Tag: Pemkot Palembang

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, memberikan apresiasi sekaligus pesan penting kepada para pengembang properti di Kota Palembang. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Soft Launching Mokcup House Swift dan Ostrich di Lindypark Private Preview, Palembang.

Dalam sambutannya, Aprizal memuji konsep hunian tersebut yang dinilai nyaman dan aman bagi masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa pesatnya pembangunan infrastruktur dan perumahan harus tetap selaras dengan regulasi yang berlaku.

“Walaupun untuk membangun Kota Palembang, kita juga harus memperhatikan segi aturan dan wajah Kota Palembang. Saya sampaikan kepada seluruh pengembang di Palembang agar membangun sesuai aturan, memperhatikan estetika, dan disesuaikan dengan muka kota,” ujar Aprizal Hasyim.

Aprizal mengajak seluruh pihak, baik pengembang maupun pengusaha, untuk memiliki semangat yang sama dalam mendukung visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Ia berharap pembangunan dapat dilakukan secara cepat namun tetap terukur agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga.

Ia juga mencatat adanya tren positif pada pertumbuhan ekonomi di Palembang. Kehadiran para investor dan pengembang dinilai menjadi motor penggerak utama kenaikan angka investasi di Kota Palembang.

Berdasarkan data terbaru, Aprizal mengungkapkan bahwa nilai investasi di Kota Palembang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, Pemkot Palembang optimistis penataan wajah kota akan semakin baik di masa depan tanpa mengabaikan aspek legalitas dan keindahan tata ruang.

SUARAPUBLIK.ID,  PALEMBANG– Awal tahun 2026 menjadi sorotan bagi perekonomian Kota Palembang setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data resmi terkait perkembangan inflasi dan deflasi Januari.

Dalam kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang digelar di kantor BPS Kota Palembang, Senin (2/2/2026), hadir Asisten II Setda Kota Palembang Isnaini Madani mewakili Pemerintah Kota (Pemkot).

Statistisi Madya BPS Kota Palembang, Eviana Admanegara, memaparkan bahwa inflasi month to month Januari 2026 terhadap Desember 2025 tercatat sebesar 0,05%, sementara inflasi year on year Januari 2026 terhadap Januari 2025 berada di level 3,45%.

Kenaikan harga emas menjadi faktor paling dominan dengan andil 0,425%, disusul tomat (0,030%), angkutan udara (0,012%), kontrakan rumah (0,011%), serta tarif kendaraan travel (0,009%).

Namun, tren deflasi juga muncul dari sejumlah komoditas, terutama cabai merah yang menyumbang penurunan harga hingga 0,266%, diikuti tarif kendaraan roda dua online (0,039%), bensin (0,030%), bawang merah (0,022%), dan telur ayam ras (0,022%).

BPS mencatat dari total 393 komoditas yang dipantau, sebanyak 91 komoditas mengalami kenaikan harga, 78 komoditas mengalami penurunan, sementara 224 komoditas relatif stabil. Data ini menunjukkan bahwa meski ada gejolak harga pada beberapa sektor, mayoritas komoditas masih berada dalam kondisi terkendali.

Eviana menambahkan, inflasi antar kota di Sumatera Selatan menunjukkan variasi. Kota Lubuklinggau mencatat inflasi year on year tertinggi sebesar 3,57%, sedangkan Kabupaten Muara Enim menjadi yang terendah dengan 2,96%.

Sementara itu, menghadapi inflasi 2026 Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah menyiapkan langkah Strategis.

Assiten II Setda Kota Palembang Isnaini Madani menegaskan, Pemkot Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga.

Beberapa strategi yang akan dijalankan antara lain, Menambah cadangan bahan pangan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Menggelar pasar murah di kantor kecamatan dan kelurahan, Revitalisasi pasar tradisional agar lebih efisien dan nyaman, dan Perbaikan infrastruktur guna mendukung distribusi barang dan jasa.

Isnaini juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemkot dan BPS. “Kita berharap kerja sama ini terus berjalan untuk membangun Palembang yang tangguh dan berbasis data,” ujarnya.

Kondisi inflasi Palembang di awal 2026 menunjukkan tren yang relatif terkendali, namun tetap menyimpan potensi gejolak dari komoditas strategis seperti emas dan bahan pangan.

Dengan langkah antisipatif yang disiapkan Pemkot, diharapkan stabilitas harga dapat terus dijaga sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, pada Jumat, (30/1/2026) 2026, di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ratu Dewa menekankan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah deklarasi moral dan tanggung jawab publik.

Ia menegaskan bahwa budaya kerja yang tidak produktif tidak akan mendapat tempat di lingkungan Pemkot Palembang.

“Tidak ada ruang untuk orang pemalas dalam bekerja. Tidak ada toleransi terhadap pelayanan yang lambat, berbelit, dan tidak berpihak pada rakyat,” ujar Ratu Dewa dengan tegas.

Ada empat instruksi utama yang ditegaskan orang nomor satu di kota tertua di Indonesia ini, bagi seluruh pimpinan perangkat daerah:

– Disiplin sebagai harga mati. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan jujur, cepat, dan profesional.

– Evaluasi tanpa kompromi. Pejabat yang gagal memenuhi standar akan dievaluasi secara tegas.

– Fokus pada solusi nyata. Aparatur diminta tidak sekadar mengikuti prosedur, tetapi menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

– Pengelolaan anggaran bersih. Setiap rupiah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Selain itu, ASN diminta menghilangkan ego sektoral demi mewujudkan visi Palembang yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Setiap program kerja diwajibkan memiliki indikator terukur, penanggung jawab yang jelas, serta hasil yang nyata bagi masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim, para Kepala Perangkat Daerah, pejabat struktural, pimpinan BUMD, serta Direktur RSUD Kota Palembang.

Ratu Dewa mengajak seluruh jajaran untuk membuktikan kehadiran pemerintah melalui kerja nyata dan integritas tinggi, bukan sekadar janji.

Sementata itu juga ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menegaskan bahwa agenda utama kegiatan ini mencakup tiga poin krusial:

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026 sebagai dokumen komitmen pencapaian target kerja tahunan.

2. Penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

3. Penegasan Target Kinerja yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kota Palembang.

Aprizal menambahkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan mandat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dokumen perencanaan daerah tahun 2026.

“Melalui penandatanganan ini, setiap Kepala Perangkat Daerah diharapkan memiliki tanggung jawab yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi,” tegas Aprizal.

Capaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian ini akan menjadi barometer penilaian keberhasilan tugas selama satu tahun anggaran.

Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja.

Dengan keterlibatan seluruh elemen pimpinan, mulai dari staf ahli, asisten, inspektur, kepala dinas, camat, lurah, hingga pimpinan BUMD, Pemerintah Kota Palembang optimis dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Dengan adanya perjanjian ini, Pemerintah Kota Palembang optimis dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program kerja demi kesejahteraan masyarakat di tahun 2026,” pungkas Aprizal.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG –Pemerintah Kota Palembang mendorong percepatan sejumlah program strategis yang dinilai krusial untuk menjawab persoalan perkotaan, mulai dari kemacetan, banjir, keterbatasan lahan, hingga penataan ruang publik. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi langsung dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, salah satu isu utama yang dihadapi Palembang saat ini adalah keterbatasan ruang akibat pertumbuhan kota yang pesat. Untuk itu, rencana perluasan wilayah administrasi menjadi salah satu opsi strategis agar pengelolaan kota lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain perluasan wilayah, penanganan banjir juga menjadi perhatian serius. Pemkot Palembang menilai perluasan kolam retensi di kawasan Simpang Polda sebagai langkah penting untuk mengurangi genangan yang kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi.

Masalah kemacetan dan parkir di pusat kota turut menjadi sorotan. Pemkot Palembang mendorong pembangunan gedung parkir bertingkat serta pelebaran Jalan Parameswara guna mengurai kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat seiring aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Di sektor tata kota, Pemkot Palembang menargetkan penataan ulang pedestrian, khususnya di Jalan Kolonel Atmo, agar lebih ramah bagi pejalan kaki. Penertiban baliho konvensional yang dinilai mengganggu estetika kota juga diarahkan untuk dialihfungsikan menjadi videotron sebagai bagian dari modernisasi wajah Palembang.

Pengelolaan ruang publik dan kawasan strategis turut masuk agenda prioritas. Taman Wisata Punti Kayu didorong menjadi destinasi unggulan yang lebih terkelola, sementara kawasan Taman Nusa Indah dan sekitar Masjid Agung Palembang direncanakan ditata ulang demi meningkatkan kenyamanan dan estetika kota.

Di sisi ekonomi kerakyatan, Pemkot Palembang mengusulkan penguatan Program Koperasi Merah Putih serta pembenahan Pasar Retail Jakabaring agar lebih modern, tertata, dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan lainnya.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kesiapan untuk mengkaji dan mendukung program-program yang bersinggungan langsung dengan kewenangan provinsi, terutama perbaikan jalan provinsi, pelebaran akses utama, serta penataan kawasan strategis kota.

Sinergi antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dinilai menjadi kunci agar berbagai persoalan klasik perkotaan—mulai dari banjir, kemacetan, hingga ketimpangan ruang—dapat ditangani secara terintegrasi. Jika terealisasi, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong Palembang menjadi kota yang lebih tertata, modern, dan berkelanjutan.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG —Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Sumsel menegaskan komitmennya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding(MoU) tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan di LPKA Kelas I Palembang berapa hari yang lalu.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel bersama pihak LPKA Kelas I Palembang sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi anak binaan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd.mengatakan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang tidak boleh terputus dalam kondisi apa pun, termasuk ketika anak harus menjalani pembinaan di LPKA akibat permasalahan hukum.

“Negara hadir untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Anak binaan di LPKA bukanlah anak yang kehilangan masa depan, melainkan anak-anak yang sedang dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu, karakter, dan keterampilan,” ujarnya.

Menurutnya, MoU ini menjadi landasan hukum dan operasional bagi penyelenggaraan pendidikan formal maupun nonformal di lingkungan LPKA. Program pendidikan yang disiapkan meliputi pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan kesetaraan, serta penguatan pendidikan karakter dan keterampilan hidup (life skills).

Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Sumsel akan menyiapkan tenaga pendidik, kurikulum yang adaptif, serta sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosial anak binaan.

“Kami tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepercayaan diri anak. Pendidikan di LPKA harus menjadi sarana pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar formalitas,” katanya.

Ke depan, Dinas Pendidikan Sumsel berencana melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan di LPKA serta membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha, guna memperkaya materi pembelajaran dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika anak-anak ini kembali ke masyarakat, mereka siap secara mental, intelektual, dan sosial. Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik,”ucapnya

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih, menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai MoU ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembinaan anak binaan. Selama ini, pihaknya berupaya menghadirkan lingkungan yang ramah anak dan mendukung proses tumbuh kembang mereka secara optimal.

“Anak-anak binaan memiliki potensi yang besar. Dengan dukungan pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan, kami optimistis mereka dapat memperbaiki diri dan memiliki masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pembinaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah anak binaan di LPKA Palembang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang fleksibel dan humanis menjadi kunci agar proses belajar dapat berjalan efektif.

Melalui kerja sama ini, Pemprov Sumsel berharap dapat menekan angka putus sekolah sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan yang komprehensif.

“Penandatanganan MoU ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak serta prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama,”pungkasnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Wali Kota Ratu Dewa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan Sensus Sosial Ekonomi dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Ruang Video Conference Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Rabu (21/1/2026). Rakor ini menegaskan pentingnya akurasi dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPS Kota Palembang, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Dalam arahannya, Wali Kota Ratu Dewa menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkot Palembang dan BPS selama ini telah berjalan dengan baik. Namun demikian, ia menegaskan tetap diperlukan arahan serta pembekalan lanjutan dari BPS Provinsi agar pelaksanaan sensus di lapangan berjalan optimal.

“Beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, dan seluruhnya mengarah pada pentingnya data statistik sebagai dasar kebijakan,” Ujarnya.

Ia juga mengungkapkan rencana pelaksanaan forum group discussion (FGD) bersama para camat dan lurah se-Kota Palembang. Setelah FGD tersebut, camat dan lurah diharapkan dapat langsung bergerak melakukan pendataan di wilayah masing-masing secara detail dan menyeluruh.

Menurut Ratu Dewa, data hasil sensus dan DTSEN akan menjadi referensi bagi OPD dalam menyusun dan menjalankan program kerja, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Perdagangan serta yang lainya.

Dengan demikian, seluruh program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto menegaskan pentingnya sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam menghasilkan data yang akurat dan mutakhir.

Data tersebut, kata dia, sangat dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat Palembang.

“Kita terus bersinergi agar data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Program-program Pak Wali Kota dapat tercermin melalui penerapan indikator-indikator yang tepat. Kami juga sangat mengapresiasi berbagai penghargaan nasional yang diraih,”pungkasnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si, meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Senin (19/01/2026).

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Palembang mendorong pemanfaatan energi terbarukan sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dengan beroperasinya PLTS tersebut, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo diperkirakan mampu menghemat biaya listrik antara Rp12 juta hingga Rp24 juta per tahun.

Angka ini bukan hanya sekadar penghematan finansial, tetapi juga simbol transisi menuju energi bersih yang ramah lingkungan.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di kota tertua di Indonesia ini menegaskan, peresmian PLTS bukan sekadar pengoperasian fasilitas baru, melainkan wujud nyata komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan.

“PLTS ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 18,2 kWp, dilengkapi baterai berkapasitas total 30 kWh serta inverter berdaya 18 kW. Energi yang dihasilkan telah dimanfaatkan untuk menunjang operasional Masjid Agung,” jelasnya.

Data menunjukkan, pada Desember 2025 PLTS menghasilkan 1.137,2 kWh energi listrik, sementara hingga Januari 2026 tercatat produksi sebesar 436,5 kWh.

Energi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masjid, mulai dari sistem tata suara, CCTV, penerangan, kipas angin, televisi LED, hingga pendingin udara.

Ratu Dewa menekankan bahwa Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan keteladanan masyarakat.

“Masjid ini kini menjadi contoh nyata pemanfaatan energi bersih yang efisien dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan serta kepedulian terhadap alam,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan masjid sebagai lokasi pemasangan panel surya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa energi bersih bukanlah konsep mahal atau eksklusif.

“Satu masjid mungkin kecil dampaknya, tetapi seratus masjid adalah pembangkit kota,” tegasnya.

Dikatakan Ratu Dewa, peresmian PLTS ini juga tak lepas dari kontribusi Perumda Tirta Musi Palembang melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Ratu Dewa menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang akan terus mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi menekan emisi karbon dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Ini adalah langkah nyata menuju Palembang yang hijau dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia berharap fasilitas PLTS di Masjid Agung dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi efisiensi energi, penghematan biaya, maupun kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Plt Direktur Utama Perumda Tirta Musi, M Azharuddin, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata dukungan BUMD terhadap pembangunan daerah berkelanjutan.

“Sebagai BUMD, kami tidak hanya menyediakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemasangan PLTS ini adalah bentuk komitmen kami mendukung energi bersih,” katanya.

Menurut Azharuddin, Masjid Agung dipilih karena memiliki nilai historis, religius, dan sosial yang tinggi, serta menjadi simbol kebanggaan masyarakat Palembang. Ia berharap keberadaan PLTS ini dapat menjadi inspirasi bagi fasilitas publik lainnya, termasuk rumah ibadah, untuk mulai memanfaatkan energi ramah lingkungan.

Secara teknis, sistem panel surya yang dipasang memiliki kapasitas terpasang sekitar 18,6 kWp, lengkap dengan inverter dan sistem pendukung lainnya.

Berdasarkan simulasi energi, sistem ini diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sekitar 24–25 MWh per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, PLTS diharapkan mampu memenuhi sebagian kebutuhan listrik operasional masjid, memberikan potensi penghematan biaya signifikan, serta berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon hingga puluhan ton CO₂ selama masa operasional.

“Selain manfaat ekonomi dan lingkungan, program ini juga memiliki nilai edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi bersih dan efisien, khususnya di fasilitas publik,” tambah Azharuddin.

Peresmian PLTS di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo bukan hanya sekadar proyek energi, melainkan simbol transformasi Palembang menuju kota berkelanjutan.

Dengan dukungan pemerintah dan BUMD, langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi rumah ibadah dan fasilitas publik lainnya untuk ikut serta dalam gerakan energi bersih.

Masjid Agung kini berdiri bukan hanya sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai pionir energi terbarukan yang membawa keberkahan bagi masyarakat Palembang.

SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA — Dalam upaya mempercepat transformasi digital dan mewujudkan Palembang sebagai kota cerdas, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam dan jajaran Pemerintah Kota Palembang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Smart City (JSC) yang berlokasi di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta,Rabu (14/1/2026).

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kedua pemerintah daerah untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kota Palembang secara khusus ingin mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ekosistem kota cerdas yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rombongan Pemkot Palembang disambut langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin.

Dalam sesi pemaparan, Budi menjelaskan secara komprehensif mengenai strategi transformasi digital yang telah dijalankan Jakarta, termasuk penguatan integrasi data antar perangkat daerah, pengembangan sistem informasi berbasis open data, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy).

Salah satu sorotan utama dalam kunjungan ini adalah pengenalan aplikasi super Jakarta Kini (JAKI), sebuah platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan publik seperti pelaporan warga, informasi lalu lintas, layanan kesehatan, perpajakan, hingga pengaduan masyarakat.

Aplikasi ini menjadi tulang punggung digitalisasi pelayanan publik di Jakarta dan telah mendapatkan berbagai penghargaan nasional maupun internasional.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari jajaran Pemprov DKI Jakarta serta keterbukaan dalam berbagi pengalaman.

Orang nomor satu di Kota Palembang ini menegaskan , kunjungan ini bukan sekadar studi banding, melainkan langkah awal untuk menjalin kolaborasi konkret antara Palembang dan Jakarta dalam pengembangan layanan digital yang inklusif dan terintegrasi.

“Kami melihat banyak hal yang bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan Kota Palembang. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat percepatan Palembang sebagai kota berbasis smart city, dengan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan berbasis digital untuk masyarakat Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa.

Lebih lanjut, Ratu Dewa menekankan pentingnya membangun sistem informasi yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Ia menyebut bahwa Pemkot Palembang tengah mengembangkan sejumlah inisiatif digital, seperti sistem informasi pelayanan terpadu, dashboard monitoring pembangunan, serta aplikasi pelaporan masyarakat yang akan diintegrasikan dalam satu platform.

Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menambahkan bahwa kunjungan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat jejaring antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan era digital.

“Kami ingin belajar dari Jakarta, bagaimana membangun sinergi antar OPD, memanfaatkan data secara optimal, dan menciptakan inovasi yang berdampak langsung bagi warga,” ujarnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan peninjauan langsung ke pusat komando Jakarta Smart City Lounge, di mana rombongan Pemkot Palembang dapat melihat secara langsung bagaimana sistem pemantauan kota bekerja secara real-time, mulai dari pengawasan lalu lintas, pengelolaan bencana, hingga respons cepat terhadap laporan warga.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap inovasi, diharapkan sinergi antara Palembang dan Jakarta dapat menjadi model pengembangan smart city yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik dan berbasis teknologi.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf untuk membahas berbagai penguatan program kesejahteraan sosial di Kota Palembang, Kamis (15/1/2026).

Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial tersebut menitikberatkan pada dua agenda utama, yakni rencana pembangunan Sekolah Rakyat serta penambahan kuota bantuan sosial bagi masyarakat Palembang.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, yang turut mendampingi Wali Kota dalam audiensi tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang secara khusus mengajukan permohonan penambahan kuota sejumlah program bantuan sosial kepada Kementerian Sosial.

“Terkait dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, dan yang kedua permintaan penambahan kuota bantuan sosial. Kita meminta penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), bantuan sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH),” ujar Raimon.

Menurutnya, penambahan kuota bantuan sosial tersebut sangat dibutuhkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat kurang mampu di Kota Palembang, seiring dengan dinamika kebutuhan sosial dan ekonomi di lapangan.

Selain bantuan sosial, pembahasan juga difokuskan pada kesiapan Pemerintah Kota Palembang dalam merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat.

Saat ini, Pemkot Palembang tengah mempersiapkan aset dan sejumlah alternatif lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan sekolah tersebut secara permanen.

Raimon menyampaikan bahwa Menteri Sosial memberikan respons positif terhadap rencana tersebut dan mendorong Pemerintah Kota Palembang agar memastikan kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar clear dan siap bangun.

“Untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ada beberapa alternatif. Namun, sementara ini yang berjalan baru rintisan di Sentra Budi Perkasa, dan ke depan akan kita bangun secara permanen,” tutup Raimon.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Palembang dan Kementerian Sosial dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Pemerintah Kota Palembang terus memperketat pengawasan keamanan dan kebersihan kota.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang, CCTV di 100 titik akan segera dipasang di lokasi-lokasi strategis di seluruh penjuru kota.

Rencana ini dimatangkan dalam rapat koordinasi pemetaan titik CCTV yang digelar di Kantor Dinas Kominfo Palembang, Senin (12/1/2026).

Rapat ini diikuti oleh sejumlah OPD yakni Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Dinas Perkimtan Kota Palembang.

Kepala Dinas Kominfo Palembang, Adi Zahri SI.Kom menjelaskan, pemasangan CCTV ini bukan sekadar alat pantau biasa.

Teknologi ini akan menjadi “mata” pemerintah untuk memantau berbagai permasalahan kota.

“Kenapa kita berkoordinasi? Karena satu CCTV ini punya fungsi ganda. Selain memantau keamanan juga untuk memantau titik pembuangan sampah liar, titik banjir, hingga arus lalu lintas. Untuk keamanan, kita minta masukan dari Polresta dan Satpol PP untuk menentukan titik mana yang paling krusial,” ujar Adi.

Saat ini, Palembang sudah memiliki 41 CCTV, di mana 30 di antaranya sudah bisa diakses secara live oleh masyarakat.

Selain menambah unit baru, sambung Adi, Dinas Kominfo Palembang juga tengah menyiapkan Command Center. Pusat kendali ini nantinya tidak hanya memantau layar CCTV, tapi juga menjadi pusat pengaduan masyarakat dan integrasi pelayanan kelurahan sesuai arahan Wali Kota Palembang.

Kepala Satpol PP Kota Palembang, Dr Herison menegaskan, kehadiran CCTV ini akan mempermudah penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2015.

Beberapa titik yang menjadi prioritas usulan Satpol PP meliputi daerah rawan kriminalitas, lokasi balap liar, anak jalanan hingga titik pembuangan sampah sembarangan yang sering viral di media sosial.

“Kawasan yang krusial di antaranya di Kawasan Air Mancur dan Jembatan Ampera, Simpang Talang Kelapa, Macan Lindungan dan Simpang Bandara, Angkatan 45, BKB,” ujarnya

Selain itu, lanjut Herison, di kawasan lokasi rawan buang sampah liar juga diusulkan.

Bagi masyarakat yang masih nekat melanggar aturan, Herison memperingatkan rekaman CCTV bisa menjadi dasar untuk pemberian sanksi.

“Jika ada pelanggaran yang terpantau, personel kami akan langsung mendatangi lokasi. Kita akan lakukan sidang yustisi dan pelaku akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG— Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang menggelar audiensi dengan Ratu Dewa, Kamis (08/01/2026) pagi.

Audiensi tersebut membahas kesiapan serta koordinasi pelaksanaan Festival Generasi Islami Kreatif (FGIK) Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 28 Januari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, KH. Orbit Rupawan menyampaikan apresiasi atas sambutan dan waktu yang diberikan Wali Kota Palembang. Ia juga secara resmi mengundang Wali Kota Palembang untuk berkenan hadir sekaligus membuka kegiatan FGIK 2026.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Wali Kota Palembang menerima audiensi kami. Melalui kesempatan ini, kami juga mengundang Bapak Wali Kota untuk hadir dan membuka Festival Generasi Islami Kreatif Pondok Pesantren Nurul Qomar Tahun 2026,” ujar KH. Orbit Rupawan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan kesiapannya untuk hadir dan membuka kegiatan FGIK secara resmi.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang.

Ratu Dewa mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan yang menempati peringkat kedua secara nasional, dengan Kota Palembang sebagai wilayah dengan dominasi pengguna terbanyak.

“Kondisi ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pondok pesantren, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba,” tegasnya.

Selain itu, Ratu Dewa juga menyoroti masih tingginya persentase anak usia sekolah di Kota Palembang yang belum mampu membaca Al-Qur’an. Menurutnya, persoalan buta aksara Al-Qur’an memerlukan kolaborasi nyata antara pemerintah dan lembaga pendidikan keagamaan.

“Kami berharap Pondok Pesantren Nurul Qomar dan seluruh pondok pesantren di Palembang dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Palembang dalam mengentaskan buta aksara Al-Qur’an,” katanya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat layanan kesehatan primer yang inklusif dan mudah diakses. Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si, meresmikan layanan rawat inap dan puskesmas ramah disabilitas di lima puskesmas, sekaligus menyerahkan 10 unit ambulans layanan 24 jam untuk puskesmas, di Puskesmas Basuki Rahmat, Jalan Sersan Sani No.1305, Kecamatan Kemuning Selasa (6/1/2026).

Lima puskesmas yang kini resmi memiliki layanan rawat inap tersebut yakni Puskesmas Basuki Rahmat, Alang-Alang Lebar, Sei Selincah, Sematang Borang, dan Sukarame. Program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Palembang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Wali Kota Ratu Dewa menegaskan, penguatan puskesmas dengan fasilitas rawat inap merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada warga.

“Peluncuran Puskesmas Rawat Inap ini adalah bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Palembang. Dengan adanya layanan rawat inap di puskesmas, masyarakat bisa mendapatkan penanganan medis lanjutan tanpa harus selalu dirujuk ke rumah sakit, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Ratu Dewa.

Saat ini, Kota Palembang memiliki 42 puskesmas dan 67 puskesmas pembantu yang tersebar di 18 kecamatan, yang selama ini melayani rawat jalan dan persalinan. Berdasarkan Data Profil Kesehatan Indonesia, baru sekitar 41 persen puskesmas di Indonesia yang memiliki layanan rawat inap, sementara 59 persen lainnya masih non rawat inap.

“Melihat tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang mudah diakses, penguatan puskesmas rawat inap menjadi keharusan,” tambahnya.

Ratu Dewa juga mengingatkan bahwa komitmen ini telah dimulai sejak Mei 2025, dengan diresmikannya layanan rawat inap perdana di Puskesmas Pembina Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring. Memasuki tahun 2026, Pemkot Palembang kembali memperluas layanan tersebut ke lima puskesmas pembina lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Puskesmas Basuki Rahmat juga resmi menerapkan layanan ramah disabilitas, menyusul Puskesmas Sosial. Selain itu, 10 unit ambulans 24 jam diserahkan untuk mendukung respons cepat pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.

“Ini adalah wujud komitmen kami menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Palembang,” tegas Ratu Dewa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes., Sp.KKLP, menyampaikan bahwa pengembangan puskesmas rawat inap merupakan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang.

Ia menargetkan, ke depan setiap kecamatan memiliki minimal satu puskesmas rawat inap. Pada 2026 ditargetkan tujuh puskesmas rawat inap, dan ke depan di pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas, dapat terwujud secara menyeluruh.

“Pemkot Palembang juga terus meningkatkan fasilitas ramah disabilitas, termasuk puskesmas yang menjangkau permukiman padat hingga gang-gang sempit, namun tetap dilengkapi peralatan medis yang memadai dan ramah lingkungan,” pungkasnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nashir, realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp4,8 triliun dari total anggaran sebesar Rp5,2 triliun, atau setara dengan 91,67 persen.

Ahmad Nashir menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari sisi nominal dibandingkan tahun sebelumnya.

“Meskipun persentasenya lebih besar pada tahun 2024, yakni 94,96 persen dari total pendapatan Rp4,5 triliun dengan realisasi Rp4,3 triliun, namun secara nilai, realisasi tahun 2025 lebih tinggi,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, ia merinci bahwa anggaran belanja tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,3 triliun, dengan realisasi mencapai Rp4,8 triliun.

Sementara itu, pembiayaan netto pada tahun yang sama ditargetkan sebesar Rp67,1 miliar, namun berhasil direalisasikan hingga Rp102,1 miliar lebih, atau sekitar 152 persen dari target.

Pemkot Palembang juga mencatat adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp79 miliar pada akhir tahun anggaran 2025.

Menatap tahun 2026, Pemkot Palembang telah menetapkan target anggaran sebesar Rp4,6 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan pelayanan publik yang proaktif.

Salah satu strategi yang diusung adalah program “Anti Mager” (Anti Malas Gerak), yang mendorong para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Palembang untuk lebih aktif turun ke lapangan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan para pegawai dapat mengidentifikasi langsung potensi-potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal.

Contohnya, baru-baru ini Pemkot Palembang melakukan peninjauan ke situs sejarah Goa Jepang sebagai bagian dari program Anti Mager.

Lokasi tersebut kemudian diproyeksikan menjadi destinasi wisata baru yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendongkrak pendapatan daerah.

“Karena memang target PAD Palembang tahun 2026 sebesar Rp4,6 triliun, kami terus menggali potensi yang ada di berbagai sektor,” ujar Ahmad Nashir.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mencapai target PAD, Wali Kota Ratu Dewa telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tujuh arahan strategis kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan tersebut mencakup:

1. Implementasi program Anti Mager secara menyeluruh di setiap OPD.

2. Peningkatan koordinasi lintas sektor, baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pemerintah pusat.

3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.

4. Identifikasi dan pengembangan potensi PAD baru di sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.

5. Peningkatan efisiensi belanja daerah melalui evaluasi program dan kegiatan.

6. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah.

7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Palembang.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Palembang berharap dapat menjaga tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih responsif dan inovatif.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam mengenang sebuah peristiwa monumental yang tak hanya mengenang heroisme rakyat Palembang Dalam peringatan Pertempuran Lima Hari Lima Malam yang digelar Di pelataran Lawang Borotan yang menjadi titk balik strategis dalam pertempuran sengit melawan pasukan Belanda suasana berubah menjadi panggung sejarah hidup.

Seru Mobil-mobil tua seperti Willys, Jeep Ford GPW, , disusul oleh sepeda ontel yang dikayuh oleh pemuda-pemudi berseragam pejuang.

Mereka mengenakan ikat kepala merah putih, membawa bendera, terasa masuk mesin waktu pada masa perjuangam itu.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa turut larut dalam suasana, mengenakan seragam pejuang lengkap dengan atributnya, ia duduk salah satu kendaraan tua, melintasi ruas jalan protokol kota Palembang.

“Lima Hari Lima Malam bukan sekadar seremoni. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan kita dibayar mahal. Tugas kita hari ini adalah menjaga dan mengisinya dengan karya,”kata Walikota Palembang H Ratu Dewa, Sabtu (03/01/2026).

Ia menambahkan bahwa peringatan ini adalah jembatan antara sejarah dan masa depan, antara darah para pejuang dan semangat generasi penerus.

” Di tengah hiruk-pikuk zaman digital, Palembang membuktikan bahwa semangat kemerdekaan tetap hidup berdenyut dalam setiap langkah,” ujarnya penuh semangat.

Tak hanya parade kendaraan dan kostum, peringatan ini juga diisi dengan pertunjukan teatrikal perjuangan yang menggugah emosi.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Sulaiman Amin, menyampaikan bahwa peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengangkat potensi wisata sejarah di Palembang.

Ia menegaskan bahwa banyak jejak perjuangan yang masih tersembunyi dan belum dikenal luas oleh masyarakat.

“Kami akan lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak jejak perjuangan yang bisa kita angkat menjadi destinasi wisata sejarah. Ini bukan hanya soal mengenang, tapi juga menghidupkan kembali semangat dan kebanggaan akan kota ini,” ungkap Sulaiman.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, secara resmi membuka Turnamen Bola Voli Walikota Cup Tahun 2025 yang diselenggarakan di Lapangan Bola Voli Sekolah Harapan Kota Palembang, Sabtu (27/12/2025). Ajang olahraga ini diikuti oleh puluhan tim yang berasal dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa menyampaikan bahwa turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi olahraga biasa, melainkan sarana penting untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan semangat kebersamaan di antara Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus memperkokoh profesionalitas, meningkatkan kinerja, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Ratu Dewa.

Berdasarkan laporan panitia, turnamen tahun ini mencatatkan partisipasi yang cukup besar dengan total 56 tim yang mendaftar. Tim-tim tersebut merupakan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kota Palembang.

Ratu Dewa memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme para peserta yang menunjukkan semangat berkompetisi secara sehat.

Ia menekankan bahwa dalam sebuah pertandingan, sikap dan proses jauh lebih berharga daripada hasil akhir. “Ingatlah bahwa kemenangan sejati bukan hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan sikap yang ditunjukkan selama kompetisi berlangsung,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ratu Dewa berharap turnamen ini dapat menjadi sarana pengembangan diri bagi para ASN, terutama dalam meningkatkan kemampuan berpikir sistematis serta memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas sektoral.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang Ratu Dewa Resmikan 2.037 PPPK Paruh Waktu Angkatan 2025, Kisah Inspiratif Warnai PelantikanSuasana haru dan penuh syukur menyelimuti halaman rumah dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Senin pagi (22/12).

Sebanyak 2.037 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi dilantik oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam sebuah upacara yang sarat makna dan semangat pengabdian.

Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Para PPPK Paruh Waktu yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari petugas kebersihan, sopir, hingga tenaga teknis lainnya yang selama ini bekerja sebagai pegawai harian lepas (PHL).

Dalam sambutannya, Wali Kota Ratu Dewa menyoroti dua sosok PPPK Paruh Waktu yang kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Mereka adalah Ibu Samsia Kurniati dan Bapak Parin, dua figur yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun demi menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Palembang.

Ibu Samsia Kurniati, perempuan tangguh kelahiran tahun 1973, telah bekerja sebagai penyapu jalan sejak 2007.

Selama 18 tahun, ia memulai hari-harinya sejak pukul lima pagi, menyusuri jalanan kota dengan sapu di tangan, menghadapi debu, panas, dan lalu lintas yang padat.

Meski penghasilan yang diterima sangat terbatas, semangatnya tak pernah surut. Ia tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menghidupi keluarga dan menyekolahkan dua anaknya.

“Pada seleksi PPPK sebelumnya saya belum berhasil karena formasi terbatas. Tapi saya tidak menyerah. Hari ini, saya sangat bersyukur karena akhirnya pengabdian saya diakui oleh negara,” ucap Ibu Samsia dengan mata berkaca-kaca.

Sementara itu, Bapak Parin, pria kelahiran 1969, telah mengabdi sebagai sopir mobil angkutan sampah sejak tahun 2005. Selama 20 tahun, ia menjalankan tugas berat mengangkut sampah dari berbagai sudut kota, mulai dari dini hari hingga larut malam. Dengan kondisi kendaraan yang sering kali tidak ideal dan tantangan di lapangan yang tak ringan, Bapak Parin tetap setia menjalankan tugasnya.

“Anak-anak saya sudah berkeluarga, dan istri saya mengurus rumah. Saya bekerja untuk mereka, dan untuk kota ini. Saya tidak pernah mengeluh, karena saya percaya, kerja keras pasti ada hasilnya,” ujar Bapak Parin dengan senyum penuh syukur.

Wali Kota Ratu Dewa menyampaikan bahwa kisah Ibu Samsia dan Bapak Parin hanyalah dua dari ribuan kisah luar biasa yang dimiliki para PPPK Paruh Waktu.

Ia menegaskan bahwa para pegawai ini adalah wajah-wajah pengabdian yang selama ini mungkin tidak terlihat, namun memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik.

“Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Hari ini, kita memberikan pengakuan atas dedikasi mereka. Ini bukan sekadar pelantikan, ini adalah bentuk penghormatan atas kerja keras dan loyalitas,” ujar Ratu Dewa.

Ia juga berpesan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan semangat pelayanan. “Tetaplah santu dan rendah hati. Jangan sampai setelah menyandang status ASN PPPK Paruh Waktu, hubungan sosial dengan tetangga menjadi renggang. Tetaplah menjadi pribadi yang membumi,” pesannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, M. Yanuarpan, turut memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Ia menekankan bahwa menjadi PPPK Paruh Waktu bukan sekadar status administratif, melainkan sebuah panggilan pengabdian.

“Masyarakat menaruh harapan besar di pundak Saudara. Setiap tugas yang dijalankan, sekecil apa pun, adalah bagian dari pelayanan publik dan wujud cinta kita kepada Kota Palembang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para pegawai yang baru dilantik senantiasa menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja. “Bekerjalah dengan baik sebagai abdi negara. Seperti pesan Pak Wali Kota, tetaplah santu dan rendah hati,” tutupnya.

Pelantikan ini menjadi simbol harapan baru bagi Kota Palembang. Dengan bertambahnya tenaga kerja yang kini memiliki status yang lebih jelas dan perlindungan hukum yang lebih kuat, diharapkan pelayanan publik akan semakin optimal dan merata.

Wajah-wajah bahagia para PPPK Paruh Waktu yang hadir hari itu menjadi saksi bahwa pengabdian yang tulus tidak pernah sia-sia. Di bawah langit Palembang yang cerah, mereka berdiri tegak, siap melanjutkan tugas mulia sebagai pelayan masyarakat, dengan semangat baru dan tekad yang lebih kuat

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, bergerak cepat menindaklanjuti keluhan warga dengan meninjau langsung kondisi jembatan rusak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Rabu (17/12/2025). Peninjauan ini sekaligus memastikan komitmen Pemkot Palembang dalam menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas warga.

Di lokasi, Prima menegaskan bahwa pembangunan jembatan permanen akan segera direalisasikan pada tahun 2026 melalui APBD Kota Palembang. Jembatan tersebut dirancang dengan panjang 87 meter dan lebar 1,8 meter, dan dijadwalkan mulai dibangun pada Januari 2026.

“Alhamdulillah, jembatan ini langsung kita realisasikan. Ini akses vital yang dilalui warga dari empat RT, sehingga harus dibangun permanen dan aman,” tegas Prima.

Sementara itu, Nirwana, Ketua RT 41 Kelurahan Silaberanti, mengungkapkan bahwa jembatan tersebut merupakan jalur alternatif penting yang menghubungkan warga Silaberanti dan 16 Ulu. Jika jembatan tidak bisa dilalui, warga harus memutar cukup jauh melalui flyover.

“Ini jalan pintas warga. Keluar langsung ke flyover dan akses ke Pasar Induk Jakabaring. Sejak pagi ramai dilintasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jembatan itu telah digunakan sekitar 10 tahun dan kini kondisinya termakan usia, sehingga menimbulkan kekhawatiran warga. Setidaknya tiga RW dan empat RT, bahkan hampir seluruh RT di sekitar lokasi seperti RT 28, 26, 29, 31, dan 37 mengandalkan jembatan tersebut untuk aktivitas harian, terutama kendaraan roda dua dengan intensitas lalu lintas yang tinggi.

Dengan rencana pembangunan permanen ini, warga berharap akses penghubung tersebut segera kembali aman dan nyaman, sekaligus mendorong kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat Jakabaring dan sekitarnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG— Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang menggelar acara pemberian penghargaan kepada para Wajib Pajak, Mitra Pembayaran, serta Perangkat Daerah Pelaksana yang telah menunjukkan kontribusi luar biasa dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2025.

Acara ini berlangsung di Hotel The Zuri Palembang, Selasa (26/12/2025) dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat, lurah, serta perwakilan dari sektor swasta dan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasyim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pemerintah Kota kepada para pihak yang telah menunjukkan kepatuhan dan keteladanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

“Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk terima kasih dari Pemerintah Kota Palembang kepada Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta Pajak Daerah lainnya tepat waktu,” ujar Afrizal Hasyim.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga tanggal 15 Desember 2025, penerimaan pajak daerah telah mencapai angka yang signifikan, yakni sebesar Rp1.448.944.409.455,-( (satu triliun empat ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), atau sekitar 80,50%* dari target tahunan sebesar *Rp1.800.000.000.000,-(satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

“Seperti kita ketahui, Kota Palembang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu sangatlah vital,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BAPENDA Kota Palembang, Marhaen, menegaskan bahwa kegiatan pemberian penghargaan ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar semakin patuh dalam membayar pajak. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Kami sangat mengapresiasi peran aktif para camat dan lurah yang telah bekerja sama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Ini adalah kerja kolektif yang patut diapresiasi,” ujar Marhaen.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 405/KPTS/BAPENDA/2025, penghargaan tahun ini diberikan dalam bentuk piagam dan plakat kepada *10 Wajib Pajak tercepat*, serta kepada *Perangkat Daerah Pelaksana dan Mitra Pembayaran* yang dinilai berkontribusi signifikan dalam pemungutan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta jenis pajak daerah lainnya.

Marhaen menekankan, bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat memiliki dampak langsung terhadap pembangunan kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal.

“Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Kota Palembang. Setiap rupiah yang dibayarkan memiliki peran besar dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang optimal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tak hanya itu, penghargaan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kota Palembang yang lebih maju dan berdaya saing.

“Penghargaan ini bukan semata bentuk simbolik, tetapi merupakan pengakuan atas peran aktif saudara-saudara dalam mendukung pembangunan kota yang kita cintai,” tutup Marhaen.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa menegaskan komitmennya untuk program “Palembang Cerdas”. Salah satunya dengan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana (S2 dan S3).

Dewa mengatakan, program ini sudah mulai berjalan dan ditargetkan akan diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2026.

Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM ASN dengan target spesifik di beberapa sektor. “Kali ini kita kerja sama dengan UNPAD untuk program spesialis dokter. Targetnya satu Puskesmas memiliki satu Dokter Spesialis. Inilah alasan Pemkot menjalin kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad), karena jurusan Spesialis Kedokteran Layanan Primer (SP.KKLP) saat ini hanya ada di Unpad,” jelas Dewa.

Sementara, Kepala BKPSDM Kota Palembang, Yanurpan Yany mengatakan, sesuai keinginan Wali Kota, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditargetkan memiliki satu ASN dengan gelar Dokter (S3). Sedangkan untuk Pendidikan, setiap sekolah ditargetkan memiliki satu guru berpendidikan S2.

Seluruh biaya pendidikan, sambung Yanurpan, mulai dari S2, Dokter Spesialis, hingga S3, akan ditanggung sepenuhnya oleh APBD Kota Palembang. Pembayaran dilakukan secara transfer SPP langsung ke rekening universitas, sehingga terukur dan diawasi oleh Inspektur dan BPKP.

“Ini yang jelas adalah pemenuhan janji dari janji Pak Walikota Palembang, pada waktu kampanyenya dulu, Palembang Cerdas. Dan hari ini, salah satu janjinya kita tindak lanjuti dan Insya Allah, tahun ajaran baru tahun 2026 ini sudah berjalan,” ujar Yanurpan.

Program ini, lanjut dia, dirancang agar ASN dapat mengikuti kuliah di luar jam dinas, sehingga tidak perlu meninggalkan jabatan maupun keluarga.

Untuk mekanisme seleksi administrasi, kata Yanurpan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hanya akan menyeleksi kelengkapan administrasi calon peserta Akademik.

“Seleksi penerimaan sepenuhnya diserahkan kepada universitas yang bersangkutan. ASN dari berbagai OPD akan bersaing. Kuota akan diberikan kepada pendaftar dengan ranking tertinggi di universitas tersebut.

Tahap Awal, seluruh OPD dan Puskesmas sudah dapat mulai menyeleksi calon untuk dokter spesialis dan program doktor,” paparnya.

Tomy Perdana, Direktur Kerja Sama dan Kemitranaan Alumni Universitas Padjajaranmengatakan, tahap pertama kuotanya ada 21 orang, untuk spesialis dokter keluarga dan layanan primer. “Program spesialis ini saat ini memang hanya ada di UNPAD. Jadi ini kerja samanya dengan UNPAD,” ujarnya.

Dikatakannya, UNPAD sendiri sudah siap karena sudah cukup lama mengembangkan spesialis bidang tersebut.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG– Inovasi AMPERA CAKEP (Ayo Menemukan Penduduk Rentan Cetak Administrasi Kependudukannya) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang berhasil meraih TOP 6 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Disdukcapil se-Sumatera Selatan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru kepada Asisten III Pemkot Palembang, Ahmad Bastari, di Auditorium Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (11/12/2025).

Plt Kadis Dukcapil Palembang, Allan Gunery mengungkapkan,AMPERA CAKEP menjadi salah satu inovasi pelayanan yang dinilai mampu menjawab persoalan akses dokumen administrasi kependudukan bagi kelompok penduduk rentan, seperti orang telantar, lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, hingga warga yang tinggal di kawasan terpencil atau sulit akses.

“Program ini menghadirkan layanan jemput bola berupa pendataan, perekaman identitas, dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan langsung di lokasi tempat penduduk rentan berada,” kata Allan Gunery.

Langkah ini, kata dia, dilakukan karena kelompok tersebut kerap menghadapi hambatan, mulai dari minim informasi, keterbatasan mobilitas, hingga akses layanan yang jauh.

Disdukcapil Palembang memastikan bahwa setiap warga, termasuk penduduk rentan, berhak mendapatkan dokumen kependudukan sebagai dasar untuk mengakses berbagai layanan publik.

Pelaksanaan AMPERA CAKEP dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, yayasan, panti sosial, serta sejumlah tempat penampungan di Kota Palembang.

“Kerja sama ini membantu mempercepat pemenuhan dokumen bagi masyarakat rentan sehingga mereka lebih mudah memperoleh layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan publik lainnya” ujar dia.

Penghargaan TOP 6 ini menjadi bukti komitmen Pemkot Palembang dan Disdukcapil dalam menghadirkan pelayanan inklusif dan memastikan seluruh warga mendapat hak administrasi kependudukan tanpa terkecuali.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam belanja daerah.

Hal ini ditandai dengan pembukaan kegiatan Sosialisasi Tahap Identifikasi Paket pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tahun 2026 di Hotel Harper, Senin (8/12/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, membuka kegiatan tersebut yang mengusung tema “31 Maret 2026: Batas Akhir Pengumuman RUP untuk APBD TA 2026, Langkah Nyata Menuju Palembang Berdaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Sekda Aprizal Hasyim menegaskan, tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan fundamental.

“Transparansi dan efisiensi dalam pengadaan adalah fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mematuhi regulasi yang mewajibkan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Tahun Anggaran 2026 paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

“Tidak boleh ada lagi rencana pengadaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diumumkan di atas tanggal 31 Maret 2026. Kedisiplinan ini adalah bentuk kepatuhan kita terhadap regulasi, sekaligus komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi,” ujar Aprizal Hasyim.

Penegasan ini berlandaskan pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 yang dengan jelas mengatur batas waktu pengumuman RUP tahun berikutnya tidak melewati 31 Maret.

Aprizal menambahkan, kewajiban batas waktu ini semakin diperketat karena telah menjadi atensi serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui agenda Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan/Pengadaan Barang/Jasa (ULP/PBJ) Setda Kota Palembang, Aris Satria, menjelaskan sosialisasi ini sangat penting agar semua pihak memahami bahwa tenggat waktu tersebut adalah hal krusial.

“Ini harus menjadi atensi bagi OPD. Sehingga seluruh OPD segera mengidentifikasi dan mengumumkan paket pengadaan APBD 2026 tepat waktu. Dengan begitu, menjamin proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tukasnya.