OKI, SUARAPUBLIK.ID – Pengusaha Orgen Tunggal (OT), pelaku orkes, dan kalangan Ulama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyatakan dukungan terhadap larangan pemutaran musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan terbuka, seperti acara hajatan. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ yang digelar di Mapolres OKI, Senin (9/11/2026).
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta mengatakan, upaya menekan peredaran narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat, termasuk pelaku usaha hiburan, diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.
Menurut dia, pembatasan musik remix dan DJ merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba. Langkah ini diambil berdasarkan penilaian bahwa kegiatan hiburan tertentu berpotensi menjadi tempat berkumpulnya pengedar dan pengguna narkoba.
“Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap keluarga dan tetangga agar tidak menjadi pecandu narkoba,” ujarnya.
Kapolres menegaskan, kebijakan tersebut bukan larangan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha orgen tunggal. Pelaku usaha tetap dapat beraktivitas dengan membawakan jenis musik lainnya.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai,” katanya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kayuagung. Ia mengatakan, pelaku usaha hiburan pada prinsipnya mendukung pembatasan musik remix dan DJ demi menjaga lingkungan masyarakat dari pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba.
“Kami sebagai pengusaha orgen tunggal mendukung kebijakan ini. Usaha hiburan tetap bisa berjalan tanpa harus memutar musik remix atau DJ. Yang terpenting, hiburan tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan,” ujar Rindi.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni. Menurut dia, upaya mencegah peredaran narkoba harus dilakukan bersama-sama, termasuk melalui pengawasan terhadap kegiatan hiburan di tengah masyarakat.
Ia menilai, hiburan seharusnya menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan, bukan justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba maupun perilaku yang merugikan masyarakat.
“Kami mendukung langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba. Hiburan boleh saja, tetapi harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi pintu masuk bagi kemudaratan,” kata Muazni.
Penulis : Eman
Editor : Jaks
