SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG –Pemerintah Kota Palembang mendorong percepatan sejumlah program strategis yang dinilai krusial untuk menjawab persoalan perkotaan, mulai dari kemacetan, banjir, keterbatasan lahan, hingga penataan ruang publik. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi langsung dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, salah satu isu utama yang dihadapi Palembang saat ini adalah keterbatasan ruang akibat pertumbuhan kota yang pesat. Untuk itu, rencana perluasan wilayah administrasi menjadi salah satu opsi strategis agar pengelolaan kota lebih optimal dan berkelanjutan.
Selain perluasan wilayah, penanganan banjir juga menjadi perhatian serius. Pemkot Palembang menilai perluasan kolam retensi di kawasan Simpang Polda sebagai langkah penting untuk mengurangi genangan yang kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi.
Masalah kemacetan dan parkir di pusat kota turut menjadi sorotan. Pemkot Palembang mendorong pembangunan gedung parkir bertingkat serta pelebaran Jalan Parameswara guna mengurai kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat seiring aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Di sektor tata kota, Pemkot Palembang menargetkan penataan ulang pedestrian, khususnya di Jalan Kolonel Atmo, agar lebih ramah bagi pejalan kaki. Penertiban baliho konvensional yang dinilai mengganggu estetika kota juga diarahkan untuk dialihfungsikan menjadi videotron sebagai bagian dari modernisasi wajah Palembang.
Pengelolaan ruang publik dan kawasan strategis turut masuk agenda prioritas. Taman Wisata Punti Kayu didorong menjadi destinasi unggulan yang lebih terkelola, sementara kawasan Taman Nusa Indah dan sekitar Masjid Agung Palembang direncanakan ditata ulang demi meningkatkan kenyamanan dan estetika kota.
Di sisi ekonomi kerakyatan, Pemkot Palembang mengusulkan penguatan Program Koperasi Merah Putih serta pembenahan Pasar Retail Jakabaring agar lebih modern, tertata, dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan lainnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kesiapan untuk mengkaji dan mendukung program-program yang bersinggungan langsung dengan kewenangan provinsi, terutama perbaikan jalan provinsi, pelebaran akses utama, serta penataan kawasan strategis kota.
Sinergi antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dinilai menjadi kunci agar berbagai persoalan klasik perkotaan—mulai dari banjir, kemacetan, hingga ketimpangan ruang—dapat ditangani secara terintegrasi. Jika terealisasi, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong Palembang menjadi kota yang lebih tertata, modern, dan berkelanjutan.
