SUARAPUBLIK.ID, BANYUASIN – Pj Bupati Banyuasin H Hani Syopiar Rustam SH memberikan arahan dalam Pertemuan Antara Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Kamis (11/12).
Dalam arahannya Pj Bupati Banyuasin H Hani Syopiar Rustam mengatakan, data kemiskinan di Kabupaten Banyuasin terus mengalami Penurunan dan ini berdasarkan data BPS Kabupaten Banyuasin untuk tiga tahun Terakhir dimana Tahun 2021 sebesar 10,17 % (Jiwa),Tahun 2022 sebesar 10.00% (88.550 Jiwa), Alhamdulillah Tahun 2023 turun lagi sebesar 9,58 % (85.880 Jiwa).
Hani mengungkapkan suksesnya penurunan angka kemiskinan di suatu daerah tidak terlepas dari peran pendamping PKH dalam mengumpulkan, memproses, menginput data dan mempublikasikannya.
“Kami Sadari saat Ini bahwa Pelaksanaan PKH Menjadi mitra strategis bagi Pemerintah
Kabupaten Banyuasin, Karena Jumlahnya 99 Orang yang terdiri dari Koordinator Kabupaten 2 Orang, Koordinator Kecamatan 21 Orang,” ujar dia.
“Kemudian Pendamping Sosial 76 Orang, dengan memikul peran tersebut di lapangan pendamping PKH dapat menghasilkan data yg akurat sehingga dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan”, jelas dia menambahkan.
Pj Bupati Hani juga menyampaikan PKH adalah pegawai dari pemerintah pusat yang bekerja di daerah Banyuasin, di gaji melalui dana APBN bukan APBD, Namun beban berat pendamping PKH selain meberikan bantuan, pendampingan, juga memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dengan beratnya beban tersebut belum lagi membawahi banyak wilayah yang ada 1 kecamatan 1 orang membawahi 7 wilayah, Insyaallah tahun ini 2024 Pemkab Banyuasin akan menggantikan serta menaikkan bantuan operasional PKH yang akan naik cukup signifikan dari yang telah diterima saat ini”, tegas dia.
Suami dari Hj Marry Hani juga berpesan kepada Pendamping PKH dalam Melaksanakan Tugas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Agar tetap selalu memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan serta menjaga Kode Etik SDM PKH dan menghindari diri dari perbuatan tercela.
“Mengingat tahun ini adalah tahun politik dan saat ini kita berada pada masa kampanye pemilu maka saya berpesan kepada seluruh teman teman pendamping PKH agar bersikap netral,” tegas dia.
Selanjutnya kata Hani, perlu di pahami dan diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa bantuan sosial PKH yang dilaksanakan pemerintah tidak terkait sama sekali dengan politik.
“Kegiatan ini akan terus berlangsung selama masih diperlukan yang merupakan amanat konstitusi (UUD 1945 Pasal 33)”, tutup dia. (Adm)
