PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Rencana Pemerintah Kota Palembang membangun Sekolah Rakyat terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA bagi 1.000 siswa keluarga kurang mampu menjadi harapan baru pemerataan pendidikan. Namun, di balik ambisi besar tersebut, persoalan klasik berupa ketersediaan lahan dan kesiapan koordinasi lintas instansi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dengan fokus memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Palembang menjadi salah satu daerah yang menyatakan kesiapan mendukung program tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial terkait rencana pembangunan sekolah tersebut. Sekolah ini dirancang menampung hingga 1.000 siswa dalam satu kawasan terpadu.
“Kita sudah audiensi dengan Kemensos. Sekolah Rakyat di Palembang ini direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD sampai SMA,” kata Raimon.
Namun, hingga saat ini, penentuan lokasi lahan masih dalam tahap finalisasi. Raimon menegaskan bahwa penyediaan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang, sementara pembangunan fisik gedung akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Lahan masih kita siapkan. Untuk pembangunan fisiknya nanti langsung oleh Kementerian PUPR melalui Satker Prasarana Strategis Sumsel,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, seleksi peserta didik juga menjadi isu krusial. Raimon menyebutkan, siswa Sekolah Rakyat akan direkrut dari keluarga Desil 1 dan Desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pendataan dilakukan secara ketat dan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Data calon siswa akan kita verifikasi berlapis. Setelah itu disampaikan ke wali kota untuk diteruskan ke kementerian,” ujarnya.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan gedung pendidikan, melainkan instrumen strategis untuk memutus ketimpangan akses pendidikan di perkotaan.
“Ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal keberpihakan pada masyarakat kurang mampu. Program ini sejalan dengan agenda prioritas nasional dan Asta Cita Presiden. Kita ingin segera direalisasikan,” kata Ratu Dewa.
Pemerhati pendidikan, Lukman Haris, menilai Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model pendidikan inklusif pertama di Sumatera Selatan jika dikelola serius dan konsisten. Namun ia mengingatkan, banyak program pendidikan gagal karena lemahnya eksekusi di tingkat daerah.
“Sekolah rakyat jangan sampai berhenti di tataran konsep. Penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, hingga tata kelola harus jelas sejak awal,” katanya.
Menurut Lukman, dengan konsep sekolah terpadu dari SD hingga SMA, Sekolah Rakyat di Palembang bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan.
“Kalau benar-benar terwujud, ini bisa menjadi tonggak penting pendidikan inklusif di Sumatera Selatan. Tapi pemerintah daerah harus bergerak cepat agar janji pendidikan rakyat tidak sekadar menjadi wacana,” pungkasnya.
