SUARAPUBLIK.ID, OKI – Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Asmar Wijaya, menuai respon positif usai memaparkan laporan capaian kinerja pertamanya selaku Pj Bupati OKI kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Evaluasi periode Januari – Maret 2024 tersebut tuntas ia paparkan di Ruang Rapat Utama Itjen Kemendagri Jakarta, dengan didampingi Pj. Sekretaris Daerah M. Refly serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab OKI, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Asmar memaparkan sejumlah indikator yang terangkum dalam 10 indikator Penilaian Capaian Kinerja, diantaranya terkait pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, peningkatan pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan pelayanan kesehatan, regulasi perizinan, serta beberapa program unggulan lainnya.
Terkait inflasi, dijelaskan Asmar, dalam 4 bulan terakhir Pemkab OKI mampu mengendalikan angka inflasi (y on y) sebanyak 1,38 persen. Dari 4,92 persen pada Januari 2024 menjadi 3,54 persen pada April 2024.
“Berbagai upaya kita lakukan untuk mengendalikan inflasi antara lain dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memantau harga secara berkala, serta melakukan langkah intervensi melalui berbagai inovasi diantaranya program pasar murah Perjaka, Tanam Cabe Serentak (Balap Becak), Gerai Sembako, Program Bismilah bersama baznas, serta banyak program lainnya,” jelas Asmar.
Selain itu, program prioritas yang juga ia dorong adalah percepatan penurunan stunting, melalui program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu menyusui, bantuan sanitasi layak, Program edukasi Calon Pengantin (Canting Kencana), Pelayanan kesehatan terdekat dengan ibu hamil, serta program lintas sektor yang juga berkaitan dengan pengendalian kemiskinan dan pelayanan kesehatan lainnya.
Lebih lanjut tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem, Asmar menjelaskan upaya yang telah Pemkab OKI lakukan di antaranya dengan memaksimalkan pengelolaan zakat melalui program Bismilah.
“Hasilnya jelang Idul Fitri lalu sebanyak 697 paket pangan dibagikan kepada warga kategori miskin ekstrem. Selain itu Pemkab OKI juga memperbaiki 117 rumah tidak layak huni (tahun 2023 dan 2024) bersumber dari APBD, Dana Desa, CSR perusahaan maupun Baznas OKI,” jelas dia.
Sementara bantuan sosial, tambah dia bukan hanya berupa bantuan cadangan pangan, melainkan juga di sektor produktif seperti bantuan bibit di sektor pertanian dan peternakan, bantuan perlengkapan dan iuran sekolah di sektor Pendidikan.
Pada aspek pelayanan publik khususnya bidang perizinan, pada triwulan I 2024 Pemkab OKI jelasnya telah menerbitkan sebanyak 2.752 perizinan dengan berbagai jenisnya. Pelayanan perizinan di OKI telah dukung oleh kepastian regulasi dan sistem perizinan berbasis online.
Untuk tetap menggairahkan iklim investasi, Pemkab OKI terang Asmar akan terus dilakukan upaya-upaya updating peta potensi investasi daerah, memperluas jangkauan informasi perizinan, mempermudah akses pelayanan melalui pelayanan jemput bola dan penyederhanaan proses perizinan.
Sementara dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran, Pj Bupati OKI telah mengeluarkan Intruksi kepada OPD di OKI melalui SE nomor 103/IV/2024 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Per April 2024, serapan anggaran mencapai 17,94 persen.
Terkait Kesehatan, Pemkab OKI juga terus berikhtiar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarpras dan alat kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.
“Sejumlah inovasi pun telah kita lakukan antara lain melalui program pemantauan ibu hamil Revolusi KIA, penyediaan alat USG 2 Dimensi di seluruh Puskesmas, Distribuasi alat Antropometri pada 835 Posyandu se OKI, Program satu perawat satu desa serta layanan edukasi kesehatan online Obsesi. Pemkab OKI juga mengcover kesehatan warganya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Universal Health Coverage UHC,” ujarnya.
Menanggapi berbagai upaya yang telah dipaparkan, Itjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, memberikan respon positif, utamanya perihal pengendalian inflasi, pasalnya Kabupaten OKI jadi salah satu daerah penghitungan IHK nasional.
“Sebagai daerah penghitung IHK melalui berbagai upaya yang telah dilakukan Pak Bupati untuk pengendalian inflasi, tentu patut diapresiasi. Kami memantau Pj Bupati mampu menggerakkan tiap komponen yang ada untuk bersama-sama melakukan sejumlah hal yang memang ditargetkan sebagai program prioritas termasuk pengendalian angka inflasi tersebut,” ucap Tomsi.
Meski demikian, terdapat berbagai catatan, saran hingga masukan strategis lainnya mengenai sejumlah hal, terkait ketersediaan pangan melalui neraca pangan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagai hal lain yang kesemuanya ditanggapi Pj Bupati Asmar dan jajaran sebagai bahan evaluasi dan pengembangan memajukan Kabupaten OKI.
“Kami mengucapkan terima kasih, atas respon baik, serta masukan guna menyempurnakan berbagai hal yang kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan kebijakan,” terang Pj Bupati Asmar.
Uraian yang komprehensif didukung penjelasan tehnis kepala OPD pendamping yang lebih detail, memperlancar proses evaluasi sehingga berjalan sangat baik. Demikian dengan berbagai saran masukan dari evaluator menjadi catatan penting Pemkab OKI untuk perbaikan di masa yang akan datang. (ANA)
