SUARAPUBLIK.ID.MUBA- Sebelumnya Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Telah menetapkan satu tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengalihan dan Penguasaan Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Yang Terletak di Kecamatan Sekayu Berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009 atas nama Taisir Gunawan.
Dalam proses pengembengan perkaran Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin kembali menetepakan Tersangka baru yakni Aswandi alias iwan bawang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengalihan dan Penguasaan Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Yang Terletak di Kecamatan Sekayu Berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009
Kepala kejaksaan negeri Musi Banyuasin(Kajari) Muba Kiki Yonata SH.MH. didampingi kasi pidsus Zit Muttaqin SH MH dan kasi intel Mayorudin Febri, S.H. menyebut Pada hari ini, Senin tanggal 09 November 2026 jam 13:00 WIB, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin resmi menetapkan 1 (satu) orang tersangka berinisial A Alias IB, 48 tahun / Dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengalihan dan Penguasaan Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Yang Terletak di Kecamatan Sekayu Berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009.
Dasar Penyidikan : Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor PRINT : 35/L.6.16/Fd.1/04/2026 tanggal 01 April 2026 Jo. PRINT : 35.a/L.6.16/Fd.1/05/2026 tanggal 18 Mei 2026 Jo PRINT : 35.b/L.6.16/Fd.1/07/2026 tanggal 02 Juli 2026 Dasar Penetapan Tersangka Penetapan tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : xxx/L.6.16/Fd.2/11/2026 tertanggal 09 November 2026.
” Penetapan ini dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup, dengan memeriksa sebanyak 50 (lima puluh) orang saksi dan melakukan penyitaan dokumen-dokumen terkait perkara tersebut sebanyak 88 (delapan puluh delapan) item,”Ungkap Kiki Yonata.
Ia Menyebut, perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Tersangka tersangka A Alias IB antara lain Bahwa A Alias IB S selaku Direktur PT. Pancaroba Pagar Gunung dalam melakukan pembelian lahan dengan dasar Surat Pengakuan Hak atas nama Marzikum Tahun 2015 seluas 1 Ha tidak melakukan pengecekan dan memastikan status lahan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan / BPN Kab. Musi Banyuasin (vide Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 : Mengatur pembuktian hak lama (seperti SPH, girik, atau surat desa) yang tetap wajib diverifikasi datanya secara fisik dan yuridis di BPN guna menghindari tumpang tindih kepemilikan).
“Bahwa A Alias IB selaku Direktur PT. Pancaroba Pagar Gunung sebelumnya telah membuat dan mendirikan perumahan Villa Pancaroba dan Perumahan Pancaroba Golden City dan memiliki izin dalam melakukan pembangunan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung “setiap bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan adminstratif dan teknis”, terangnya.
Lanjutnya, sedangkan untuk lahan yang saat ini menjadi perkara a quo tidak memiliki izin sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;
Bahwa A Alias IB selaku Direktur PT. Pancaroba Pagar Gunung telah menjual sebanyak 23 unit (rumah) kepada masyarakat dan mendapat keuntungan tidak sah (ilegal gain) dengan menjual tanah yang senyata-nyatanya milik negara berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009 milik Pemkab Musi Banyuasin.
“Tersangka diduga menggunakan dokumen pengakuan hak atas tanah sebagai dasar penguasaan lahan yang berdasarkan sertipikat dan pencatatan aset merupakan milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tanah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan penjualan 23 unit rumah kepada masyarakat.,”bebernya.
Lebih jauh kiki menerangkan, bahwa atas perbuatan Tersangka A Alias IB, terdapat kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sebesar Rp. 4.881.867.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah kerugian tersebut berdasarkan hasil audit oleh auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : 04/LHA/L.6/H.IV.1/09/2026 tanggal 08 September 2026 (Metode yang digunakan oleh Auditor adalah luas lahan yang dikuasai oleh PT. Pancaroba seluas 9.091 m2 x NJOP sebesar 537.000)
Selanjutnya, terhadap Tersangka A Alias IB dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-xxx/L.6.16/Fd.2/11/2026 tanggal 09 November 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 November 2026 s/d 28 November 2026.
Terhadap Tersangka A Alias IB disangkaPasal 603 Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana SUBSIDAIR
Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun dan denda paling sedikit kategori II (10.000.000) / sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (2.000.000.000) / dua milyar rupiah). Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin akan terus memberikan perkembangan informasi secara berkala mengenai penanganan perkara ini kepada rekan-rekan media dan masyarakat sebagai wujud transparansi penegakan hukum,” tutupnya.
Sementara Aswandi saat dimintai komentar terkait penahanannya menyebut dirinya minta keadilan kepada penegak hukum
” Allahu Akbar Allahu Akbar, tanah itu saya membeli saya minta keadilan,”singkatnya.
