SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Upaya dua terdakwa kasus dugaan korupsi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan untuk lepas dari jerat hukum akhirnya kandas.
Keduanya adalah Abdi Irawan, pejabat di lingkungan Dispora OKU Selatan, dan Deni Ahmad Rivai, yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Prestasi Olahraga sejak Januari 2020 berdasarkan SK Bupati OKU Selatan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan kedua terdakwa dalam sidang yang digelar pada Senin (13/10/2025).
Dalam amar putusan sela, majelis hakim yang diketuai Idil Amin, SH, MH, menyatakan bahwa seluruh keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum.
“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Abdi Irawan dan Deni Ahmad Rivai, serta menangguhkan biaya perkara,” tegas Idil Amin di ruang sidang.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan sidang ke tahap pemeriksaan saksi-saksi, yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan bahwa Abdi Irawan dan Deni Ahmad Rivai bersama dua pihak lain, yakni Komariah dan Sanariah, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menarik sejumlah uang dari kas Dispora OKU Selatan pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tahun anggaran 2023.
“Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara. Tindakan mereka telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp913.875.134,” ungkap JPU di hadapan majelis hakim.
JPU juga memaparkan, modus operandi para terdakwa adalah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap sejumlah kegiatan yang seolah-olah dilaksanakan Dispora OKU Selatan. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana sebagaimana tercantum dalam dokumen laporan keuangan.
“Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” tegas JPU. (ANA)
