SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Keberadaan 22 pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun inti di Sumatera Selatan dinilai dapat mengganggu stabilitas rantai pasok industri sawit dan meningkatkan risiko peredaran tandan buah segar (TBS) ilegal.
Sumsel memiliki total 1,04 juta hektare lahan perkebunan, di mana 997.559 hektare di antaranya merupakan perkebunan sawit dengan 277 perusahaan yang tersebar terutama di Banyuasin, Musi Banyuasin, dan OKI.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi menyampaikan bahwa 22 PKS tanpa kebun inti itu tersebar di Banyuasin (6 unit), Muara Enim (6 unit), Musi Rawas (5 unit), dan Musi Banyuasin (5 unit).
“Secara perizinan mereka ada, tetapi jaminan suplai berdasarkan kepemilikan kebun tidak ada,” ujar Andi saat diwawancarai usai rakor penanganan gangguan usaha perkebunan sawit, Selasa (9/12/2025).
Andi mengatakan bahwa ketidakpastian pasokan di PKS non-kebun membuka peluang persaingan tidak sehat dalam perebutan TBS dan mendorong munculnya praktik ilegal.
“Kondisi ini dapat memicu munculnya ram sawit atau rantai alternatif yang menjadi tempat transaksi TBS ilegal,” katanya.
Ia menyebut bahwa pergerakan minyak dari jalur ram di Sumsel diperkirakan mencapai 40 ribu ton per hari, sehingga pengawasan terhadap pasokan sawit menjadi semakin penting.
“Salah satu tantangan besar kita adalah tren pencurian TBS yang terus meningkat,” imbuhnya.
Sepanjang 2025, terdapat 373 kasus pencurian TBS, dengan Musi Banyuasin dan Musi Rawas menjadi wilayah dengan kasus terbanyak.
“Dari seluruh kasus tersebut, 262 sudah diselesaikan dengan menetapkan 456 tersangka,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman, Deru menuturkan peningkatan kasus pencurian TBS dikhawatirkan berdampak pada minat investor di sektor perkebunan.
“Bisa saja investor takut kalau buah sawit diambil, tetapi motivasi pelaku juga harus dilihat, apakah karena ingin kaya atau karena kebutuhan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pencurian TBS kini menjadi masalah besar, terlepas dari apakah hal itu berkaitan langsung dengan keberadaan PKS tanpa kebun.
“Ini sedang dikaji, apakah penyebabnya kurang pengawasan, faktor ekonomi, atau perilaku,” ucap dia.
