SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Upaya percepatan perhutanan sosial di Sumatera Selatan memasuki babak baru dengan diluncurkannya Sistem Informasi Akses Lahan Perhutanan Sosial (SiALAM), sebuah platform digital yang dirancang untuk mempercepat layanan dan memperkuat transparansi pengelolaan hutan. Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan langkah ini dapat membantu mendorong realisasi perhutanan sosial yang hingga kini masih jauh dari potensi maksimal.
Hingga tahun 2023, realisasi izin perhutanan sosial di Sumsel baru mencapai sekitar 27 persen dari total potensi 493 ribu hektar. Berdasarkan data Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS), izin yang terbit tercatat sekitar 134 ribu hektar. Kondisi ini dinilai membutuhkan terobosan agar implementasi perhutanan sosial lebih cepat dan merata.
SiALAM dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Sumsel dengan World Agroforestry (ICRAF). Program ini turut mendapat dukungan Global Affairs Canada (GAC) melalui inisiatif Land4Lives yang fokus pada penguatan ketahanan iklim dan tata kelola lahan.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyambut peluncuran platform ini sebagai langkah penting menuju pengelolaan hutan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan teknologi informasi tidak hanya mempermudah layanan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam.
“Bagaimana kita mengelola hutan secara cerdas. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia agar generasi berikutnya mewarisi alam dalam kondisi terbaik,” ujar Deru saat menghadiri kegiatan bertajuk Inovasi Perhutanan Sosial Menuju Ketahanan Iklim di Grand Atyasa Convention Center, Palembang, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Sumsel memiliki kekayaan hayati yang luar biasa sehingga diperlukan komitmen bersama dalam menjaga keseimbangannya. Penghargaan dan apresiasi terhadap para penggiat lingkungan, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan.
“Hadiah dan penghargaan ini mungkin kecil, tetapi saya berharap dapat menjadi motivator bagi masyarakat lain agar semakin sadar pentingnya menjaga alam. Alam menjaga kita, maka kita harus menjaga alam,” ujarnya.
Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata, menjelaskan bahwa SiALAM dirancang untuk mempermudah pemantauan, pengambilan keputusan, hingga meningkatkan akurasi data dalam pengelolaan perhutanan sosial. Platform tersebut telah melalui rangkaian pelatihan bagi pemangku kepentingan sebelum resmi diluncurkan ke publik.
Melalui laman sialam.sumselprov.go.id, pengguna dapat mengakses berbagai fitur seperti data perhutanan sosial, regulasi, prasyarat perizinan, analisis spasial, penapisan kriteria, hingga modul pembelajaran dan layanan konsultasi dua arah. Fitur ini diharapkan menjadikan SiALAM bukan hanya alat teknis, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat
Inovasi digital tersebut dikembangkan Dinas Kehutanan Sumsel bersama CIFOR-ICRAF Indonesia sebagai langkah strategis dalam mempercepat realisasi perhutanan sosial. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan iklim serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Perhutanan sosial adalah pendekatan penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan membuka peluang usaha berbasis hasil hutan,” pungkas Andree.
