DPRD Empat Lawang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati 2025, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

- Redaksi

Rabu, 1 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

EMPAT LAWANG, SUARAPUBLIK.ID – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Rapat Paripurna DPRD dalam agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Empat Lawang, dr. Wulan Purnama Sari Hidayat, serta dihadiri Wakil Bupati Empat Lawang A. Rifa’i, SH, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.

Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ yang telah disampaikan sebelumnya. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam suasana rapat yang berlangsung serius dan konstruktif, sebanyak lima fraksi DPRD menyampaikan pandangan, masukan, serta catatan strategis. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan sependapat terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Baca Juga : Bupati dan wakil Bupati Empat Lawang Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1447 H

Wakil Bupati Empat Lawang, A. Rifa’i, SH, dalam sambutannya menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen formal, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD sebagai representasi rakyat.

“Melalui rapat paripurna ini, diharapkan muncul berbagai masukan konstruktif yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Oleh karena itu, setiap masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Rifa’i menyebut rapat paripurna ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kolaborasi yang solid diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Baca Juga :Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Bupati Joncik Tekankan Prioritas SDM dan Infrastruktur di Empat Lawang

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, lanjutnya, optimistis dapat terus meningkatkan kinerja serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Fie

Editor : Admin

Berita Terkait

Polres Empat Lawang Ungkap Kasus Pembakaran Lahan 4 Hektare
Kejari Empat Lawang Musnahkan Barang Bukti Narkotika dan Senjata Tajam
5 Bulan Ditahan, Andika Bebas
Kabut asap Landa Empat Lawang, Kasus ISPA Meningkat
9 OPD Empat Lawang Teken MoU dengan Kejari, Perkuat Pendampingan Hukum
BNN Empat Lawang Ajak Masyarakat Perkuat Bejeghum P4GN Bersinar
Kajati Sumsel Kunjungi Kejari Empat Lawang, Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Rhendy Nahkodai Paratai Golkar Empat Lawang Lima tahun Kedepan

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:59 WIB

Polres Empat Lawang Ungkap Kasus Pembakaran Lahan 4 Hektare

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:43 WIB

Kejari Empat Lawang Musnahkan Barang Bukti Narkotika dan Senjata Tajam

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:41 WIB

5 Bulan Ditahan, Andika Bebas

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:10 WIB

Kabut asap Landa Empat Lawang, Kasus ISPA Meningkat

Rabu, 14 Oktober 2026 - 17:53 WIB

9 OPD Empat Lawang Teken MoU dengan Kejari, Perkuat Pendampingan Hukum

Berita Terbaru