SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menegaskan pihaknya akan terus berupaya dalam pengendalian inflasi daerah. Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait.
“Ini betul-betul serius dan ditangani, ini tanggung jawab bersama. Kita semua dievaluasi dan inflasi ini bukan terkait dengan kita saja, tapi sangat terkait dengan masyarakat. Maka kita perlu penanganan yang sangat serius,” kata Fatoni saat memimpin Rapat Penanganan Pengendalian Inflasi Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (9/1/2024).
Upaya-upaya tersebut di antara lain memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yaitu mengajak masyarakat untuk aktif dalam menanam sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah di pekarangan rumah masing-masing. Selain itu, kegiatan Operasi Pasar Murah, Pangan Murah dan Toko Kebutuhan Pokok (KePo) juga terus dimasifkan.
“Saya kira, kita sepakat gerakan ini dilakukan secara masif, terencana dan terukur sehingga inflasi di Sumsel tetap terkendali. Kita bersama-sama mencari solusi dan langkah konkret, semoga upaya yang kita niatkan ini diridhoi Allah SWT,” ucap Fatoni.
Fatoni mengatakan dengan adanya Operasi Pasar Murah dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging dan lain-lain. Sebagai informasi, kegiatan Operasi Pasar Murah ini serentak diadakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis setiap minggu di seluruh Kabupatan/Kota se-Sumsel.
Lebih jauh Fatoni mengatakan selanjutnya survey akan dilakukan di dua Kota se-Sumsel, yaitu Kota Palembang dan Lubung Linggau serta dua Kabupaten se-Sumsel, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim.
“Jadi empat yang disurvei dan andilnya dari daerah lain. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang terkoordinasi dan terus menerus kemudian saling melengkapi. Kita semua sudah melakukan, koordinasinya sudah sangat baik, mumpung ini masih tahun baru, kesempatan kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan,” ujar Fatoni.
Menurutnya, upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi masih sangat banyak. Oleh karena itu Fatoni meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat rencana kegiatan kerja. Selanjutnya program tersebut disinkronkan dengan program Stakeholder lainnya mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan vertikal lainnya agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel S.A Supriono menyebut, pengendalian inflasi memerlukan dukungan semua pihak. Ini dikarenakan inflasi dari 17 Kabupaten/ Kota secara kumulatif akan mencerminkan inflasi provinsi secara keseluruhan.
“Penanganan inflasi tidak hanya bersama-sama tapi secara parsial dan terkoordinasi,” pungkasnya.
