PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai memperketat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi beras premium di Palembang. Langkah tersebut dilakukan menyusul menurunnya pasokan beras premium di sejumlah jaringan ritel modern.
Pemprov Sumsel bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Polda Sumsel melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi, termasuk gudang ritel modern di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa (1/9/2026).
Sekda Sumsel Edward Candra mengatakan, hasil pengecekan menunjukkan stok beras premium mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal.
“Kita sudah melihat ketersediaan beras, utamanya beras premium. Memang kalau kita lihat, stok berkurang dari rutin biasanya. Sebab mereka ini mengisi untuk lebih 600 gerai,” kata Edward.
Menurut Edward, berkurangnya stok tersebut diduga berkaitan dengan terbatasnya pasokan dari pabrik maupun penggilingan beras. Untuk memastikan penyebabnya, TPID Sumsel bersama Polda Sumsel akan melakukan pengecekan langsung ke tingkat produsen.
“Setelah ini TPID juga akan melihat langsung ke pabrik. Kita akan melihat persoalannya seperti apa sehingga ada keterbatasan stok. Ini baru salah satu, mungkin tempat lain menurut informasi juga mengalami keterbatasan,” ujarnya.
Pemprov Sumsel, lanjut Edward, akan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan beras di tengah masyarakat, salah satunya dengan memperkuat distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel Hengky Putrawan mengatakan, tambahan pasokan SPHP akan didorong melalui depo atau gudang distribusi serta disalurkan langsung kepada masyarakat.
“Kita mendorong penambahan beras SPHP, baik yang didistribusikan melalui depo-depo atau gudang maupun ke masyarakat secara langsung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendamping atau solusi untuk mendapatkan beras dengan kualitas baik bagi masyarakat,” jelasnya.
Hengky menegaskan, kondisi saat ini bukan berarti beras premium menghilang dari pasaran. Namun, volume pasokan yang masuk ke jaringan ritel mengalami penurunan.
“Kita tidak bisa mengatakan dibatasi. Sejauh ini barangnya ada, hanya sedikit. Biasanya yang mereka masukkan itu lebih banyak, sekarang berkurang. Barangnya ada, tetapi volumenya berkurang,” katanya.
Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan tersebut, Pemprov Sumsel akan meningkatkan distribusi beras SPHP sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat. Selain itu, operasi pasar murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga akan terus dilaksanakan.
“OPM yang telah beberapa kali dilakukan akan terus kita gelar setiap hari. GPM juga tetap dilaksanakan,” ujarnya.
Pemprov Sumsel bersama Bank Indonesia (BI) juga menyiapkan sejumlah titik di pasar tradisional sebagai depot penyeimbang. Titik tersebut nantinya diarahkan untuk menyediakan beras SPHP serta beras premium guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel Ihsan mengatakan, tingginya harga gabah di tingkat petani turut memberikan tekanan terhadap harga beras yang dihasilkan.
Saat ini, harga gabah disebut berada di kisaran Rp7.700 per kilogram. Kondisi tersebut membuat biaya produksi beras premium meningkat setelah memperhitungkan rendemen, pengemasan dan biaya produksi lainnya.
“Kalau harga gabah Rp7.700 belum lagi biaya produksi, biaya packing dan lain-lain kalau ditotal, modalnya bisa sekitar Rp16 ribu untuk premium,” kata Ihsan.
Menurutnya, tingginya harga gabah menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi, harga tersebut menguntungkan petani, tetapi di sisi lain turut mendorong kenaikan biaya produksi dan harga beras di pasaran.
“Harga di pertanian tinggi, di pasaran juga akan tinggi. Seperti buah simalakama,” ujarnya.
Ihsan mengatakan, harga gabah sekitar Rp6.500 per kilogram masih lebih memungkinkan bagi Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras.
Ia juga mengusulkan agar distribusi gabah keluar daerah disesuaikan dengan kondisi pasokan di Sumsel. Saat pasokan dalam daerah terbatas, pengiriman keluar Sumsel dinilai perlu dikendalikan.
“Kalau harga naik, sebaiknya stop kirim ke luar daerah. Sedangkan kalau sedang musim panen, silakan jual keluar Sumsel,” katanya.
Pemprov Sumsel memastikan pengawasan terhadap rantai pasok beras akan terus dilakukan, termasuk dengan turun langsung ke tingkat produsen. Langkah tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab berkurangnya pasokan sekaligus menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
Editor : Jaks
