Category: Polda Sumsel

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Masih ingat kasus donasi fiktif senilai Rp 2 triliun mengatasnamakan Akidi Tio, hingga saat ini kasus tersebut masih mengendap dan belum jelas kepastian hukumnya.

Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo SH,SIK mengatakan, bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara terkait kasus Rp 2 Triliun.

“Dalam waktu dekat kita akan lakukan gelar perkara terkait kasus tersebut,” ujar Senin (14/3/2022).

Anwar juga mengatakan bahwa, hingga saat ini pihaknya masih tetap menunggu hasil dari dokter terkait pemeriksaan terhadap Heriyanti. “Yang jelas dalam waktu dekat akan kita gelar,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menanggapi kasus Akidi Tio, Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo SH, SIK mengatakan, bahwa secara garis besar pihaknya telah mempelajari alur kasus tersebut.

“Tentunya harus ada kepastian hukum, karena itu ditunggu masyarakat. Mengenai hal ini tim kami akan segera bekerja untuk menentukan arah kasus ini seperti apa,” ujar Anwar, Jumat (7/1/2022).

Anwar juga menjelaskan bahwa, secara umum dirinya telah mengetahui situasi dan kondisi wilayah Sumsel. Karena ia juga pernah bertugas di sejumlah wilayah di Sumatera, sehingga telah mengetahui karakteristik dari masyarakatnya.

“Tentunya kita akan meneruskan program dari pejabat Direktur Ditreskrimum yang lama. Termasuk dengan menjaga supaya situasi ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Polda Sumsel aman dan kondusif,” tutupnya. (Etr)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Rabu sore (23/02/2022) tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Petinggi kepolisian RI tersebut dijadwalkan berkunjung ke Kayu Agung OKI, Kamis (24/2/2022). Sayangnya, tidak banyaka awak media yang diizinkan meliput acara ini.

Dijelaskan Kabag Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi Kamis (24/02/2022), kedatangan petinggi Polri tersebut, dalam rangka Kunjungan Kerja (kunker), supervisi pelaksanaan penanganan serta penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sumsel. Serta menyaksikan Vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten OKI, Sumsel.

Sayangnya, tidak semua awak media dapat melakukan peliputan terkait acara dan kegiatan kunker orang nomor satu di tubuh Polri tersebut.

Polda Sumsel hanya memilih beberapa media saja. Ketika dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sumsell, Kombes Supriadi MM membenarkan jika awak media yang meliput dibatasi. Hal ini berkaitan dengan protokol COVID-19.

“Ia dibatasi berkaitan dengan Protokol COVID-19,” kata Supriadi.

Supriadi menyebutkan bahwa hanya ada beberapa media yang diperbolehkan melakukan peliputan. Sementara untuk media lainnya, Supriadi mengatakan akan mengirimkan rilisnya usai acara selesai.

Ditambahkan Supriadi tidak saja media, para pejabat utama Polda Sumsel juga dibatasi. Sedangkan untuk para tamu undangan sifatnya tentatif.

Turut hadir menyertai Kapolri Gubernur Sumsel, Kapolda.Sumsel, Ketua DPRD, sedangkan Pejabat Mabes Polri yang menyertai Kapolri Aslog, Asrena, dan Kadiv Propam Polri. Sedangkan Pejabat Utama Polda Sumsel hanya Karo Ops, Dir Pam Obvit, dan Dir Binmas yang lain tentatif.

Sementara itu, keluhan tidak bisa meliput kegiatan Kapolri di Kayu Agung, dialami puluhan wartawan yang berniat mewawancarai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bahkan salah seoarang wartawan berinisial AK diusir saat hendak meliput kegiatan tersebut oleh seorang polisi yang tengah berjaga.

Puluhan wartawan tersebut sejak pagi hari sudah menunggu kesempatan mewawancarai Kapolri, Kamis (24/2/2022).

Mereka menunggu Kapolri yang datang dengan helikopter dengan berdiri di seputaran GOR Biduk Kajang. Namun saat helikopter yang membawa Kapolri mendarat di Lapangan Segitiga Emas, Kayuagung, polisi mengawal ketat orang nomor satu di tubuh kepolisian tersebut.

Meski agak dongkol, wartawan memenuhi permintaan petugas, dan memilih menunggu di luar GOR.

Para jurnalis mengatakan, mereka menjalankan tugas yang diatur dengan undang-undang. Namun polisi tidak mau mengerti dan tetap meminta wartawan untuk tidak meliput.

“Giliran ada perlunyo bae kalian mengundang kami, kalau tidak kami diusir begini,” celetuk seorang wartawan sambil berjalan ke luar. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, KAYU AGUNG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di dampingi Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH, Gubernur Sumsel H.Herman Deru, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal serentak secara langsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tepatnya di GOR perahu kajang, Kayuagung, Kamis (24/2/2022).

Jenderal Listyo mengatakan, bahwa target pencapaian vaksin suntikan harian ditingkatkan, jika biasanya mencapai 50.000 hingga 60.000, kali ini mencapai 90.000 vial.

“Saya memberikan apresiasi atas kerjasama seluruh Forkopimda tingkat provinsi hingga kabupaten. Tentunya peran serta masyarakat yang bersedia bekerjasama dalam menyukseskan program vaksinasi ini,” ujarnya.

Jenderal Listyo mengungkapkan, untuk varian Omicron masih terus meningkat hingga pergeserannya mulai terasa di luar Jawa dan Bali. “Kita melihat bahwa tren penyebaran di luar Jawa trennya naik, sedangkan angka kematian secara nasional meningkat,” katanya.

Pihaknya bakal mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi hingga percepatan untuk dosis ketiga. “Saat ini kita melihat angka kematian masih rendah, antara 2 persen hingga 3 persen. Namun demikian ini akan mengganggu aktivitas dan berisiko bagi lansia yang belum lengkap,” aku dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, tingkatkan target dengan seluruh wilayah khususnya wilayah yang dikontrol terus oleh pihaknya. Dengan minimal dosis kedua mencapai 70 persen dan dosis pertama mencapai 90 persen.

“Ini akan terus kita dorong untuk menyakinkan bahwa masyarakat kita benar-benar memiliki kesehatan dan imunitas, hingga bisa terhindar dari resiko yang pernah terjadi. Kita melihat varian Omicron saat ini belum mencapai titik tertinggi, sehingga langkah-langkah tersebut harus dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH melalui Kabid Humas, Kombes Pol Supriadi mengatakan, bahwa dalam kegiatan yang ditinjau langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit ini, mencapai 2.150 orang yang melakukan vaksinasi.

“Dari data yang kita peroleh dari 18 kecamatan dalam Kabupaten OKI ada sekitar 2.150 orang yang melakukan vaksinasi,” jelas dia saat ditemui di ruang kerjanya.

Dirinya menuturkan, bahwa vaksinasi sendiri akan gencar dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 hingga varian Omicron.

“Untuk itu marilah kita bersama-sama mencegah dan mengantisipasi penyebaran dengan mengikuti program vaksinasi, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas, ” tutupnya. (Rel)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Baihaki (46) dan Taufik (35), diamankan pada saat melintas di Jalan Palembang – Jambi Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Sabtu (15/1/2022) sekitar pukul 12.00 WIB.

Direktur Ditres Narkoba Polda Sumsel,
Kombes Pol Heri Istu Hariono mengatakan, kedua tersangka kedapatan mencoba mengelabui petugas dengan menyembunyikan sabu di dalam Dashboard Toyota Innova BK 1686 OM yang saat itu mereka kendarai.

“Barang tersebut disimpan dalam bungkus teh cina yang setelah diperiksa ternyata berisi sabu,” ujarnya, Senin (24/1/2022).

Diduga, kedua tersangka akan mengedarkan sabu tersebut di kota Palembang tepatnya di kawasan Gandus.

“Dari pengakuannya, mereka dapat upah Rp.5 juta untuk sekali antar. Tapi kami tidak percaya, karena biasanya bisa lebih dari itu untuk sekali antar di atas satu kilo,” ucapnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini terancam dijerat dengan pasal
114 ayat (2) pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 dengan ancaman minimal 20 tahun maksimal seumur hidup. (Etr)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumsel menekankan peredaran narkoba di wilayah Sumsel.

Dalam pemberantasannya Ditresnarkoba Polda mengungkap 41 kasus dengan mengamankan 56 tersangka dalam satu pekan terakhir.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH melalui Kabid Humas, Kombes Pol Supriadi mengatakan, bahwa anggotanya bekerja keras untuk menekan peredaran narkoba di wilayah Sumsel.

“Anggota kita terus bekerja keras untuk memastikan generasi muda kita aman dari jeratan barang haram tersebut, ” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/1/2022).

Dia menjelaskan, dari 56 tersangka yang diamankan Minggu Kedua Januari 2022 ini. Terdiri dari satu bandar, 49 orang pengedar dan sisanya pemakai.

“Untuk barang bukti yang diamankan anggota kita sendiri yakni sabu sebanyak 2,3 Kg, ganja 100.378,62 gram dan ekstasi sebanyak 1.444 butir,” katanya.

Minggu kedua ini dia juga mengatakan, ada empat kasus menonjol di Sumsel yakni, pengungkapan kasus oleh Ditresnarkoba Polda Sumsel mengamankan dua kurir dengan barang bukti 1 Kg sabu.

Satres Narkoba Polrestabes Palembang, berhasil mengagalkan peredaran sabu di wilayah Palembang dengan mengamankan satu pelaku dengan barang bukti 1047,50 gram sabu.

Sedangkan untuk Polres Banyuasin berhasil mengamankan satu orang Kurir dengan barang bukti 1.000 butir ekstasi sedangkan Polres Muba mengagalkan peredaran ganja sebanyak 100 paket dengan berat bruto 100.000 gram.

“Dari berbagai ungkap kasus yang berhasil di ungkap tersebut, dengan barang bukti ganja, ekstasi dan sabu. Maka kita telah berhasil menyelamatkan 117.301 anak bangsa,” tutupnya. (Etr)

SUARAPUBLIK.ID,PALEMBANG – Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni  Harmanto  MH, memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) 5 PJU dan 7 Kapolres jajaran Polda Sumsel, di Rekonfu Gedung Promoter Mapolda Sumsel Palembang, Jumat (7/01/2022).

Kegiatan Sertijab tersebut, dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan Sik SH MH dan para PJU Polda Sumsel.

5 Pejabat Utama dan 7 Kapolres jajaran Polda Sumsel yang di Serah terimakan jabatannya, yaitu, Karolog Polda Sumsel resmi dijabat Kombes Pol Drs Saidal mursalin yang sebelumnya menjabat Pamen Ssdm polri,Penugasan Lemhanas RI menggantikan Jabatan yang ditinggal Kombes Pol Muhlis yang memasuki Pensiun

Kemudian, Dirintelkam Polda Sumsel yang diserahterimakan  dari Kombes Pol Ratno Kuncoro SIK  kepada Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, SIK MSi yang sebelumnya menjabat sebagai Dir Pam Obvit Polda Jateng dan Kombes Pol  Ratno Kuncoro Sik bergeser menjadi Analis utama Tk 1  Baintelkam  Polri.

Selanjutnya Direskrimum polda Sumsel Kombes Pol Hisar Siallagan SIK diserahterimakan Kepada Penggantinya Kombes Pol Muhammad Anwar Reksowidjojo,SH,SIK yang sebelumnya Kasubdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri ,selanjutnya Kombes Pol Hisar Siallagan SIK,menduduki Pos baru Kabagbindikwa robindiklat Diklat Polri,

Kemudian Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol Sofiandi ,SH ditarik menjadi Kabag Pustaka Waketbinminwa STIK Lemdiklat Polri Jabatannya digantikan Kombes Pol Agus Halimudin,SIK yang sebelumnya menjabat pemeriksa utama Ro Provos Divpropam Polri ,

Selanjutnya Dansat Brimob Polda Sumsel Kombes Pol Yudo Nugroho Sugianto,SIk diserah terimakan kepada Kombes Pol Donyar Kusumadji,SIK yang sebelumnya Anjak Madya Brigade Mobil Korp Brimob Polri,Sedangkan Kombes Pol Yudo Nugroho Sugianto,SIK dalam rangka mengikuti Dikreg XLIX Sesko TNI TA 2022.

Sedangkan, jajaran Kasatwil Kapolrestabes Palembang  yang dilantik, yaitu Kombes Pol Mokhamad Ngajib,SIK  yang sebelumnya menjabat Anjak Madya Bid Paminal Div Propam Polri   menggantikan Kombes Pol Irvan Prawira satyaputra SIK MSi yang akan Mengikuti Diksespimti Polri Direg ke 31 TA 2022,

Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdiyanto SIK MSi yang sebelumnya menjabat Kasubidpaminal Bid propam Polda Jateng  menggantikan AKBP Danny H Ardiantara B Sianipar SIK yang akan menjabat sebagai Kasubbag dalkara baganev Robinopsnal Bareskrim Polri,

AKBP Imam Tarmudi  SIK,MH yang mendapat promosi menjadi Wadirbinmas Polda Sumsel,Jabatan Kapolres Banyuasin diserah terimakan kepada AKBP Imam Safi’i,Sik ,MSi yang sebelumnya menjabat Kasubbid paminal Bid Propam Polda NTT,
Selanjutnya, Kapolres PALI AKBP  Efrannedy SIK,MAP yang sebelumnya menjabat Kapolres Musi rawas  menggantikan AKBP Rizal Agus Triadi SIK yang mendapat promosi  jabatan sebagai Kabag dalops roops  Polda Sumsel

Selanjutnya Kapolres Musi rawas  dijabat AKBP Achmad Gusti Hartono,SIK Jabatannya Selaku Kapolres Lahat digantikan AKBP Eko Sumaryanto,Sik

Jabatannya selaku Kapolres Musi Rawas utara digantikan AKBP Ferly Rosa Putra Sik yang sebelumnya menjabat Pamen Ro SDM Polda Sumsel dalam rangka penugasan FPU

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama atas inovasi dan dedikasinya selama ini yang telah mengabdi di Polda Sumsel, serta kesuksesan di tempat yang baru.

“Kepada pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dengan situasi di tempat kerjanya, sehingga dapat melaksanakan tugas lebih giat dan semangat dalam melayani masyarakat,” Ujar Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi MM, menambahkan, mutasi yang dilakukan hari ini merupakan hal biasa di organisasi Polri.

“Yang pertama, adalah penyegaran personil dan yang kedua, merupakan promosi dari yang bersangkutan dalam tugas serta kinerjanya yang diberikan oleh Kapolri langsung,” ujar Kabid Humas.

“Dalam pelaksanaan Sertijab ini, kita tetap melaksanakan Prokes secara ketat, dengan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumun  dalam rangka untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” imbuh Supriadi,MM

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kekerasan terhadap perempuan sepertinya tidak pernah berhenti terjadi. Saat masalah ini ditanyakan ke Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH, Selasa (4/1/2022), masih ada perempuan yang tidak berani melaporkan ke polisi atas kekerasan yang ia alami.

“Perempuan yang mengalami kekerasan dan tidak berani melapor, itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Ada yang masih mentoleransi kejadian tersebut, ada juga yang sudah lelah, sehingga memutuskan diri untuk melapor kekepolisian,” ujar Toni.

Petinggi polisi di Sumatera Selatan itu dengan tegas berucap, bahwa pelaporan ke polisi tidak dipungut biaya satu rupiah pun. Jika memang itu menjadi kendala perempuan tidak melaporkan kekerasan yang ia alami.

Sedangkan untuk pengacara, sambung Toni, biasanya dibutuhkan dari terlapor. Sementara pelapor sudah dilindungi polisi. “Dan kalau mamang pelapor butuh pengacara, dan dia mempunyai uang, bisa memilih pengacara sendiri. Tetapi jika dia tidak memiliki biaya untuk membayar pengacara, maka pemerintah menyiapkan pengacara melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum),” ungkapnya.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Kapolda juga memaparkan terjadi peningkatan angka kriminalitas di tahun 2021, di bandingkan dengan tahun 2020 lalu.

“Sepanjang tahun ini secara total ada 5.304 laporan masyarakat, dan yang berhasil kita selesaikan ada sekitar 4.644 laporan polisi,” ujarnya.

Untuk 2020 lalu, laporan masyarakat mencapai 5.217. Dan berhasil diselesaikan ada sekitar 3.264 kasus. 

“Dari sekian banyak kasus kriminal di Sumsel hanya beberapa kasus yang meningkat di 2021 ini seperti Curanmor, penganiayaan berat (Anirat), penipuan, narkotika, pencurian biasa, judi dan pemerkosaan,” ujarnya. 

Dari data yang telah di ungkapkan, Kapolda berharap agar di tahun 2022 ini kriminalitas segera menurun.

“Data tersebut akan memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Dan memacu melakukan berbagai pengungkapan kasus sesuai dengan laporan masyarakat, sehingga diharapkan di 2022 mendatang tingkat kriminalitas di Sumsel akan menurun dibandingkan tahun ini,” ujarnya.

Selain itu juga pihaknya mengimbau kepada Polrestabes dan Polres Jajaran, agar merespon cepat laporan masyarakat dengan melakukan pengungkapan kasus hingga tingkat kriminalitas, khususnya kejahatan menonjol, akan berkurang.

“Kita akan berupaya menekan kriminalitas di wilayah Sumsel dengan berbagai cara hingga merespon cepat laporan masyarakat. Agar kejahatan di Sumsel berhasil ditekan, dan masyarakat tidak was-was lagi berpergian ke luar rumah,” ujarnya

Selain itu, lanjut Irjen Pol Toni menerangkan bahwa untuk jumlah hotspot di wilayah Sumsel di tahun ini mengalami penurunan. Tahun 2020 lalu jumlah hotspot mencapai 4.514, sedangkan di tahun ini mencapai 851 titik hotspot.

Begitu juga jumlah lahan yang terbakar di tahun lalu ada sekitar 946,33 Ha. Dan di tahun ini ada sekitar 240,261 Ha. “Dari data tahunan yang kita terima, titik hotspot mengalami penurunan sekitar 3.663 titik dan jumlah lahan terbakar mengalami penurunan sekitar 706,069 ha,” beber Toni.

Dengan berbagai pencapaian tersebut, pihaknya bakal melakukan evaluasi, sehingga di 2022 mendatang akan mampu menekan beberapa kasus menonjol. Dan terus berupaya melakukan penekanan terhadap jumlah titik hotspot serta lahan terbakar.

“Kita berharap kinerja kita akan lebih baik lagi khususnya dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik dalam laporan hingga menindaklanjuti laporan tersebut,” tutupnya. (Etr)

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG | Kapolda Sumsel bersama Gubernur Sumsel Herman Deru dan Forkopimda melihat langsung kedisiplinan masyarakat, terkait protokol kesehatan di malam pergantian tahun.

Skaligus juga rombongan melakukan pengecekan sejumlah pos pengamanan yang ada di Kota Palembang.

“Kita ingin melihat langsung kedewasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Selama ini kita terus mengingatkan melalui himbauan pentingnya protokol kesehatan. Tidak usah berkerumun di malam pergantian tahun. Lebih baik diisi dengan rasa syukur dan doa agar ke depan dapat lebih baik,” kata Herman Deru sebelum melakukan pantauan dan pengecekan, Jum’at malam (31/12/2021).

Diketahui, di penghujung tahun 2021, Sumsel sendiri secara tak langsung mendapatkan kado istimewa. Target program vaksinasi di akhir tahun sebesar 70 persen sudah terlampaui.

Tepat pada 31 Desember 2021, angka vaksinasi di Sumsel yang sudah diberikan ke masyarakat telah mencapai 76,5 persen.

Selain memantau aktivitas masyarakat dan melakukan pengecekan pos pengamanan natal dan tahun baru, Herman Deru di dampingi Irjen Toni Harmanto dan rombongan. Juga berkesempatan meninjau langsung ruang Regional Traffic Management Center (RTMC) Ditlantas Polda Sumsel.

Selain sebagai tempat memonitor lalu lintas melalui kamera pengawas, ruang RTMC Ditlantas Polda Sumsel, juga sebagai tempat memantau pelanggaran lalu lintas pengguna jalan yang akan diterapkan sistem tilang elektronik (E-Tilang).

Selain di dampingi empat pimpinan institusi di Sumsel, tampak hadir pula Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irvan Prawira, dan sejumlah pejabat baik di lingkungan Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel. (*)

Teks: rilis
Editor: maya

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Tingginya angka konflik agraria di provinsi Sumsel baik antara perusahaan dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat, menjadi perhatian serius Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumsel. Guna mempercepat penanganan konflik tersebut, melalui Forum Group Discussion (FGD), menggandeng langsung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel. Kegiatan FGD dilaksanakan Selasa (30/11/2021) di Ball Room Hotel Novotel Palembang. Saat ini saja, sudah ada 33 pengaduan konflik sengketa lahan yang diterim Polda Sumsel.

Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM mengatakan, Forkopimda di Sumsel sepakat konflik agraria ini tidak dapat diselesaikan secara parsial. Melainkan harus komprehensif, untuk mencegah jangan sampai terjadi konflik di tanah masyarakat. Deteksi konflik yang akan terjadi harus dilakukan agar Sumsel benar – benar zero konflik.

“Konflik masyarakat dengan masyarakat itu sendiri yang kerap kali terjadi. Inilah yang mesti dicari apa penyebabnya, bahkan ada konflik antar keluarga (anak dengan orang tua). Untuk tidak ada kata terlambat, mari mulai inventarisasi potensi yamg mungkin terjadi terutama konflik agraria di Sumsel. Forkompimda bisa membantu mencarikan solusi penyelesaiannya,” katanya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH memberikan keterangan yang disampaikan Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro mengatakan, Polda Sumsel dalam konflik agraria di Sumsel setidaknya sudah menerima 33 kasus yang berkaitan dengan agraria. Presiden Jokowi sudah memerintahkan aparat penegak hukum Polri, Kejaksaan bersama Kementerian Agraria, untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.

“Laporan yang diterima Polda Sumsel, ada sengketa antar masyarakat dengan masyarakat, ada masyarakat dengan korporasi. Dalam penanganan perkara ini Polda Sumsel berkoordinasi dengan BPN Sumsel,” katanya.

Kepala kantor wilayah BPN Sumsel Pelopor mengatakan, BPN melihat konflik agraria dari 33 konflik yang tercatat di Polda 10 di antaranya sudah ditangani oleh BPN. Dalam penanganan nya tidak selancar yang diinginkan, karena kedua belah pihak mengklaim haknya masing masing. Kepada masyarakat, Pelopor mengimbau, yang memiliki ataupun yang menguasai tanah harus segera didaftarkan.

“Untuk mencegah kejahatan agraria urus sendiri untuk legalitas tanah. Jangan percayakan kepada orang lain. Kalaupun harus diwakilkan carilah lembaga yang benar benar dipercaya yang berkompeten,” katanya.

Dikatakan Pelopor, kalau kita mempunyai tanah peliharalah batas-batas, di usahakan jangan sampai ditelantarkan dalam waktu yang lama. Hal ini bisa dikuasai orang lain dengan memanfaatkan lahan yang terlantar untuk mereka kuasai.

“Permasalahan utama konflik agraria, mayoritas karena tanah tidak dimanfaatkan pemiliknya. Kalau sudah ada konflik agraria, BPN menyarankan untuk penyelesaian diupayakan melalui mediasi dan tidak harus sampai ke meja hijau atau pengadilan,” bebernya. (Rel)