SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG —Pantauan Wartawan Suara Publik, konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan akhirnya meledak ke ruang publik. Ketegangan yang lama mengendap mencapai titik didih ketika puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumsel mengepung Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumsel, Selasa (30/12/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan keras terhadap pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Sumsel yang dinilai cacat legitimasi, menabrak aturan organisasi, dan tidak sesuai dengan AD/ART partai.
Sejak siang hari, massa memadati halaman kantor DPW PPP Sumsel. Spanduk-spanduk penolakan dibentangkan, sementara teriakan tuntutan menggema, mendesak agar Muswil X dibubarkan. GPK Sumsel menegaskan, musyawarah tersebut dinilai ilegal karena dilaksanakan tanpa mekanisme organisasi yang sah.
Tekanan massa tidak berhenti pada tuntutan verbal. Mereka juga mendesak agar Kantor DPW PPP Sumsel disegel, sebagai simbol perlawanan terhadap Muswil yang dianggap dipaksakan dan sarat kepentingan elite internal partai.
Situasi semakin memanas ketika massa berhasil menembus pagar kantor dan memperketat kepungan. Sejumlah orator silih berganti menyampaikan orasi bernada tajam, menuntut Ketua Panitia Pelaksana Muswil X untuk keluar dan bertanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah yang dipersoalkan.
“Muswil ini cacat legitimasi. Kami menolak seluruh hasilnya dan menuntut agar segera dibubarkan,” teriak salah seorang orator, disambut sorak dukungan massa.
GPK Sumsel kemudian melayangkan ultimatum terbuka.Mereka menyatakan akan melakukan penyegelan paksa apabila tuntutan tidak segera direspons.
Ultimatum tersebut akhirnya direalisasikan. Massa aksi menerobos masuk ke dalam kantor DPW PPP Sumsel dan melakukan penyegelan. Aksi ini sempat diwarnai ketegangan dan bentrokan kecil, menyusul upaya sejumlah pengurus PPP Sumsel yang berusaha menghalau massa agar tidak memasuki gedung.Meski diwarnai saling dorong dan sorak tuntutan yang memanas, hingga berita ini diturunkan situasi di sekitar lokasi masih terpantau terkendali.
Sementara itu, hingga kini DPW PPP Sumsel belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan GPK Sumsel, keabsahan Muswil X, maupun kepastian kelanjutan agenda organisasi di tingkat wilayah.
