Suara Publik –

Tag: DPRD Kota Palembang

  • DPRD Palembang Gelar Paripurna Mendengarkan Jawaban Walikota Terhdap Pandangan Fraksi-Fraksi

    DPRD Palembang Gelar Paripurna Mendengarkan Jawaban Walikota Terhdap Pandangan Fraksi-Fraksi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Mengelar Paripurna Ke 9 dengan agenda mendengarkan Jawaban Walikota Palembang terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Palembang, Senin (14/04/2025) ruang rapat utama Gedung DPRD Palembang Jalan Gubernur H Bastari.

    Rapat paripurna ke 9 ini dipimpin Wakil ketua DPRD Palembang Hary Apriansyah, didampingi Ketua DPRD Ali Subri, Wakil Ketua M Hidayat, Walikota Palembang, Sekwan Palembang Ihksan Tosni, Sekda Palembang Aprizal Hasyim. Unsur Forkopimda, Camat Lurah OPD lingkungan pemkot Palembang, KPU.

    Walikota Palembang H Ratu Dewa dalam laporan Jawaban Walikota terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPRD terkait permasalahan lampu jalan Infrastruktur jalan drainase, sampah dan pasar tradisional.

    Pimpinan DPRD Palembang Serta Walikota Palembang Saat Sidang Paripurna DPRD Palembang, Senin(14/04/2025)

    Ratu mengungkapkan, jika pemerintah melalui dinas PU PR terus melakukan peningkatan dan perbaikan drainase.

    “Pada tahun 2025 pemerintah telah melakukan normalisasi drainase sepanjang 419.134, Optimalisasi sistem pompa dan menambah kolam retensi pada tahun 2024, total genangan dapat di kendalikan sebesar 85 persen, ” Ungkap Dewa di hadapan Anggota DPRD Palembang.

    Untuk permasalahan sampah, bahwa dalam hal pengangkutan sampah terus berupaya maksimal yaitu sebanyak 2-3 ritase mengangkut sampah dari 302 TPS dengan kekuatan armada 182 terdiri dari 103 damptruk 36 Arm Roll, 36 motor sampah 4 Compactor, 4 buldozer, 1 Backhoe loader, dan excavator.

    “Kami juga mengatur piket malam di wilayah volume sampah nya tinggi kecamatan IB I, IT I dan Kecamatan Sukarami, ” Jelas dia

    Lalu sebanyak 54.777 Lampu jalan sudah terpasang dan 300 titik sudah di perbaiki oleh dinas perhubungan palembang selalu cepat tanggap merespon laporan masyarakat.

    Sementara itu Ketua DPRD Palembang H Alis Subri, mengatakan, setelah mendengar apa yang disampaikan Walikota Palembang ini menjadi acuan bagi DPRD untuk terus mendorong pemerintah untuk selalu perhatian terhadap pandangan Fraksi-Fraksi.(Adv)

  • DPRD Palembang Soroti Banyak Infrastruktur Rusak, Serta Dorong PD Pasar Tingkatkan PAD

    DPRD Palembang Soroti Banyak Infrastruktur Rusak, Serta Dorong PD Pasar Tingkatkan PAD

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Menggelar Sidang Paripurna Laporan Reses MP I Tahun 2025, Penutupan Persidangan I tahun 2024,Pembukaan Masa Persidangan II tahun 2025, Senin (06/01/2025) di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Palembang, Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring.

    Laporan Reses yang dilaksanakan anggota DPRD Palembang yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 2-4 Desember 2024 dalam menerima aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palembang.

    Sidang Paripurna Masa Persidangan ke I di Pimpin Wakil Ketua DPRD Palembang M Hidayat, di dampingi wakil ketua DPRD Hari Apriansyah, Wakil ketua Zainal Abidin.

    Dihadiri Oleh Pj Wako Palembang diwakili Sekda Palembang Aprizal Hasyim, Danlanal, Kemenag Palembang Kapolrestabes Palembang, Serta Camat, Lurah dan Anggota DPRD Palembang.

    Dalam Laporan reses Juru bicara dari Dapil I DPRD Palembang Yustin, menyampaikan agar pemerintah kota Palembang dapat melakukan peningkatan pelayanan Nakes, PDAM, Permasalahan Parkir dan arus lalulintas, serta meminta DLH Palembang mengecek Laporan masyarakat terkait Limbah PIM. Sedangkan untuk PD Pasar Palembang Djaya untuk memperhatikan pasar terbengkalai. Serta perbaikan jalan dan lampu jalan.

    Sementara itu Juru Bicara Dapil II Juwono, dalam menyerah aspirasi di daerah pemilihan masing-masing, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sungai parit poros jalan yang banyak rusak dan berlubang perbaikan kantor pemerintahan Seperti kantor lurah.

    ” Kepada pemerintah palembang untuk memprioritaskan perbaikan jalan drainase perbaikan lampu jalan di berbagai titik di kota Palembang, Serta melakukan pengawasan tempat hiburan malam yang melanggar aturan yang ada, “ujarnya.

    Lalu Juru Bicara Dapil III Sudirman, meminta pemerintah kota Palembang memberikan pelayanan sosial seperti Pelayanan kesehatan melalui KIS, perbaikan jalan lampu Jalan, untuk dapat menyelesaikan masalah di daerah Pemilihan dapil III.

    Juru Bicara Dapil IV Sintya Rahutami, meminta Pemkot Palembang untuk menanggulangi banjir di kawan sematang borang, perbaikan Jembatan Suka mulya, Peningkatan jaringan PDAM Sako, permasalahan Sampah karya Mulya, mengatasi Banyak nya Lampu jalan rusak.

    Sedangkan Juru Bicara dapil V Salahudin, menyampaikan hal yang sama terkait instruktur yang ada d dapil mereka.

    Juru bicara Dapil VI M Firdaus, anggota DPRD Dapil enam meminta Pemkot memprioritaskan perbaikan infrastruktur baik jalan rusak, lampu jalan, drainase yang rusak, pembangunan rehab Kantor dikawasan Seberang ulu I Kertapati Jakabaring Perumda PD Pasar Djaya untuk meningkatkan PAD.

    Terakhir Laporan Pembukaan Rapat Paripurna 2025 oleh Wakil Ketua DPRD Palembang Hari Apriansyah menyampaikan program kerja Badan Kehormatan, Laporan Komisi Komisi, Laporan Reses, Lalu Produk DPRD Palembang tahun 2024.

  • DPRD Palembang Gelar Sidang Paripurna Penetapan Definitif Pimpinan DPRD

    DPRD Palembang Gelar Sidang Paripurna Penetapan Definitif Pimpinan DPRD

     

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna Masa persidangan ke-I MP I dalam penetapan calon Pimpinan Definitif DPRD Palembang untuk masa jabatan 2024-2029, Kamis (03/10/2024) ruang rapat utama Gedung DPRD Palembang Jalan H Gubernur Bastari Jakabaring.

    Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Palembang Ali Subri berlangsung khidmat, dihadiri berbagai pihak seperti Pj Walikota Palembang diwakili Asisten 1 Hery Aprian, Forkopimda, Sekretaris Dewan, Anggota DPRD terpilih Camat Lurah serta OPD.

    Pengumuman Nama Pimpinan definitif DPRD Palembang disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris DPRD Palembang Yudhi, berdasarkan surat keputusan DPP partai Nasdem, Golkar, Gerindra dan Demokrat.

    Usulan Pimpinan Berdasarkan Suara terbanyak dari Partai Nasdem Sebagai Ketua DPRD Jatuh Pada Ali Subri Sebagai Ketua DPRD, untuk Posisi Wakil Ketua dari Partai Gerindra Hari Apriansyah, Lalu Wakil Ketua Dari Partai Golkar M Hidayat, Terakhir Wakil Pimpinan Dari Partai Demokrat Zainal Abidin.

    Dengan memiliki unsur pimpinan definitif, makan seluruh AKD DPRD Palembang akan segera terbentuk seluruh agenda yang harus dilaksanakan mulai dijalankan.

    Ketua DPRD Palembang Periode 2024-2029 Ali Subri, mengatakan, DPRD periode ini akan bersama membangun kota Palembang lebih maji lagi.

    “Dengan meningkatkan PAD kota Palembang, ” Pungkasnya.

  • Dapil II Anggota DPRD Palembang Serap Aspirasi Ke Tiga Kecamatan

    Dapil II Anggota DPRD Palembang Serap Aspirasi Ke Tiga Kecamatan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Diakhir masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang melaksanakan reses tahap ke I Masa Persidangan 2024, dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihan II, Kecamatan Alang-alang Lebar, Sukarami, Kemuning dari tanggal 28 sampai 30 April.

    Reses Dapil II dimulai dari sekolah lurah hingga kecamatan, dalam momentum reses disekolah, banyak permintaan dari Guru untuk Minta kelengkapan sekolah mulai dari wireless AC dan saran lain.

    “Kami minta pak untuk Sekolah SMP membutuhkan fasilitas AC wireless, ” Kata Salah satu Guru SMP N 11.

    Masyarakat juga meminta untuk infrastruktur jalan masih ada perlu perbaikan, namun sudah banyak jalan yang sudah di perbaikan.

    “Ada juga pak lampu jalan, semoga akhir jabatan ini bapak anggota dewan bisa merealisasikan, ” Jelas Arif Warga Sukarami.

    Sementara itu Ketua Dapil II DPRD Palembang Muliadi, mengatakan, bahwa reses ini bagian dari anggota DPRD untuk menyambangi dan silahturahmi dengan konstituen.

    “Kita serap aspirasi ke konstituen, yang mana bagian dari kepentingan rakyat untuk disampaikan ke pemerintah, ” Kata nya

    Setelah reses akan dirangkum, lalu hasil reses disampaikan ke pemerintah melalui paripurna dewan untuk dapat ditindaklanjuti.

    “Semua kepentingan reses ini untuk rakyat, ” Pungkasnya

    Muliadi (Demokrat) Sri Wahyuni (Gerindra) , Azhari Hari (PAN) , Paidol Barokat (PPP), H Sutami (PKB), Andi (Nasdem), M Normansyah (Gerindra), Ridwan Saiman, Kms Ahmad Sobri Fadilah (PAN) H Ganefo Rohim (Golkar)

  • Hanya 15 Anggota Hadir, Sidang Paripurna DPRD Palembang Ditunda

    Hanya 15 Anggota Hadir, Sidang Paripurna DPRD Palembang Ditunda

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Palembang membahas Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2024-2044, ditunda Pasalnya dari 50 Anggota Dewan yang ada hanya 15 Anggota DPRD yang hadir Rabu (13/03/2024).

    Agenda pembahasan dijadwalkan pukul 09.00 molor sampe pukul 12.15 yang telah mengalami duo kali penundaan 15 pertama kedua 15 kedua terakhir ditunda 1 Jam.

    Sidang Paripurna DPRD Palembang Masa Persidangan Ke 1 di pimpin wakil ketua DPRD Sudirman.

    Anggota DPRD dari Fraksi Nazili menyarankan untuk ditunda, namun Anggota DPRD Fraksi PAN Ruspanda Karibullah menyarankan agar pelaksanaan Paripurna Tetap harus berjalan.

    “Bagaimana kalau kita tunda 1 jam setelah satu jam kita tunggu memang tidak Kuorum maka bisa di lakukan penjadwalan ulang, ” Jelasnya

    Pantauan Awak media Suarapublik di lapangan, dari pukul 09 sampe pukul 12.00 masih tetap tidak Kuorum dimana secara fisik anggota DPRD Palembang 15 orang dan melalui Zoom 12 orang sehingga tidak mencapai Kuorum.

  • Hasil Rekapitulasi Perolehan KPU Palembang Suara 50 Anggota DPRD Palembang Terpilih Periode 2024-2029 Ini Nama Nama nya

    Hasil Rekapitulasi Perolehan KPU Palembang Suara 50 Anggota DPRD Palembang Terpilih Periode 2024-2029 Ini Nama Nama nya

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Siapa saja yang bakal duduk di kursi anggota DPRD Kota Palembang. Dari data form D, Hasil Rekapitulasi Perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Palembang, menunjukkan perolehan suara siapa saja yang akan mengisi 50 kursi di DPRD Kota Palembang tersebar di enam Daerah Pemilihan (Dapil).

    Dapil yang dimaksud adalah, Dapil 1 meliputi Kecamatan IB I, IB II, Gandus dan Kecamatan Bukiti Kecil. Kecamatan Sukarami, Alang Alang Lebar, dan Kemuning masuk dalam Dapil 2. Kemudian Dapil 3 mencakup Kecamatan IT I, IT II, dan Kecamatan IT III. Dapil 4 masuk wilayah Kecamatan Sematang Borang, Sako, dan Kecamatan Kalidoni. Lalu Kecamatan SU II, dan Kecamatan Plaju masuk dalam Dapil 5, dan terakhir Dapil 6 meliputi Kecamatan Kertapati, SU I, dan Kecamatan Jakabaring.

    Nama-nama caleg berpeluang menduduki kursi DPRD Kota Palembang adalah :

    Dapil 1 Palembang

    Partai Kebangkitan Bangsa (Ahmad Nawawi : 3.834 suara, total suara partai 14.170 suara)

    Partai Gerindra (Hari Apriansyah : 17.405 suara, dan Imam Fahrozi : 7.283 suara, total suara partai 33.791)

    PDI Perjuangan (RM Yusuf Indra Kesuma : 9.059 suara, total partai 16.141 suara)

    Partai Golkar (Yustin Kurniawan Zendrato : 5.914 suara, total suara partai 23.486)

    Partai NasDem (M Arris Alkautsar : 10.441 suara, dan Dedi Sipriyanto : 8.272 suara, total suara partai 36.381)

    PKS (M Hibanni : 7.052 suara, total suara partai 23.235)

    Partai Demokrat (Yuriana : 5.589 suara, total suara partai 12.887)

    PAN (Junaidi Wiratama : 3.275 suara, total suara partai 11.159)

    Dapil 2 Palembang

    PKB (H Sutami : 7.289 suara, total suara partai 15.954)

    Partai Gerindra (Budi Mulya : 6.452 suara, dan M Normansyah : 6.346 suara, total suara partai 36.480)

    PDI Perjuangan (Hafiz Ramadhonie : 4.740 suara, total suara partai 23.254)

    Partai Golkar (Muhammad Asywat : 5.939 suara, dan Rubi Indiarta : 5.484 suara, total suara partai 24.975)

    Partai NasDem (M Nofrando Triansyah : 6.340 suara, total suara partai 23.484)

    PKS (Jumono : 4.596 suara, total suara partai 18.003)

    PAN (Wahyu Azis Saputra : 2.944 suara, total suara partai 11.182)

    Partai Demokrat (H Muliadi : 5.966 suara, total suara partai 19.149)

    PPP (Rina Indah : 2.491 suara, total suara partai 7.789)

    Dapil 3 Palembang

    Partai Gerindra (Adzanu Getar Nusantara : 7.637 suara, total suara partai 13.299)

    PDI Perjuangan (Andreas Okdi Priantoro : 3.505 suara, total suara partai 10.766)

    Partai Golkar (M Hidayat : 7.083 suara, total suara partai 10.714)

    NasDem (Yudi Danu Kusuma : 6.986 suara, total suara partai 27.248)

    PKS (Yulfa Cindosari : 7.267 suara, total suara partai 16.349)

    PAN (H Sudirman : 7.869 suara, total suara partai 13.270)

    Dapil 4 Palembang

    PKB (Harya Pratistha Endhie Putra : 6.640 suara, total suara partai 15.970)

    Gerindra (Patra Wibowo : 6.408 suara, total suara partai 16.573)

    PDI Perjuangan (Duta Wijaya Sakti : 6.822 suara, total suara partai 15.443)

    Golkar (Zilulfikar Muharrami : 19.182 suara, dan Peby Anggi Pratama : 10.140 suara, total suara partai 33.839)

    NasDem (Diana SPd : 7.531 suara, total suara partai 17.769)

    PKS (Agung Bahari : 4.680 suara, total suara partai 20.136)

    PAN (Ruspanda Karibullah : 9.746 suara, total suara partai 16.966)

    Demokrat (Dr Syntia Rahutami : 4.263 suara, total suara partai 8.829)

    Dapil 5 Palembang

    PKB (Firman Hadi : 8.105 suara, total suara partai 11.995)

    Gerindra (Dany Desrandy : 8.131 suara, total suara partai 11.998)

    Golkar (M Sholatudin : 9.108, total suara partai 14.676)

    NasDem (Umari Supiandi : 6.754 suara, total suara partai 18.046)

    PAN (Dauli : 7.879, total suara partai 11.317)

    Demokrat (H Chairudin Pelita Maret : 9.211 suara, total suara partai 10.916)

    Dapil 6 Palembang

    Gerindra (M Firdaus : 6.916 suara, total suara partai 24.343)

    PDI Perjuangan (M Firmansyah : 4.487 suara, total suara partai 9.044)

    Golkar (Fahrie Adianto : 7.362 suara, total suara partai 10.102)

    NasDem (Ali Subri : 16.404 suara, dan Hasan Basri : 5.147 suara, total suara partai 28.110)

    PKS (Mgs Syaiful Padli : 9.594 suara, total suara partai 16.868)

    Demokrat (Zainal Abidin : 18.962 suara, dan Ilyas Hasbullah : 6.871 suara, total suara partai 28.701

  • Komisi III DPRD Palembang Minta Bongkar Bangunan Diduga Milik Pengusaha Affat Tanpa Izin Merusak Lingkungan Dan Kangkangi Aturan Pemkot

    Komisi III DPRD Palembang Minta Bongkar Bangunan Diduga Milik Pengusaha Affat Tanpa Izin Merusak Lingkungan Dan Kangkangi Aturan Pemkot

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Miris Pengusaha kota Palembang sepertinya tidak patuh akan peraturan pembangunan di keluarkan oleh pemerintah kota Palembang dan cenderung terulang.

    Seperti pembangunan Gudang pendingin Cold Stroge di jalan Soekarno-Hatta diduga milik Robby Hartono alias Afat tidak memiliki surat izin selembar apapun dari pemerintah kota Palembang.

    Bangunan yang terpasang kerangka ini jelas mengangkangi peraturan walikota Palembang, seolah-olah melawan tanpa mempedulikan peringkat yang dikeluarkan oleh Dinas PU Penataan Ruang Kota Palembang.

    “Hebat bangunan ini kateg izin selembar pacak berdiri diduga milik Afat, dua kali surat peringatan (SP) di keluarkan Dinas PU PR namun tidak di indahkan melawan nian dengan pemerintah, “ungkap Anggota Komisi III DPRD Palembang Firmansyah Hadi Saat Melakukan Sidak bersama Dinas PU PR Dishub Dinas Perizinan, Jum’at (22/12/2023).

    Sidak hari ini kita lakukan bersama dinas terkait, kebal seperti nya pengusaha ini, bangunan tanpa Kajian Amdal lalin, tanpa Izin mendirikan bangunan PBG bisa berdiri.

    “Jelas ini salah melanggar, banyak yang di langgar bangun ini tidak boleh di lanjut kan harus di bongkar, ” Kata Politisi PKB ini

    Pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pemilik bangunan pada hari Selasa mendatang, saat ini DPRD Palembang memberikan rekomen bahwa bangunan ini tidak boleh di lanjutkan.

    “Kalau mau urus izin bangunan, tidak boleh karena Pemkot sudah memberikan dua kalkali surat peringatan namun tidak patuh jelas melanggar bongkar, ” Tegas nya

    Di tempat yang sama, Petugas Dinas PU PR Palembang, memastikan jika PU PR Palembang telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dua kali ke Robby Hartono.

    “Surat ini di keluarkan karena tidak afa dokumen perizinan pembangunan jelas melanggar, ” Terang linda

    Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan Palembang Agus Supriyanto, mengungkapkan, jika bangunan ini tidka memiliki kanian amdal lalin.

    “Syarat nya harus ada pengajuan Amdal Lalin, kita cek ke BPTD VII wilayah sumsel babel tidak ada pengurusan amdal lalin, ” Tutup dia

  • DPRD Setujui RAPBD Pemkot Palembang Tahun 2024 Rp 4,2 Triliun

    DPRD Setujui RAPBD Pemkot Palembang Tahun 2024 Rp 4,2 Triliun

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- DPRD Kota Palembang bersama Pemkot Palembang sepakati Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4,2 Triliun.

    Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin mengatakan dalam laporannya Komisi 1,2,3 dan 4 telah sepakat dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4,2 Triliun untuk di jadikan perda Kota Palembang.

    “Dengan disetujuinya APBD tahun anggaran 2024 untuk di jadikan perda kota Palembang ini. Kami berharap anggaran yang telah disahkan menjadi perda lalu dimanfaatkan serta digunakan sesuai dengan ketetapannya dan melaksanakan program secara efektif, efesien serta transparan,” tegas Abidin, Selasa (28/11/2023).

    Ditempat yang sama, Ketua Komisi I, Chairudin Pelita Maret dalam laporannya mengatakan sudah melakukan pembahasan secara maksimal dengan mitra kerja komisi 1.

    “Anggaran telah disepakati dengan mitra kerja yang ada pada OPD masing-masing, untuk membiayai kegiatan yang ada di OPD dengan Hasil pembahasan total anggaran komisi 1 yakni belanja sebesar Rp.807,718,136,245,” bebernya sambil mengatakan Dimana komisi 1 juga setujui rapbd TA 2024 untuk tetapkan sebagai perda kota Palembang.

    Sedangkan, Abdullah Taufik yang mengetuai komis 2 juga mengatakan telah mengadakan rapat dengan mitra kerja dengan Hasil pembahasan, dan disepakati total anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 3.545,493,140, 690 dengan total Belanja mitra komisi 2 sebesar Rp 480,217,301,260,” katanya.

    Masih dapat rapat paripurna, Komisi 3, mengatakan pihaknya telah melakukan Pembahasan kebijakan umum apbd 2024 dengan dinas dan mitra kerja terkait dan mencapai kesepakatan serta menyetujui RAPBD 2024 menjadi Perda Kota Palembang.

    Adapun rekap pendapatan dan belanja APBD 2024 pada mitra komisi 3 yakni Pendapatan sebesar Rp.29, 723,424,988, dengan Belanja sesuai kesepakatan KUA/ PPAS, sebesar Rp. 907,565,924,744, Belanja penyesuaian RAPBD 2024 sebesar Rp. 950,279,087,780

    “Ya, bertambah setelah penyesuaian sebesar Rp. 42.713,163,036 dan total Belanja setelah pembahasan komisi Rp.950,279,087,780,” katanya.

    Terdapat perubahan anggaran, sambungnya, pada dinas mitra kerja komisi 3 dan pergeseran anggaran antara dinas mitra komisi 3 dari dinas PUPR ke dinas Perkimtan, sebesar Rp.30 miliar

    Lalu, Komisi 4 melalui juru bicaranya mengatakan telah melakukan pembahasan bersama Dinas dan OPD terkait dengan menghasilkan kesepakatan total belanja dan pendapatan. “Pendapatan sebesar Rp.143,327,307,468 dan Belanja Rp.1,972,367,713,252,” katanya.

    Sementara, Pj Walikota Palembang, Ratu dewa mengatakan pihaknya mengapresiasi atas persetujuan bersama RAPBD 2024 yang telah disahkan menjadi perda Kota Palembang.

    “Terhadap tanggapan dan saran komisi-komisi, Kami minta dukungan penuh dalam menjalankan dan mengawal pelaksanaan program kota palembang,” tutup Ratu Dewa Singkat.

  • Ketua DPRD Palembang Jelaskan Peruntukan Perubahan Tatib DPRD Palembang No 1 tahun 2019 Untuk 

    Ketua DPRD Palembang Jelaskan Peruntukan Perubahan Tatib DPRD Palembang No 1 tahun 2019 Untuk 

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Palembang tengah membahas rancangan perubahan peraturan DPRD no 1 tahun 2019.

    “Dimana perubahan tatib ini salah satunya kunjungan dapil, Fokus Group Diskusi dan penyebaran informasi perda dihasilkan kepada masyarakat, ” Jelas Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin, Senin (13/11/2023)

    Dikatakan Zainal, kunjungan dapil ini fokus pada dapil masing-masing setelah anggota DPRD melakukan reses ke konstituen dalam menyerap aspirasi.

    Hal ini sambung Zainal menarik pola tersebut kita kombinasi kegiatan kegiatan yang ada salah satunya reses dan kunjungan ke dapil untuk menjembatani aspirasi masyarakat

    “Nah kunjungan dapil ini untuk mengetahui aspirasi dari hasil tindak lanjut reses melihat sejauh mana usulan masyarakat di realisasi kan oleh Pemerintah kota,” Kata Politisi Demokrat ini

    Lalu ada namanya proses Forum Group Diskusi dalam membahas perda atau aturan lainnya, DPRD palembang dalam memutuskan perda tersebut melakukan FGD dengan pemangku kepentingan dan pakar hukum.

    “Fokus Group Diskusi (FGD) dalam tatib yang baru, dalam rangka menyusun kajian akademi dan naskah penjelasan guna memperoleh saran dan masukan agar dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang baik, ” Terang anggota Pansus III DPRD Palembang Ferry Anugrah.

  • Ini Nama 15 Anggota DPRD Palembang Belum Mengembalikan Uang Transport 

    Ini Nama 15 Anggota DPRD Palembang Belum Mengembalikan Uang Transport 

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Hasil temuan Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel Terkait Kelebihan uang transport tahun anggaran 2022 oleh anggota DPRD Palembang, Kepala Kejaksaan negeri yang menyebutkan masih banyak anggota DPRD Palembang yang belum mengembalikan uang transport tersebut secara penuh.

    Ketua Tim Investigasi K MAKI Sumsel Rahman, menyebutkan ada 15 anggota DPRD Palembang yang belum mengembalikan uang transport secara penuh

    Adapun nama nama anggota DPRD yang belum mengembalikan uang tersebut.

    1. Nazili Rp20.655.000 ( Fraksi Gerindra)

    2. Danu Mirwando Rp 43.222.500 (Fraksi Nasdem)

    3. Ahmad Nawawi 20.655.000 (Fraksi PKB)

    5. Alvaro 20.655.000 (Fraksi Gerindra

    6. Doni Prabowo 20.655.000 (Fraksi Nasdem)

    7. Ishak Yasin 22.567.500 (Fraksi PAN)

    8. Syukri zen 41.501.250 (Fraksi Gerindra

    9. Patra Wibowo Rp 38.222.500 (Fraksi Gerindra

    10.misobah 20.655.000 (Fraksi PDI P)

    11.ridwan 20.655.000 (Fraksi PKS)

    12.Duta Wijaya 43.222.500 (Fraksi PDI P)

    13.Sri Wahyuni 15.491.250 (Fraksi Gerindra)

    14.Idrus rofik 20.655.000 (Fraksi PKS)

    15.faidol 23.222.500 (Fraksi PPP)

    Dikatakan Rahman, bahwa batas waktu pengembalian 60 hari sudah lewat, tidak ada alasan anggota DPRD Palembang tidak mengembalikan kelebihan uang transportasi tersebut.

    “Kejaksaan Palembang harus pro aktif mengambil alih kasus ini secepatnya, karena tidak ada itikad baik pengembalian, kalau tidak ada pemberitaan maka mereka tidak mau mengembalikan, ” Tegas rahman

    Sementara itu salah satu Anggota DPRD Palembang dari fraksi Gerindra yang belum mengembalikan uang tersebut ketika di konfirmasi, Sri Wahyuni mengatakan, dirinya baru akan menyelesaikan uang kelebihan transportasi tersebut.

  • DPRD Palembang Sampaikan Pemandangan Fraksi Fraksi Terhadap RAPBD 2024 

    DPRD Palembang Sampaikan Pemandangan Fraksi Fraksi Terhadap RAPBD 2024 

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palembang gelar Rapat Pandang Fraksi DPRD Palembang ini awal bagi Pj Walikota Palembang Ratu Dewa, di ketuai Wakil Ketua Sudirman, Ketua DPRD Zainal Abidin, Wakil ketua Indra Kesuma, Adzanu Getar Nusantara, beserta Camat lurah dan Forkopimda Selasa(19/09/2023) di Gedung DPRD Palembang Jalan Gubernur H Bastari

    Delapan fraksi memberikan pandangan mulai dari Juru Bicara Partai Demokrat Pomi Wijaya, Fraksi Gerindra disampaikan Raudhatul Janna, lalu Fraksi Pan Ruspanda Karibullah, Fraksi Golkar Ganefo Rohim, Fraksi PKB disampaikan Firmansyah Hadi, Fraksi Nasdem persatuan pembangunan Faidol Barokat, terakhir Fraksi PKS M Hibbani.

    Pj Walikota Palembang H Ratu Dewa mengatakan apa yang menjadu saran dan masukan dari DPRD Palembang akan menjadi atensi.

    ” Terimakasih atas masukan nya hal ini akan menjadi perhatian bagi pemerintah, “pungkasnya.

  • Sidang Paripurna DPRD Palembang Sahkan APBD Perubahan 2023

    Sidang Paripurna DPRD Palembang Sahkan APBD Perubahan 2023

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Setelah melalui proses pembahasan panjang, akhirnya Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan kota Palembang tahun anggaran 2023 disahkan menjadi Perda.

    Pengesahan APBD Perubahan Palembang Tahun Anggaran 2023 itu dilakukan dalam rapat paripurna ke 21 Masa Persidangan (MP) II Tahun 2023 dengan agenda, laporan komisi-komisi terhadap Raperda APBD Perubahan 2023 dan persetujuan bersama. Senin (21/8/2023) malam.

    Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin, semua komisi yang ada di DPRD Palembang sepakat menyetujui usulan Raperda APBD Perubahan Palembang Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan menjadi Perda.

    “Kami harapkan belanja optimal dan efisien, dan semua anggaran yang dikerjakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Palembang,” kata Zainal.

    Dalam kesempatan itu, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD Palembang yang sudah membahas Raperda APBD Perubahan hingga disahkan menjadi Perda.

    “Terimakasih kepada semua komisi. Atas semua saran dan masukannya akan kami tindaklanjuti seusia aturan berlaku,” pungkasnya.

  • Komisi II DPRD Palembang Gelar Rapat Evaluasi Kerjasama Pemkot Dengan PT BPB Terkait Parkir

    Komisi II DPRD Palembang Gelar Rapat Evaluasi Kerjasama Pemkot Dengan PT BPB Terkait Parkir

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Komisi II DRPD Kota Palembang mengelar rapat bersama PT Perkasa Brother Dinas Perhubungan Palembang Terkait Penarikan uang parkir tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Palembang no 16 tahun 2011.

    Di mana retribusi parkir untuk kendaraan roda dua Rp1.000 dan kendaraan roda empat Rp. 4000 untuk satu kali parkir di tempat yang di tentukan. Selasa (01/08/2023) ruang rapat Komisi II DRPD Palembang.

    Ketua Komisi II DPRD Palembang, Abdullah Taufik, menegaskan pihaknya akan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, melakukan evaluasi kerjasama atas pengelolaan parkir di Pasar 16, dengan PT Bunda Perkasa Brother (BPB).

    Hal itu diungkapkannya, usai melakukan rapat bersama, Dishub Palembang, Korlap PT BPB, Satpol PP dan juru parkir, bertempat diruang rapat Komisi II DPRD Palembang.

    “Peristiwa tarif parkir sebesar Rp 10 ribu, di Pasar 16 yang viral, menjadi catatan bagi Dishub. Ini menjadi salah satu dasar untuk melakukan evaluasi kerjasama dengan PT BPB,” kata Taufik, didampingi Sekretaris, M Hibbani, anggota Fahrie Adianto dan Ilyas Hasbullah.

    Taufik mengatakan, ada 4 poin hasil rapat, dan akan segera ditindaklanjuti, pertama, meminta kepada PT BPB selaku pengelola parkir Pasar 16, untuk mencabut karcis manual bagi pemilik kios di Pasar 16.

    Kedua, Komisi II DPRD Palembang, meminta kepada PT BPB agar menurunkan biaya parkir Rp 4.000, menjadi Rp 2.000, karena hal itu tidak seusai dengan Perwali.

    Pihak PT Brothers Perkasa maman, melakukan evaluasi terkait besar nya pungutan parkir ini. Dan pihaknya juga telah meminta maaf kepada dinas perhubungan.

    “Hari ini kita duduk bersama Komisi II DRPD Palembang Dishub untuk menyelesaikan apa yang telah terjadi, ” Pungkasnya

  • Anggota DPRD Palembang Sampaikan Hasil Reses, Pemerintah Diminta Cepat Tangap Keluhkan Masyarakat

    Anggota DPRD Palembang Sampaikan Hasil Reses, Pemerintah Diminta Cepat Tangap Keluhkan Masyarakat

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang kembali menggelar Rapat paripurna ke 11 masa persidangan I.

    Rapat paripurna, Selasa (02/05/2023) bertempat di ruang rapat utama DPRD palembang, di pimpin Zainal Abidin, didampingi wakil ketua Dauly, Adzanu Getar Nusantara, Indra Kusuma, Dengan agenda membahas laporan reses anggota DPRD Palembang, penutupan masa persidangan ke I tahun 2023, lalu pembukaan masa persidangan ke II.

    Paripurna dihadiri Walikota Palembang H Harnojoyo, Wakil Walikota Fitranti Agustinda, Sekretaris Daerah Ratu Dewa, OPD serta unsur Forkopimda.

    Jajaran Anggota DPRD kota Palembang

    Laporan reses Anggota DPRD Palembang, meliputi, Daerah pemilihan I, II, III, IV, daoil V dan dapil VI.

    Dalam laporan reses tersebut, setiap daerah pemilihan yang disampaikan dari konstituen, dimana masyarakat meminta agar pemerintah kota Palembang dapat mengambil langkah langkah strategis dalam pemulihan ekonomi

    Serta mengharapkan optimalisasi dalam pemeliharaan jalan drainase, lampu jalan, normalisasi anak anak sungai dan program lainya menyentuh ke masyarakat.

    Jajaran Kepala OPD Pemerintahan kota Palembang

    Dinas PU Perkim diharapkan dapat menambah perbaikan lampu jalan aga dapat membey pelayanan maksimal kepada masyarakat.

    Serta adanya permintaan kepada pemerintah Palembang agar memperhatikan gedung atau kantor lurah serta fasilitas pendukung lainya.

  • DPRD Palembang Minta Pemkot Cari Celah Hukum Terkait Berkurangnya Wilayah Kota Palembang Mencapai Ratusan Ha

    DPRD Palembang Minta Pemkot Cari Celah Hukum Terkait Berkurangnya Wilayah Kota Palembang Mencapai Ratusan Ha

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – DPRD Palembang kaget luas wilayah administratif kota Palembang berkurang semula 40,013 Ha berkurang menjadi 35,025 Ha serta luas lahan pertanian pangan berkelanjutan berkurang hingga 830 Ha.

     

    Dikatakan Ketua pansus I DPRD Palembang Firmansyah Hadi, bahwa pembahasan Raperda RT RW wilayah kota Palembang masih terus di kaji lebih lanjut.

     

    “Apa pagi wilayah Palembang berkurang takutnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari, ” Kata nya Kamis, (16/03/2023)

     

    Ia menyebutkan, batas wilayah yang berkurang antara lain yang terletak di wilayah kecamatan Plaju, Sukarami dan kecamatan ilir barat I.

     

    “Batas wilayah Palembang semula semula 40,013 Ha berkurang menjadi 35,025 Ha, ini kan agak rancu, ” Jelas dia

     

    Oleh karena itu Sambung politisi PKB Palembang ini, DPRD Palembang meminta pemerintah kota Palembang lebih fokus untuk mencari celah hukum yang dapat mempertahankan batas wilayah kota Palembang.

     

    “Kota Palembang sebagai ibu kota Sumsel, semestinya wilayah administratif kota Palembang bertambah bukan malah berkurang, ” Pungkasnya.

  • DPRD Palembang Gelar Paripurna Bahas Laporan Pansus I Tentang Raperda RT RW Wilayah Palembang

    DPRD Palembang Gelar Paripurna Bahas Laporan Pansus I Tentang Raperda RT RW Wilayah Palembang

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Mengelar Sidang Paripurna ke 4 Masa persidangan ke I membahas laporan panitia khusus yang membahas Raperda rencana tata ruang Wilayah kota Palembang tahun 2023-2024, Rabu (15/03/2023) di ruang utama Gedung DPRD Palembang Jalan Gubernur H Bastari no 2 Jakabaring.

    Rapat yang di pimpin langsung wakil ketia DPRD Palembang Adzanu Getar Nusantara, didampingi Ketua DPRD Zainal Abidin, Wakil Ketua Dauli ST dan dihadiri langsung Walikota Palembang H Harnojoyo.

    Ketua Pansus RT RW DPRD Palembang Firmansyah Hadi, mengatakan, pansus rencana RT RW wilayah kota Palembang masih membutuhkan perpanjangan waktu karena ada beberapa hal yang akan di bahas.

    Ketua Pansus Raperda RT RW Wilayah Kota Palembang, Firmansyah Hadi

    “Kita minta perpanjangan karena ada berapa hal akan di bahas, ” Jelas Ketua Pansus Firmansyah Hadi

    Lalu pansus I RT RW meminta pemerintah kota Palembang, melalui dinas PU PR untuk melengkapi berkas atau dokumen lainya terkait Raperda RT RW.

    “Kita masih minta dokumen kelengkapan lainya, ” Pungkasnya

     

  • DPRD Palembang Sampaikan Pandangan Fraksi Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Palembang 2023-2024 Dibahas 

    DPRD Palembang Sampaikan Pandangan Fraksi Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Palembang 2023-2024 Dibahas 

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Gelar paripurna tentang pemandangan umum fraksi fraksi terhadap Raperda rencana tata Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 2023-2024 Ke II masa persidangan I, Kamis (02/03/2023)

    Rapat paripurna pandangan fraksi fraksi ini dipimpin wakil ketua DPRD Palembang Adzanu, Getar Nusantara, Ketua DPRD Zainal Abidin, Yusuf Indra. Dihadiri sekda Palembang Forkopimda Palembang serta anggota DPRD Palembang.

    Juru Bicara PAN Sobri Abdullah, Setuju dibahas, Alasannya karena bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas industri serta perkembangan teknologi yang semakin maju, untuk itu Pemerintah Kota Palembang perlu adaptasi dengan perubahan-perubahan.

    Dalam catatan kami, Fraksi PAN menilai dalam menyusun tata ruang itu terkait fungsi harus disesuaikan dengan demografi dan kondisi geografis setempat sehingga Ke depan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang ini diharapkan Ramah terhadap investasi, Ramah terhadap lingkungan, Ramah terhadap teknologi.

    Terkait lingkungan ini, Bahwa DPRD Kota Palembang akan serius melihat dan mengawasi persoalan lingkungan di perkotaan, khususnya masalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Contohnya, sistem pengelolaan limbah yang diurus oleh Pemkot Palembang maupun oleh swasta khususnya industri di perkotaan.

    Oleh karena itu Fraksi PAN akan melakukan upaya monitoring langsung ke lapangan, baik berasal dari laporan masyarakat atau pengawasan berkala bersama dinas Terkait.

    Pandangan fraksi PAN juru Bicara Sobri Abdullah

    1. Segerah melakukan penangulangan genangan air yang terjadi di daerah sekip pangkal tepatnya jalan mayor salim batubara serta perbaikan drainase dan pengerukan sedimentasi didistrik sekip pangkal.

    2. Fraksi PAN meminta Pemerintah Kota Palembang melalui dinas terkait agar segera menertibkan Pedagang kaki lima dan Parkir dari Simpang pasar 26 ilir menuju Rumah Susun serta mertibkan parkir di Sepanjang jalan Arah Merdeka dan taman fasilitas umum yang dipenuhi parkir dibadan jalan sehingga Kendaraan tidak bisa lalu lalang dengan Lancar.

    3. Melakukan perbaikan lampu taman Sekanak lambidaro, sebelah kanan kantor Walikota.

    4. Segerah melakukan perbaikan jalan Sako Borang di wilayah Kecamatan Sako dan Kecamatan Semarang Borang.

    Terakhir, Fraksi PAN mengapresiasi pencapaian pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) telah berhasil meraih Adipura Ke-13 untuk kategori Kota Metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

    Lalu juru bicara Partai Demokrat H Ilyas Hasbullah, mengatakan, dua rencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023-2024 perlu mempertimbangkan pemanfaatan ruang wilayah

    Ilyas Hasbullah Juru Bicara Demokrat

    “Harus ada keseimbangan dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pertahanan serta keamanan dalam pelaksanaan perencanaan wilayah, ” Jelas nya

    Lalu kata ilyas, pihaknya menyoroti adanya kelemahan dalam pengawasan dalam perizinan, seperti baru di bangun tapi belum mengurus izin, serta tidak memperhatikan sistem zonasi drainase.

    Kemudian juru bicara Fraksi Gerindra Raudhatul Jannah, mengatakan raperda rencana tata ruang wilayah kota Palembang tajun 2023-2024. Dimana kebijakan dalma penataan ruang yang berkesinambungan.

    Kota Palembang sendiri merupakan kota metropolitan yang pertumbuhan penduduk dan ekonomi nya sangat cepat. Maka perda ini penting untuk di bentuk dengan mensinkronkan seluruh aspek lingkungan.

  • DPRD Palembang Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Palembang 2023-2024

    DPRD Palembang Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Palembang 2023-2024

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, menggelar sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 2023-2024 Ke I masa persidangan thaun 2023.

    Penyampaian draft Raperda tata ruang wilayah (RTRW) disampaikan Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, Rabu (01/03/2023) di ruang rapat utama DPRD Palembang Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring

    Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa Sampaikan Raperda Rencana Tata Ruang wilayah Kota Palembang, di hadapan DPRD Palembang. Foto : Yudiansyah

    Pemerintah Kota Palembang menyampaikan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Rabu (1/3/2023).

    Rapat paripurna penyampaian raperda tata ruang, dipimpin langsung ketua DPRD Palembang, wakil ketua Adzanu Nusantara, Indra Kusuma seluruh anggota DPRD Palembang dan Forkopimda

    Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dengan pemanfaatan tata ruang yang terkendali tentunya akan dampak positif terhadap upaya dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    Untuk pencegahan banjir dengan sistem drainase yang baik, mempertahankan dan mengembalikan fungsi rawa konservasi yang ada.

    Selain itu, mempertahankan lahan pertanian yang berkesinambungan, memenuhi penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup dan hal-hal substantif lainnya.

    Anggota DPRD Palembang saat mendengar kan Penyampaian Raperda rencana Tata ruang wilayah kota Palembang

    “Raperda ini evaluasi dan revisi dari Perda sebelumnya tata ruang kita ada hal yang peruntukannya tidak sesuai,” katanya

    Menurutnya, terbentuknya perda RTRW ini sudah melalui kajian komprehensif dan sudah dinilai kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang).

    “Ada 9 tahapan yang ada, Raperda tata ruang ini masuk ke DPRD Palembang, “pungkasnya.

  • Komisi II DPRD Palembang, Minta Pengisian Kekosongan Direksi PT SP2J Dan Perbaikan Pengelolaan Keuangan

    Komisi II DPRD Palembang, Minta Pengisian Kekosongan Direksi PT SP2J Dan Perbaikan Pengelolaan Keuangan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Ketua Komisi II DPRD Palembang, Abdullah Taufik mengaku, pihaknya akan mempertanyakan kekosongan direksi di PT SP2J kota Palembang.

    Diketahui Dirut PT SP2J, Ahmad Nopan, mundur dari jabatannya awal tahun 2023, kemudian Direktur AUK Sumirin T Tjinto pensiun, karena umur. Pelepasan dan perpisahan jajaran Direksi PT SP2J itu, dilaksanakan pada 18 Januari 2023 lalu.

    “Kami akan pertanyakan mundurnya dua direksi di PT SP2J kepada Walikota Palembang,” kata Abdullah Taufik, Kamis (15/2/2023).

    Dijelaskan politisi Gerindra ini, nanti pihaknya akan meminta penjelasan kepada Pemkot Palembang dalam hal ini Walikota Palembang, apakah akan membuka seleksi terbuka atau tidak, untuk mengisi kekosongan direksi tersebut.

    “Sekarang ini direksi PT SP2J hanya dipimpin satu direktur yakni Ujang Panggarbesi,” kata Taufik.

    Dalam rapat itu, sambung Taufik, direktur PT SP2J yang ada saat ini berjanji akan memperbaiki semua laporan keuangan di perusahaan plat merah tersebut.

    “Direktur Ujang juga berjanji akan membuat program-program dalam rangka perbaikan di PT SP2J,” pungkasnya.

  • DPRD Palembang Sampaikan Program Pembentukan Propemperda, Penyampaian Rencana Kerja

    DPRD Palembang Sampaikan Program Pembentukan Propemperda, Penyampaian Rencana Kerja

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menetapkan rencana kerja 2023, Disampaikan dalam Rapat Paripurna ke 25 Masa Persidangan III Tahun 2022 terkait Penyampaian Program Pembentukan Perda (Propemperda), Bapemperda DPRD, Senin (19/12/2022) ruang rapat utama DPRD Jalan H Bastari..

    Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Dauli. Penyampaian Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Adzanu Getar Nusantara.

    “Dengan adanya penetapan rencana kerja ini DPRD Kota Palembang akan menjadi lebih fokus terarah dan berdasarkan pada prioritas,” katanya.

    Anggota DPRD Palembang saat mendengarkan kan Rapat paripurna. (foto: Yudi)

     

     

     

     

     

    Renja dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang objektif serta komprehensif terhadap bentuk program dan daftar kegiatan DPRD.

    Selain itu sebagai landasan pengukuran evaluasi dan hubungan kinerja antara DPRD Kota Palembang dengan perangkat daerah.

    “Dengan telah disahkannya rencana kerja tahunan maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pimpinan dan anggota DPRD,” katanya.

    Selain itu, Harya Pratistha Endi Putra juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) juga menyampaikan, bahwa Bapemperda bersama Pemerintah Kota Palembang telah sepakat.

    “Bahwa ada sebanyak 18 Raperda usulan Pemkot dan 4 inisiatif DPRD Kota Palembang dalam program pembentukan peraturan daerah Kota Palembang tahun 2023,” katanya.

    Anggota DPRD Palembang bersama Walikota Palembang saat memasuki Ruang parpurna. (foto : Yudi)

    Dengan ini diharapkan OPD, pengusul Raperda, dan bagian hukum Setda Kota Palembang, wajib mempersiapkan draft rancangan perda, naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya agar pembahasan pembentukan Raperda dapat berjalan dengan baik.

  • DPRD Palembang Gelar Paripurna PAW, Serta Laporan Komisi Kominfo

    DPRD Palembang Gelar Paripurna PAW, Serta Laporan Komisi Kominfo

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-24 Masa Persidangan III Membahas Laporan Komisi-Komisi terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persetujuan Bersama Dilanjutkan Peresmian Pemberhentian dan Pengambilan Sumpah/Janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palembang Raudhatul Jannah Sisa Masa Jabatan 2019-2024, Rabu (30/11/2022) ruang rapat utama gedung DPRD Palembang Jalan gubernur H Bastari.

    Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumsel melalui walikota Palembang dengan nomor : 170/2137/DPRD/2022. Tentang pemberhentian antar waktu dari zen syukri dan pengangkatan Raudhatul Jannah sebagai anggota DPRD Palembang.

    Penggantian antar waktu dipimpin langsung Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin, SH dihadiri Walikota Palembang H Harnojoyo Sekda Palembang Ratu Dewan pimpinan DPRD Palembang serta anggota DPRD dan OPD.

    Zainal Abidin mengatakan, selamat kepada Saudari Raudhatul Jannah telah dilantik sebagi pengganti antar waktu DPRD Palembang.

    “Alhamdulillah hari ini kita telah mengelar paripurna DPRD terkait Pengganti antar waktu, Saudari Raudhatul Jannah segera menyesuaikan diri, ” Jelas Politisi Demokrat ini.

    Foto : Anggota DPRD Kota Palembang

    Ditempat yang sama Raudhatul Jannah Anggota DPRD Palembang yang baru di lantik berujar, dirinya berterima kasih kepada Fraksi Gerindra dan pimpinan Gerindra atas di lantik sebagai Anggota DPRD Palembang.

    “Saya siap bekerja untuk masyarakat dengan diberi kepercayaan mewakili rakyat. Berbuat dan memperjuangkan Aspirasi masyarakat, ” Ungkapnya.

     

    Tangapan walikota Palembang terhadap Laporan komisi komisi DPRD Palembang
  • Antusias Masyarakat Dan Pegawai Honorer Sambut Reses Anggota DPRD Dapil II Palembang

    Antusias Masyarakat Dan Pegawai Honorer Sambut Reses Anggota DPRD Dapil II Palembang

    Foto : Kunjungan Reses Anggota DPRD Palembang Dapil II di SMPN 54 Kecamatan AAL, (Yudiansyah, 31/8/2022)

     

    Suarapublik.id PALEMBANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang kembali melakukan reses untuk menyerap aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) II Palembang mulai dari tanggal, 29, 30, dan 31 Agustus 2022

    Kunjungan Reses Dapil II dimulai Ke Kantor Angkasa Pura II Kecamatan Sukarami, tinjau lapangan Kelurahan Talang Jambe, kunjungan ke SMP Negeri 9 Kecamatan Kemuning, kunjungan ke SMP Negeri 10 Kecamatan Kemuning, kunjungan ke SMP Negeri 54 dan kunjungan lapangan Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang.

    Reses hari pertama yakni meliputi, Kunjungan ke Kantor Angkasa Pura II Kecamatan Sukarami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kelurahan Talang Jambe dan Kelurahan Talang Betutu dan tinjau akses jalan yang rusak, banjir serta yang lainnya.

    Reses hari kedua yakni meliputi, kunjungan ke SMPN 9 dan SMPN 10 Palembang beberapa poin yang menjadi catatan penting pihaknya yang disampaikan antara lain perbaikan pagar sekolah, lapangan basket, WC serta perbaikan lainnya.

    Reses hari ketiga yakni meliputi kunjungan ke SMP Negeri 54 dan lapangan Kecamatan Alang-alang Lebar ada beberapa poin yakni diantaranya, parit yang rusak, perbaikan lokal sekolah, masalah TPU, Gaji Honorer bisa dinaikkan serta perbaikan lainnya.

    Ketua Umum Daerah Pemilihan II Mulyadi mengatakan, kegiatan reses ini dari masyarakat tentang ketertiban dan keamanan serta permasalahan lainnya.

    “Insya allah dalam waktu dekat, kami akan menindak lanjuti keluhan dari masyarakat,” kata Muliadi usai reses hari ketiga di SMP Negeri 54 dan lapangan Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, Rabu 31 Agustus 2022.

    Dia berharap kedepannya semoga bisa segera di tindak lanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

    “Intinya, saya sangat setuju usulan dari Masyarakat, Sekolah serta pihak terkait lainnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Executive General Manager Angkasa Pura II, R Iwan Winaya Mahdar menambahkan, akan segera diproses tindak lanjut dari keluhan dari masyarakat Kelurahan Talang Jambe dan Kelurahan Talang Betutu Palembang.

    “Prinsipnya, kami senang dalam memberikan masukan dan kedepannya akan menjadi PR serta secepatnya segera ditindak lanjuti keluhan masyarakat,” tuturnya.

    Selain itu, Camat Sukarami Palembang Muhammad Fadly, Mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan Anggota DPRD yang hari ini bisa bertemu.

    “Aspirasi masyarakat langsung disampaikan dan berjalan baik,” tutupnya.

    Sementara itu camat Alang Alang Lebar Aan Syarianyah, menuturkan, kunjungan kerja Reses Dapil II ini sangat bermanfaat bagi masyarakat AAL.

    “Terlihat Masyarakat dan Guru antusias kedatangan anggota DPRD ini banyak masukan aspirasi masyarakat yang disampaikan, ” Jelas dia

    Adapun susunan dan Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 yakni

    1. H. Muliadi, S.Pd.,MM Ketua Demokrat

    2. Drs. H. Paidol Barokat, M.Pdi Wakil Ketua PPP

    3. Muhammad Ridwan,SH.,MH Sekreteris PKS

    4. M.Arnisto Boling Panggarbesi Anggota Demokrat

    5. Ir. Sri Wahyuni Anggota Gerindra

    6. M. Normansyah,S.Si Anggota Gerindra

    7. H.M Ali Syaban,SH.,M.Si Anggota PDIIP

    8. Kms.Achmad Sobri Fadila Anggota PAN

    9. Sutami Ismail Anggota PKB

    10. H. Ganefo Rohim, SE Anggota Golkar

    11. M. Danu Mirwando, SE Anggota Nasdem.

  • DRPD Palembang Dengarkan Penyampaian Raperda APBD Perubahan 2022 Oleh Walikota Palembang

    DRPD Palembang Dengarkan Penyampaian Raperda APBD Perubahan 2022 Oleh Walikota Palembang

    Pimpinan DPRD Palembang Bersama Walikota Palembang saat paripurna, Senin (22/08/2022)

    Suarapublik. Id PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Palembang mengelar rapat paripurna ke -16 Masa persidangan ke II mendengarkan penyampaian APBD Perubahan tahun 2022 oleh Walikota Palembang, senin (22/08/2022) ruang Rapat Utama Gedung DPRD Palembang.

    Agenda Paripurna sendiri penyampaian Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, oleh Walikota Palembang. Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Palembang, Dauli ST ini, dihadiri Walikota Palembang, H Harnojoyo, Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin SH, para wakil ketua

    Selanjutnya Sekda Kota Palembang, pejabat di lingkungan Pemkot Palebmbang, pejabat Forkopimda dan undangan lainnya.

    “APBD Perubahan tahun 2022 naik mencapai Rp 296 miliar dari anggaran sebelumnya, “ungkap H Harnojoyo

    Dikatakan Harnojoyo, pendapatan Pemkot Palembang mencapai Rp 4 triliun, 117 miliar atau naik Rp 296 miliar dari anggaran sebelumnya.

    Dimana dari hasil itu lanjut Harno, untuk pendaapatan asli daerah (PAD) mencaoai 1.738 triliun atau bertambah Rp 41 miliar. Selain itu, Wako juga menyampaikan pemasukan dari hibah yang mencapai Rp 435 miliar.

    “Untuk perubahan belanja. Dimana sisa dari anggaran sebelumnya termasuk pergeseran belanja yang tak terduga mencapai Rp 4,4 triliun atau naik Rp 583 miliar dari sebelumnya,” ujar Harno.

    Tak hanya itu, Harno juga menyebutkan belanja operasional mencapai Rp 3.81 triliun. Dalam kesempatan tersebut kata Harno, pihaknya (Pemkot Palembang, red) masih tetap memprioritaskan pendidikan dan Kesehatan.
    “Untuk penerimaan pembiayaan Rp 283 miliar. Artinya surplus, “ tandas Harno.

    Usai mendengarkan penyampaian Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, pimpinan sidang, Dauli ST menegaskan, sesuai dengan jadwal, pihaknya akan menggelar Rapat Paripurna yang direncanakan Selasa (23/8), yang beragendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

  • DPRD Palembang Gelar Paripurna Pelantikan Wakil Ketua DPRD 

    DPRD Palembang Gelar Paripurna Pelantikan Wakil Ketua DPRD 

    Suarapublik.Id, PALEMBANG- Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Dauli ST, resmi diambil sumpah dan dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Palembang sisa jabatan 2019-2024.

     

    Anggota DPRD Palembang Dapil V tersebut, mengucap sumpah sebagai pimpinan dewan, dipimpin, Ketua Pengadilan Klas IA Khusus Kota Palembang, dalam rapat paripurna, Selasa (18/7/2022).

     

    Pelantikkan itu sesuai, Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel Nomor : 467/KPTS/I/2022, tentang, peresmian pemberhentian  Azhari Harris, dan peresmian pengangkatan Dauli sebagai Wakil Ketua DPRD Palembang sisa masa jabatan 2019-2024. Tertanggal, 4 Juli 2022, ditandatangani Gubernur Sumsel Herman Deru.

     

    Hadir dalam pelantikan itu, Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin, Wakil Ketua Adzanu Getar Nusantara, RM Yusuf Indra Kesuma, dan puluhan anggota DPRD Palembang lainnya.

    Hadir juga, Walikota Palembang Harnojoyo, anggota DPRD Sumsel Junaidi SE, Wakil Ketua DPRD Muba, Endi Susanto, Ketu  PUAN DPW PAN Sumsel, Cik Nona,

     

    Selanjutnya, Ketua, Sekretaris DPD PAN Kota Palembang, perwakilan dari Pemprov Sumsel, kepala dinas, kepala badan dan Camat se kota Palembang serta tamu undangan lainnya.

     

    Usai dilantik, Dauli, mengatakan, siap untuk bersinergi dengan pimpinan DPRD Kota Palembang lainnya, untuk mengawal program dan kebijakan pemerintah kota, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat

     

    “Amanah yang diberikan ini, akan saya jalankan sebaik mungkin. Langkah awal, tentu saya akan koordinasi dan siap bersinergi dengan pimpinan dan anggota DPRD Palembang lainnya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan, terima kasih kepada ketua umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPW PAN Sumsel Iskandar, Sekretaris Joncik Muhammad, DPD PAN Kota Palembang dan semua pengurus PAN lainnya.

     

    “Terkhusus kepada almarhum wakil ketua DPRD Palembang Azhari Harris, yang sudah mendahului kita, semoga semua amal ibadahnya semasa hidup, diterima, dan mendapat tempat yang layak disisi Allah Subhanahu Wataallah,” katanya.

  • DPRD Palembang Mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

    DPRD Palembang Mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

    Suarapublik.ID, PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang gelar rapat paripurna tentang Rencana Peraturan Daerah (raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 disampaikan secara langsung oleh Walikota Palembang Harnojoyo Ruang paripurna DPRD kota Palembang, Senin (04/07/2022).

     

    Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

    Rapat paripurna masa persidangan ke 9 di pimpin Wakil Ketua DPRD Indra Wijaya Kusuma didampingi wakil ketua Adzanu Gentar Nusantara, Ketua DPRD Zainal Abidin, hadiri Sekda Palembang Ratu Dewa serta SKPD Palembang.

     

    Dalam laporannya Walikota Palembang H Harnojoyo mengatakan, pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar 3.690.804.700.361,99 atau 89,70 % dari target anggaran sebesar Rp. 4.114.147.342.519,12.

     

    Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 3.547.200.752.517,74 atau 82,86% dari anggaran sebesar Rp. 4.280.239.367.225,42.

     

    Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar 192.863.648.915,57.

    Dari jumlah tersebut termasuk saldo kas di kas daerah per 31 desember 2021, 150.688.496.287, 41.

     

    Neraca pemerintah kota Palembang per 31 desember 2021 ditutup dengan jumlah aset sebesar 16.621.842.116.342, 12.

    Dan kewajiban sebesar 363.370.801.889,89.

    Serta ekuitas dana sebesar 16.258.469.317.452, 23.

     

    Dalam jumlah aset tersebut, nilai terbesar adalah aset tetap sebesar Rp. 14.543.531.343.132, 58

     

    Di tempat yang sama Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin, mengungkapkan, sidang paripurna ini mendengar kan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2021.

     

    “Nanti kita bahas bersama fraksi, baru ada jawaban, Selasa (02/06/2022) akan di lakukan rapat paripurna kembali,” Singkat nya

  • Alim Ulama Minta Holywings Palembang di Tutup, Ini Tangapan Ketua DPRD Palembang

    Alim Ulama Minta Holywings Palembang di Tutup, Ini Tangapan Ketua DPRD Palembang

    Suarapublik. Id PALEMBANG –

    Gabungan Habib, Ulama dan seluruh ustad meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menutup Holywings di Jl R Sukamto, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang.

     

    “Ini karena DPRD merupakan suatu kebijakan di Negara, merekalah yang membuat regulasi,” ujar Habib Mahdi diruang rapat Banmus DPRD Kota Palembang, Kamis (30/6).

    Dia mengungkapkan, untuk itu tugas DPRD seharusnya mengawal regulasi yang dibuat dan tugas DPRD yang menyampaikan aspirasi kepada rakyat tentang Hollywings di Palembang.

     

    “Kami meminta DPRD untuk menutup total Hollywings di Palembang secara permanen,” ungkap Habib Mahdi.

     

    Lanjutnya, Karena Hollywings ini sangat menghina, merendahkan dan menyandingkan nama nabi dengan minum-minuman keras dan lain sebagainya.

     

    “Ini bukan menistakan agama islam, tapi menistakan banyak agama negara lainnya,” terangnya.

     

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dan Wakil Ketua 2 RM Yusuf Indra Kesuma menambahkan, masukan-masukan yang meminta tutup dari para

    Habib, Ulama dan seluruh ustad akan menjadi catatannya.

     

    “Kami akan mengintrusikan kepada Komisi II DPRD Kota Palembang untuk memanggil pihak Manajement Hollywings duduk bersama dalam melakukan rapat terkait permasalahan perizinan tempat hiburan Hollywings tersebut,” kata Zainal Abidin.

    Dia menerangkan, kalau surat izin Hollywings di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang restoran, sedangkan bar izinnya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini DPMPTSP Sumsel.

     

    “Selain itu, kami juga masih mendalami surat perizinan ini, karena bukan DPRD yang mengeluarkan, tetapi dinas terkait,” tutupnya.

  • Ketua DPRD Palembang Sebut Sosok AHY Membawa Angin Segar Untuk 2024

    Ketua DPRD Palembang Sebut Sosok AHY Membawa Angin Segar Untuk 2024

    Suarapublik.id PALEMBANG-Elektabilitas partai Demokrat yang terus naik, mendapat respon positif dari kader, atas dasar itu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, layak menjadi calon presiden (Capres) 2024 mendatang.

     

    Terbaru, lembaga survei Litbang Kompas, merilis bahwa elektabilitas Demokrat di bawah kepemimpinan AHY mampu melejit hingga 11,6 Persen.

     

    Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Palembang H Zainal Abidin mengatakan, AHY merupakan tokoh muda bangsa Indonesia sekaligus aset untuk masa depan. Dengan berbagai pengalamannya, dan dorongan rakyat, Ketum AHY pantas dan sangat layak untuk nyapres di pemilu 2024.

     

    “Sebagai kader yang ada di daerah. Kami mendorong Ketum AHY maju, pemimpin muda serta, dengan sederet prestasi di bidang pendidikan, baik tingkat nasional maupun internasional,” kata Zainal yang juga bendahara DPC demokrat kota Palembang ini, Rabu (22/6/2022).

     

    Zainal mengatakan, naiknya elektabilitas partai di berbagai survei, menunjukkan bahwa AHY mampu menjadi pemimpin.

     

    “Survei yang tembus 11,6 persen ini, membuktikan AHY mampu mengelola partai meskipun diluar pemerintahan dan dianggap remeh selama ini. Inilah AHY pemimpin muda yang layak jadi capres 2024,” katanya.

  • Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-1339 Kota Palembang Usung Palembang Sehat Ekonomi Bangkit

    Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-1339 Kota Palembang Usung Palembang Sehat Ekonomi Bangkit

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Palembang

    Dalam Rangka Peringatan ke-51 Hari Jadi Kota Palembang ke-1339 Tahun 2022 resmi dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Palembang, Jum’at (17/6/2022).

    Melalui Hari Jadi ke-1339 Kota Palembang dengan mengusung tema Palembang Sehat Ekonomi Bangkit guna mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023.

    Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin menyampaikan di Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1339 ada beberapa penghargaan yang telah di raih, diantaranya, penghargaan Pembangunan, kota layak anak, Top bumd, Top bumd award RSUD Palembang Bari, Top CEO BUMD (2021), Proklim tingkat kabupaten/kota, nesasatra lingkungan hidup.

    Penghargaan kedua

    Juara 1 pembangunan kota/kab Sesumsel dan ke 10 secara nasional dari bappenas.

    “Kita perlu mengenang sejarah kita, untuk kemudian secara bersama membangun kota ini. Sesuai kapasitas kita masing-masing.

    Kemudian kerjasama menjalankan antara tugas eksekutif dan legislatif dengan demikian sinergi dalam visi-misi yang sama untuk mewujudkan, tag line hut kota Palembang 1339 tahun, yaitu Palembang sehat, ekonomi bangkit untuk Palembang emas darussalam 2023,” ungkap Zainal.

    Walikota Palembang, Harnojoyo mengungkapkan, di hari jadi kota Palembang ke-1339 dari pandemi menuju endemik khusus nya Palembang kita sampaikan rasa syukur.

    Dengan tema Palembang sehat, ekonomi bangkit untuk Palembang emas darussalam 2023.

    “Berani untuk mengubah melalui keberanian inovasi, kita tingkatkan semua sektor dari segi pembangunan infrastruktur,” ungkap Harno.

    Menurut Harno, keberhasilan pembangunan kota Palembang, tidak luput dari eksekutif dan legislatif serta sinergi pemerintah provinsi dan pusat.

    “Kita juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah provinsi atas dukungan penuh penyelesaian pembebasan lahan Fly Over Simpang Sekip yang telah selesai, insyaAllah tahun 2022 sudah dilakukan pengerjaan,” ucapnya.

    Ia pun meminta dukungan untuk pembangunan underpass Charitas sepanjang 1 Km.

    “Kita juga minta dukungan dari pemerintah provinsi untuk pembangunan underpass charitas sepanjang 1 km, designnya sedang kita selesaikan,” pintanya.

    Sementara di tempat yang sama Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan bahwa, di Hari Jadi ke-1339 ini pembangunan di kota Palembang sudah banyak sekali dirasakan.

    “Pembangunan di kota Palembang ini sudah banyak yah baik itu yang terlihat dan tidak terlihat,” katanya.

    Ia pun berharap, kedepan pembangunan infrastruktur di kota Palembang dapat terus bertambah.

    “Tentu ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi butuh sinergi bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota guna mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023,” tutupnya.

  • Sembilan Eselon II Pemkot Palembang Tukar posisi

    Sembilan Eselon II Pemkot Palembang Tukar posisi

    Suarapublik.id PALEMBANG – Rangkaian gerbong panjang Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, kembali bergerak, kini 9 Pejabat Eselon II Palembang kembali di roling menyusul 540 pejabat eselon III dan IV yang dilantik belum lama ini.

     

    Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Ratu Dewa, Kamis (2/6/2022),kembali melantik pejabat di lingkungan Pemkot Palembang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT)  esselon II kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

     

    Mereka yang dilantik, yakni  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Ahmad Mustain Sebelumnya Kepala DPM PTSP mengantikan Alex Fernandius, sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diisi Gunawan sebelumnya

    Kepala Arsip dan Perpustakaan Kota Palèmbang yang sebelumnya dijabat Gunawan kini dipimpin Heri Aprian.

     

    Sedangkan jabatan Heri Aprian sebelumnya Dinas Sosial dipercayakan dipimpin oleh Ikhsanul achmal sebelumnya menjabat Sekwan DPRD Palembang.

     

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Palembang kini dipimpin Edwin Effendy Sebelumnya kepala BKKBN

    GA Putra Jaya yang sebelumnya Kasat Pol PP kini dipercaya mengisi Kepala Dinas Perindustrian.

     

    Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD kini dijabat  Novran sebelumnya dipimpin Iksanul Achmal.

    Dinas Keluarga Berencana Altur Febriansyah,

    Sementara Alex Fernandius diposisikan menjadi staf ahli Walikota Palembang yang sebelumnya menjabat DLHK Kota Palembang.

    “Jabatan ini bukan hadiah tapi amanah,” tegas Ratu Dewa.

    Dikatakan Ratu Dewa, rolling jabatam dalam roda pemerintahan merupakan hal yang lumrah untuk.penyegaran.

    “Pelantikan ini merupakan hal biasa sebagai penyegaran agar kinerja pejabat semakin baik,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat kata Dewa, pelantikan kembali akan dilakukan dilingkungan Dinas Pendidikan.

    “Minggu depan akan ada lagi pelantikan untuk kepala sekolah SD dan SMP,” ungkapnya.