Suara Publik –

Tag: Pemprov Sumsel

  • HD Imbau Pemda di Sumsel Tak Gelar Perayaan Terbuka pada Malam Tahun Baru

    HD Imbau Pemda di Sumsel Tak Gelar Perayaan Terbuka pada Malam Tahun Baru

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Sumsel untuk menyikapi pergantian Tahun Baru dengan sederhana dan penuh kepedulian sosial.

    Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 090/SE/1/2025 yang ditetapkan pada 24 Desember 2025.

    Dalam surat edaran itu, Deru menekankan pentingnya ketenangan dan empati kemanusiaan, terutama terhadap masyarakat yang tengah terdampak musibah bencana.

    “Pergantian Tahun Baru hendaknya disikapi secara bijak dan sederhana, dengan mengedepankan ketenangan, kepedulian sosial, dan empati kemanusiaan,” ujar Deru, Rabu (24/12/2025).

    Ia juga meminta pemerintah daerah tidak menyelenggarakan atau mendorong perayaan Tahun Baru yang bersifat euforia, seperti pesta terbuka, konvoi, atau kegiatan serupa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

    “Tidak mendorong atau menyelenggarakan perayaan yang bersifat euforia karena dapat berdampak pada gangguan ketertiban masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, kepala daerah diminta menyesuaikan langkah-langkah pengendalian ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing agar situasi tetap kondusif selama malam pergantian Tahun Baru.

    Surat edaran tersebut disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

  • 302 Dapur Program MBG di Sumsel Tak Beroperasi Optimal Akibat Belum Miliki SLHS

    302 Dapur Program MBG di Sumsel Tak Beroperasi Optimal Akibat Belum Miliki SLHS

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sebanyak 302 titik dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatra Selatan (Sumsel) belum beroperasi optimal karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan seluruh potensi layanan pemenuhan gizi di daerah itu.

    Pemerintah Provinsi Sumsel mencatat, dari total 808 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur MBG, baru 506 dapur yang aktif dan melayani penerima manfaat.

    “Sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan kelayakan operasional,” ujar Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, Rabu (24/12/2025).

    Edward menyampaikan pemerintah provinsi terus mendorong percepatan pengoperasian dapur MBG melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

    Ia menegaskan, peningkatan jangkauan layanan menjadi target utama dalam beberapa tahun ke depan.

    “Masih ada dapur yang belum bisa beroperasi karena belum memenuhi standar, khususnya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Ini menjadi perhatian kami agar segera dituntaskan,” ujar Edward, Rabu (24/12/2025).

    Ia menuturkan saat ini program MBG di Sumsel telah menjangkau sekitar 1,4 juta penerima manfaat.

    Angka tersebut akan terus ditingkatkan seiring dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya pendukung.

    “Capaian ini tentu belum maksimal. Ke depan, kami menargetkan seluruh potensi layanan MBG dapat beroperasi penuh, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas, terutama oleh peserta didik,” tuturnya.

    Ia menjelaskan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah, termasuk Kota Palembang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

    Namun, ia menekankan bahwa aspek kualitas dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama.

    “Optimalisasi MBG tidak hanya soal jumlah dapur yang aktif, tetapi juga memastikan makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi,” ujarnya.

    Ia mengatakan kewajiban kepemilikan SLHS bagi seluruh unit SPPG merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri.

    Sertifikat tersebut menjadi jaminan bahwa proses pengolahan hingga penyajian makanan telah memenuhi standar kesehatan.

    “Sesuai arahan pemerintah pusat, seluruh SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk perlindungan bagi penerima manfaat,” katanya.

    Untuk mempercepat pemenuhan sertifikasi, Pemerintah Provinsi Sumsel telah menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota.

    “Pengawasan rutin dilakukan secara bertahap di setiap dapur MBG, seperti proses pengolahan makanan, ketersediaan air bersih, kebersihan dapur, hingga keamanan bahan pangan yang digunakan,” jelasnya.

    Menurutnya, program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan status gizi anak-anak sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

    “Penerapan standar kesehatan menjadi kunci keberhasilan program ini,” ucap dia. (Tia)

  • HD Ajak Warga Sumsel Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa dan Kepedulian

    HD Ajak Warga Sumsel Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa dan Kepedulian

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak masyarakat untuk menyambut malam Tahun Baru 2026 secara sederhana dan penuh kepedulian, sebagai bentuk empati terhadap korban bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

    Deru menegaskan bahwa perayaan pergantian tahun tidak harus dilakukan dengan pesta yang berlebihan, melainkan dapat diisi dengan kegiatan yang lebih bermakna dan menyejukkan.

    “Tahun baru seharusnya kita sambut dengan rasa syukur dan doa. Jangan sampai perayaan yang berlebihan justru menghilangkan empati kita terhadap saudara-saudara yang sedang mengalami musibah,” ujar Deru, Selasa (23/12/2025).

    Menurut Deru, masyarakat tetap dapat merasakan kebersamaan di malam tahun baru tanpa harus mengedepankan kemeriahan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.

    “Kita bisa merayakan bersama dengan cara berdoa dan berzikir. Itu tidak mengurangi kebahagiaan, justru memberi makna yang lebih dalam,” tegasnya.

    Selain aspek kepedulian sosial, ia juga mengingatkan warga agar tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama malam pergantian tahun, mengingat potensi gangguan keamanan dan kecelakaan akibat perayaan yang tidak terkendali.

    Ia berharap, melalui imbauan tersebut, masyarakat Sumsel dapat memasuki Tahun Baru 2026 dengan semangat kebersamaan, kehati-hatian, dan rasa syukur.

    “Mari kita jadikan tahun baru ini sebagai awal untuk menjadi pribadi dan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Gubernur Sumsel Resmi Tetapkan UMP 2026 Naik 7,10 Persen Jadi Rp3,94 Juta

    Gubernur Sumsel Resmi Tetapkan UMP 2026 Naik 7,10 Persen Jadi Rp3,94 Juta

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun 2026 sebesar Rp3.942.963 atau mengalami kenaikan 7,10 persen dibandingkan UMP tahun 2025.

    Deru menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “UMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.942.963,” ujar Deru, saat mengumumkan kenaikan UMP di Griya Agung, Palembang, Jumat (19/12/2025).

    UMP Sumsel 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 tanggal 19 Desember 2025.

    Selain itu, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2026 melalui Keputusan Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025 pada tanggal yang sama.

    UMSP Sumsel 2026 mencakup sembilan sektor usaha, antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp4.116.123, sektor pertambangan dan penggalian Rp4.167.115, serta sektor industri pengolahan Rp4.114.298.

    Sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara dingin ditetapkan sebesar Rp4.143.870, sektor konstruksi Rp4.130.071, serta sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor sebesar Rp4.110.356.

    Selanjutnya, sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar Rp4.147.400, sektor informasi dan komunikasi Rp4.104.440, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya sebesar Rp4.074.869.

    Ia menegaskan upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

    Ia juga mengingatkan perusahaan yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP 2026 agar tidak menurunkan atau mengurangi upah pekerjanya.

    “Bagi perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan, dilarang menurunkan upah,” tegaskan.

    Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Sumsel, Cecep Wahyudin mengatakan kenaikan UMP 2026 telah melalui kesepakatan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan yang terdiri atas pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, dan serikat pekerja.

    Kenaikan 7,10 persen tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dengan menggunakan nilai alfa 0,7, sehingga UMP Sumsel 2026 naik sebesar Rp261.391 dari tahun sebelumnya.

    “Rekomendasi Dewan Pengupahan disetujui Gubernur, sehingga UMP Sumsel 2026 ditetapkan sebesar Rp3.942.963,” ucap dia.

  • Pemerintah Percepat Transformasi Usaha Mikro, 4 Juta UMKM Dilegalkan pada 2025

    Pemerintah Percepat Transformasi Usaha Mikro, 4 Juta UMKM Dilegalkan pada 2025

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah terus mempercepat transformasi usaha mikro dari sektor informal ke sektor formal melalui penguatan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik menyebut sepanjang 2025 sedikitnya 4 juta usaha mikro telah memperoleh legalisasi, standardisasi, sertifikasi, serta akses digitalisasi usaha.

    “Transformasi usaha mikro hanya bisa dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor, karena proses perizinan melibatkan banyak lembaga,” ujar Riza, Rabu (18/12/2025).

    Ia menyampaikan kolaborasi tersebut juga berdampak pada peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan.

    Sebanyak 2,2 juta usaha mikro yang sebelumnya belum tersentuh pembiayaan formal kini memperoleh akses permodalan resmi, sementara 27 ribu usaha mikro di 19 provinsi telah terhubung dengan kemitraan usaha menengah dan besar.

    Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional pada 2025 telah mencapai lebih dari Rp250 triliun dari total pagu Rp284 triliun.

    “Kami memastikan pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pengembangan usaha agar dapat naik kelas,” imbuhnya.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan legalitas usaha menjadi fondasi utama penguatan UMKM di daerah.

    Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan segera mengintegrasikan layanan perizinan khusus UMKM di seluruh kabupaten dan kota guna mempercepat pengembangan usaha mikro.

    “Dengan layanan yang terintegrasi, pelaku UMKM dapat mengurus perizinan lebih cepat dan mudah,” pungkasnya.

  • Gubernur Herman Deru Dorong Pelayanan Samsat Prima Berbasis Data Akurat

    Gubernur Herman Deru Dorong Pelayanan Samsat Prima Berbasis Data Akurat

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr H. Herman Deru mendorong peningkatan kualitas pelayanan Samsat yang prima dan berbasis data akurat sebagai strategi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel.

    Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Tim Pembina Samsat dan Rapat P2DD Provinsi Sumsel di Ballroom Grand Atyasa, Kamis (18/12/2025).

    Gubernur menegaskan bahwa rapat ini memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan daerah yang sangat bergantung pada pendapatan pajak.

    “Pajak adalah napas APBD kita. Maka data dan pelayanan menjadi kunci,” ujarnya.

    Ia kembali mengingatkan bahwa wajib pajak harus diperlakukan secara hormat sebagai bentuk tanggung jawab aparatur pelayanan publik.

    “Wajib pajak itu raja. Kalau dilayani dengan baik, kepatuhan akan terbangun,” katanya.

    Herman Deru menyoroti potensi pajak kendaraan bermotor yang besar di Sumsel, namun mengingatkan agar potensi tersebut disaring melalui data yang valid mengenai kendaraan aktif dan tidak aktif.

    Menurutnya, kebijakan pendapatan yang tidak berbasis data berpotensi melahirkan target yang tidak realistis dan tidak berkeadilan.

    “Perbaiki data dulu, baru kita bicara pendapatan,” tegasnya.

    Dalam arahannya, Gubernur juga memotivasi jajaran Samsat sebagai aparatur terpilih yang memegang peran strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan Sumsel.

    Ia menegaskan bahwa ke depan postur APBD tetap difokuskan pada pembangunan infrastruktur sebagai bentuk timbal balik kepada wajib pajak.

    Sementara itu, Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan melaporkan realisasi Program Pemutihan Kendaraan Bermotor 2025 menunjukkan capaian signifikan dengan total realisasi pajak daerah mencapai Rp3,73 triliun atau 97,44 persen dari target.

    Pemprov Sumsel pun kembali meraih penghargaan P2DD Provinsi Terbaik I Wilayah Sumatera Tahun 2025, sebagai bukti keberhasilan sinergi lintas sektor dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

  • Disnakertrans Sumsel Pastikan UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember

    Disnakertrans Sumsel Pastikan UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatra Selatan memastikan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun 2026 akan dilakukan paling lambat pada 24 Desember 2025.

    Kepala Disnakertrans Sumsel, Indra Bangsawan menyampaikan hingga saat ini penetapan UMP masih dalam tahap pembahasan.

    Pemerintah daerah masih menunggu penyelesaian pembahasan lanjutan, terutama terkait penerapan formula baru penghitungan upah yang ditetapkan pemerintah pusat.

    “Penetapan UMP belum final karena masih ada pembahasan lanjutan. Besok kami akan menggelar rapat,” ujar Indra, Rabu (17/12/2025).

    Ia mengatakan rapat tersebut akan melibatkan Dewan Pengupahan serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan mengambil keputusan terkait besaran UMP Sumsel 2026.

    “Nilai UMP yang akan ditetapkan belum dapat disampaikan saat ini. Kalau sudah selesai dan diputuskan, tentu akan kami umumkan,” katanya.

    Indra menegaskan meski masih dalam proses, Disnakertrans Sumsel berkomitmen mengikuti ketentuan pemerintah pusat yang mengatur batas waktu penetapan UMP.

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 16 Desember 2025.

    “Yang jelas, pengumuman UMP Sumsel 2026 paling lambat tanggal 24 Desember,” tegasnya.

    Sebagai informasi, penetapan UMP 2026 menggunakan formula baru, yaitu inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa.

    Pemerintah menetapkan rentang nilai alfa antara 0,5 hingga 0,9, sehingga besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hasil perhitungan masing-masing daerah.

  • Hari Terakhir Pemutihan, Layanan Samsat di Sumsel Buka Hingga Tengah Malam

    Hari Terakhir Pemutihan, Layanan Samsat di Sumsel Buka Hingga Tengah Malam

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memperpanjang jam operasional layanan Samsat pada hari terakhir program pemutihan pajak kendaraan bermotor, Rabu (17/12/2025).

    Atas instruksi langsung Gubernur Sumsel, Herman Deru, seluruh kantor layanan Samsat di Sumsel akan tetap melayani wajib pajak hingga pukul 24.00 WIB.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat yang ingin memanfaatkan insentif pajak di hari penutupan.

    “Bapak Gubernur Herman Deru telah memerintahkan agar layanan operasional Samsat pada hari hati ini dibuka sampai dengan pukul 12 malam untuk melayani masyarakat,” ujar Rizwan.

    Rizwan menjelaskan langkah ini bertujuan agar tidak ada masyarakat yang terlewat dalam mendapatkan program penghapusan denda pajak.

    “Perpanjangan waktu ini berlaku di seluruh titik layanan untuk mengantisipasi lonjakan antrean yang biasanya terjadi pada detik-detik terakhir masa berakhirnya program,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Selatan untuk segera memanfaatkan sisa waktu yang tersedia.

    “Hari ini adalah hari terakhir pemutihan kendaraan bermotor. Kami mengimbau warga untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor sebelum batas waktu berakhir,” tegasnya.

    Program pemutihan ini mencakup penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta keringanan biaya balik nama.

    “Setelah melewati pukul 00.00 WIB nanti, tarif pajak dan denda akan kembali diberlakukan secara normal. Pelayanan akan dibuka lagi pada 29 Desember 2025,” ucap dia. (Tia)

     

  • Pemprov Sumsel Berlakukan Pembatasan Angkutan Barang Selama Libur Nataru

    Pemprov Sumsel Berlakukan Pembatasan Angkutan Barang Selama Libur Nataru

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Ari Narsa mengatakan pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 550.11/3/4011/Dishub/2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025.

    Dalam keputusan itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menetapkan pengaturan jenis kendaraan dan waktu operasional angkutan barang di seluruh ruas jalan tol dan non tol di Sumsel.

    “Pembatasan ini diberlakukan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Ari, Selasa (16/12/2025).

    Ari menjelaskan pembatasan berlaku bagi mobil barang dengan jumlah sumbu tiga atau lebih, kendaraan yang menggunakan kereta tempelan atau gandengan, serta kendaraan yang mengangkut bahan tambang seperti tanah dan pasir maupun bahan bangunan.

    Untuk ruas jalan tol, pembatasan operasional diterapkan selama 24 jam, mulai pukul 00.00 WIB hingga 24.00 WIB pada 20, 21, 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025 serta 2, 3, dan 4 Januari 2026.

    Sementara itu, pada ruas jalan non tol, pembatasan diberlakukan pada jam sibuk, yakni pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB pada 20, 21, 24, 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025 serta 2, 3, dan 4 Januari 2026.

    “Namun, angkutan yang membawa bahan bakar minyak dan gas, bahan kebutuhan pokok, pupuk dan pakan ternak, logistik penanganan bencana alam, serta pengangkutan uang tunai tetap diperbolehkan melintas,” jelasnya.

    Ia berharap kebijakan tersebut dapat dipatuhi oleh para pelaku usaha angkutan barang dan menjadi pedoman bersama dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

    “Kami berharap kebijakan ini dapat membantu menciptakan lalu lintas yang aman dan lancar selama masa libur panjang,” ucap dia.

  • Pemprov Sumsel Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik dan Liburan Nataru

    Pemprov Sumsel Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik dan Liburan Nataru

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan aparatur sipil negara (ASN) dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik atau liburan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Kebijakan ini dilakukan untuk menegakkan etika dan memastikan fasilitas negara digunakan sesuai peruntukannya.

    Asisten I Setda Sumsel, Apriyadi menyampaikan penggunaan mobil dinas hanya diperbolehkan untuk kepentingan kedinasan.

    “Kalau mobdin dipakai untuk liburan ke luar daerah, ke Jawa dan lain sebagainya, secara etika yang namanya ASN tidak boleh menggunakan fasilitas seperti itu. Itu sudah di luar kepentingan kedinasan dan di luar wilayah kerjanya,” ujarnya, Jumat (15/12/2025).

    Apriyadi menegaskan larangan ini berlaku bagi seluruh ASN tanpa terkecuali, termasuk para pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.

    “Fasilitas negara seperti mobil dinas dibiayai dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus bertanggung jawab dan sesuai aturan,” tegasnya.

    Selain itu, Pemprov Sumsel akan mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pengawasan internal terhadap kendaraan dinas masing-masing instansi.

    L

    Meski belum ada surat edaran resmi terkait kebijakan ini, penggunaan mobil dinas masih diperbolehkan untuk perjalanan dinas yang berada di dalam wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan.

    “Terkait ini belum ada, tapi nanti kita lihat urgensinya. Kalau kawan-kawan ini melakukan perjalanan dinas menggunakan mobdin di dalam wilayah hukum Provinsi Sumsel menurut saya masih dimungkinkan,” pungkasnya.

  • Karantina RI: Sistem GoExport Sumsel jadi Model Nasional Ketelusuran Ekspor

    Karantina RI: Sistem GoExport Sumsel jadi Model Nasional Ketelusuran Ekspor

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG –Badan Karantina Indonesia menilai peluncuran aplikasi GoExport Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai terobosan penting dalam membangun sistem ketelusuran ekspor komoditas yang terintegrasi dari daerah hingga pusat.

    Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean menyebut Sumsel menjadi Provinsi pertama yang mampu menerjemahkan konsep ketelusuran ekspor secara nyata di lapangan.

    “Ini adalah model pertama. Dari beberapa gubernur yang kami sampaikan, Sumatera Selatan yang paling siap dan paling dulu merealisasikan sistem ketelusuran ekspor ini,” ujar Sahat, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, sistem tersebut akan memudahkan pengawasan, intervensi kebijakan, serta pemenuhan standar ekspor global yang semakin menuntut kejelasan asal-usul produk.

    “Kalau ada masalah pada barang ekspor, kita bisa langsung tahu berasal dari kabupaten mana dan langsung kita intervensi di daerah itu. Ini jauh lebih efektif,” imbuhnya.

    Ia menuturkan jika perubahan pola konsumsi global juga menuntut transparansi rantai pasok, terutama terkait isu keamanan pangan dan lingkungan.

    “Konsumen dunia sekarang ingin tahu apa yang mereka makan berasal dari mana. Sistem ketelusuran seperti ini menjadi keharusan,” tuturnya.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menyambut baik dukungan Karantina Indonesia dan menegaskan bahwa GoExport merupakan langkah strategis untuk memastikan komoditas unggulan Sumsel tercatat sebagai ekspor daerah sendiri.

    “Selama ini banyak komoditas kita diekspor melalui provinsi lain, sehingga dampaknya ke daerah sangat kecil. Padahal petani dan pelaku usaha kita bekerja keras di Sumatera Selatan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan Sumsel memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan pertanian, seperti sawit, karet, dan kopi, yang perlu dikelola secara terintegrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Ekspor ini tidak berdiri sendiri. Di bawahnya ada petani, tenaga kerja, manajemen, dan ekosistem yang harus kita bina bersama,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa peluncuran aplikasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.

    “Ini harus kita jalankan secara konsisten, bukan hanya launching lalu selesai. Semua pihak harus ikut mengawal,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Balai Karantina Pertanian Sumatera Selatan, Sri Endah Ekandari menjelaskan aplikasi GoExport dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pencatatan ekspor berbasis asal komoditas Sumsel.

    “Aplikasi ini lahir dari target Bapak Gubernur agar komoditas kopi dan unggulan lainnya tercatat sebagai ekspor asal Sumatera Selatan,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan Sumsel menyumbang sekitar 27 persen produksi kopi nasional, namun belum seluruhnya tercermin dalam data ekspor daerah.

    GoExport memuat barcode yang berisi identitas eksportir, asal bahan baku, gudang, serta dokumen persyaratan ekspor yang terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah.

    “Saat ini aplikasi mencakup komoditas kopi, paha kodok, dan produk kelapa. Ke depan akan terus dikembangkan untuk seluruh komoditas unggulan Sumatera Selatan,” tambahnya.

    Pada peluncuran tersebut juga dilakukan pelepasan ekspor komoditas unggulan secara simbolis berupa 21 ton minyak kelapa mentah.

    “Tentu kita berharap GoExport dapat memperkuat daya saing ekspor Sumsel sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.

  • Gubernur Sumsel Lepas 15 Ton Bantuan Pelajar untuk Korban Bencana di Sumbar

    Gubernur Sumsel Lepas 15 Ton Bantuan Pelajar untuk Korban Bencana di Sumbar

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengirimkan 15 ton bantuan logistik untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (10/12/2025).

    Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana para pelajar mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.

    Gubernur Sumsel Herman Deru secara resmi melepas keberangkatan bantuan yang dikirim menggunakan pesawat Hercules menuju Padang.

    Deru menyampaikan jika bantuan tersebut merupakan lanjutan dari pengiriman sebelumnya ke Aceh dan Sumatera Utara.

    “Hari ini puluhan ton logistik disalurkan ke Padang dengan penerbangan Hercules. Bantuan ini diperkirakan tiba dalam satu jam lebih sedikit,” ujar Deru, Rabu (10/12/2025).

    Ia mengungkapkan bantuan yang berhasil dihimpun kemudian dibelanjakan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan perlengkapan penting lainnya untuk mendukung tahap penanganan bencana.

    “Saya terharu melihat perhatian dan kepedulian para pelajar, mulai dari anak-anak TK hingga mahasiswa, yang rela menyisihkan uang sakunya,” ungkapnya.

    Menurutnya, kepedulian tersebut tidak terlepas dari peran orang tua dalam menanamkan nilai kemanusiaan sejak dini.

    “Ini menunjukkan pendidikan karakter berjalan dengan baik. Anak-anak kita benar-benar menunjukkan empati yang luar biasa,” imbuhnya.

    Pemerintah Provinsi Sumsel memastikan bantuan dapat segera sampai ke lokasi bencana dan langsung didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.

    “Tugas kami mengantarkan bantuan ini sampai ke tujuan agar dapat digunakan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Sumbar,” pungkasnya.

  • Sumsel–ICRAF Luncurkan SiALAM, Akselerasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

    Sumsel–ICRAF Luncurkan SiALAM, Akselerasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Upaya percepatan perhutanan sosial di Sumatera Selatan memasuki babak baru dengan diluncurkannya Sistem Informasi Akses Lahan Perhutanan Sosial (SiALAM), sebuah platform digital yang dirancang untuk mempercepat layanan dan memperkuat transparansi pengelolaan hutan. Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan langkah ini dapat membantu mendorong realisasi perhutanan sosial yang hingga kini masih jauh dari potensi maksimal.

    Hingga tahun 2023, realisasi izin perhutanan sosial di Sumsel baru mencapai sekitar 27 persen dari total potensi 493 ribu hektar. Berdasarkan data Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS), izin yang terbit tercatat sekitar 134 ribu hektar. Kondisi ini dinilai membutuhkan terobosan agar implementasi perhutanan sosial lebih cepat dan merata.

    SiALAM dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Sumsel dengan World Agroforestry (ICRAF). Program ini turut mendapat dukungan Global Affairs Canada (GAC) melalui inisiatif Land4Lives yang fokus pada penguatan ketahanan iklim dan tata kelola lahan.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyambut peluncuran platform ini sebagai langkah penting menuju pengelolaan hutan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan teknologi informasi tidak hanya mempermudah layanan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam.

    “Bagaimana kita mengelola hutan secara cerdas. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia agar generasi berikutnya mewarisi alam dalam kondisi terbaik,” ujar Deru saat menghadiri kegiatan bertajuk Inovasi Perhutanan Sosial Menuju Ketahanan Iklim di Grand Atyasa Convention Center, Palembang, Selasa (9/12/2025).

    Ia menegaskan bahwa Sumsel memiliki kekayaan hayati yang luar biasa sehingga diperlukan komitmen bersama dalam menjaga keseimbangannya. Penghargaan dan apresiasi terhadap para penggiat lingkungan, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan.

    “Hadiah dan penghargaan ini mungkin kecil, tetapi saya berharap dapat menjadi motivator bagi masyarakat lain agar semakin sadar pentingnya menjaga alam. Alam menjaga kita, maka kita harus menjaga alam,” ujarnya.

    Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata, menjelaskan bahwa SiALAM dirancang untuk mempermudah pemantauan, pengambilan keputusan, hingga meningkatkan akurasi data dalam pengelolaan perhutanan sosial. Platform tersebut telah melalui rangkaian pelatihan bagi pemangku kepentingan sebelum resmi diluncurkan ke publik.

    Melalui laman sialam.sumselprov.go.id, pengguna dapat mengakses berbagai fitur seperti data perhutanan sosial, regulasi, prasyarat perizinan, analisis spasial, penapisan kriteria, hingga modul pembelajaran dan layanan konsultasi dua arah. Fitur ini diharapkan menjadikan SiALAM bukan hanya alat teknis, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat

    Inovasi digital tersebut dikembangkan Dinas Kehutanan Sumsel bersama CIFOR-ICRAF Indonesia sebagai langkah strategis dalam mempercepat realisasi perhutanan sosial. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan iklim serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

    “Perhutanan sosial adalah pendekatan penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan membuka peluang usaha berbasis hasil hutan,” pungkas Andree.

  • Sumsel Perketat Pengawasan PKS Non-Kebun untuk Tekan Pasokan TBS Ilegal

    Sumsel Perketat Pengawasan PKS Non-Kebun untuk Tekan Pasokan TBS Ilegal

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumsel memperketat pengawasan pasokan tandan buah segar (TBS) menyusul maraknya aktivitas PKS tanpa kebun dan meningkatnya kasus pencurian sawit.

    Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan bahwa 31 PKS non-kebun di daerah ini beroperasi dengan kebutuhan pasokan sekitar 2.000 ton TBS per hari.

    “Kita harus memastikan pasokan sebesar itu datang dari sumber yang legal, karena laporan yang masuk menunjukkan potensi pasokan ilegal,” ujar Deru saat diwawancarai usai rakor penanganan gangguan usaha perkebunan sawit, Selasa (9/12/2025).

    Deru menilai pencurian TBS perlu dilihat dari berbagai faktor sosial namun tetap memerlukan penegakan hukum yang tegas.

    “Ada yang mencuri karena faktor ekonomi, ada juga karena lemahnya pengawasan, tetapi penindakan tetap harus berjalan,” imbuhnya.

    Ia menegaskan Pemprov Sumsel akan membentuk Satgas Pemantauan Pasokan Sawit untuk menelusuri sumber TBS yang masuk ke PKS, termasuk keterkaitan dengan legalitas lahan.

    “Satgas ini akan memastikan rantai pasok benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita harapkan koordinasi ini mampu menekan peredaran TBS ilegal dan menjaga industri sawit tetap sehat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian mengatakan bahwa pencurian TBS harus diproses menggunakan UU Perkebunan, bukan tindak pidana ringan.

    “Penanganan tidak bisa lagi memakai tipiring karena ini masuk ranah UU Perkebunan dan harus diproses tegas,” katanya.

    Ia menyebut sejumlah PKS tanpa kebun diduga menjadi muara pasokan TBS hasil pencurian, penggelapan, atau buah tanpa dokumen resmi.

    Diketahui, Polda Sumsel mencatat 377 kasus pencurian dan penggelapan TBS sepanjang 2025 dengan Muba dan Musi Rawas sebagai daerah dengan kasus tertinggi.

    “Ada indikasi kuat PKS non-kebun menerima TBS ilegal, dan ini harus dikendalikan bersama,” ungkapnya.

    Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto menilai keberadaan PKS non-kebun merusak tatanan industri dan memicu persaingan tidak sehat.

    “Praktik ini mengganggu iklim usaha dan sudah ratusan laporan masuk, dengan sekitar 300 kasus berujung pidana,” pungkasnya.

  • 22 PKS Tanpa Kebun di Sumsel Dinilai Berpotensi Ganggu Stabilitas Industri Sawit

    22 PKS Tanpa Kebun di Sumsel Dinilai Berpotensi Ganggu Stabilitas Industri Sawit

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Keberadaan 22 pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun inti di Sumatera Selatan dinilai dapat mengganggu stabilitas rantai pasok industri sawit dan meningkatkan risiko peredaran tandan buah segar (TBS) ilegal.

    Sumsel memiliki total 1,04 juta hektare lahan perkebunan, di mana 997.559 hektare di antaranya merupakan perkebunan sawit dengan 277 perusahaan yang tersebar terutama di Banyuasin, Musi Banyuasin, dan OKI.

    Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi menyampaikan bahwa 22 PKS tanpa kebun inti itu tersebar di Banyuasin (6 unit), Muara Enim (6 unit), Musi Rawas (5 unit), dan Musi Banyuasin (5 unit).

    “Secara perizinan mereka ada, tetapi jaminan suplai berdasarkan kepemilikan kebun tidak ada,” ujar Andi saat diwawancarai usai rakor penanganan gangguan usaha perkebunan sawit, Selasa (9/12/2025).

    Andi mengatakan bahwa ketidakpastian pasokan di PKS non-kebun membuka peluang persaingan tidak sehat dalam perebutan TBS dan mendorong munculnya praktik ilegal.

    “Kondisi ini dapat memicu munculnya ram sawit atau rantai alternatif yang menjadi tempat transaksi TBS ilegal,” katanya.

    Ia menyebut bahwa pergerakan minyak dari jalur ram di Sumsel diperkirakan mencapai 40 ribu ton per hari, sehingga pengawasan terhadap pasokan sawit menjadi semakin penting.

    “Salah satu tantangan besar kita adalah tren pencurian TBS yang terus meningkat,” imbuhnya.

    Sepanjang 2025, terdapat 373 kasus pencurian TBS, dengan Musi Banyuasin dan Musi Rawas menjadi wilayah dengan kasus terbanyak.

    “Dari seluruh kasus tersebut, 262 sudah diselesaikan dengan menetapkan 456 tersangka,” ungkapnya.

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman, Deru menuturkan peningkatan kasus pencurian TBS dikhawatirkan berdampak pada minat investor di sektor perkebunan.

    “Bisa saja investor takut kalau buah sawit diambil, tetapi motivasi pelaku juga harus dilihat, apakah karena ingin kaya atau karena kebutuhan,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa pencurian TBS kini menjadi masalah besar, terlepas dari apakah hal itu berkaitan langsung dengan keberadaan PKS tanpa kebun.

    “Ini sedang dikaji, apakah penyebabnya kurang pengawasan, faktor ekonomi, atau perilaku,” ucap dia.

  • Pemprov Sumsel Hentikan Sementara Operasional Diskotik DA

    Pemprov Sumsel Hentikan Sementara Operasional Diskotik DA

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta Diskotik Dharma Agung (DA) harus menghentikan sementara aktivitas hiburannya lantaran izin klub malam yang menjadi syarat utama operasional belum dipenuhi.

    Diketahui, izin usaha untuk klub malam menggunakan KBLI 56302 (Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman) memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS, dengan persyaratan tambahan seperti PPKPR, PBG, SLF, dan izin lingkungan, serta pernyataan bebas narkoba/judi/prostitusi, tergantung tingkat risiko usaha Anda, dan prosesnya melibatkan verifikasi di tingkat pemerintah daerah.

    Keputusan tersebut diambil setelah rapat bersama lintas instansi yang menyoroti kelengkapan seluruh perizinan usaha.

    Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Apriyadi menyampaikan bahwa penghentian operasional ini bersifat sementara dan hanya berlaku untuk aktivitas diskotik.

    “Pihak Dharma Agung ini ada satu izin yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, kita minta supaya mereka menyetop dulu operasional diskotiknya itu, karena izinnya belum ada,” ujar Apriyadi saat dibincangi langsung usai rapat, Senin (8/12/2025)

    Apriyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menutup usaha, melainkan menegakkan aturan yang berlaku.

    “Usaha lain di lokasi tersebut, seperti hotel, restoran, dan karaoke, tetap diperbolehkan berjalan. Hanya diskotiknya saja yang dihentikan sementara,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa apabila aturan dilanggar, sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan.

    “Pengusaha silakan berusaha tapi pakai aturan dong. Kalau melanggar ya nanti akan ditindak,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Pemprov memfasilitasi berbagai laporan dan masukan terkait operasional DA.

    Berdasarkan paparan PTSP, Dinas Pariwisata, dan instansi teknis lainnya, izin diskotik memang belum lengkap.

    “Secara aturan masih ada yang belum bisa mereka penuhi,” tuturnya.

    Ia menjelaskan pemerinrah tidak menolak keberadaan usaha yang berkontribusi pada ekonomi daerah, namun seluruh kegiatan harus berjalan sesuai regulasi.

    Menurutnya, DA dapat kembali beroperasi sebagai diskotik apabila syarat perizinan dipenuhi dalam waktu dekat.

    “Kalau nanti satu minggu atau dua minggu mereka bisa memenuhi persyaratan, silakan saja operasional kembali. Tapi tetap harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya merespons masukan masyarakat terkait usaha tersebut.

    “Aspirasi yang berkembang di daerah-daerah masyarakat itu harus kita tindak, pemerintah punya kewajiban untuk menindak itu,” ucap dia.

  • Ratusan Sopir Truk Geruduk Kantor Gubernur Sumsel, Desak Pemprov Revisi Kebijakan Solar

    Ratusan Sopir Truk Geruduk Kantor Gubernur Sumsel, Desak Pemprov Revisi Kebijakan Solar

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Ratusan pengemudi truk geruduk Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna melakukan aksi demonstrasi menuntut revisi terkait aturan pegisian BBM jenis solar di Kota Palembang.

    Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumatera Selatan Bersatu (FKPSSB) menggelar aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada para sopir angkutan barang.

    Koordinator Aksi Mustofa, menyapaikan bahwa kebijakan pemerintah daerah ini dinilai tidak berpihak kepada para pengemudi, karena para pengemudi juga tidak dilibatkan saat mengambil kebijakan tersebut.

    “Kami tidak bisa tidur lagi, Pak. Kenapa kebijakan tersebut tidak melibatkan kami para pengemudi? Kami akan tunggu janji dari pemerintah yang akan menyelesaikan permasalahan ini paling lambat dua minggu,” ujar Mustofa usai melakukan aksi demo, Senin (8/12/2025).

    Ia meminta kepada pemerintah agar secepat mungkin melakukan revisi karena hal tersebut sangat berdampak terutama kepada pelaku ekspedisi.

    “Kalau tidak ada panggilan atau solusi selama dua minggu ini, maka kedepannya akan melakukan aksi lebih besar lagi dan bahkan mogok massal,” tegasnya.

    Menurutnya, ketersediaan solar yang dikabarkan ada 24 jam tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari Keramasan sampai KM 12 katanya 24 jam, tapi tidak ada BBM-nya.

    “Kuota pembelian BBM jenis solar ini sangat juga dibatasi, roda 4 hanya boleh Rp 200 ribu dan roda 6 cuma Rp 400 ribuan. Pembatasan ini sangat menghambat mobilitas para sopir,” imbuhnya.

    Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Sumsel, Apriyadi menuturkan berjanji akan mencari solusi untuk permasalahan tersebut secepatnya, paling lama dua minggu dari sekarang.

    Ia mengatakan akan segera melaporkan ke Gubernur Sumsel dan mengambil langkah yang terbaik, sebab tujuan kebijakan ini untuk kebaikan masyarakat.

    “Tentu ini akan segera kami carikan solusi. Tuntutan ini akan kami rapatkan dan nanti akan kami undang juga stakeholder terkait, seperti Pertamina, SKK Migas, Walikota, pihak ke polisian dan pihak-pihak terkait lainnya,” ucap dia.

    Berikut Empat Tuntutan aksi

    1. Membatalkan kebijakan Gubernur Sumsel yang tidak berpihak kepada pengemudi Sumsel.

    2. Peningkatan pemberantasan Pungli dan Premanisme dijalanan wilayah hukum Sumsel.

    3. Meminta kesediaan solar subsidi 24 jam di setiap SPBU yang buka 24 jam.

    4. Menuntut Revisi Perwali No. 26/2019 : Terkait jam operasional mobil angkutan barang (keluar masuk/dalam kota).

  • Pemprov Sumsel Atur Jadwal Pengisian Solar Guna Jaga Kelancaran Lalu Lintas

    Pemprov Sumsel Atur Jadwal Pengisian Solar Guna Jaga Kelancaran Lalu Lintas

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.10.1/082/SE/DESDM/2025 untuk mengatasi antrean panjang pengisian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis solar di sejumlah SPBU.

    Surat edaran tersebut mengatur pola pengisian solar di berbagai SPBU di Palembang agar aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas tetap terjaga.

    Dalam pengaturan itu, beberapa SPBU diperbolehkan melayani pengisian seperti biasa sementara sebagian lainnya diwajibkan beroperasi khusus pada pukul 22.00 hingga 04.00 WIB meski antrean masih terlihat pada malam hari.

    Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa kondisi lalu lintas tetap terkendali dan memastikan kuota solar tidak mengalami pengurangan baik untuk siang maupun malam.

    “Siang hari lebih banyak dialokasikan di SPBU pinggiran kota agar tidak mengganggu lalu lintas, sedangkan SPBU dalam kota perlu diatur karena antreannya padat,” ujar Deru, Kamis (4/12/2025).

    Ia juga menyoroti adanya kendaraan yang tidak berhak namun tetap menggunakan solar bersubsidi sehingga pengaturan ini diharapkan dapat membatasi pengguna yang tidak layak menerima subsidi.

    Ia memastikan kondisi tersebut bersifat sementara, karena pasokan BBM bersubsidi biasanya menipis menjelang akhir tahun sehingga perlu kewaspadaan bersama.

    “Kita ini penghasil energi, malu kalau sampai krisis BBM, dan BPH Migas siap menambah kuota jika diperlukan meski kondisi saat ini masih normal,” imbuhnya.

    Ia menjelaskan bahwa pengaturan jadwal pengisian turut dilakukan demi menjaga estetika kota, termasuk di jalur strategis menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang sebelumnya dipenuhi antrean kendaraan.

    Menanggapi keluhan warga yang merasa usaha dan aksesnya terganggu akibat antrean, ia meminta masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai waktu yang ditetapkan.

    “Untuk yang beli solar jangan takut kehabisan karena stok aman sehingga cukup mengikuti jadwal yang sudah ditentukan,” ucap dia.

  • Sumsel Kerahkan 17 Truk dan Armada Medis Antar Bantuan ke Lokasi Bencana di Tiga Provinsi

    Sumsel Kerahkan 17 Truk dan Armada Medis Antar Bantuan ke Lokasi Bencana di Tiga Provinsi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengirimkan bantuan logistik senilai lebih dari Rp2,6 miliar untuk korban bencana di wilayah terdampak dalam bentuk Logistik, Air Bersih, serta Tim Medis.

    Pengiriman dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta dukungan TNI/Polri dan pihak swasta.

    Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa seluruh instansi terus berkoordinasi guna memastikan bantuan yang dikirim sesuai kebutuhan warga.

    “Seluruh instansi masih berkomunikasi, komando dan koordinasi tetap berjalan, semuanya memberikan perhatian,” ujar Deru, Rabu (3/12/2025).

    Ia mengatakan Provinsi Sumsel mengerahkan tiga kendaraan khusus yang membawa logistik, termasuk 17 truk dan armada tangki, ditambah bantuan medis dari PMI serta dukungan relawan BPBD.

    “Kita meminta kepada pemerintah daerah, kepolisian, dan Kodam mengenai apa sebenarnya yang paling dibutuhkan di sana, supaya kita tidak menerka-nerka. Jadi, apa yang dibutuhkan di sana, itulah yang kita kirim,” katanya.

    Ia menyebut bantuan mencakup bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian layak pakai. Jika kebutuhan bertambah, Pemprov Sumsel siap memperluas dukungan.

    “Kita tidak mau kalau ternyata ketika sampai di lokasi bantuan tersebut tidak termanfaatkan,” tegasnya.

    Gubernur Sumsel turut menyampaikan doa bagi para korban bencana

    “Semoga kondisi segera membaik. Mereka yang menjadi korban, yang wafat, semoga diterima di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra merinci total bantuan yang dikirim berbagai instansi pemerintah dan mitra.

    “Bantuan keseluruhan diperkirakan senilai Rp2.658.171.969,” paparnya.

    Ia menjelaskan bantuan tersebut mencakup sembako, selimut, APD, kebutuhan bayi dan ibu hamil, dokter dan perawat, hingga beras belasan ton dari beberapa dinas, BUMD, perusahaan daerah, dan pihak swasta.

    “BPBD mengirim 500 paket sembako dan 200 selimut, sementara Dinas Kesehatan mengirim obat-obatan dan perlengkapan medis senilai lebih dari Rp800 juta,” jelasnya.

    Bantuan juga datang dari Kodam II/Sriwijaya berupa makanan, pakaian layak pakai, susu, matras, dan perlengkapan keluarga.

    “PMI Sumsel juga mengirimkan dua unit mobil tangki air bersih dan lima personel,” ujar Edward.

    Ia menuturkan bahwa distribusi bantuan dilakukan terkoordinasi agar tepat sasaran.

    “Kita memastikan seluruh dukungan sampai kepada warga yang membutuhkan,” pungkasnya.

  • Sumsel Kirim Bantuan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Sumsel Kirim Bantuan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    SUARAPUBLIK.ID, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak,” ujar Kepala BPBD Sumsel M Iqbal Alisyahbana, Selasa (2/12/2025).

    Iqbal mengatakan rencana pengiriman bantuan ini merupakan inisiatif Gubernur Sumsel bersama jajaran Forkopimda, namun masih dibahas karena akses ke lokasi banyak terputus.

    “Kita masih rapatkan skema pengiriman agar tepat sasaran,” katanya.

    Bantuan yang dikirim mencakup makanan untuk anak dan dewasa, obat-obatan, tenda, selimut, kasur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

    “Semua bantuan telah dipersiapkan sesuai kondisi korban di lapangan,” imbuhnya.

    Pengiriman bantuan diperkirakan menggunakan pesawat Hercules, sambil menunggu kepastian jadwal penjemputan.

    “Kalau akses darat tidak memungkinkan, Hercules menjadi opsi utama,” terangnya.

    BPBD Sumsel juga menampung bantuan tambahan dari instansi maupun masyarakat yang ingin ikut menyalurkan bantuan.

    “Kami tetap menerima tambahan bantuan dari berbagai pihak,” tuturnya.

    Ia menjelaskan jumlah bantuan yang terkumpul sejauh ini sudah cukup signifikan sebagai wujud kepedulian Sumsel terhadap provinsi-provinsi terdampak.

    “Ini bentuk solidaritas Sumsel untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” jelasnya.

    Ia menambahkan, terkait informasi mengenai jadwal penyaluran akan diumumkan setelah mekanisme pengiriman dipastikan.

    “Jika sudah ada kepastian, akan langsung kami sampaikan ke publik,” ucap dia.

  • Sumsel Pacu Produksi Pertanian, Banyuasin Dibidik Jadi Penghasil Gabah Terbesar Nasional

    Sumsel Pacu Produksi Pertanian, Banyuasin Dibidik Jadi Penghasil Gabah Terbesar Nasional

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mengakselerasi produksi pertanian untuk mengejar target masuk tiga besar lumbung pangan nasional dengan mendorong Kabupaten Banyuasin menjadi daerah penghasil gabah terbesar di Indonesia.

    Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa Banyuasin kini mendapat perhatian pemerintah pusat dan diyakini mampu meraih posisi puncak produksi gabah pada tahun mendatang.

    Wilayah Banyuasin dinilai berhasil menjalankan program cetak sawah yang diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan warga, dan memperkuat posisi daerah sebagai penyangga pangan nasional.

    “Lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah dibuka dan diharapkan bisa menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar,” ujar Deru, Senin (1/12/2025).

    Secara nasional, Sumsel telah naik dari peringkat kedelapan menjadi daerah penghasil padi terbesar kelima sehingga pemerintah provinsi menargetkan capaian tersebut dapat mendukung program swasembada pangan nasional.

    “Kita belum menutup akhir tahun, tetapi hasil pertanian sudah meningkat sekitar 700.000 ton, dan kemungkinan produksi masih bisa bertambah,” jelasnya.

    Dengan arah kebijakan yang semakin jelas, Pemprov Sumsel berharap memperoleh kewenangan ekspor mandiri untuk mendorong produktivitas sekaligus mempercepat realisasi Pelabuhan Tanjung Carat sebagai pintu ekspor baru di wilayah Sumbagsel.

    “Kami optimistis Sumsel dapat terus naik peringkat, dari posisi delapan menjadi lima, dan ke depan bisa menembus tiga besar nasional,” pungkasnya.

  • Gubernur Herman Deru Resmikan Groundbreaking Perbaikan Jalan Batu Kuning–Kurup untuk Percepat Mobilitas Warga OKU

    Gubernur Herman Deru Resmikan Groundbreaking Perbaikan Jalan Batu Kuning–Kurup untuk Percepat Mobilitas Warga OKU

    SUARAPUBLIK.ID,OKU — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Pada Senin (1/12/2025), Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Ketua DPRS Sumsel

    Andie Dinialdie, SE melakukan groundbreaking pembangunan peningkatan Jalan Cor Batu Kuning–Kurup di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Kegiatan ini disambut antusias warga yang selama bertahun-tahun menantikan perbaikan akses jalan utama tersebut.

    Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan jawaban langsung atas aspirasi masyarakat. Menurutnya, jalan tersebut menjadi salah satu urat nadi aktivitas warga sehingga kelayakan jalannya sangat mempengaruhi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. “Kita ingin menjawab keinginan masyarakat untuk memperbaiki jalan di Kabupaten OKU, khususnya ruas Batu Kuning–Kurup,” ujarnya.

    Gubernur menjelaskan bahwa kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh tingginya intensitas kendaraan besar yang melintas. Banyak truk bermuatan berat mengalihkan rute ke jalan kabupaten karena adanya perlintasan kereta api rendah pada jalan nasional sehingga jalur alternatif ini menjadi pilihan.

    “Kita perbaiki jalan ini supaya arus logistik tetap berjalan baik. Namun, tentu dibutuhkan kesadaran pengguna jalan, terutama pengendara truk besar, karena jalan ini dibangun dengan uang rakyat dari pajak yang dibayarkan,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan ruas jalan tersebut merupakan bagian dari konstruksi berkelanjutan yang akan dilanjutkan hingga tahun depan. Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan seluruh ruas dapat tuntas secara menyeluruh untuk memastikan kelancaran akses warga.

    Pada tahap ini, pembangunan akan menelan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Gubernur menekankan bahwa penggunaan dana tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas dan kekuatan jalan agar lebih mampu menahan beban kendaraan yang melewati jalur tersebut.

    Selain itu, Herman Deru menjelaskan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan PT KAI untuk mencari solusi terhadap kondisi perlintasan kereta api yang menjadi penyebab kendaraan besar mengalihkan jalur. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pembangunan underpass untuk meminimalkan kemacetan dan potensi kecelakaan.

    Terkait keselamatan pengguna jalan, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya disiplin pengendara, terutama terkait pelanggaran Over Dimension Overloading (ODOL). Menurutnya, pelanggaran ODOL tidak hanya merusak jalan, tetapi juga membahayakan masyarakat yang sehari-hari menggunakan jalur tersebut.

    “Ini jalan utama. Aktivitas warga di sini tinggi, mulai dari berangkat kerja hingga mengantar anak sekolah. Jangan sampai ekonomi masyarakat terhambat gara-gara kendaraan besar tidak disiplin,” katanya.

    Sementara itu, Bupati OKU Teddy Meilwansyah menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian Pemerintah Provinsi Sumsel. Ia menilai pembangunan ini sangat berarti bagi masyarakat yang selama ini harus beraktivitas di tengah kondisi jalan yang rusak.

    “Jalan ini sudah lama dinantikan masyarakat. Banyak kejadian bukan hanya kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Terima kasih atas bantuan ini. Kami berharap dukungan seperti ini berlanjut di tahun depan dan seterusnya,” ungkap Bupati.

    Dalam laporan teknisnya, perwakilan PU Bina Marga Sumsel M. Affandi menjelaskan bahwa ruas Batu Kuning–Kurup merupakan salah satu dari 16 kegiatan infrastruktur di Kabupaten OKU. Selain itu, terdapat tiga kegiatan sektor Sumber Daya Air (SDA) dengan total anggaran Rp 86 miliar.

    Dari jumlah tersebut, Rp 77 miliar dialokasikan untuk pembangunan jalan dan Rp 9 miliar untuk rehabilitasi irigasi. Panjang fungsional ruas Batu Kuning–Kurup mencapai 11 kilometer, dengan pekerjaan efektif sepanjang 900 meter dan lebar 7 meter menggunakan anggaran Rp 7 miliar.

    Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat OKU berharap akses transportasi akan semakin lancar dan aktivitas harian lebih aman. Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan agar manfaatnya segera dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

  • Gubernur Sumsel Minta Perketat Keamanan Lingkungan Usai Kasus Perampokan Berujung Maut di Palembang

    Gubernur Sumsel Minta Perketat Keamanan Lingkungan Usai Kasus Perampokan Berujung Maut di Palembang

    PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyoroti kembali maraknya aksi kejahatan dengan kekerasan di Palembang setelah peristiwa perampokan disertai pembunuhan yang menewaskan seorang pedagang kerupuk di kawasan Ilir Timur I, Selasa 26 November 2025 malam.

    Deru mengatakan rangkaian tindak kriminal yang menelan korban jiwa dalam beberapa hari terakhir perlu menjadi perhatian serius semua pihak.

    “Ini menjadi PR kita bersama. Baru saja kemarin ada sopir dari daerah dirampok di Simpang Macan Lindungan, sekarang terjadi lagi di toko kerupuk,” ujar Deru, Kamis (27/11/2025).

    Ia menekankan perlunya langkah cepat aparat untuk meredam tren kejahatan yang cenderung mengarah pada kekerasan.

    Menurutnya, penguatan keamanan berbasis masyarakat harus kembali digalakkan.

    “Sistem pos kamling itu suka tidak suka memang harus kita jalankan,” tuturnya

    Peristiwa tragis tersebut menimpa pasangan suami-istri, Darma Kusuma dan Yeni Suwandi, yang tinggal sekaligus berusaha di sebuah ruko penjualan kerupuk di Jalan Pengadilan Lama, Kelurahan 15 Ilir. Sekitar pukul 19.30 WIB, pelaku yang diduga membawa senjata tajam menyerang keduanya.

    Darma ditemukan meninggal dengan luka serius di bagian leher, sementara Yeni yang juga mengalami luka sayat sempat meminta pertolongan sebelum dilarikan ke RS Charitas Palembang dalam kondisi kritis.

    Sejumlah warga sekitar mengaku mendengar teriakan meminta tolong sebelum menemukan Yeni keluar dari ruko dalam keadaan bersimbah darah.

    Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengatakan tim gabungan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi.

    “Anggota masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengejar pelaku, termasuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi,” pungkasnya.

  • Jembatan Muara Lawai Segera Dibangun Ulang Awal Januari 2026, Pendanaan Dijalankan Tanpa APBD

    Jembatan Muara Lawai Segera Dibangun Ulang Awal Januari 2026, Pendanaan Dijalankan Tanpa APBD

    PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan pembangunan ulang Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat yang sebelumnya mengalami kerusakan akan segera berjalan dengan skema pendanaan non-APBD.

    Seluruh kebutuhan biaya proyek tersebut disepakati ditanggung melalui mekanisme rekening bersama yang dihimpun para pihak terkait.

    Asisten I Setda Pemprov Sumsel, Apriyadi, menyampaikan bahwa pendanaan pembangunan Jembatan Muara Lawai tidak melibatkan anggaran pemerintah daerah.

    “Satu peser pun uang negara nggak boleh dipakai di situ,” ujar Apriyadi saat diwawancarai langsung, Kamis (27/11/2025).

    Apriyadi menjelaskan bahwa rekening bersama akan dibuka pada Bank Sumsel agar proses pengelolaan dana dapat diawasi langsung oleh pemerintah provinsi.

    “Rekening ditempatkan di Bank Sumsel sehingga bisa kami pantau setiap saat. Ini arahan Pak Gubernur supaya semua transparan,” ujarnya.

    Menurutnya, kebutuhan anggaran pembangunan ulang jembatan itu diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp23 miliar.

    Untuk mempercepat proses, pihak yang terlibat juga telah menyiapkan konsultan manajemen konstruksi (MK).

    “Hari ini MK mulai bekerja untuk mematangkan desain dan menghitung anggarannya. Desain dasar sudah ada, tetapi tetap harus difinalkan,” terangnya.

    Kontrak dengan konsultan MK dijadwalkan ditandatangani pada 17 Desember mendatang, bersamaan dengan penyerahan berita acara lapangan.

    Selanjutnya, area proyek akan berada di bawah pengelolaan asosiasi yang ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaan fisik.

    “Insya Allah awal Januari 2026 konstruksi sudah mulai berjalan. Itu sudah disepakati semua,” imbuhnya.

    Agar penggalangan dana lebih tertib, para pihak sepakat membentuk tim ad hoc yang akan ditetapkan melalui akta notaris.

    “Dananya besar, jadi koordinasinya harus jelas. Tim ini nanti yang akan menjadi penghubung antar pihak,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel akan terus memantau perkembangan pembangunan hingga selesai.

    “Kami berkewajiban mengawasi dan mensupervisi. Pergerakan awalnya sudah terlihat hari ini,” tegasnya.

    Selain membahas Jembatan Muara Lawai, dirnya juga menyoroti lambatnya penyelesaian Jembatan di Lalan.

    Pemerintah memberi tenggat hingga 31 Desember 2025 bagi pihak terkait untuk menyelesaikan pengumpulan dana perbaikan.

    “Jika lewat dari itu tidak ada progres, jalurnya akan ditutup. Angkutan yang ingin tetap melintas harus memperbaiki jembatannya terlebih dahulu,” ucap dia.

  • Gubernur Sumsel Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Pendapatan ASN

    Gubernur Sumsel Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Pendapatan ASN

    PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang ditempuh Pemerintah Provinsi Sumsel tidak akan berdampak pada pendapatan aparatur sipil negara (ASN).

    “ASN adalah penggerak utama roda pemerintahan. Pendapatan mereka tidak akan dipangkas meskipun ada penataan anggaran. Tidak bertambah tidak apa-apa, yang penting tidak dikurangi,” ujar Herman Deru, Kamis (27/11/2025).

    Ia menjelaskan penyesuaian anggaran dilakukan menyusul berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

    Efisiensi difokuskan pada biaya perjalanan dinas, kegiatan seremoni, rapat, hingga kebutuhan alat tulis kantor yang dinilai masih dapat ditekan.

    “Yang akan dikurangi itu belanja perjalanan, rapat, termasuk penggunaan alat tulis. Kalau pena bisa dipakai seminggu, tidak perlu setiap hari beli dua. Hal-hal kecil seperti itu yang kami rapikan,” jelasnya.

    Ia menegaskan jika tidak dilakukan pemotongan pendapatan ASN karena pertimbangan aspek kesejahteraan.

    Menurutnya, kebutuhan hidup ASN tetap harus terjaga agar stabilitas ekonomi keluarga mereka tidak terganggu.

    “Kenapa take home pay tidak boleh berkurang? Karena kebutuhan mereka tetap berjalan. Namun tentu ASN juga harus memahami bahwa kondisi sekarang belum memungkinkan untuk ada kenaikan,” tegasnya.

    Meski dilakukan efisiensi, sejumlah program pembangunan tetap dipastikan berjalan pada tahun mendatang.

    Pemprov Sumsel juga akan berkoordinasi dengan 17 pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan proyek prioritas tetap terlaksana.

    “Pembangunan tidak boleh berhenti. Rencana yang sudah disusun harus diteruskan melalui kerja sama dan gotong royong. Program-program yang menyentuh masyarakat tetap kami jalankan,” ucap dia.

  • Paskomnas Susun Pola Tanam Hortikultura untuk Tekan Gejolak Harga di Sumsel

    Paskomnas Susun Pola Tanam Hortikultura untuk Tekan Gejolak Harga di Sumsel

    PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Upaya stabilisasi harga pangan di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi fokus kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas), khususnya melalui penataan pola tanam komoditas hortikultura yang kerap memicu inflasi.

    “Paparan Paskomnas tadi sangat detail,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, Rabu (26/11/2025).

    Deru mengatakan masih tingginya ketergantungan pasokan luar daerah untuk Pasar Induk Jakabaring membuat pola produksi di tingkat petani perlu lebih terarah.

    Menurut laporan yang diterimanya, sekitar 40 persen kebutuhan pasar tersebut didatangkan dari provinsi lain.

    “Kita melihat peluang nyata bagi Sumsel untuk mengambil porsi yang selama ini diisi daerah lain,” katanya.

    Ia menilai pengalaman Paskomnas dalam memetakan kebutuhan pasar nasional dapat membantu pemerintah daerah mengurangi ketimpangan antara produksi dan permintaan.

    Ia menyebut pembinaan pola tanam akan berdampak pada efisiensi produksi sekaligus memperkuat daya saing komoditas lokal.

    “Paskomnas siap bekerja sama dengan daerah penghasil untuk mengisi kekurangan tersebut,” imbuhnya.

    Ia menambahkan bahwa koordinasi antara hulu dan hilir penting untuk menghindari lonjakan atau penurunan harga yang tidak wajar.

    Dengan suplai yang lebih teratur, pemerintah berharap kondisi pasar lebih stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

    “Integrasi sistem hulu–hilir krusial untuk menjaga stabilitas harga,” lanjutnya.

    Semetara itu, Direktur Paskomnas Hartono Wignjopranoto menuturkan bahwa pihaknya segera menyinkronkan jadwal tanam dan distribusi dengan kabupaten penghasil sayuran, mengingat baru 60 persen pasokan Pasar Induk Jakabaring berasal dari dalam provinsi. “Potensi Sumsel sangat besar,” tuturnya.

    Hartono menjelaskan bahwa data harga dan pasokan yang dimiliki Paskomnas akan dijadikan acuan dalam menyusun pola tanam, sehingga produksi tidak berlebihan maupun kurang dari kebutuhan pasar.

    Ia juga menegaskan jika perbaikan kualitas pascapanen sebagai bagian dari pembenahan hilir.

    “Barang dengan kualitas baik dan buruk harus dipisahkan agar harga lebih adil. Sehingga kami berupaya pasokan dapat dipenuhi dari dalam provinsi,” pungkasnya.

  • Asperindo Sumsel Minta Pemprov Tinjau Ulang Pembatasan Pembelian Biosolar di Palembang

    Asperindo Sumsel Minta Pemprov Tinjau Ulang Pembatasan Pembelian Biosolar di Palembang

     

    PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Sumatera Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi kebijakan pembatasan pembelian biosolar di sejumlah SPBU dalam Kota Palembang karena dinilai menghambat operasional layanan pengiriman.

    Ketua DPW Asperindo Sumsel Haris Jumadi mengatakan pembatasan tersebut telah berdampak pada ketepatan waktu distribusi paket yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

    Menurut dia, beberapa kendaraan operasional bahkan mengalami keterlambatan keberangkatan akibat kesulitan mendapatkan solar.

    “Tantangan kami sekarang solar. Sudah ada beberapa penundaan keberangkatan karena kendaraan tidak mendapat solar,” ujarnya di Palembang, Rabu (26/11/2025).

    Ia menjelaskan aturan yang mulai diberlakukan pada 17 November 2025 itu turut memicu antrean panjang di SPBU, terutama setelah penyaluran solar dihentikan di empat titik pengisian.

    Ia mengatakan kondisi tersebut justru menimbulkan kemacetan karena kendaraan sudah mengantre sejak sore hari meskipun layanan di dalam kota baru dibuka pada malam hari.

    “Kami melihat aturan itu tidak efektif. Pengisian solar yang dibuka pukul 22.00 WIB membuat antrean menumpuk sejak pukul 16.00 WIB,” katanya.

    Asperindo bersama asosiasi lain berencana menggelar diskusi untuk menindaklanjuti penerapan kebijakan tersebut.

    “Kalau ada komitmen bersama menata lalu lintas, tidak masalah jika kendaraan besar diarahkan ke pinggir kota. Namun SPBU dalam kota sebaiknya beroperasi 24 jam karena Palembang ini kota besar,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, dirinya berharap pemerintah dapat membuka kembali layanan pembelian solar di SPBU dalam kota serta menambah durasi pelayanan agar kebutuhan pelaku usaha dapat terpenuhi.

    “Harapan kami sederhana, layanan biosolar di dalam kota dibuka kembali dan durasi pelayanannya diperpanjang agar distribusi tidak terhambat,” ucap dia.

  • Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Digenjot

    Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Digenjot

    SUARAPUBLIK.ID, BANYUASIN – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA).

    Gubernur Sumsel Herman Deru keberadaan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri akan menentukan daya saing KEK TAA di masa mendatang.

    “Kalau pelabuhan terlalu jauh, rantai logistik menjadi panjang dan biaya meningkat. Kita ingin itu dipangkas agar investasi di kawasan ini lebih kompetitif,” ujar Deru, Senin (24/11/2025).

    Pihaknya saat ini memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang ditargetkan menjadi simpul logistik utama kawasan.

    Ia menuturkan kemudahan logistik menjadi syarat penting untuk menarik industri, terutama sektor yang berorientasi ekspor.

    “KEK TAA sudah dirancang untuk menampung industri yang punya pasar global. Karena itu pelabuhan harus hadir, dan hadirnya bukan nanti-nanti,” tuturnya.

    Ia menyebut bahwa percepatan proyek akan terus dikawal bersama pemerintah pusat dan pihak pengembang.

    “Kita ingin ada progres nyata. Saya minta seluruh pihak yang terlibat jangan menunda pekerjaan yang sudah bisa dikerjakan sekarang,” ucapnya.

    Selain fokus pada pelabuhan, Deru turut meninjau fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di dalam kawasan.

    Fasilitas yang sudah beroperasi itu menangani limbah medis dan limbah industri dari berbagai daerah di Sumsel.

    Ia menilai keberadaan fasilitas tersebut menandakan kesiapan KEK TAA dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan industri.

    “Ini penting sekali, karena industri sekarang tidak hanya bicara produksi, tetapi juga bagaimana mengelola limbahnya. Kita sudah punya fasilitas yang memenuhi aturan,” imbuhnya.

    Ia mengatakan bahwa pengelolaan limbah secara mandiri memberikan efisiensi bagi pelaku usaha.

    “Tidak perlu lagi kirim ke luar daerah, yang berarti mengurangi biaya dan risiko. Ini bagian dari upaya kita menciptakan ekosistem industri yang lengkap,” katanya.

    Pihaknya berharap percepatan pembangunan pelabuhan dan penguatan fasilitas pendukung dapat membawa KEK TAA segera memasuki fase operasional penuh, sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kita ingin kawasan ini benar-benar hidup, memberi manfaat, dan menjadi pusat kegiatan industri baru di Sumatera Selatan,” pungkasnya.

  • Realisasi Pajak Daerah Sumsel Capai 88,73 Persen, Dua Sektor Lampaui Target

    Realisasi Pajak Daerah Sumsel Capai 88,73 Persen, Dua Sektor Lampaui Target

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai 88,73 persen atau sebesar Rp3,40 triliun dari target Rp3,83 triliun per 19 November 2025.

    Capaian ini dihimpun dari tujuh jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel.

    Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan menyebut sejumlah sektor menunjukkan kinerja positif, terutama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan yang telah melampaui target tahunan.

    “Dua sektor ini menjadi penopang utama realisasi pendapatan hingga November karena kontribusinya yang melampaui seratus persen,” ujar Rizwan, Rabu (19/11/2025).

    Untuk PBB-KB tercatat mencapai realisasi sebesar Rp1,55 triliun atau 105,56 persen dari target Rp1,47 triliun.

    Sementara Pajak Air Permukaan terealisasi Rp32,70 miliar atau 123,24 persen dari target Rp26,54 miliar.

    Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari peningkatan aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.

    “Kinerja dua sektor itu menunjukkan bahwa penerimaan pajak kita masih punya ruang pertumbuhan, terutama di wilayah dengan aktivitas industri dan energi yang tinggi,” imbuhnya.

    Adapun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp655,34 miliar atau 84,95 persen dari target Rp771,44 miliar.

    Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), realisasi tercatat Rp558,08 miliar atau 69,95 persen dari target Rp797,80 miliar.

    Pajak Rokok menyusul dengan realisasi Rp585,46 miliar atau 80,18 persen dari target Rp730,17 miliar.

    Di sisi lain, beberapa sektor masih berada di bawah 50 persen, seperti Pajak Alat Berat dengan realisasi Rp2,96 miliar (49,39 persen) dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru mencapai Rp11,37 miliar atau 40,80 persen dari target Rp27,87 miliar.

    Pemerintah menargetkan sisa realisasi dapat dikejar sebelum akhir tahun anggaran, dengan tetap mengedepankan pelayanan yang transparan dan mudah diakses wajib pajak.

    Pihaknya terus mendorong optimalisasi pendapatan pada sektor-sektor yang masih rendah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

    “Kami akan memaksimalkan sisa waktu hingga akhir tahun dengan melakukan penagihan aktif, pengawasan lapangan, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.

    Dan terakhir, untuk masyarakat agar manfaatkan program pemutihan kendaraan bermotor yang berlaku hingga Desember 2025.

    “Pajak daerah adalah sumber penting pembiayaan layanan publik. Semakin taat masyarakat, semakin besar pula ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Herman Deru memberi apresiasi atas capaian ini dan menegaskan pentingnya partisipasi publik.

    Ia mengatakan jika potensi pajak daerah sangat besar, tetapi kesadaran membayar pajak harus terus dibangun.

    “Rasa peduli terhadap daerah penting, terutama dalam pembangunan jalan, fasilitas publik, semua itu dibiayai dari pajak yang kita bayarkan bersama,” katanya.

    Ia juga menginstruksikan agar Bapenda dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat upaya menagih penunggak, khususnya kendaraan bermotor yang belum membayar sebagai langkah konkret memperkuat pendapatan asli daerah.

    “Kami optimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan, sebagai upaya strategis menutup penurunan alokasi TKD dari pusat. Oleh sebab itu, saya minta semua kepala daerah bekerja sama untuk menagih sekitar 2,4 juta kendaraan yang belum membayar supaya potensi PAD bisa maksimal,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi besar pendapatan dari kendaraan bermotor.

    “Dari sekitar 4 juta kendaraan yang terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang rutin membayar pajak. Ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” pungkasnya.