Tag: UMP

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kelompok pekerja di Sumatera Selatan memprotes kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diumumkan oleh Pj Gubernur Agus Fatoni sebesar Rp 52.000 menjadi Rp 3.456.874 dari Rp 3.404.177 sebelumnya.

Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumsel Ali Hanafiah mengaku kenaikan UMP 2024 yang hanya sebesar 1,55 persen tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang kini terus naik.

Menurut Ali Hanafiah, Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumsel, kenaikan UMP 2024 hanya sebesar 1,55 persen tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan hidup yang terus meningkat.

“Kalau Rp 52.000 itu sama saja tidak naik, begitu ada pengumuman kenaikan upah harga barang tiba-tiba naik. Sementara, upah yang muncul tidak mengubah apa pun,”kata Ali, Selasa (21/11).

Ali menyebutkan, UMP 2024 yang diumumkan Pj Gubernur Sumsel bukan kenaikan yang diharapkan buruh sebesar 15 persen. Melainkan kenaikan itu tidak mempertimbangkan dengan kebutuhan buruh sehingga jauh dari yang diusulkan.

“Kalau 4 sampai 5 persen mungkin tidak terjadi penolakan secara massal. Tapi ini jauh dari angka kenaikan, kami sampai sekarang menolak PP tersebut,”ujarnya.

Ali menjelaskan, kenaikan upah Rp 52.000 itu dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023 Tentang Pengupahan yang disinyalir memasukkan pasal selundupan. Pasal tersebut mengubah pola penghitungan upah yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 6 tentang sistem pengupahan. Padahal, saat disosialisasikan kepada seluruh buruh pasal dalam PP tersebut tidak disebutkan soal rumusan penghitungan upah.

“Sebelum waktu mereka uji publik tentang PP 51 kan tidak pernah dibahas soal itu, tiba-tiba pasal itu muncul. Waktu disosialisasikan di uji publik itu simpel (penghitungan upah), inflasi, plus dalam kurung pertumbuhan ekonomi, dikali alpa, dalam kurung dikali upah yang sedang berjalan. Dapat angka itu minimal tiga sekian (kenaikan),”ujar Ali.

Para buruh pun menolak UMP 2024 yang ditetapkan tersebut dan akan turun ke jalan melakukan aksi ke kantor Wali kota Palembang dan Gubernur Sumsel, untuk menyuarakan tuntutan ke pemerintah terkait PP 51.

“Kami akan aksi pada tanggal 27 nanti, sekitar 1.000 lebih buruh akan turun ke jalan,”tegasnya.

SUARALUBLIK.ID, PALEMBANG -Saat ini diskusi tentang Upah Minimum Provinsi sedang berlangsung di antara berbagai lembaga dan pihak terkait, termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel (Disnakertrans), dewan pengupahan, pengusaha, dan lainnya.

Sementara itu, Perwakilan buruh menuntut kenaikan UMP 15% hingga 2024. Menurut Hermawan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPC) Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB Nikeuba) Kota Palembang, kenaikan upah sebesar 15 persen terkait dengan peningkatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita tetap meminta kenaikan 15 persen, karena harga bahan pokok seperti beras, gula, telur, dan sebagainya sudah naik. Usulan kenaikan itu juga untuk meningkatkan daya beli buruh,” kata Hermawan pada Senin, 13 November 2023.

Menurutnya, kenaikan upah tersebut disebabkan oleh usulan kenaikan gaji pensiunan aparatur sipil negara (ASN) sebesar 12% dan kenaikan gaji ASN sebesar 8% pada tahun 2024 mendatang.

“Kami melihat kenaikan yang layak untuk buruh itu sebesar 15 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif, gaji pensiunan dan gaji ASN juga naik,” ungkapnya.

Tingkat inflasi 2,9 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sudah cukup untuk mendorong kenaikan UMP di Sumsel. Jadi menurutnya kenaikan 15% masih masuk akal karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang meningkat.

“Jika upah di daerah sudah di batas atas, maka diprediksi kenaikannya hanya 1,5 persen. Namun, jika di batas bawah kenaikanya bisa 5 persen. Artinya, usulan kenaikan 15 persen itu tidak akan bisa terealisasi. Padahal, kenaikan 15 persen saja sudah cukup berat bagi kita,” ujarnya.

Dirinya berharap ada upaya dari Pemda untuk memberikan tunjangan atau subsidi kepada buruh melalui kebijakan Gubernur atau Pergub.

“Kita berharap ada skema pemberian tunjangan atau subsidi kepada buruh dari Gubernur melalui Pergub yang lebih pro kepada rakyat jika tidak bisa 15 persen,” ungkapnya.

Sedangkan Sumarjono Saragih, Ketua APINDO Sumsel, PP 51/2023 menetapkan tiga variabel penentu upah. Pertama, indek, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Faktor-faktor tertentu dalam indeks menjadi sangat penting, dan dewan pengupahan membutuhkan platform diskusi sosial yang konstruktif.

“UMP berfungsi sebagai perlindungan filosofis dan normatif. Itu pasti didasarkan pada kemampuan rata-rata industri dan perusahaan. Menurutnya, mungkin ada individu yang hanya mampu dengan kenaikan 5%,” ungkapnya.