SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,15%, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,54%.
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Sumatera Selatan secara Years on Years (yoy) sebesar 3,17% lebih rendah dari bulan sebelumnya, sejalan dengan inflasi nasional yang menurun dan tercatat sebesar 2,61% (yoy). Namun, Sumsel masih harus bekerja keras dalam menekan inflasi karena dengan angka 3,17 persen Sumsel masih berada di 10 besar angka tertinggi Inflasi di Indonesia. Dengan peringkat 1 dan 2 tertinggi diduki oleh Provinsi Maluku Utara dan Lampung dengan inflasi mencapai 4 persen lebih.
Kepala Badan Pusat Statistik, Mohammad Wahyu usai Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah 2024, Rabu (3/1/2024). Tekanan Inflasi Sumsel akan lebih berat di tahun 2024 dengan adanya pemilihan umum.
“Tak hanya pada momen pemilu, tekanan itu juga akan ditambah pada momen hari raya Lebaran dan Ramadhan,” kata Wahyu.
Sementara itu, 5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah bawang merah, angkutan udara, tomat, gula pasir, dam emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,046%, 0,044% , 0,038% , 0,034% , dan 0,024% kesemuanya secara Month to Month (mtm).
Inflasi pada bawang merah dan tomat disebabkan oleh dampak fenomena El Nino yang mengakibatkan penurunan produksi. Tekanan inflasi pada angkutan udara disebabkan oleh periode high season HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kenaikan harga gula pasir disebabkan oleh harga global yang tinggi sementara permintaan domestik juga terus meningkat di tengah HBKN Natal dan Tahun Baru. Adapun kenaikan harga emas sejalan dengan kenaikan harga emas global.
Inflasi Sumatera Selatan yang terkendali di tahun 2023 tidak terlepas dari koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
“Oleh karena itu, Kita berharap setiap bulan Pemda bersama tim TPID bisa memetakan potensi-potensi penyebab kenaikan harga yang menyebabkan inflasi itu. Kemudian Pemda bisa membuat kebijakan agar inflasi tidak tinggi,” ungkapnya.
