SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan inflasi sebesar 0,13 persen (mtm) pada Oktober 2025, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,27 persen (mtm). Namun secara tahunan, inflasi tercatat 3,49 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan September 2025 sebesar 3,44 persen (yoy). Kondisi ini sejalan dengan tren nasional yang juga naik menjadi 2,86 persen (yoy) dari 2,65 persen (yoy).
Meskipun meningkat, capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen, menandakan inflasi di Sumatera Selatan tetap terkendali.
Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh peningkatan harga sejumlah komoditas strategis. Komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi yaitu emas perhiasan sebesar 0,15 persen (mtm), diikuti telur ayam ras sebesar 0,06 persen (mtm), daging ayam ras sebesar 0,05 persen (mtm), serta wortel dan ketimun yang masing-masing memberikan andil kurang dari 0,01 persen (mtm).
Kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang membuat permintaan terhadap emas sebagai safe haven asset meningkat. Sementara itu, naiknya harga telur dan daging ayam ras didorong oleh peningkatan biaya produksi. Tekanan tambahan juga muncul dari komoditas hortikultura akibat pasokan yang terganggu oleh curah hujan tinggi di sentra produksi.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, potensi tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, harga pangan bergejolak (volatile food) berpotensi terdampak oleh musim tanam yang bertepatan dengan musim hujan, sementara harga emas perhiasan diprediksi tetap tinggi karena pelemahan nilai tukar dan ketidakpastian global.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Langkah konkret dilakukan antara lain melalui operasi pasar murah, gerakan pangan murah, serta kerja sama dengan Perum Bulog dalam pendistribusian beras SPHP. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan komoditas terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.
TPID juga rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET serta stok tersedia mencukupi. Salah satunya dilakukan di Pasar Induk Jakabaring pada 31 Oktober 2025 untuk memantau pasokan dan harga komoditas utama seperti cabai dan bawang merah.
Dalam memperkuat ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan melalui tiga program utama: GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala), GSMP Goes to Panti Sosial, dan GSMP Goes to Office. Program GSMP Menyala telah menyasar 1.020 rumah tangga dan 68 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan.
Bank Indonesia bersama TPID memberikan bantuan berupa bibit, benih, serta sarana budidaya cabai dan bawang merah, sekaligus meningkatkan kapasitas kelompok tani, rumah tangga, penyuluh, dan PKK melalui pelatihan dan capacity building. Program ini diakhiri dengan monitoring, evaluasi, dan awarding GSMP Menyala pada 25 Oktober 2025
Dari sisi distribusi, TPID Sumatera Selatan juga melaksanakan penandatanganan MoU dan PKS Kerja Sama Antar Daerah (KAD) pada 22 Oktober 2025 antara Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Pagar Alam dengan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar.
Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pengiriman 14 ton bawang merah dari Kabupaten Solok ke Kota Palembang untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga di daerah.
Seluruh langkah tersebut didukung dengan strategi komunikasi yang efektif melalui forum koordinasi, rapat, capacity building, hingga publikasi informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi dapat tersampaikan secara luas dan memberikan dampak nyata.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di wilayah ini. Berbagai program strategis seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan GSMP akan terus dioptimalkan.
Selain menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran nasional, upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
