Belum Dapat Kejelasan, Para Buruh Kembali Geruduk Kantor Gubernur Sumsel

- Redaksi

Rabu, 18 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Buntut penolakan hasil penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2025 yang tidak sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan Sumsel membuat para pekerja/buruh kembali menggeruduk kantor Gubernur hingga melakukan aksi bakar ban pada, Rabu (18/12/2024).

Massa yang melakukan demo juga menggelar yasinan bersama di depan gerbang Kantor Gubernur Sumsel dengan menggunakan sejumlah atribut.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Palembang Sopan Sofyan menyampaikan tujuh tuntutan aksi, diantaranya menolak upah murah, bahkan menuntut pemberhentian Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

“Kami menuntut revisi penetepan UMSP 2025 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan serta sesuai Kebutuhan hidup layak buruh, menuntut penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025 Sumsel berdasarkan kebutuhan hidup layak baru, menuntut BPS Sumsel memberikan data valid mengenai bukti kajian tentang upah sektoral, serta memberikan sanksi pemecatan bagi oknum pegawai BPS apabila terbukti memberikan data tidak benar terhadap kajian upah minimum sektoral di Sumsel untuk tahun 2025,” tegas Sopan Sofyan saat orasi.

Selain itu, pihaknya juga menuntut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Provinsi Sumsel untuk menjalankan tupoksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta secara maksimal memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum pengusaha yang tidak menjalankan ketentuan Upah Minimum yang telah ditetapkan.

“Terakhir menuntut sanksi pencopotan jabatan dan/atau pemecatan kepada PPNS Disnakertrans Provinsi Sumsel yang tidak menjalankan tupoksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan jika ia akan mempelajari terlebih dahulu seperti apa keinginan dari unsur pekerja/buruh.

“Akan kita pelajari dulu dan mengajak dari sisi pengusaha untuk memberikan masukan. Toh semua sudah ada kerangka regulasinya, karena kalau pengusaha tidak mau siapa yang harus bayar, nanti repot juga. Jadi dua duanya harus seimbang,” ucap dia. (Tia)

Berita Terkait

Kurir Sabu 101 Gram, Hamsir Divonis 12 Tahun Penjara
Dua Pelaku Penyerangan Brutal di Pertahanan Ujung Ditangkap, Polisi Buru Pelaku Lain
Uang Korban Belum Kembali, Oklina Dituntut 1 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Terlalu Ringan
Rakerprov KORMI Sumsel 2026 Jadi Momentum Evaluasi, Sasha Siapkan Arah Baru Olahraga Masyarakat
Kapolda Sumsel Rony Samtana : Saya Mau Satu Polisi Satu RW Terlaksana
Terjerat Utang hingga Eksploitasi Anak, Lima Kasus TPPO dan Asusila Dibongkar Polda Sumsel
Dukung Infrastruktur Daerah, Bank Sumsel Babel dan Pemkot Lubuklinggau Teken Kredit
Billy de Oscar: Hari Pahlawan Harus Jadi Momentum Memperjuangkan Keadilan dan Kepedulian Sosial
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 16:16 WIB

Kurir Sabu 101 Gram, Hamsir Divonis 12 Tahun Penjara

Rabu, 11 November 2026 - 15:17 WIB

Dua Pelaku Penyerangan Brutal di Pertahanan Ujung Ditangkap, Polisi Buru Pelaku Lain

Rabu, 11 November 2026 - 15:15 WIB

Uang Korban Belum Kembali, Oklina Dituntut 1 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Terlalu Ringan

Selasa, 10 November 2026 - 19:59 WIB

Kapolda Sumsel Rony Samtana : Saya Mau Satu Polisi Satu RW Terlaksana

Selasa, 10 November 2026 - 19:57 WIB

Terjerat Utang hingga Eksploitasi Anak, Lima Kasus TPPO dan Asusila Dibongkar Polda Sumsel

Berita Terbaru

Saat Majelis Hakim Bacakan putusan terhadap terdakwa Hamsir di sidang PN Palembang,Rabu (11/11/2026)

Hukum

Kurir Sabu 101 Gram, Hamsir Divonis 12 Tahun Penjara

Rabu, 11 Nov 2026 - 16:16 WIB