton dijual dengan harga 53 ribu melalui kupon operasi pasar murah. Kegiatan Operasi Pasar Murah kali ini digelar di Alun-alun Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh, Jumat (12/1).

    Guna memastikan pelaksanaan operasi pasar murah berjalan lancar, Pj Bupati Banyuasin H Hani Syopiar Rustam turun langsung meninjau operasi pasar murah serta ikut membantu para pedagang berjualan.

    Hal ini semata-mata ia lakukan dalam rangka menjalankan arahan dari Presiden Jokowi untuk menekan laju inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrim, dan stunting yang paling penting bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

    “Kegiatan pasar murah kali ini adalah kegiatan ke-3 kali di tahun 2024 dalam menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Kita melakukan kegiatan operasi pasar guna untuk menekan laju Inflasi Daerah di wilayah Kabupaten Banyuasin, selain menekan laju Inflasi juga untuk meringankan beban masyarakat. khususnya di Kabupaten Banyuasin seperti yang kita lakukan hari ini di kecamatan Suak Tapeh,” tegasnya.

    Pj Bupati Hani mejelaskan, Kedepan akan terus bergulir giat seperti ini di Kecamatan lainnya secara bergiliran. Dandim dan Kapolres Banyuasin sebagai mitra juga dari Dinas Dukcapil, DPMTSP, Dinas KB, Dinas Kesehatan serta BUMD Sei Sembilang semua di libatkan semata-mata untuk meringankan beban masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin.

    “Selain operasi pasar murah ada juga pelayanan kolaboratif berupa pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pelayanan KTP dan KK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

    Pj Bupati Banyuasin H Hani Syopiar Rustam selalu himbau masyarakat AYO SIMAK JADWALNYA Kami pemerintah akan hadir di Kecamatan – Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin.

    Adapun komoditas bahan pokok yang dijual di pasar murah tersebut di antaranya cabai merah keriting, cabai setan, bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng, telur, daging sapi hingga daging kerbau beku.

    Sementara itu, Dandim 0430/Banyuasin Roni Sugiarto menyampaikan Kodim 0430/ Banyuasin bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan Operasi Pasar Murah serta pelayanan Kolaboratif Bhakti sosial Pelayanan E-KTP Gratis dan lain sebagainya.

    “Kegiatan seperti ini sangat berguna dalam meringankan beban masyarakat serta dapat mengentaskan Kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuasin sesuai dengan instruksi arahan dari Presiden Joko Widodo”, tegasnya. (Adm)

  • Inflasi Sumsel 3,17 Persen, Masuk 10 Besar di Indonesia

    Inflasi Sumsel 3,17 Persen, Masuk 10 Besar di Indonesia

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,15%, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,54%.

    Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Sumatera Selatan secara Years on Years (yoy) sebesar 3,17% lebih rendah dari bulan sebelumnya, sejalan dengan inflasi nasional yang menurun dan tercatat sebesar 2,61% (yoy). Namun, Sumsel masih harus bekerja keras dalam menekan inflasi karena dengan angka 3,17 persen Sumsel masih berada di 10 besar angka tertinggi Inflasi di Indonesia. Dengan peringkat 1 dan 2 tertinggi diduki oleh Provinsi Maluku Utara dan Lampung dengan inflasi mencapai 4 persen lebih.

    Kepala Badan Pusat Statistik, Mohammad Wahyu usai Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah 2024, Rabu (3/1/2024). Tekanan Inflasi Sumsel akan lebih berat di tahun 2024 dengan adanya pemilihan umum.

    “Tak hanya pada momen pemilu, tekanan itu juga akan ditambah pada momen hari raya Lebaran dan Ramadhan,” kata Wahyu.

    Sementara itu, 5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah bawang merah, angkutan udara, tomat, gula pasir, dam emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,046%, 0,044% , 0,038% , 0,034% , dan 0,024% kesemuanya secara Month to Month (mtm).

    Inflasi pada bawang merah dan tomat disebabkan oleh dampak fenomena El Nino yang mengakibatkan penurunan produksi. Tekanan inflasi pada angkutan udara disebabkan oleh periode high season HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kenaikan harga gula pasir disebabkan oleh harga global yang tinggi sementara permintaan domestik juga terus meningkat di tengah HBKN Natal dan Tahun Baru. Adapun kenaikan harga emas sejalan dengan kenaikan harga emas global.

    Inflasi Sumatera Selatan yang terkendali di tahun 2023 tidak terlepas dari koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

    “Oleh karena itu, Kita berharap setiap bulan Pemda bersama tim TPID bisa memetakan potensi-potensi penyebab kenaikan harga yang menyebabkan inflasi itu. Kemudian Pemda bisa membuat kebijakan agar inflasi tidak tinggi,” ungkapnya.

  • Pemprov Sumsel Jaga Inflasi Jelang Nataru Terutama di Sektor Pangan

    Pemprov Sumsel Jaga Inflasi Jelang Nataru Terutama di Sektor Pangan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Bahan Pokok atau Pangan menjadi salah satu dari beberapa kriteria yang menjadi penilaian dalam turun naiknya angka Inflasi. Untuk itu, Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah provinsi Sumsel terus mengupayakan agar harga pangan tetap stabil agar tak berdampak pada naiknya angka Inflasi.

    Upaya tersebut terus dilakukan seperti pengecekan langsung ke pasar – pasar tradisional. Lalu, mencari solusi agar bahan pokok yang harganya naik bisa kembali stabil.

    “Monitoring ini terus kita lakukan demi mejaga agar harga harga tak naik. Hingga berdampak kepada Inflasi yang tak juga ikut nail,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumsel Ruzuan Effendi, Senin (18/12/2023).

    Menurut Ruzuan, memang ada beberap komoditi yang mengalami kenaikan seperti Bawang Putih dan Merah, Daging, Telur, dan minyak yang ada sedikit kenaikan harga.

    “Ada kenaikan sedikit, seperti Bawang Merah dan Putih dari Rp. 32 ribu menjadi Rp. 40 ribu per kilo, harapannya ini tidak lama karena terkait cuaca,” ungkapnya.

    Kata Ruzuan, saat ini pemerintah masih melihat perkembangan apakah perlu diadakan kembali subsidi seperti mengadakan Oprasi Pasar atau Pangan murah. Lalu juga pihaknya bisa saja memberi subsidi untuk transportasi pengakut bahan pokok itu.

    “Masyarakat jangan langsung panic buying, membelilah sesuai kebutuhan, meski harga naik tapi stok kita cukup. Bahkan sebelum nataru harga pokok bisa dinilai stabil,” jelasnya.

  • Air, Listrik dan Bahan Bakar RT Alami Kenaikan, Berdampak ke Inflasi

    Air, Listrik dan Bahan Bakar RT Alami Kenaikan, Berdampak ke Inflasi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), komponen yang menyumbang inflasi tertinggi di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada bulan Oktober 2023 adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

    Menurut Intan Yudistri Pebrina, Ahli Madya Statistik Distribusi BPS Sumsel, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami perubahan harga sebesar 1,81%. Ini andil terhadap inflasi Sumsel sebesar 0,31 setiap bulan (mtm).

    “Tarif air minum PDAM mengalami perubahan harga sebesar 14,2% secara tahunan dengan andil 0,294,” katanya pada Rabu, 11 Januari 2023.

    Adapun komoditas tertinggi lainnya yang menyumbangkan inflasi secara mtm diantaranya cabai merah dengan andil 0,065, beras dengan andil 0,051, daging ayam ras sebesar yang memiliki andil 0,028 dan bensin dengan andil 0,026.

    Berdasarkan gabungan dua kota IHK (Palembang dan Lubuklinggau), kata Intan, Sumsel mengalami inflasi sebesar 0,50% pada bulan Oktober 2023, lebih tinggi dari 0,37% pada bulan September 2023. Tingkat inflasi tahunan (YoY) tercatat sebesar 2,90%, lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 2,56%.

    Ditambahkannya, “Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil yoy terbesar dengan 1,95 dan perubahan harga 6,45%.” Jelasnya.

    Dominasi kelompok makanan, minuman dan tembakau itu, imbuh Intan, terbesar disumbangkan oleh komoditas beras yang mengalami perubahan harga 20,2% dan memberikan andil terhadap inflasi yoy Sumsel sebesar 0,79%.

    Namun, ada kelompok yang mengalami deflasi secara yoy, yang menekan laju inflasi. Transportasi mengalami deflasi sebesar -0,49% dengan andil -0,06.

    Intan menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi sejumlah peristiwa yang berdampak pada inflasi di Sumsel. Salah satunya adalah perubahan tarif PDAM berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 303/KPTS/V/2023.

    Selanjutnya, ada kejadian tambahan, seperti kenaikan harga cabai yang disebabkan oleh penurunan produksi, penyesuaian harga BBM, dan melonjaknya harga emas global yang salah satunya disebabkan oleh konflik antara Hamas Palestina dan Israel yang semakin memanas.

  • Jokowi Puji Pengendalian Inflasi di Sumsel

    Jokowi Puji Pengendalian Inflasi di Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah fasilitas sosial Kota Palembang. Salah satunya meninjau Pasar Sekip Ujung, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (26/10/2023).

    Melalui kesempatan ini, Jokowi menyapa dan berdialog dengan sejumlah pedagang yang ada di lokasi tersebut. Hasilnya adalah harga kebutuhan pokok di Pasar Sekip Ujung relatif stabil. Oleh karena itu, dia memuji kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan yang bisa dikatakan berhasil dalam mengendalikan inflasi daerah.

    “Tingkat Inflasi September 2023 sebesar 2,28 persen  juga sangat bagus artinya terkendali,” kata Presiden Jokowi.

    Terkait harga kebutuhan pokok, seperti beras menurut Presiden Jokowi masih terkendali dengan baik. Namun terlihat ada kenaikan harga untuk komoditas cabai.

    “Beras tadi saya lihat harganya ada yang 54.000 untuk yang 5 kilogram itu sudah baik,” ucap Presiden Jokowi.

    “Seluruh stok pangan di Kota Palembang cukup stabil dan harga masih sangat terkendali dengan baik. Saya lihat yaitu cabe yang melompat dari harga Rp40 ribu ke Rp70 ribu, Itu yang perlu dicarikan solusi tapi secara umum harga naik,” lanjutnya.

    Tak hanya meninjau dan berdialog dengan pedagang, Presiden Jokowi juga membagikan bantuan sosial (bansos) kepada para pedagang dan pengunjung pasar lainnya. Bantuan yang disalurkan, di antaranya Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

    Senada dengan Presiden Jokowi, Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni di berbagai kesempatan menyampaikan pengendalian inflasi menjadi bagian dari program prioritasnya. Sejumlah upaya juga telah dilakukan, di antaranya melalui Gerakan Pasar Murah di Kabupaten/Kota dan memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yakni mengajak masyarakat mandiri dengan menanam sendiri berbagai komoditi kebutuhan sehari-hari.

    “Upaya lain dalam  menekan melonjaknya harga pangan di pasaran kita menghadirkan Toko Kepo (Kebutuhan Pokok) yang menjual berbagai kebutuhan bahan pangan dengan harga lebih murah di pasaran,” paparnya.

    Sejauh ini lanjut Fatoni, inflasi di Sumsel berada di angka 2,28 persen (yoy), menyamai angka nasional. Bahkan secara umum, harga-harga bahan pokok di Sumsel cukup stabil.

    “Harga daging dan telur mengalami penurunan,” jelasnya.

  • Inflasi Sumsel Masih Terjaga Stabil 

    Inflasi Sumsel Masih Terjaga Stabil 

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Meski harga telur dan daging ayam saat ini tengah naik. Namun inflasi Provinsi Sumsel masih tetap terjaga stabil di angka 2,8 persen secara year on year (yoy). Bahkan Provinsi Sumsel masuk dalam 10 provinsi dengan inflasi terendah sedangan nasional 3,2 persen.

    “Alhamdulillah ditengah naiknya harga seperti telur dan daging ayam, inflasi kita masih tetap terjaga,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda provinsi Sumsel, Hengky Putrawan, Senin (10/7/2023).

    Kata Hengky, berdasarkan evalusi inflasi pada Juni lalu komoditi yang menyumbang inflasi telur dan ayam ras. Hal tersebut terjadi adanya kenaikan harga pakan berupa jagung dan juga anakan ayam. “Harga pakan ayam dan telur itu naik sehingga mendorong harga,” jelasnya.

    Untuk itu, kata dia, pemerintah telah berkoordinasi dengan asosiasi petelur agar harga bisa ditekan. “Belum ada informasi lebih lanjut, bisa jadi ada subsidi terhadap pakan itu atau langkah kongkrit lainnya jika memang diperlukan jika harga belum stabil,” terangnya.

  • Jelang Idul Adha 1444 H Pemerintah Gelar Gerakan Pangan Murah, Inflasi Sumatera Selatan Terjaga di Bawah Nasional pada Juni 2023

    Jelang Idul Adha 1444 H Pemerintah Gelar Gerakan Pangan Murah, Inflasi Sumatera Selatan Terjaga di Bawah Nasional pada Juni 2023

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sesuai dengan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2023 mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm), dari sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,04% (mtm) pada bulan Mei 2023. Inflasi ini terutama bersumber dari inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,19% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,87% (yoy). Realisasi inflasi Sumatera Selatan ini berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,52% (yoy).

    Inflasi pada bulan laporan utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,37% (mtm). Faktor utama pendorong inflasi pada kelompok ini adalah peningkatan harga daging ayam ras dan telur ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,144% (mtm) dan 0,048% (mtm). Peningkatan harga pada kedua komoditas ini sejalan dengan kenaikan harga pakan ternak seiring dengan meningkatnya harga jagung dan bekatul. Inflasi pada kelompok ini juga turut didorong oleh kenaikan harga komoditas beras dan jeruk yang masing-masing disebabkan oleh berkurangnya jumlah pasokan jelang periode akhir masa panen serta peningkatan permintaan pada periode HBKN Idul Adha 1444 H / 2023 M. Inflasi bulan Juni juga disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara sebagai dampak dari periode libur sekolah dan cuti bersama dalam rangka HBKN Idul Adha.

    Terjaganya inflasi Sumatera Selatan pada momen HBKN Idul Adha ini sebagai buah dari upaya berbagai pihak dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Bank Indonesia dan stakeholder terkait. Kegiatan ini dilakukan secara serentak pada 342 titik di 301 Kab/Kota se-Indonesia dan berhasil memecahkan rekor Musem Rekor Indonesia (MURI) sebagai Gerakan Pangan Murah terbanyak. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam sambutannya di Launching GPM serentak yang disiarkan langsung dari Hotel Borobudur Jakarta (26/06) menyampaikan bahwa GPM ini menjadi aksi nyata peran seluruh pihak dalam menjaga inflasi pangan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pangan petani dan peternak.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, yang menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya GPM serentak nasional ini. Dirinya menyebut, tekanan inflasi nasional yang menurun ke dalam target lebih cepat dari prakiraan merupakan buah konsistensi dari bauran kebijakan dan koordinasi bersama berbagai pihak termasuk diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinasi Perekonomian melalui TPIP dan TPID. Doni juga menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mendukung gerakan ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung GPM ini melalui 46 kantor perwakilan yang tersebar di beberapa Provinsi dan Kab/Kota. GPM ini juga sejalan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan sejak tahun 2022. Semoga gerakan ini dapat mengendalikan inflasi demi kesejahtreraan rakyat.

    Kegiatan GPM serentak nasional berlangsung pada 26 – 27 Juni 2023. Di Sumatera Selatan sendiri kegiatan diadakan di enam titik lokasi, dengan launching di Depan Halaman Masjid Al-Askariyah Lanud Sri Mulyono Herlambang Talang Betutu Kota Palembang. Kegiatan GPM tersebut disambut antusias masyarakat Kota Palembang, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengantri untuk membeli pangan murah seperti beras, minyak goreng, telur, daging dan tepung. Dari awal buka hingga pukul 10.30 WIB masih banyak warga yang mengantri untuk mendapatkan pangan murah ini.

    Sejalan dengan terjaganya inflasi Sumatera Selatan pada Juni 2023, Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi yang masih tercatat optimis pada Juni 2023 ditunjukkan dari angka indeks yang lebih besar dari 100. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Juni 2023 tercatat masing-masing sebesar 131,22; 144,44; dan 137,83. Masyarakat masih optimis bahwa kondisi perekonomian pada 6 bulan ke depan akan tetap kuat, baik dari aspek kegiatan usaha, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja

    Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juni 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 5,75%. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya, salah satunya terkait koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) yang terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

  • Sumsel Berhasil Tekan Inflasi Saat Ramadan dan Idul Fitri

    Sumsel Berhasil Tekan Inflasi Saat Ramadan dan Idul Fitri

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG –

    Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil menekan Inflasi pada hari raya keagamaan bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini.

    Saat kedua momen besar tersebut, Inflasi Sumsel month to month berada diangka 0.33 persen padahal setiap tahunya usai Ramadhan dan Idul fitri Inflasi Sumsel selalu berada angka satu digit.

    Kepala Biro Perekonomian Serta Provinsi Sumsel, Hengky Putrawan mengatakan jika dilihat dari y to y angka inflasi selama bulan April turun dengan angka 4,33 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 4,92 persen.

    “Jika dibandingkan dengan Nasional, angka inflasi kita lebih rendah. Inflasi Nasional pada bulan April berada di angka 4,33 persen,” kata Hengky dibincangi dikantornya, Kamis (4/5/2023).

    Menurut Hengky hal ini menjadi prestasi bagi pemerintah provinsi Sumsel yang berhasil menekan Inflasi dengan menekan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan hingga Idul Fitri sehingga kenaikan setiap harga baik Cabai, Bawang dan bayang pokok lainya tak begitu signifikan. Selian itu juga banyaknya program paket sembako murah yang ikut ambil peran dalam menekan Inflasi.

    “Yang tak kalah pentingnya kita terus mengimbau masyarakat agar tidak panik buying. Sebab inflasi ini paling baik ditekan di masyarakat. Artinya Pemprov Sumsel berhasil mengimbau masyarakat jangan panik buying,” ungkapnya.

    Ditambahkanya, Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) juga turut andil peran dalam penurunan inflasi, karena masyarakat bisa menghasilkan sendiri seperti cabai dan lain-lain.

    “Itulah harga cabai tidak terjadi kenaikan. Karena suplai dan dimand terjaga, bahkan cabai mengalami deflasi atau terjadi penurunan,” tutupnya.

  • Harnojoyo Sebut Biaya Transportasi Juga Kendalikan Inflasi

    Harnojoyo Sebut Biaya Transportasi Juga Kendalikan Inflasi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Pengendalian inflasi pangan di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang diharapkan dapat terus terkendali melalui sinergi seluruh pihak. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang saat ini.

    Melalui banyaknya kerjasama yang dilakukan, Pemerintah kota Palembang terus melakukan upaya dalam pengendalian inflasi.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Palembang, H. Harnojoyo dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflansi Pangan (GNPIP) Provinsi Sumatera Selatan yang bertemakan “Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Program Sumsel Mandiri Pangan,” di Hotel Arista Palembang, Jumat (24/02/2023).

    “Seperti tadi yang kita ketahui dan disampaikan, bahwa sektor pangan ini menyumbang inflasi hingga 20 persen lebih. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini semua harus kita antisipasi,” kata Harnojoyo.

    Disampaikan Harnojoyo, berbagai faktor juga kerap kali dialami dalam pengendalian Inflasi, salah satunya yakni terkait biaya transportasi.

    “Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini, tentu akan kita tindaklanjuti, mungkin subsidi transportnya nanti supaya harga itu bisa terjangkau melalui kestabilan inflasi,” ujarnya.

    Bahkan, Walikota Palembang dua periode itu juga menyampaikan apresiasinya atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah.

    “Seperti akan dibukanya akses jalan tol Palembang-Bengkulu, itu kan pastinya akan mempermudah lagi transportasi,” tutupnya.