Author: Red Pel

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Ario Candra Saputra bin Ferdinand Hafiz dengan pidana 5 (lima) tahun penjara dalam perkara pencurian perhiasan emas senilai sekitar Rp220 juta yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah Kecamatan Plaju, Kota Palembang.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU Haryati, S.H. dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (3/2/2026), di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Romi Sinatra, S.H., M.H.

Sebelum membacakan amar tuntutan, JPU terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai telah meresahkan masyarakat.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa Ario Candra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama lima tahun, dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ujar JPU saat membacakan tuntutan di persidangan.

Dalam dakwaan JPU, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu, 1 Oktober 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah korban Rully Mulyani, Jalan Kapten Abdullah Lorong Mulia I, Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju.

Aksi pencurian dilakukan terdakwa bersama tiga pelaku lainnya, yakni Al Fathur Muharam Ibrahim, Rendi, dan Faisal yang hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Para pelaku menggunakan modus berpura-pura sebagai petugas PLN untuk mengelabui penghuni rumah.

Saat dua pelaku masuk ke halaman rumah dengan alasan mengecek instalasi listrik, terdakwa bersama satu pelaku lainnya mengalihkan perhatian penjaga warung milik korban. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pelaku lain untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil kotak plastik berisi perhiasan emas.

Usai beraksi, para pelaku membawa hasil curian ke Hotel Aryadutha Palembang. Perhiasan emas tersebut kemudian digadaikan di PT Pegadaian Mall Palembang Square dengan nilai pinjaman mencapai Rp80,1 juta.

Selain itu, dua keping emas logam mulia milik korban juga digadaikan di Pegadaian Kolonel Atmo, dengan nilai pinjaman sekitar Rp26,7 juta. Dari hasil kejahatan tersebut, terdakwa diketahui menerima bagian uang puluhan juta rupiah.

Akibat perbuatan para pelaku, korban mengalami kerugian besar berupa hilangnya puluhan perhiasan emas, mulai dari gelang, cincin, kalung hingga emas logam mulia, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp220 juta.

Terdakwa akhirnya ditangkap aparat kepolisian pada 3 Oktober 2025 di kawasan Sungai Pinang dan kini menjalani proses hukum di PN Palembang. Sementara itu, tiga pelaku lainnya masih dalam pencarian.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pleidoi atau pembelaan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya, Arif, SH. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sidang gugatan perdata sengketa aset Universitas Bina Darma (UBD) kembali digelar di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan agenda pemeriksaan bukti dari pihak tergugat, Selasa (3/2/2026).

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Noor Ikhwan Ria Adha, SH.MH. tersebut diwarnai pengajuan sejumlah dokumen oleh tergugat. Salah satu bukti yang disampaikan adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Mabes Polri terkait penetapan eks rektor UBD dan eks pengurus Yayasan Bina Darma sebagai tersangka.

Kuasa hukum tergugat, M. Novel Suwa, S.H., MM., MSi., menjelaskan bahwa bukti tersebut diajukan untuk mendukung dalil tergugat dalam perkara kepemilikan aset yang disengketakan.

“Bukti yang kami sampaikan berupa SP2HP penetapan tersangka mantan rektor dan mantan pengurus yayasan dalam perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dan dugaan tindak pidana pencucian uang,” ujar Novel.

Selain itu, pihak tergugat juga menyerahkan surat penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, yang mencakup sejumlah sertifikat aset yang menjadi objek perkara perdata.

Bukti lainnya berupa surat pernyataan kepemilikan aset yang ditandatangani pengurus yayasan saat itu, termasuk Sunda Ariana yang kala itu menjabat sebagai sekretaris Yayasan Bina Darma.

“Surat pernyataan kepemilikan aset tersebut ditandatangani oleh pengurus yayasan pada saat itu,” jelas Novel.

Tergugat juga menyampaikan adanya bukti rencana kerja sama sewa-menyewa lahan kampus dengan pihak perbankan, yakni Bank BNI, yang dilakukan langsung kepada pemilik aset dan diwakili oleh almarhum Bochari Rachman.

Selain itu, terungkap pula adanya bukti bahwa salah satu tergugat pernah diminta oleh Bank BSI untuk menjadi personal guarantee dengan menjaminkan aset pribadi guna mendukung operasional Universitas Bina Darma.

Sementara itu, kuasa hukum Penggugat Donald Mamusung, SH.MH., melalui Griselda Asta Dewi menyampaikan bahwa sidang perkara di Pengadilan Negeri Palembang pada Selasa, 3 Februari 2026, telah dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan dan pengajuan alat bukti dari pihak Tergugat.

“Pada hari ini telah digelar sidang dengan agenda pemeriksaan dan pengajuan alat bukti dari pihak Tergugat. Seluruh alat bukti yang diajukan telah diterima oleh Majelis Hakim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penilaian sesuai ketentuan hukum,” ujar Kay Jessica.

Ia menjelaskan, dalam persidangan tersebut pihak Tergugat mengajukan sejumlah alat bukti tertulis yang diberi tanda T1, T2, T9, T10, dan T11.

“Kami selaku kuasa hukum Penggugat menghormati seluruh proses persidangan yang sedang berjalan. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, tentu akan kami pelajari dan cermati secara menyeluruh, termasuk menilai relevansi serta kekuatan pembuktiannya,” tegasnya.

Kay Jessica menambahkan, pihaknya akan menyampaikan sikap hukum secara proporsional pada tahapan persidangan selanjutnya.

“Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 10 Februari 2026 dengan agenda lanjutan pemeriksaan alat bukti dari pihak Tergugat,” tuturnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang menjerat empat terdakwa, yakni Parwanto, Robi Vitergo, Ahmat Thoha, dan Mendra SB, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (3/2/2026). Namun, sidang tersebut terpaksa ditunda.

Sidang yang sedianya beragendakan pemeriksaan saksi Umi Cs yang merupakan terpidana dalam perkara ini harus ditangguhkan lantaran Ketua Majelis Hakim, Fauzi Isra, S.H., M.H., berhalangan hadir.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, M. Taqdir Suhan, mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya merencanakan menghadirkan tujuh orang saksi, tiga di antaranya merupakan terpidana dalam perkara yang sama, yakni Umi, Fahrudin, dan Ferlan.

“Sidang akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan,” ujar Taqdir kepada awak media usai persidangan.

Taqdir menjelaskan, majelis hakim telah membuka peluang untuk melakukan konfrontasi antara saksi-saksi yang telah dipanggil dengan saksi berikutnya guna menggali kebenaran keterangan yang disampaikan di persidangan.

“Kami ingin menggali dari dua sisi, yakni pihak pemberi dan penerima. Untuk sisi pemberi, masa penahanannya sudah cukup mepet. Sedangkan dari sisi penerima, kami masih membutuhkan pendalaman terkait peran dan mekanisme pencairan dana Pokir yang kemudian dinikmati oleh dua kubu, yakni kubu Bertaji dan kubu YPN,” jelasnya.

Terkait mencuatnya keterangan bahwa fee proyek Pokir akan dibagikan kepada 35 anggota DPRD OKU, meski belum seluruhnya menerima aliran dana, Taqdir menegaskan bahwa janji pemberian pun dapat dipidana.

“Dalam putusan Umi Cs sudah jelas, meskipun masih sebatas janji, itu tetap bisa dipidana,” tegasnya.

Menurutnya, dana fee Pokir tersebut sejak awal memang diperuntukkan bagi 35 nama anggota DPRD. Umi Cs disebut hanya sebagai “pembuka jalan” yang mewakili masing-masing kubu.

Dalam persidangan juga terungkap peran signifikan H. Rudi, yang disebut mengatur pembagian proyek Pokir dengan nilai Rp1,5 miliar untuk Ketua DPRD OKU dan Rp700 juta untuk masing-masing anggota dewan.

Menanggapi hal itu, Taqdir memastikan pihaknya akan memanggil H. Rudi sebagai saksi.

“Kami berharap saat dipanggil nanti, yang bersangkutan tidak lagi berpura-pura lupa. Pada sidang sebelumnya, yang bersangkutan terkesan selalu mengaku lupa. Kami berharap kali ini dapat memberikan keterangan secara jujur dan terang,” jelasnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas IA Palembang menetapkan penghentian penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas nama almarhum Kemas Haji Abdul Halim Ali alias Haji Halim. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin (2/2/2026).

Sidang pembacaan penetapan dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra, S.H.MH. serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan tim penasihat hukum terdakwa.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk surat keterangan medis Nomor 7.2.12-00111-FSUD-SSF-1-2006 tertanggal 22 Januari 2006 yang menyatakan terdakwa telah meninggal dunia. Surat tersebut ditandatangani oleh dr. Yusuf Tantra, Sp.D., KAP, dari RSUD Siti Fatimah dan diperkuat dengan surat permohonan penghentian penuntutan dari JPU tertanggal 23 Januari 2006.

Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra menegaskan bahwa hukum pidana secara tegas mengatur akibat hukum atas meninggalnya terdakwa.

“Berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak penuntutan pidana hapus apabila terdakwa meninggal dunia. Oleh karena itu, hak penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Kemas Haji Abdul Halim Ali dinyatakan gugur demi hukum,” tegas Fauzi Isra, dalam persidangan.

Majelis Hakim juga menyatakan perkara pidana Nomor 85/Litsus/TPK/2015 tidak dapat dilanjutkan karena persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan alat bukti belum pernah diajukan ke persidangan.

“Perkara ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dengan gugurnya hak penuntutan, maka pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa dinyatakan dihentikan,” lanjutnya.

Selain itu, Majelis Hakim turut mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum penghentian penuntutan.

Dengan penetapan tersebut, proses hukum perkara Tipikor yang menjerat almarhum Kemas Haji Abdul Halim Ali secara resmi dinyatakan gugur demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan.

Sementara itu, penasihat hukum almarhum Haji Halim, Fadil Indra Praja, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima salinan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari JPU sebelum sidang digelar, serta menerima panggilan sidang dengan agenda pembacaan penetapan.

Namun setelah mencermati SKP2 tersebut, tim penasihat hukum menilai terdapat cacat formil dan substansi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut mereka, SKP2 merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam menerbitkan penetapan penghentian perkara, sehingga harus disusun secara cermat dan akurat.

“Atas dasar itu, kami menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengakui adanya kekeliruan dalam SKP2 dan meminta waktu untuk memperbaikinya,” ujar Fadil.

Akibat keberatan tersebut, Majelis Hakim sempat menskors sidang pada pagi hari sebelum melanjutkannya kembali pada sore hari. Namun hingga sidang dilanjutkan, JPU masih menyatakan memerlukan waktu tambahan untuk memperbaiki SKP2.

Terkait barang bukti, penasihat hukum menegaskan bahwa ketentuan KUHP dan KUHAP menyatakan apabila terdakwa meninggal dunia, maka penuntutan gugur demi hukum. Konsekuensinya, barang bukti yang melekat pada perkara tersebut juga gugur dan harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.

“Barang bukti melekat pada berkas penuntutan. Jika penuntutannya gugur demi hukum, maka barang bukti juga harus dikembalikan,” tegasnya.

Menurut penasihat hukum, meskipun terdapat terdakwa lain dalam perkara yang berkaitan, masing-masing perkara memiliki dakwaan yang terpisah sehingga barang bukti tidak dapat digabungkan.

Mereka juga menyoroti adanya sejumlah kekeliruan administratif dalam SKP2, termasuk ketidaksesuaian rujukan dokumen dan perbedaan waktu penerbitan berkas perkara. Oleh karena itu, tim penasihat hukum meminta JPU memperbaiki SKP2 baik dari aspek formal maupun substansi guna menjamin kepastian hukum.

“Kami tidak ingin setelah penetapan dibacakan justru menimbulkan persoalan hukum baru. Yang kami harapkan adalah keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak,” jelasnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Abdul Harris Augusto, S.H., membenarkan bahwa Majelis Hakim PN Palembang telah mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan dalam perkara tersebut.

“Keputusan Majelis Hakim telah ditetapkan secara resmi. Hakim mengeluarkan penetapan terkait usulan penghentian perkara atas nama terdakwa almarhum Haji Abdul Halim,” ujarnya kepada wartawan usai sidang.

Ia menambahkan, JPU akan segera melaporkan hasil penetapan tersebut kepada pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Terkait barang bukti, hal itu telah dimuat dalam diktum permohonan SKP2 yang kami ajukan ke pengadilan. Namun kami masih akan berkoordinasi dengan pimpinan agar status barang bukti memiliki kepastian hukum,” jelasnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Jauhari, SH., mendakwa terdakwa Novran Hansya Kurniawan, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (2/2/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pitriadi, S.H., M.H., serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Jauhari, S.H., dan tim penasihat hukum terdakwa yang diketuai Sigit, S.H., M.H.

Dalam surat dakwaannya, JPU mengungkap bahwa perbuatan terdakwa bermula pada Senin, 29 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Makan Pempek Candy, Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.

Saat itu, korban Acmad Yudy tengah makan bersama saksi Parid, lalu berkenalan dengan saksi Fidya yang mengaku sebagai PNS Dinas Perindustrian. Fidya kemudian memperkenalkan korban kepada terdakwa Novran Hansya Kurniawan, yang disebut-sebut sebagai pimpinan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Dalam pertemuan dan komunikasi lanjutan, terdakwa menawarkan kerja sama proyek pengadaan dan perencanaan rumah limas yang diklaim merupakan program Dinas Pariwisata Kota Palembang. Terdakwa meyakinkan korban bahwa proyek tersebut resmi dan menjanjikan seluruh keuntungan akan menjadi milik korban, asalkan bersedia menjadi investor.

Tergiur dengan iming-iming tersebut, korban akhirnya menyerahkan uang secara bertahap dengan total mencapai Rp233 juta, yakni:

Rp30 juta pada 29 November 2021

Rp150 juta pada 8 Desember 2021

Rp50 juta pada 28 Desember 2021

Rp3 juta pada 21 Januari 2022

Dana tersebut diserahkan melalui saksi Fidya dan sebagian langsung kepada terdakwa dengan alasan untuk kelancaran proyek.

Namun, seiring berjalannya waktu, proyek yang dijanjikan tidak pernah terealisasi. Saat ditanya perkembangan, terdakwa kerap menghindar dan hanya meminta korban untuk bersabar. Hingga akhirnya, terdakwa mengakui bahwa proyek pengadaan rumah limas tersebut tidak pernah ada dan hanya karangan semata.

Dari total uang yang diterima, terdakwa baru mengembalikan Rp130 juta, masing-masing Rp60 juta pada Agustus 2022 dan Rp70 juta pada Mei 2023. Sementara sisa Rp103 juta hingga kini belum dikembalikan.

Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp103 juta dan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang untuk diproses secara hukum.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa Primair Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, atau Subsidair Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan JPU yang dijadwalkan akan disampaikan pada sidang pekan depan. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Tim penasihat hukum terdakwa Bobby Asia bin Syaiful Bahri dan Edwin Firdaus bin A. Napsin secara tegas meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) dalam perkara dugaan pemerasan dengan modus menyamar sebagai jaksa.

Permohonan tersebut disampaikan melalui nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan dalam persidangan, Senin (2/2/2026), di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Fatimah, SH, MH, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ogan Ilir.

Penasihat hukum Eka Sulastri, SH dan A.Rizal SH menilai dakwaan JPU keliru sejak awal karena tidak memenuhi unsur delik Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan.

Kuasa hukum menekankan bahwa meskipun Bobby Asia berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun tidak dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara, sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut. Akibatnya, unsur subjek hukum dalam dakwaan dinilai cacat dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

“Karena unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa harus dibebaskan,” tegas kuasa hukum dalam pledoinya.

Dalam kesimpulan pembelaannya, tim penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Bobby Asia dan Edwin Firdaus bin A. Napsin tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

“Majelis Hakim dimohon untuk membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya, serta membebankan seluruh biaya perkara kepada negara,” tegas tim penasihat hukum.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing lima tahun serta denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

JPU menilai para terdakwa terbukti melakukan pemerasan dengan mencatut nama dan atribut Kejaksaan Republik Indonesia, yang disebut mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp21,5 juta.

Usai pembacaan pledoi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan replik pada sidang lanjutan yang akan dijadwalkan kemudian.

Dalam dakwaannya, JPU juga memaparkan bahwa terdakwa Bobby Asia, seorang PNS pada UPT Wilayah I Klas A Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan, diduga sengaja menyalahgunakan identitas dan atribut kejaksaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Aksi tersebut didorong rasa frustrasi karena proposal pengadaan yang diajukan ke sejumlah instansi dan Kementerian Pertanian RI selalu gagal.

Saat berada di ruang tunggu Kementerian Pertanian, terdakwa melihat seorang jaksa berseragam lengkap. Dari situ, ia terinspirasi mengenakan seragam serupa agar lebih dihormati dan dipercaya saat mencari proyek.

Pada Mei 2025, terdakwa memesan seragam lengkap jaksa beserta atribut resmi, seperti bordir lambang Kejaksaan RI, name tag intelijen, dan sejumlah pin, yang dibeli di Bandar Lampung serta melalui marketplace dengan total biaya sekitar Rp1 juta.

JPU melanjutkan, pada Juni 2025 di Hotel Princess Palembang, terdakwa mengaku sebagai jaksa kepada Abdullah, yang kemudian memperkenalkannya kepada Edwin Firdaus dan Nasrul. Dari pertemuan tersebut, terdakwa menerima dana perjalanan sebesar Rp4 juta dari Nasrul.

Bersama Edwin, terdakwa juga mengklaim memiliki akses ke pejabat Kejaksaan Agung, Kejati Sumsel, hingga Kejari OKI, serta menawarkan “bantuan penyelesaian kasus” dan peluang jabatan dengan imbalan uang.

Salah satu korban adalah Muhammad Refly, pejabat Pemkab OKI. Terdakwa kerap menakut-nakuti korban dengan ucapan bernada ancaman, “Permasalahan ini bisa digoreng dan makin bahaya.” Untuk meyakinkan korban, terdakwa bahkan mendatangi Kejati Sumsel dan Kejari OKI dengan mengenakan seragam jaksa lengkap, seolah-olah bertugas sebagai jaksa intelijen.

Total uang yang diperoleh dari para korban mencapai Rp21,5 juta, dengan rincian Rp4 juta dari Nasrul, Rp7 juta dari Deddy Paslah, dan Rp10,5 juta dari Muhammad Refly. Selain uang tunai, korban juga diminta membelikan baju gamis yang disebut-sebut akan diberikan kepada pejabat kejaksaan.

Puncak peristiwa terjadi pada 3 Oktober 2025, saat tim Kejari OKI mengamankan terdakwa di RM Pindang Saudagar, Kayuagung. Saat ditangkap, terdakwa mengenakan seragam lengkap jaksa berpangkat IV/A, lengkap dengan pin resmi dan name tag bertuliskan “Bobby Sia”.

JPU menegaskan perbuatan terdakwa juga melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, khususnya terkait larangan penyalahgunaan wewenang dan tindakan tercela yang bertentangan dengan norma sosial serta rasa keadilan. (ANA)