OKI, SUARAPUBLIK.ID – Dewan Pimpinan Daerah Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (DPD SWI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam waktu dekat dijadwalkan mengikuti agenda nasional berskala besar, yakni Musyawarah Nasional (Munas) II SWI sekaligus peringatan Hari Pers Sedunia Tahun 2026 yang akan digelar pada 18 hingga 21 Mei 2026 di Boyolali, Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi insan pers dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan profesionalisme jurnalistik, serta mempertegas peran pers sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Dalam rangka mendukung keberangkatan dan partisipasi organisasi pada agenda nasional tersebut, DPD SWI OKI mengajukan proposal bantuan kepada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI. Proposal itu diajukan sebagai bentuk upaya membangun sinergi dan kemitraan antara organisasi wartawan dengan pemerintah daerah.
Namun, proses koordinasi yang dilakukan menuai kekecewaan dari jajaran pengurus SWI OKI. Pasalnya, bantuan yang diberikan oleh OPD tersebut dinilai sangat tidak layak dan jauh dari harapan sebuah bentuk dukungan institusional terhadap organisasi profesi wartawan.
“Alhamdulillah kami tetap bersyukur atas bantuan yang diberikan. Namun persoalannya bukan pada besar kecilnya nominal semata, melainkan pada bagaimana penghargaan dan penghormatan terhadap profesi wartawan serta organisasi pers di daerah,” ungkap
salah satu pengurus DPD SWI OKI, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, bantuan yang hanya sebesar Rp50 ribu tersebut dinilai tidak mencerminkan keseriusan maupun kepedulian terhadap keberadaan organisasi wartawan yang selama ini turut menjalankan fungsi kontrol sosial, penyebarluasan informasi publik, hingga mendukung pembangunan daerah melalui karya jurnalistik.
Pihak SWI OKI juga menyayangkan sikap dan kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan etika birokrasi serta semangat kemitraan antara pemerintah dengan insan pers.
Terlebih, OPD tersebut merupakan instansi besar yang diisi oleh aparatur berpendidikan dan memiliki kapasitas dalam mengambil kebijakan.
“Kami sangat menyayangkan jika organisasi wartawan hanya dipandang sebelah mata. Padahal wartawan selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Kekecewaan itu akhirnya membuat DPD SWI OKI memutuskan untuk menolak bantuan tersebut. Keputusan itu diambil sebagai bentuk sikap organisasi dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi jurnalistik.
SWI OKI menegaskan bahwa wartawan bukan sekadar pelengkap seremoni pemerintahan, melainkan bagian penting dalam menjaga transparansi, kontrol sosial, serta demokrasi yang sehat di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan kemitraan yang harmonis dan saling menghargai antara pemerintah dan insan pers.
Di sisi lain, momentum Hari Pers Sedunia 2026 sejatinya menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk semakin memperkuat kebebasan pers, profesionalisme jurnalistik, serta penghormatan terhadap kerja-kerja media.
DPD SWI OKI berharap ke depan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI dapat lebih bijak dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan organisasi wartawan. Sebab, sinergitas yang baik antara pers dan pemerintah diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan keterbukaan informasi publik.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, DPD SWI OKI memastikan tetap akan berpartisipasi dalam Munas II SWI dan peringatan Hari Pers Sedunia 2026 sebagai bentuk komitmen organisasi dalam memperjuangkan profesionalisme dan solidaritas insan pers di Indonesia.
Penulis : Eman
Editor : Jaks
