Suara Publik –

Author: Administrator Suara Publik

  • Revolusi Rasa Nusantara, Sarjana Kerupuk Palembang Mengubah Pempek dan Kerupuk Jadi Bisnis Online Pertama di Indonesia

    Revolusi Rasa Nusantara, Sarjana Kerupuk Palembang Mengubah Pempek dan Kerupuk Jadi Bisnis Online Pertama di Indonesia

    PALEMBANG,SUARAPUBLIK.ID– Di tengah pesatnya adopsi teknologi digital di tanah air, sarjana kerupuk palembang secara resmi mengukuhkan posisinya sebagai pionir pengusaha pempek dan kerupuk pertama di Indonesia yang sepenuhnya mengintegrasikan model bisnis berbasis daring (ecommerce). Inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan aksesibilitas kuliner khas Palembang agar dapat dinikmati secara segar oleh konsumen di seluruh pelosok Nusantara hingga mancanegara.
    Berawal dari keinginan untuk melestarikan resep warisan daerah, sarjana kerupuk palembang melakukan transformasi digital dengan memadukan teknik produksi tradisional yang autentik dengan sistem logistik modern. Langkah ini menjadikan sarjana kerupuk palembang sebagai standar baru dalam industri kuliner lokal yang beralih ke ekosistem digital.


    “Kami melihat ada celah besar antara kerinduan masyarakat terhadap pempek asli Palembang dengan akses untuk mendapatkannya secara cepat dan berkualitas. Dengan menjadi pengusaha pempek dan kerupuk melalui digital, kami tidak hanya menjual makanan, tapi juga membawa pengalaman kuliner Palembang langsung ke depan pintu rumah pelanggan hanya dengan beberapa klik,” ujar  Hari Sapta pendiri sarjana kerupuk palembang.
    Keunggulan Inovasi Digital sarjana kerupuk palembang:

    Teknologi Pengemasan Vakum & Flash Freeze: Menjamin kualitas rasa dan tekstur pempek tetap terjaga selama pengiriman tanpa bahan pengawet buatan.
    Sistem Pemesanan Terintegrasi: Pelanggan dapat memesan melalui whastapp bussines official bercentang biru atau website http://www.sarjanakerupukpalembang.com
    Jangkauan Nasional: Berkolaborasi dengan ekspedisi truk berpendingin, memungkinkan kirim dingin terima dingin sehingga kualitas terjamin khusus pulau sumatera, jawa dan bali Promosi : setiap pembelian paket pempek di sarjana kerupuk palembang mendapatkan gratis ongkir se Indonesia , bonus kerupuk kempang dan bisa COD/bayar dirumah.

    Sejak meluncurkan kanal online-nya ditahun 2019, Sarjana Kerupuk Palembang telah mencatat pertumbuhan yang signifikan dengan melayani ribuan pesanan per bulan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk tradisional seperti pempek dan kerupuk memiliki potensi ekonomi digital yang luar biasa jika dikelola dengan strategi pemasaran digital yang tepat.
    Langkah sarjana kerupuk palembang ini diharapkan dapat menginspirasi pelaku UMKM kuliner lainnya di Indonesia untuk berani melakukan digitalisasi guna memperluas pasar dan memperkuat ekonomi kreatif nasional di tahun 2026.

    Tentang sarjana kerupuk palembang

    sarjana kerupuk palembang adalah produsen pempek dan kerupuk autentik asal Palembang yang berdiri sejak 2017 Berkomitmen pada kualitas bahan baku ikan tenggiri premium dan sagu pilihan, sarjana kerupuk palembang kini menjadi pemimpin pasar dalam kategori kuliner khas daerah berbasis penjualan daring di Indonesia.

  • India Perkuat Sinergi dengan Sumsel Lewat Kerja Sama Teknologi, Investasi, dan Beasiswa

    India Perkuat Sinergi dengan Sumsel Lewat Kerja Sama Teknologi, Investasi, dan Beasiswa

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah India dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyepakati penguatan kerja sama strategis yang mencakup tiga sektor utama yaitu mekanisasi pertanian, investasi komoditas, serta pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyatakan bahwa di sektor pertanian, pihaknya siap memasok teknologi traktor berbiaya rendah yang dirancang khusus untuk karakteristik lahan di Sumatera.

    “Traktor kami cukup murah dan sesuai dengan kondisi di sini, kami berencana mengimpor dalam bentuk komponen untuk dirakit langsung di Indonesia guna merangsang industri manufaktur lokal,” ujar Sandeep Chakravorty, Rabu (14/1/2026).

    Pada pilar kedua, India membidik perluasan investasi di sektor komoditas unggulan Sumsel seperti batu bara, minyak sawit (CPO), dan karet untuk memperkuat rantai pasok global.

    Sandeep menekankan bahwa ketertarikan investasi ini didasari oleh kedekatan historis yang sangat kuat antara India dan Bumi Sriwijaya yang telah terjalin selama berabad-abad.

    “Kami membahas potensi investasi di bidang batu bara, minyak sawit, hingga karet, kami ingin meningkatkan hubungan yang erat lagi karena secara sejarah kita berhubungan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya,” jelasnya.

    Kerja sama ketiga difokuskan pada peningkatan kualitas SDM melalui penawaran program beasiswa pendidikan gratis bagi para pemuda serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel.

    Program pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan tenaga ahli lokal yang mampu mengoperasikan teknologi baru serta mempercepat transformasi ekonomi daerah.

    “Kami banyak berbicara tentang beasiswa gratis bagi pemuda-pemuda dan juga ASN di Sumatera Selatan,” tambah Sandeep.

    Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut baik tiga tawaran kerja sama tersebut sebagai langkah nyata untuk mendorong program hilirisasi industri di wilayahnya.

    Herman menegaskan bahwa keterlibatan ilmuwan India dan adopsi teknologi alat berat tersebut harus berujung pada peningkatan nilai tambah produk hasil bumi Sumsel.

    “Intinya kita ingin ke depan itu ada hilirisasi juga, bukan hanya ekspor barang mentah,” tegas Herman Deru di hadapan awak media.

    Pemerintah Provinsi berharap sinergi ini segera membuahkan langkah konkret, terutama dalam mendongkrak produktivitas sektor perkebunan dan pertanian rakyat.

    “Kita harapkan ke depan akan ada langkah yang lebih konkret dari kerja sama ini, terutama di bidang pertanian dan perkebunan kita,” pungkasnya.

  • Tekan Laju Inflasi, Pemkot Pagar Alam Panen Raya Bawang Merah Varietas Bima

    Tekan Laju Inflasi, Pemkot Pagar Alam Panen Raya Bawang Merah Varietas Bima

    SUARAPUBLIK.ID, PAGAR ALAM – Pemerintah Kota Pagar Alam terus berupaya menekan laju inflasi dan memperkuat ketahanan pangan, salah satunya melalui pengembangan budi daya bawang merah.

    Upaya tersebut ditandai dengan panen raya bawang merah varietas Bima di Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah, Rabu (14/1/2026).

    Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah mengatakan, budi daya bawang merah merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di pasaran.

    “Pemkot Pagar Alam mengapresiasi para petani Pelang Kenidai atas keberhasilan panen yang dinilai membuktikan sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah,” paparnya.

    Menurut Walikota, varietas Bima memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Pagar Alam. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung sektor pertanian melalui peningkatan sarana prasarana, pendampingan teknis, serta penguatan kelompok tani guna mewujudkan swasembada pangan.

    Dalam kesempatan tersebut, Walikota juga menerima rompi Satgas Swasembada Pangan dari Kementerian Pertanian RI sebagai simbol tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan.

    Sementara itu, Ketua Komunitas Petani Bawang Merah Kota Pagar Alam, Supri, menyampaikan harapan agar petani mendapatkan bimbingan teknis dari dinas terkait untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang budi daya Bawang Merah.

    Menurutnya, produksi bawang merah di Pagar Alam saat ini masih relatif terbatas dan masih didominasi pasokan dari luar daerah. Meski demikian, dari sisi kualitas, bawang merah Pagar Alam dinilai tidak kalah bersaing.

    “Kami sangat berharap adanya pendampingan dan bimbingan teknis, khususnya dalam budidaya bawang merah, agar produksi lokal dapat terus meningkat,” jelasnya. (ANA)

  • Pastikan Keseriusan Proyek, Pemprov Sumsel Beri Kontraktor Jembatan Lalan Ultimatum 3 Hari

    Pastikan Keseriusan Proyek, Pemprov Sumsel Beri Kontraktor Jembatan Lalan Ultimatum 3 Hari

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memberikan peringatan keras kepada kontraktor perbaikan Jembatan P6 Lalan dengan tenggat waktu tiga hari untuk membuktikan kemajuan signifikan di lapangan.

    Ultimatum ini dikeluarkan sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat dan hasil observasi langsung yang menilai mobilisasi peralatan serta material pembangunan masih minim.

    Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Apriyadi menyampaikan penambahan jumlah pekerja dan alat berat kini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi pihak pengembang dalam waktu dekat.

    “Kami sudah melihat langsung kondisi jembatan, progres pekerjaan memang ada, tetapi belum maksimal karena teknis bangunan bawah sangat tergantung pada kondisi pasang surut air,” ujar Apriyadi saat diwawancarai, Rabu (14/1/2026).

    Ia menegaskan bahwa tidak ada kendala dari sisi pembiayaan, mengingat dana senilai Rp35 miliar telah disiagakan di rekening Bank Sumsel Babel khusus untuk menuntaskan infrastruktur tersebut.

    Pemerintah optimistis jembatan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Lalan tersebut dapat berfungsi normal kembali dalam jangka waktu tujuh bulan pengerjaan.

    “Uangnya sudah ada, pekerjaannya sudah mulai. Target kita InsyaAllah tujuh bulan pembangunan kembali Jembatan Lalan ini bisa tuntas,” tegasnya.

    Menanggapi keraguan warga, pihak kontraktor dilaporkan telah meminta waktu selama tiga hari untuk melakukan mobilisasi alat berat secara masif ke lokasi proyek.

    Nantinya, progres tersebut akan diverifikasi dalam pertemuan gabungan yang melibatkan unsur pemerintah kecamatan, asosiasi pengusaha, hingga tokoh masyarakat setempat.

    “Tiga hari ke depan akan diupdate hasilnya melalui pertemuan bersama. Kita tunggu hasilnya karena keseimbangan kebijakan dan aspirasi warga harus dijaga,” tambahnya.

    Hingga saat ini, progres pengerjaan rangka baja jembatan baru mencapai kisaran 30 persen, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan teknis bangunan bawah.

    Secara teknis, pemasangan rangka baja sepanjang 140 meter nantinya mewajibkan area tersebut steril dari aktivitas lain selama satu bulan demi menjamin standar keamanan konstruksi.

    Ia memastikan bahwa Pemprov Sumsel akan terus mengawal aspirasi warga agar proyek ini tidak kembali mengalami hambatan di tengah jalan.

    “Pemerintah ingin memastikan kepada masyarakat Lalan bahwa proyek ini benar-benar berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati,” pungkasnya.

  • Penasehat Hukum Minta Keringanan, Sebut Ikhsan Masih Muda dan Punya Masa Depan

    Penasehat Hukum Minta Keringanan, Sebut Ikhsan Masih Muda dan Punya Masa Depan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Aksi nekat menyerang fasilitas negara berujung tuntutan pidana. Terdakwa M. Ikhsan Pratama alias Ikhsan bin Dedy dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara pengeroyokan dan perusakan fasilitas umum di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (13/1/2026).

    Sidang itu dipimpin Ketua majelis hakim PN Palembang Ketua Majelis Hakim Sangkot Lumban Tobing, SH,MH.Jaksa Penuntut Umum Shanty Merianie, SH menegaskan Ikhsan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

    Dalam persidangan terungkap, perbuatan terdakwa tidak dilakukan sendiri. Ia bertindak bersama M. Zhaky Alfaris alias Faris bin Hendra Suryani, yang perkaranya diproses secara terpisah. Insiden tersebut terjadi Minggu dini hari, 31 Agustus 2025 sekitar pukul 02.30 WIB, di Jalan Letkol Iskandar, tepatnya di Pos Container Polisi Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang.

    Jaksa membeberkan, aksi bermula dari ajakan di grup Instagram “PlajuXjakabaring” yang menyerukan aksi demo dengan membawa bom molotov. Terdakwa kemudian diajak oleh Faris untuk ikut serta. Keduanya menyiapkan bom molotov dari botol bekas berisi bensin Pertalite yang dilengkapi kain sebagai sumbu.

    Saat aksi berlangsung, Ikhsan disebut berperan aktif dengan melempar bom molotov ke Pos Polisi Lambidaro. Aksi serupa juga terjadi di Pos Polisi Ditlantas Polda Sumsel. Akibatnya, dua pos polisi mengalami kerusakan parah dan tidak dapat difungsikan kembali.

    JPU menilai perbuatan terdakwa memberatkan karena menimbulkan keresahan di masyarakat serta merusak fasilitas negara. Namun, jaksa juga mencatat hal meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.

    Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa dari LBH Harapan Rakyat Sumatera Selatan, Amrillah S.Sy, M.E & Rahmat Kurniansyah SH menilai tuntutan jaksa masih terlalu berat. Usai sidang, pihaknya menyatakan telah langsung menyampaikan nota pembelaan (pledoi) kepada majelis hakim.

    “Kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang. Secara psikologis masih dalam posisi labil, meski secara hukum sudah cukup umur,” tegas Amrillah.

    Pihak penasihat hukum berharap majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan masa depan terdakwa. (ANA)

  • Bupati OKI Salurkan 142 Ribu Kg Benih Padi untuk Pulihkan Sawah yang Terdampak Banjir

    Bupati OKI Salurkan 142 Ribu Kg Benih Padi untuk Pulihkan Sawah yang Terdampak Banjir

    SUARAPUBLIK.ID, OKI – Petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menerima bantuan 142.700 kilogram benih padi. Bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten OKI sebagai upaya memastikan ketahanan pangan terjaga dan percepatan pemulihan sektor pertanian khususnya untuk sawah yang terdampak banjir.

    Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, mengatakan bantuan benih padi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memulihkan perekonomian petani pasca banjir.

    “Kita berharap air cepat surut sehingga petani bisa segera menanam kembali,” ujar Muchendi saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Lempuing, Selasa (13/1/2026).

    Ia juga meminta Dinas Pertanian dan jajaran terkait memberikan pendampingan penuh kepada petani, mulai dari persiapan lahan hingga proses tanam ulang, agar produksi padi tetap terjaga.

    Data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten OKI mencatat sekitar 6.000 hektare sawah di beberapa kecamatan terdampak banjir, yang paling terdampak yakni di Lempuing, Lempuing Jaya, jejawi dan Air Sugihan. Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya menjadi wilayah paling terdampak, padahal keduanya merupakan lumbung pangan utama di Kabupaten OKI.

    “Bantuan ini bukan sekadar dukungan moril, tetapi menjadi harapan nyata agar petani bangkit kembali demi ketahanan pangan dan kesejahteraan,” kata Muchendi.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten OKI, Alexsander Bustomi, menjelaskan bahwa sebagian lahan yang terdampak banjir sebelumnya telah mencapai indeks pertanaman (IP) 200 bahkan ada yang IP 300. Artinya, petani masih memiliki peluang untuk segera melakukan tanam ulang setelah lahan mengering.

    “Meski terjadi perlambatan masa tanam, kami berharap produksi tidak berkurang. Terutama di Lempuing, Lempuing Jaya, dan sebagian Air Sugihan yang sudah IP 200,” ujarnya.

    Sumarno, petani asal Desa Sumber Makmur, Lempuing mengaku bantuan benih tersebut sangat membantu setelah sawahnya terendam banjir selama beberapa hari.

    “Kalau tidak ada bantuan benih, kami harus keluar biaya lagi. Padahal hasil panen sebelumnya gagal. Dengan benih ini kami bisa langsung tanam begitu sawah kering,” kata dia.

    Petani lainnya, Suyatno, berharap pendampingan dari penyuluh pertanian terus dilakukan agar masa tanam berikutnya berjalan optimal.

    “Kami ingin tanam secepatnya supaya tidak terlalu tertinggal musim,” ujarnya.

    Bantuan benih yang telah disalurkan tersebut baru bisa mengcover kebutuhan kecamatan Lempuing, Pemerintah Kabupaten OKI juga tengah mengupayakan tambahan benih melalui Cadangan Benih Nasional (CBN) Kementerian Pertanian dan sumber lainnya.

    “Bantuan yang disalurkan saat ini tentu belum mencukupi seluruh kebutuhan. Selain itu terdapat mekanisme yang harus dilakukan dalam menentukan apakah lahan benar benar dinyatakan gagal panen (puso) oleh petugas POPT untuk selanjutnya kita proses pengusulan bantuan lanjutan,” kata Alexsander. (ANA)

  • 10 Tahun Mangkrak, Walikota Ajak DPRD Tinjau Lokasi Dua Jembatan untuk Kelanjutan Pembangunan

    10 Tahun Mangkrak, Walikota Ajak DPRD Tinjau Lokasi Dua Jembatan untuk Kelanjutan Pembangunan

    SUARAPUBLIK.ID, PAGAR ALAM – Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah mengajak Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel meninjau lokasi pembangunan dua jembatan di Kota Pagar Alam yang mangkrak hampir sepuluh tahun.

    Dua bangunan jembatan tersebut yaitu Jembatan Tebat Gheban dan Jembatan Ayek Betung yang berada dijalan lingkar timur Kota Pagar Alam yang dibangun pada tahun 2016 dan sampai saat ini belum dilanjutkan lagi pembangunannya.

    Sedangkan status jalan dan jembatan tersebut pada tahun 2022 telah diserahkan kepada pihak Provinsi Sumsel. Pasalnya untuk melanjutkan pembangunan dua jembatan yang saat ini sudah ada pondasi atau panjang jembatannya butuh dana puluhan miliyar.

    Untuk itu, status jalan lingkar timur tersebut telah diserahkan ke pihak Provinsi Sumsel dengan harapan bangunan jembatan tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak Provinsi Sumsel.

    “Bangunan ini sudah mangkrak hampir sepuluh tahun. Untuk itu saya mengajak anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel meninjau lokasi ini dengan harapan Komisi IV dapat mengusulkan kelanjutan pembangunan dua jembatan ini,” ujar Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah.

    Dikatakan Wako, jika akses jalan lingkar timur tersebut sangat dibutuhkan oleh Kota Pagar Alam. Pasalnya dengan semakin tingginya intensitas lalulintas di Pagar Alam maka dibutuhkan jalur alternatif agar bisa mengurai kepadatan kendaraan.

    “Jika dua jembatan ini dilanjutkan pembangunannya maka kendaraan-kendaraan besar tidak boleh lagi masuk ke Kota, semua harus lewat jalur ini. Hal ini dinilai bisa mengurai kepadatan kendaraan dikawasan Kota,” katanya.

    Walikota menambahkan, jika masyarakat Pagar Alam sangat berharap setelah kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi ini dua jembatan ini pembangunannya bisa dilanjutkan untuk bisa menunjang mobilitas masyarakat dan akan berdampak pada sektor perekonomian di Pagar Alam.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri mengatakan, jika sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumsel Kota Pagar Alam akan banyak dikunjungi wisatawan. Belum lagi jika nanti SMA Taruna Nusantara sudah beroperasi maka akan banyak orang yang datang ke Pagar Alam.

    “Melihat ini kami dari Komisi IV menilai harus banyak bangunan insfratruktur pendukung di Kota Pagar Alam yang harus dibangun. Namun dengan keterbatasan anggaran APBD Kota maka bisa dibantu dengan APBD Provinsi. Kami akan mengusulkan kelanjutan pembangunan dua jembatan ini pada anggaran tahun 2027 mendatang,” katanya. (ANA)

  • Tinjau Wilayah Terdampak Banjir, Bupati OKI Fokus Pemulihan

    Tinjau Wilayah Terdampak Banjir, Bupati OKI Fokus Pemulihan

    SUARAPUBLIK.ID, OKI – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi bersama Ketua TP PKK Ike Muchendi meninjau sejumlah desa terdampak banjir di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya, Selasa (13/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi warga sekaligus mempercepat langkah pemulihan pasca banjir.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing. Akses menuju desa tersebut masih tergenang air dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Di lokasi ini, Bupati Muchendi menyerahkan bantuan sembako dan menyapa warga dari rumah ke rumah yang terdampak banjir.

    Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi pengungsian di SD Negeri 1 Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing. Sekitar 70 kepala keluarga sebelumnya dievakuasi ke sekolah tersebut.

    Seiring air yang mulai surut, sebagian warga telah kembali ke rumah, sementara sekitar 30 kepala keluarga masih bertahan di pengungsian. Mereka didominasi oleh lansia, perempuan, dan anak-anak.

    Kehadiran Bupati, Ketua TP PKK, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah disambut antusias oleh para pengungsi. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan dan kebutuhan, terutama terkait layanan kesehatan dan logistik selama berada di pengungsian.

    Dalam dialog bersama warga, Muchendi mengatakan banjir yang terjadi kali ini merupakan bagian dari siklus alam yang jarang terjadi. Ia menyebut banjir dengan ketinggian serupa terakhir kali dialami warga sekitar dua dekade lalu.

    “Setiap tahun masyarakat memang terbiasa menghadapi banjir, tetapi yang setinggi ini terakhir sekitar 20 tahun lalu,” kata Muchendi.

    Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat hingga kondisi benar-benar pulih. Menurut dia, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi selama masa tanggap darurat.

    “Kami hadir untuk membantu dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Mudah-mudahan air segera surut dan aktivitas bisa kembali normal,” ujarnya.

    Muchendi juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, serta ibu hamil dan menyusui. Ia meminta tenaga kesehatan memberikan pelayanan maksimal di lokasi pengungsian.

    Selain itu, Muchendi memastikan warga tidak perlu khawatir terkait biaya pengobatan karena telah terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Kalau ada yang sakit, silakan berobat. Biayanya sudah ditanggung pemerintah,” katanya.

    Terkait kebutuhan logistik, Muchendi memastikan pasokan sembako bagi warga di pengungsian tetap tercukupi. Pemerintah Kabupaten OKI, kata dia, akan bertindak cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir.

    “Kami mengajak masyarakat tetap bersabar dan saling menguatkan. Jika ada kebutuhan, sampaikan melalui kepala desa atau camat agar segera ditindaklanjuti,” ujar Muchendi.

    Terhadap sawah terancam gagal panen, Muchendi mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan benih agar petani bisa tanam kembali.

    Salah seorang pengungsi, Larso (60), mengatakan air mulai naik sejak Kamis pagi. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi sebelum akhirnya dievakuasi ke bangunan sekolah.

    “Masih sempat menyelamatkan barang. Setelah itu kami diajak Pak Kades ke sini. Kepala keluarga masih ada di rumah untuk berjaga,” kata Larso.

    Pengungsi lainnya, Siti Aminah (45), mengaku bersyukur mendapat tempat evakuasi yang aman meski harus berbagi ruang dengan warga lain. Ia berharap air segera surut agar bisa kembali ke rumah.

    “Di sini alhamdulillah aman, makanan kami juga ditanggung tapi tentu ingin cepat pulang. Rumah terendam, dapur dan tempat tidur basah semua,” ujarnya.

    Sementara itu, Yanto (58), berharap pemerintah membantu perbaikan fasilitas umum setelah banjir surut. Menurut dia, banjir kali ini menggenangi rumah ibadah dan lahan pertanian warga.

    “Kalau air sudah surut, kami harap jalan dan sawah bisa segera diperbaiki. Banyak tanaman yang rusak,” kata Yanto. (ANA)

  • Kurir Shoope Food Dikeroyok saat Antar Pesanan, Motor Turut Dibawa Kabur

    Kurir Shoope Food Dikeroyok saat Antar Pesanan, Motor Turut Dibawa Kabur

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Seorang kurir ShoopeFood di Palembang kehilangan sepeda motornya saat hendak antar pesanan, Senin (12/1/2026) malam. Korban bernama Muhammad Wahidul Kahar (19), warga Perumnas Sako Palembang.

    Korban bercerita peristiwa tersebut bermula saat dirinya hendak mengantar pesanan makanan pelangggan. Saat tiba di Simpang Kodim 0418/Palembang di Jalan Residen Abdul Rozak, Kecamatan Kalidoni sekitar pukul 22.30 WIB korban dibuntuti oleh empat orang pelaku.

    “Saya ditarik dari atas motor, dan leher saya dicekik. Mereka ramai-ramai memukul saya,” sampai Wahidul, Rabu (14/1/2026).

    Setelah selesai melakukan penganiayaan, para pelaku langsung melarikan diri dan membawa kabur motor Honda Beat milik korban.

    “Setelah selesai memukul saya, motor saya juga turut diambil, setelah itu mereka kabur,” ungkap Wahidul.

    Saat ini, kata Wahidul, dirinya sudah membuat laporan ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

    “Mudah-mudahan para pelaku segera ditangkap dan motor saya kembali,” kata Wahidul. (ANA)

  • DPTPH Sumsel Sebut 4000 Hektare Sawahdi OKU dan OKU Timur Selamat dari Banjir

    DPTPH Sumsel Sebut 4000 Hektare Sawahdi OKU dan OKU Timur Selamat dari Banjir

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumatera Selatan memastikan sekitar 4.000 hektare tanaman padi yang mendekati masa panen berhasil selamat dari ancaman gagal panen atau fuso meski sempat terendam banjir.

    Secara akumulasi, luasan lahan pertanian yang terdampak luapan air di wilayah Sumsel hingga saat ini telah mencapai lebih dari 8.000 hektare.

    Kepala DPTPH Sumsel, Bambang Pramono menyampaikan jika genangan air tersebut terkonsentrasi di dua wilayah lumbung pangan utama, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

    “Per hari ini laporan yang kami terima luasan ada 8.000-an ha lebih lahan pertanian yang tergenang,” ujar Bambang Pramono saat ditemui di Griya Agung, Palembang, Rabu (14/1/2026).

    Meskipun luasan yang tergenang cukup masif, Bambang menegaskan belum ada laporan mengenai pertanaman padi yang mengalami gagal panen total.

    Namun, tercatat sekitar 3.995 hektare tanaman padi mengalami kerusakan lantaran masih berada pada fase awal tanam sehingga tidak mampu bertahan terhadap rendaman air yang lama.

    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah segera mempercepat penyaluran bantuan sarana produksi untuk memulihkan kondisi lahan yang terdampak.

    “Kita akan melakukan percepatan untuk segera memberikan bantuan yang bisa dioptimalkan, yang rencananya itu bantuan benih,” jelasnya.

    Ia menuturkan optimisme penyelamatan 4.000 hektare lahan lainnya didasarkan pada kondisi fisik tanaman yang sudah cukup kuat menghadapi genangan air menjelang panen.

    Ia berharap kondisi cuaca segera membaik agar sisa lahan tersebut tidak mengalami penurunan kualitas hasil produksi saat dipanen nanti.

    “Mudah-mudahan tidak merusak hasil pertanaman tersebut,” imbuh Bambang.

    Kendati demikian, Pemprov Sumsel tetap berkomitmen mengejar target kenaikan produksi padi sebesar 5 persen sepanjang tahun 2026.

    Upaya intensifikasi melalui bantuan benih unggul dan penjagaan luas panen menjadi strategi utama untuk mencapai target tersebut.

    “Diharapkan di 2026 tidak hanya mengamankan luas panen 2025, tetapi bisa menambah produksi di 2026,” pungkasnya.

  • Transformasi Sawit, Replanting, hingga Jalan Produksi Warnai Optimisme KUD Sriwijaya Menuju Muba Maju Lebih Cepat

    Transformasi Sawit, Replanting, hingga Jalan Produksi Warnai Optimisme KUD Sriwijaya Menuju Muba Maju Lebih Cepat

    SUARAPUBLIK.ID,MUBA-Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha Tohet SH melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2025 KUD Sriwijaya, yang berlangsung di Desa Suka Jaya, Kecamatan Plakat Tinggi, Rabu (14/1/2026).

    Kehadiran Bupati Muba disambut antusias oleh masyarakat setempat serta jajaran pengurus dan anggota KUD Sriwijaya. Momen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan.

    Dalam sambutannya, Bupati Toha Tohet menyampaikan bahwa perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren positif. Saat ini tercatat sebanyak 668 koperasi aktif, terdiri atas 446 Koperasi/KUD dan 242 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di 15 kecamatan.

    Menurutnya, KUD Sriwijaya memiliki posisi penting dan strategis dalam meningkatkan kinerja serta daya saing koperasi yang telah berdiri cukup lama. Koperasi ini dinilai berhasil melakukan transformasi dari koperasi pertanian menjadi koperasi perkebunan kelapa sawit, serta telah melaksanakan program peremajaan kebun (replanting) sebagai langkah adaptasi terhadap dinamika usaha.

    Bupati berharap seluruh peserta RAT dapat mengikuti rapat dengan penuh perhatian dan berperan aktif memberikan masukan demi kemajuan KUD Sriwijaya. Ia juga menyampaikan bahwa RAT merupakan kewajiban koperasi yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tutup buku, sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin tertanggal 30 Desember 2025 terkait pelaksanaan RAT Tahun Buku 2025.

    Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Rapat Anggota Tahunan menjadi forum tertinggi dalam kehidupan koperasi. Melalui RAT, anggota dapat menilai dan mengevaluasi kinerja pengurus, menyampaikan saran dan pendapat, menyusun rencana kerja serta anggaran tahun berikutnya, sekaligus memperkuat kepercayaan anggota terhadap koperasi.

    Apresiasi juga disampaikan kepada pengurus dan anggota KUD Sriwijaya yang dinilai mampu menjaga eksistensi dan kemajuan koperasi. Salah satu capaian yang membanggakan adalah pelaksanaan RAT tercepat di Kabupaten Musi Banyuasin, disertai berbagai prestasi dan peningkatan kualitas pelayanan demi kesejahteraan anggota.

    “Capaian ini mencerminkan tingginya kesadaran berkoperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang mandiri dan sejalan dengan visi Muba Maju Lebih Cepat,” ujar Bupati.

    Ia berharap prestasi yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus menjadi rujukan bagi koperasi lain, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toha Tohet juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berupaya menjalankan pembangunan daerah meskipun menghadapi keterbatasan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

    “Kami akan terus berupaya mengembangkan potensi yang ada di Musi Banyuasin. Mudah-mudahan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum KUD Sriwijaya Bambang Karyanto menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati Muba beserta jajaran Pemkab Muba. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, terutama terhadap terlaksananya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

    Bambang turut menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jalan produksi di wilayah KUD Sriwijaya. Menurutnya, keberadaan jalan produksi sangat dibutuhkan karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi biaya dan harga Tandan Buah Segar (TBS).

    “Untuk tahap awal, pengerasan jalan sudah sangat membantu,” ujarnya.

    Selain itu, Bambang memberikan apresiasi atas upaya Pemkab Muba dalam menurunkan angka kemiskinan. Ia menyatakan KUD Sriwijaya siap berkontribusi melalui program zakat mal sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah.

    Pada kesempatan yang sama, Camat Plakat Tinggi Rudi SE MSi, yang baru dilantik pada 31 Desember 2025, menyampaikan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.

    “Insyaallah kami akan bekerja dengan sepenuh hati. Semoga KUD Sriwijaya terus berkembang dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Tampak hadir dalam kegiatan itu diantaranya, Kepala Dinas Koperasi UKM Muba Zulkarnain SP, Kepala Dinas Perkebunan Muba Drs Bustanul Arifin, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri SH, Pimpinan Bank Sumsel Babel Irwan Antoni, serta Frokopimcam Plakat Tinggi, dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

  • Diduga Gelapkan Uang Puluhan Juta, Tiktokers Palembang Dilaporkan

    Diduga Gelapkan Uang Puluhan Juta, Tiktokers Palembang Dilaporkan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Diduga telah menjadi korban penipuan dan penggelapan, Jamilah (60) warga Jalan A Yani, Kecamatan Jakabaring, Palembang, didampingi Kuasa Hukumnya, Muhammad Kholid Saputra, melaporkan terlapor inisial CE ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang, Rabu (14/1/2026).

    Dalam laporannya, peristiwa itu terjadi Jalan Gub HA Bastari, tepatnya di Bank Sumsel Babel, Jakabaring, Palembang, pada Selasa (8/7/2025) sekitar pukul 09.59 WIB. Bermula, korban mengenal terlapor lewat aplikasi Tiktok.

    Kemudian korban menghubungi terlapor, tujuan untuk meminta bantuan untuk memviralkan permasalahan lahan dan bangunan milik korban yang diduga dirusak oknum Kades Burai Kabupaten Ogan Ilir.

    “Terlapor mau memviralkan permasalahan yang dialami saya, dan menjanjikan bisa menyelesaikan permasalahan lahan dan bangunan tersebut. Lalu terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp35 juta, lalu saya membayar dengan melalui transfer sebesar Rp35 juta secara bertahap namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian,” jelas korban kepada petugas piket SPKT.

    Sementara itu, ditemui setelah membuat laporan polisi, Jamilah mengatakan hari ini saya melaporkan seorang tik-toker inisial CE.

    “Karena, terlapor ini meminta uang kepada saya Rp35 juta dan menjanjikan bisa menyelesaikan masalah kasus kami yang ada di desa Burai, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan sampai enam bulan ini,” katanya.

    Lanjutnya, ketika ditanya persoalan ini terlapor berkata selalu sabar. “Saat saya tanya terlapor selalu menghubungi pejabat DPRD OI, dan berkata banyak relasi lainnya di OI. Saya juga telah menghubungi melalui WhatsApp nya untuk minta dikembalikan saja uang saya Rp35 juta,” ungkap korban.

    Sambungnya meneruskan bahwa, pertama WhatsApp kembalikan uang saya Rp35 juta namun dia berkata tidak segitu tapi Rp30 juta dan saya jawab saya ada bukti transfer dan dijawabnya lagi dia ada juga bukti transfer.

    “Yang kedua bulan Desember saya WhatsApp minta kembalikan saja uang Rp35 juta dan tidak usah urusi lagi persoalan saya namun tidak dibalasnya,” ujarnya.

    Selain itu, kata terlapor bahwa persoalan ini juga akan diviralkan ke media media namun ternyata hanya ada di tiktok. “Saya tidak liat ada beritanya di media online, setau saya ada hanya di tiktok,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Kuasa Hukum korban, Muhammad Kholid Saputra SH, meminta laporan kliennya untuk segera memproses laporan kliennya. “Kita meminta kepada Polrestabes Palembang segera menindaklanjuti laporan klien kami,” tegasnya.

    Sementara itu, Pamapta III Ipda Tamia Rahmadhany membenarkan adanya laporan dari korban tindak pidana penipuan atau perbuatan curang yang dimaksud dalam Pasal 492 atau Pasal 486 KUHP.

    “Laporan korban telah diterima selanjutnya akan diteruskan ke Satreskrim untuk penyelidikan,” katanya. (ANA)

  • Terekam CCTV, Pria Pakai Jaket Ojol Curi 2 Tabung Gas di Kedai Model

    Terekam CCTV, Pria Pakai Jaket Ojol Curi 2 Tabung Gas di Kedai Model

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Seorang pria memakai jaket ojek online (Ojol) terekam kamera CCTV mencuri 2 tabung gas tiga kilogram di Kedai Model dan Tekwan Mang Kosim di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, Minggu (11/1/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

    Aksi pencurian tersebut viral di media sosial (Medsos) Instagram. Kosim, pemilik kedai (45) mengungkapkan, pada saat kejadian dirinya bersama sang istri sedang berada di dalam ruko.

    “Waktu kejadian kami sedang berada di dalam ruko, istri saya hendak memanaskan kuah tekwan, saat mau menghidupkan kompor apinya tidak menyala, ternyata saat melihat di bawah gerobak gasnya hilang,” ungkap Kosim, Rabu (14/1/2026).

    Akibat dari peristiwa tersebut, Kosim kehilangan 2 tabung gas elpiji tiga kilogram yang baru saja diisinya.

    “Dua gas itu baru kami isi, saat melihat di CCTV ruko samping 2 gas saya itu dicuri oleh seorang pria yang memakai jaket ojol, dia datang sendiri memakai motor,” ujar Kosim.

    Kata Kosim saat kejadian kondisi kedai dan sekitar sedang sepi. “Padahal kami baru masuk ke dalam ruko karena panas. Waktu kejadian di kedai juga sedang tidak ada pembeli, kondisi sekitar juga sepi,” kata Kosim.

    Meski mengalami kerugian materi. Namun, Kosim tidak melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke pihak berwajib.

    “Saya tidak melapor, ikhlas aja. Saya berharap pelakunya sadar setelah melihat videonya viral di Medsos,” tutur Kosim. (ANA)

  • Transaksi Sabu 99 Gram Gagal, Kgs Muhammad Sofiyan Hadapi Tuntutan 11 Tahun Penjara

    Transaksi Sabu 99 Gram Gagal, Kgs Muhammad Sofiyan Hadapi Tuntutan 11 Tahun Penjara

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rencana transaksi narkotika skala besar di jantung Kota Palembang berujung di meja hijau. Terdakwa Kgs Muhammad Sofiyan Bin Abdul Hamid harus menghadapi tuntutan berat 11 tahun penjara usai dinilai berperan sebagai perantara jual beli sabu hampir se-ons.

    Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Desmilita, SH dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu (14/1/2026), yang dipimpin Majelis Hakim Ketua Fatimah, SH, MH.

    Tak hanya pidana badan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp1 miliar, dengan subsider 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

    Jaksa menegaskan, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni tanpa hak menjadi perantara dalam transaksi narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

    Jejak Transaksi yang Terbongkar

    Dalam uraian dakwaan, kasus ini bermula pada 24 September 2025, saat terdakwa dihubungi Satria (DPO) yang menawarkan penjualan 100 gram sabu. Untuk memastikan pasokan, terdakwa kemudian mengontak Gugun (DPO).

    Sabu tersebut akhirnya diterima terdakwa dari Jeki (DPO) di kawasan Jerambah Karang. Barang haram itu kemudian dibawa bersama Satria menuju lokasi transaksi.

    Namun upaya penyerahan sabu kepada pembeli yang belakangan diketahui adalah anggota Polda Sumsel, Arma Pranata, kandas. Saat transaksi hendak dilakukan di Jalan Proklamasi, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, aparat melakukan penindakan.

    Dua pelaku lain berhasil melarikan diri, sementara terdakwa tertangkap bersama barang bukti.

    Hasil Lab: Positif Metamfetamina

    Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri memastikan barang bukti berupa sabu seberat 99,14 gram dinyatakan positif mengandung metamfetamina, yang tergolong Narkotika Golongan I.

    Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pleidoi pada sidang lanjutan yang dijadwalkan pekan depan. (ANA)

  • Setubuhi Anak Tiri, Pria Ini Jadi Bulan-bulanan Warga

    Setubuhi Anak Tiri, Pria Ini Jadi Bulan-bulanan Warga

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Warga Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang, mendadak ramai. Ini lantaran geram melihat tingkah MD (51) yang melakukan aksi persetubuhan terhadap anak tirinya sendiri, Selasa (13/1/2026) malam.

    Karena ulahnya tersebut, MD pun jadi bulan-bulanan warga yang kesal melihatnya. Beruntung, petugas Bhabinkamtibmas Polsek SU II, dan SPKT serta Satreskrim Polrestabes Palembang, cepat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

    Usai diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang untuk dilakukan tindakan karena luka yang dia alami, MD pun langsung digiring petugas ke Polrestabes Palembang, guna mempertanggungjawabkan ulahnya.

    Seperti laporan keluarga korban yakni JK, yang melapor ke SPKT Polrestabes Palembang, aksi bejat MD terhadap anak tirinya yakni AP (14), terjadi pada Jumat (10/10/2025), sekitar pukul 12.00 WIB, di rumahnya.

    Lalu, terkuak aksi tersebut setelah JK mengetahui cerita dari korban. Saat itu korban sudah disetubuhi oleh pelaku, yang mana pelaku merupakan bapak tiri korban.

    “Kejadian ini sudah sering terjadi. Karena korban takut kepada pelaku jadi korban awalnya takut bercerita, apalagi sampai diketahui ibunya, takut kena marah,” ucap JK, kepada petugas.

    JK berharap, kepada pihak kepolisian dengan adanya laporan ini dan pelaku sudah diserahkan ke Polrestabes Palembang, dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatan dan dihukum setimpal.

    “Kami serahkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

    Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan melalui Pamapta Ipda Ammar, membenarkan adanya serahan pelaku diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak tirinya sendiri.

    “Untuk serahan pelaku sudah kita terima dan hingga kini sudah di anggota penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang, guna pemeriksaan lebih lanjut terkait perbuatan bejatnya,” tuturnya. (ANA)

  • Korupsi Pokir DPRD OKU Masuk Pengadilan, Sidang Perdana Ditunda

    Korupsi Pokir DPRD OKU Masuk Pengadilan, Sidang Perdana Ditunda

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rencana pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten OKU belum juga dimulai. Sidang perdana yang sedianya menjadi pintu masuk proses hukum terhadap empat tersangka justru harus ditunda oleh Pengadilan Tipikor Palembang.

    Empat terdakwa dalam perkara ini adalah Parwanto, Robi Vitergo, Ahmat Thoha, dan Mendra SB. Mereka seharusnya menjalani sidang perdana pada Rabu (14/1/2026), namun agenda tersebut urung dilaksanakan.

    Penundaan disampaikan perwakilan Majelis Hakim Tipikor PN Palembang di ruang sidang. Majelis menyebut masih memiliki agenda persidangan lain sehingga belum siap menggelar sidang pembacaan dakwaan.

    “Sidang hari ini belum bisa dilaksanakan karena majelis hakim masih menjalankan agenda persidangan lain,” kata perwakilan majelis di hadapan Jaksa KPK dan para terdakwa.

    Majelis kemudian menjadwalkan ulang sidang pada Kamis (15/1/2025) dengan agenda yang sama, yakni pembacaan surat dakwaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Meski ditunda, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir Suhan memastikan pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Ia menegaskan jaksa telah siap sejak jadwal awal.

    “Kami sebenarnya sudah siap hari ini, tapi karena ditunda, kami mengikuti saja jadwal dari majelis,” ujarnya.

    Takdir juga memberi sinyal bahwa dakwaan yang akan dibacakan terhadap para terdakwa kali ini bukan dakwaan biasa. Menurutnya, konstruksi dakwaan tersebut berbeda dari perkara sebelumnya yang menjerat Nopriansyah dan kawan-kawan sebagai penerima.

    “Substansi dakwaannya berbeda, termasuk poin-poin dan keterkaitannya dengan peran masing-masing terdakwa, khususnya Robi Vitergo dan Parwanto. Semua akan terbuka di persidangan,” tegasnya.

    Di sisi lain, penasihat hukum Robi Vitergo, Sapriadi Syamsuddin, menyatakan kesiapan penuh tim pembela untuk menguji dakwaan jaksa secara fakta dan hukum.

    Ia menilai perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT), sehingga unsur pasal yang dikenakan harus dibuktikan secara jelas.

    “Kami akan menguji unsur mengatur dan bersepakat dalam Pasal 11 dan Pasal 12. Apakah klien kami memang memiliki peran aktif, atau hanya terseret karena posisi jabatan dan afiliasi politik,” tandas Sapriadi.

    Dengan sidang yang kembali dijadwalkan, perhatian publik kini mengarah ke ruang sidang Tipikor Palembang, menanti seperti apa arah dakwaan baru KPK dalam kasus korupsi pokir DPRD OKU. (ANA)

  • Bocah Berusia 3 Tahun Tenggelam di Sungai Lematang

    Bocah Berusia 3 Tahun Tenggelam di Sungai Lematang

    SUARAPUBLIK.ID, MUARA ENIM – Ravael (3), dilaporkan hanyut dan tenggelam terseret arus Sungai Lematang Desa Muara Lawai KP 3, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Selasa (13/1/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

    Kejadian bermula saat korban bersama satu orang temannya pergi bermain ditepian sungai. Saat sedang asik main, tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh dari tangga tempat pemandian yang ada ditepi sungai, akibat kejadian tersebut seketika tubuh korban terseret derasnya arus sungai hingga membuatnya tenggelam.

    “Saat ini Tim Rescue Basarnas Kantor SAR Palembang sudah berada di lokasi untuk melakukan pencarian,” ujar Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Raymond, Rabu (14/1/2026).

    Selain Tim Rescue Basarnas, pencarian juga dibantu dari TNI-Polri, Damkar, BPBD, Relawan dan masyarakat.

    “Metode yang kami lakukan yaitu dengan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran Sungai Lematang sejauh 10 KM² ke arah timur laut dengan menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat,” kata Raymond.

    Sedangkan SRU 2 jika dimungkinkan akan melakukan pencarian dengan cara penyelaman serta melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai.

    “Semoga dengan berbagai upaya ini korban dapat segera ditemukan,” tutur Raymond. (ANA)

  • Fokus Stabilisasi dan Optimalisasi, Telkomsel Pastikan Kualitas Jaringan Tetap Andal Pascapemulihan Bencana

    Fokus Stabilisasi dan Optimalisasi, Telkomsel Pastikan Kualitas Jaringan Tetap Andal Pascapemulihan Bencana

    SUARAPUBLIK.ID, MEDAN– Pasca rampungnya pemulihan seluruh infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Telkomsel kini memasuki fase stabilisasi dan optimalisasi jaringan untuk memastikan kualitas layanan tetap andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

    Telkomsel menegaskan bahwa seluruh 7.648 site terdampak telah pulih dan beroperasi 100%, sekaligus menjadi dasar bagi langkah lanjutan dalam menjaga konsistensi performa jaringan seiring dengan meningkatnya kembali aktivitas masyarakat pascabencana.

    Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, menyampaikan bahwa fase stabilisasi merupakan bagian penting dari komitmen Telkomsel dalam menjaga kualitas layanan pascabencana. “Setelah seluruh site terdampak berhasil dipulihkan, fokus kami saat ini adalah memastikan jaringan tetap stabil dan optimal. Kami ingin pelanggan dapat kembali beraktivitas dengan dukungan layanan komunikasi yang andal dan konsisten,” ujar Nugroho.

    Pada fase stabilisasi, Telkomsel melakukan pemantauan intensif terhadap performa jaringan, penguatan kapasitas layanan, serta penyesuaian konfigurasi jaringan di wilayah dengan potensi lonjakan trafik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan.

    Upaya optimalisasi jaringan juga mencakup penguatan sistem pendukung, termasuk pengelolaan pasokan daya cadangan, penyesuaian parameter jaringan, serta kesiapan tim teknis untuk merespons dinamika kondisi lapangan. Pendekatan ini bertujuan menjaga keandalan layanan meskipun infrastruktur pendukung di sejumlah wilayah masih dalam tahap pemulihan.

    Ke depan, Telkomsel akan terus melakukan pemantauan dan penyempurnaan kualitas jaringan secara berkelanjutan, serta memperkuat kesiapan operasional untuk memastikan layanan komunikasi tetap mendukung aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

  • Cegah Aksi Kejahatan, Polsek BMT Ingatkan Warga Pentingnya Tingkatkan Kewaspadaan

    Cegah Aksi Kejahatan, Polsek BMT Ingatkan Warga Pentingnya Tingkatkan Kewaspadaan

    SUARAPUBLIK.ID, OKU TIMUR — Personil Polsek Buay Madang Timur melaksanakan sambang dan himbauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Wilayah Hukum (Wilkum) Polsek Buay Madang Timur (BMT) Polres OKU Timur, kepada Masyarakat Desa Bangun Harjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, pada Rabu (14/01/2026).

     

    Giat sambang dan himbauan Kamtibmas, dilakukan guna meningkatkan Harkamtibmas yang kondusif dan aman serta nyaman. Giat tersebut dilaksanakan oleh Aipda Zulkifli.

     

    Kapolsek BMT Iptu Swisspo melalui Aipda Zulkifli mengatakan, pihaknya terus menyampaikan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian rumah kosong, serta tindak kriminal lainnya. Pastikan rumah dan kendaraan dikunci dengan aman.

     

    “Memberikan himbauan nyata, agar warga lebih waspada terhadap tindak kejahatan dan meningkatkan kepedulian sesama. Serta mencegah terjadinya gangguan keamanan melalui edukasi langsung, bukan hanya penindakan,” tegasnya.

     

    Dengan adanya giat sambang akan mempererat kemitraan Polisi dengan masyarakat, dalam rangka Polri Presisi. Serta mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pengawasan wilayah desa/kelurahan.

     

    “Agar masyarakat mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), Kapolsek menekankan pentingnya ronda malam, dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama,” tegasnya.

     

    Masyarakat di Wilkum Polsek BMT diharapkan lebih bijak menggunakan media sosial, dengan tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya (hoaks), ujaran kebencian, maupun konten provokatif yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

     

    Dengan adanya peran serta masyarakat, pencegahan peredaran narkoba akan lebih efektif dan maksimal, dalam mendukung program Zero Narkoba dengan melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

     

    Masyarakat juga diminta tertib berlalu lintas dengan tetap mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm SNI, serta tidak berkendara dalam keadaan mabuk atau menggunakan ponsel saat mengemudi.

     

    Dengan tetap menjaga kerukunan antar warga, Polsek BMT mengajak masyarakat memperkuat toleransi, menjaga hubungan baik, dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah demi terciptanya situasi kondusif.

     

    “Melalui program baru dari Kapolsek BMT, Quick Respon Cepat melalui Whattshap dengan melaporkan kejadian melalui Scan Barcode WA. agar bisa cepat dan tanggap dalam menerima laporan dari masyarakat khususnya wilkum Polsek BMT,” imbuhnya.

     

    Sehingga Polsek BMT dengan Motto “Aman Nyaman Warganya Bahagia Personilnya” meningkatkan Wilkum Polsek BMT zero narkoba, zero begal 3 C, zona zero judi online.

     

    Tingginya curah hujan menyebabkan naiknya debit air di saluran irigasi. Masyarakat terutama orang tua dan anak yang tinggal disekitar irigasi untuk berhati-hati, adanya tren peningkatan debit air irigasi.

  • Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Perkuat UMKM Benawa Coffee dalam Menjaga Standar Kualitas Specialty Coffee Sumatera Selatan

    Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Perkuat UMKM Benawa Coffee dalam Menjaga Standar Kualitas Specialty Coffee Sumatera Selatan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal melalui pembinaan berkelanjutan. Salah satu UMKM binaan yang berhasil menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing adalah Benawa Coffee, produsen specialty coffee asal Sumatera Selatan yang konsisten menjaga standar mutu dari hulu hingga hilir.

    Benawa Coffee merupakan UMKM yang didirikan pada tahun 2020 oleh Deny Martindo dan Diah Ayu Purnama Sari di Palembang. Mengusung kopi asal Desa Tebat Benawa, Kota Pagar Alam, Benawa Coffee mengolah kopi Arabika dan Robusta yang ditanam di ketinggian 1.300 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki karakter rasa khas dan berkualitas tinggi.

    Dalam proses produksinya, Benawa Coffee menerapkan standar pengolahan Specialty Arabika dan Fine Robusta melalui seleksi biji ketat, metode penjemuran menggunakan para-para dan green house, serta proses roasting dan quality control yang terstandarisasi di Palembang. Produk yang dihasilkan meliputi Specialty Arabika, Fine Robusta, serta berbagai varian blend dengan segmentasi harga yang beragam

    Sebagai bagian dari UMKM binaan, Benawa Coffee menjalin kemitraan dengan petani kopi di wilayah Pagar Alam, Muara Enim, Lahat, dan OKU Selatan, serta memberdayakan kelompok ibu-ibu di Dusun Tebat Benawa sebagai prosesor pascapanen. Model kemitraan ini mendorong peningkatan kualitas produksi sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

    Pada tahun 2025, Benawa Coffee terpilih sebagai peserta Pertamina UMK Academy dan berhasil masuk dalam Top 100 UMKM tingkat nasional. Melalui program tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memberikan dukungan berupa edukasi peningkatan kapasitas usaha, pelatihan standar mutu, bantuan peralatan, serta fasilitasi promosi dan akses pameran.

    Saat ini, Benawa Coffee mencatatkan omzet rata-rata sekitar Rp40 juta per bulan dan menyerap enam tenaga kerja. Perusahaan juga aktif mengembangkan ekosistem kopi melalui pelatihan barista dan roastery, keterlibatan dalam kompetisi kopi, serta kegiatan coffee trip ke Pagar Alam sebagai upaya menjaga kualitas bahan baku sekaligus memperkenalkan kopi lokal Sumatera Selatan.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa Benawa Coffee merupakan representasi keberhasilan program pembinaan UMKM yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha.

    “Benawa Coffee menunjukkan bahwa UMKM lokal mampu bersaing di tingkat nasional dengan menjaga standar kualitas secara konsisten, mulai dari pemilihan biji kopi, proses produksi, hingga quality control. Melalui UMK Academy, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel berkomitmen mendampingi UMKM binaan agar tumbuh berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujar Rusminto.

    Program pembinaan Benawa Coffee sejalan dengan implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Patra Niaga serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pemberdayaan petani dan tenaga kerja lokal, Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi dengan petani kopi di berbagai wilayah Sumatera Selatan.

  • Universitas Muhammadiyah Palembang Nonaktifkan Dosen Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Tegas Tanpa Toleransi

    Universitas Muhammadiyah Palembang Nonaktifkan Dosen Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Tegas Tanpa Toleransi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG —Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) mengambil langkah tegas menyikapi dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen Fakultas Hukum berinisial HM. Rektor UMP, Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM, memastikan yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara dari seluruh aktivitas akademik.

    Penonaktifan tersebut mencakup kegiatan mengajar, membimbing mahasiswa, serta seluruh tugas akademik lainnya. Kebijakan ini diambil setelah pihak rektorat menerima laporan resmi hasil investigasi Tim Fakultas Hukum UMP.

    “Saya telah menerima laporan hasil investigasi. Saat ini, yang bersangkutan dinonaktifkan sementara dari seluruh kegiatan akademik,” ujar Prof. Abid Djazuli.

    Rektor menegaskan, dugaan pelecehan tersebut juga tengah diproses secara hukum oleh Polrestabes Palembang. Pihak universitas, kata dia, menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.

    UMP memastikan akan mengambil langkah lebih tegas apabila status perkara meningkat ke tahap penyidikan dan HM ditetapkan sebagai tersangka. Sanksi pemberhentian tetap akan diberlakukan tanpa menunggu proses etik internal.

    “Perkara ini sudah masuk ranah hukum. Jika terbukti bersalah, universitas tidak perlu menunggu proses etik. Pemberhentian akan dilakukan,” tegasnya.

    Langkah tegas rektorat UMP mendapat apresiasi dari pihak korban. Penasihat hukum korban, M. Novel Suwa, SH, MM, MSI, menyampaikan bahwa keputusan penonaktifan menunjukkan keseriusan kampus dalam merespons laporan korban.

    “Kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas universitas. Penonaktifan ini menunjukkan bahwa kampus mengakui adanya dugaan peristiwa sebagaimana dilaporkan korban,” ujarnya.

    UMP menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta integritas lingkungan akademik. Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh civitas akademika bahwa pelanggaran etika dan hukum, khususnya yang menyangkut kekerasan seksual, tidak akan ditoleransi.

    Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses penanganan pihak kepolisian, dan publik menantikan perkembangan lebih lanjut terkait status hukum HM.

  • Melalui “Goes to School” Polsek BMT Sosialisasikan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja

    Melalui “Goes to School” Polsek BMT Sosialisasikan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja

    SUARAPUBLIK.ID, OKU TIMUR — Polsek Buay Madang Timur (BMT) Polres OKU Timur melakukan sambang dan sosialisasi lalu lintas, bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan bullying, yang berlangsung di SD Negeri 1 Eling-Eling Desa Tanjung Sari, dan SD Negeri Campur Asri Desa Berasan Mulya, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, pada Rabu (14/01/2026).

     

    Dalam kegiatan di SD Negeri 1 Eling-Eling Desa Tanjung Sari, sebagai Narasumber/Pembicara dipimpin Kapolsek BMT Iptu Swisspo, dan diikuti oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Eling-Eling, PS Kanit Intel Aiptu Darul Hutni, para Dewan Guru SD Negeri 1 Eling-Eling, dan siswa-siswi SD Negeri 1 Eling-Eling.

     

    Sedangkan giat di SD Negeri Campur Asri Desa Berasan Mulya, dipimpin Kanit Binmas Polsek BMT Bripka Ari Wicaksono, dan Bhabinkamtibmas Brigadir Rusendi Ardianto.

     

    Kapolsek BMT Iptu Swisspo mengatakan, sekolah mempunyai andil besar dalam menjaga Hak, Kewajiban, Tugas, dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Harkamtibmas). Agar para pelajar lebih fokus dalam menimba ilmu, demi masa depan yang gemilang.

     

    “Fokus belajar demi masa depan, Indonesia butuh generasi yang beriman, berpengetahuan dan berketrampilan,” katanya.

     

    Dia menambahkan, berekspresi itu hak tapi ada kewajiban taat aturan sekolah, tempat terbaik untuk pelajar, bermedsos cerdas dan bijak dengan mengajak kebaikan dan hindari kejelekan seperti provokasi anarkisme. Serta mengambil hikmah kejadian anarkis akhir-akhir ini, agar para pelajar hati-hati dengan jari, mulut dan pikiran.

     

    Para Siswa/siswi generasi penerus untuk tidak melakukan beberapa prilaku tidak baik seperti narkoba, judi online, begal, tindak pidana pencurian, balap liar, tawuran, bullyng, minuman keras, bolos sekolah dan taat peraturan lalu lintas.

     

    “Polsek tidak segan untuk menindak sesuai hukum guna zona zero begal, zero narkoba dan zero judi online dalam mewujudkan wilayah BMT aman dan nyaman,” tegasnya.

     

    Para pelajar diminta untuk mempunyai Etitude yang baik kepada orang tua, guru, serta orang yang dituakan. “Gantungkan cita-citamu setinggi harapan kalian, Masa Depan Bangsa dan Negara ada di pundak Adik-adik, Siswa/Siswi sekalian,” pesannya.

  • Akhiri Krisis Transportasi Mahasiswa, Unsri Operasikan 12 Bus Kampus Mulai 2026

    Akhiri Krisis Transportasi Mahasiswa, Unsri Operasikan 12 Bus Kampus Mulai 2026

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Universitas Sriwijaya (Unsri) akhirnya menjawab persoalan keterbatasan transportasi yang selama ini membebani mobilitas ribuan mahasiswanya. Mulai 2026, Unsri akan mengoperasikan 12 unit bus kampus yang melayani rute Palembang–Indralaya sebagai upaya memperkuat konektivitas antarkampus dan meningkatkan layanan pendidikan tinggi di Sumatera Selatan.

    Selama ini, mahasiswa Unsri masih bergantung pada bus Damri dan angkutan swasta dengan jumlah armada terbatas. Kondisi tersebut kerap menyulitkan mahasiswa menyesuaikan jadwal perkuliahan, praktikum, hingga aktivitas akademik lain yang membutuhkan mobilitas lintas kampus.

    Sekretaris Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Alfitri, M.Si., mengatakan pengadaan bus kampus tersebut telah diputuskan oleh Rektor Unsri, Taufiq Marwa, dan dialokasikan dalam anggaran tahun 2025. Saat ini, pihak universitas tengah mempersiapkan armada dan sistem operasional agar dapat beroperasi secara terjadwal pada 2026.

    “Bus kampus ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang agar mahasiswa dapat beraktivitas antara Kampus Bukit Besar Palembang dan Kampus Indralaya dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau,” ujar Alfitri.

    Menurutnya, jarak tempuh yang cukup jauh antara dua kampus utama Unsri selama ini menjadi tantangan serius, terutama bagi mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Ketergantungan pada transportasi umum membuat sebagian mahasiswa harus berangkat lebih awal dan pulang lebih larut, bahkan berdampak pada efektivitas kegiatan akademik.

    Dengan pengoperasian bus kampus, Unsri menargetkan terbangunnya sistem transportasi internal yang lebih terintegrasi. Selain meningkatkan efisiensi waktu, kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya transportasi mahasiswa serta meningkatkan keselamatan perjalanan.

    Alfitri menambahkan, pengadaan bus kampus merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh yang dilakukan Unsri setelah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) pada akhir 2023. Status tersebut memberikan ruang otonomi lebih luas bagi universitas dalam memperkuat tata kelola, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendidikan.

    “Pembenahan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari struktur organisasi, peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas perkuliahan, hingga mutu lulusan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing Universitas Sriwijaya di tingkat nasional dan internasional. Penyediaan bus kampus dinilai bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan bagian dari ekosistem akademik yang menunjang proses belajar-mengajar secara berkelanjutan.

    Bagi mahasiswa, kebijakan ini menjadi angin segar setelah lama menghadapi keterbatasan transportasi. Lebih dari sekadar sarana angkut, bus kampus Unsri diproyeksikan menjadi wujud komitmen universitas dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan nyata sivitas akademika.

  • TKA SMA 2025 Soroti Ketimpangan Capaian Belajar Siswa di Sumsel

    TKA SMA 2025 Soroti Ketimpangan Capaian Belajar Siswa di Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG —Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA tahun 2025 mengungkap fakta bahwa capaian belajar siswa di Sumatera Selatan masih belum merata. Perbedaan rerata nilai antarmata pelajaran serta capaian kompetensi yang belum optimal menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di berbagai satuan pendidikan masih menghadapi tantangan serius.

    Sebagai instrumen asesmen baru yang diterapkan secara nasional, TKA dirancang untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara lebih menyeluruh. Namun, pada tahun pertama pelaksanaannya, asesmen ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan sistem pendidikan, baik dari sisi sekolah, guru, maupun peserta didik.

    Kaprodi Administrasi Negara STIA ADS Palembang, Delfiazi Puji Lestari, menilai belum optimalnya hasil TKA tidak bisa dilepaskan dari faktor kebijakan yang masih dalam tahap awal implementasi. Menurutnya, setiap kebijakan pendidikan membutuhkan masa transisi sebelum dapat berjalan efektif.

    “Kita tidak bisa berharap hasil maksimal dari kebijakan yang baru pertama kali diterapkan. Adaptasi di tingkat sekolah dan kesiapan siswa masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.

    Delfiazi menekankan, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi adalah penguatan literasi siswa. Rendahnya kemampuan memahami teks dan berpikir kritis dinilai berpengaruh langsung terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal asesmen, termasuk TKA.

    “Literasi adalah kunci. Jika kemampuan membaca dan memahami soal masih lemah, maka hasil asesmen apa pun akan sulit mencerminkan potensi sebenarnya,” katanya.

    Selain itu, ia menilai kurangnya pemahaman siswa terhadap mekanisme dan cakupan materi TKA turut memengaruhi hasil asesmen. Padahal, TKA dilaksanakan pada akhir tahun dan seharusnya sudah dipersiapkan sejak awal proses pembelajaran.

    “Siswa perlu mendapatkan gambaran yang jelas sejak dini mengenai bentuk asesmen dan mata pelajaran yang diujikan, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, agar kesiapan mental dan akademik bisa dibangun,” ujarnya.

    Pandangan serupa disampaikan praktisi pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Afriantoni. Ia menilai rendahnya capaian TKA juga dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan.

    “Sosialisasi menjadi faktor krusial. Guru, siswa, dan orang tua harus memahami bahwa TKA bukan sekadar ujian tambahan, tetapi alat evaluasi untuk memetakan capaian pembelajaran,” katanya.

    Menurut Afriantoni, komunikasi yang lemah berpotensi menimbulkan salah persepsi, sehingga TKA justru dianggap sebagai beban, bukan sebagai instrumen perbaikan mutu pendidikan.

    Lebih jauh, hasil TKA diharapkan tidak berhenti pada angka dan peringkat semata. Data asesmen ini perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki metode pembelajaran, meningkatkan kapasitas guru, serta merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

    “Jika dikelola dengan serius dan kolaboratif, TKA bisa menjadi pijakan penting untuk memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Setop Kerusakan Lingkungan, Polda Bakal Tertibkan PETI di Seluruh Wilayah

    Setop Kerusakan Lingkungan, Polda Bakal Tertibkan PETI di Seluruh Wilayah

    SUARAPUBLIK.ID, GORONTALO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Irjen Pol. Widodo, didampingi Dirreskrimsus AKBP Dr Maruly Pardede SH SIK MH, bersama PJU dan Kapolres Pohuwato, malakukan kunjungan pertamanya ke wilayah Kabupaten Pohuwato, Selasa (13/1/2026).

    Irjen Pol. Widodo menyampaikan, kunjungannya ke Polres Pohuwato, salah satunya untuk melakukan evaluasi terkait penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah tersebut.

    Dijelaskan Widodo, pihaknya akan melihat kembali alur dari pekerjaan PETI dan batas-batas wilayah. Sehingga nanti dalam operasi besar-besaran selanjutnya, bisa menjangkau lokasi yang lebih jauh dengan jumlah personel yang lebih besar lagi.

    “Tadi dari drone jelas sekali. Kita saat ini tengah melakukan pemetaan terlebih dahulu. Terlihat dari drone, di mana yang masih ada pekerjaan, di mana tenda-tenda milik penambang ilegal masih ada, dan juga tempat ngumpetin alat berat excavator. Tadi semua kita lihat jelas,” ungkap Widodo, dalam keterangan persnya.

    Selanjutnya, dikatakan Widodo, penertiban PETI tidak hanya akan dilakukan di Kabupaten Pohuwato, melainkan berlanjut ke seluruh Wilayah Provinsi Gorontalo.

    Diakui Widodo, setelah melakukan evaluasi penertiban aktivitas PETI yang dilakukan Polres Pohuwato, pihaknya akan lebih mematangkan dari segi cara penindakan, pelibatan personel, hingga segi anggaran. Bahkan sampai ke Satgas pertambangan ilegal di pusat.

    “Jika diperlukan, kita akan menggandeng Satgas dari pusat. Itu akan signifikan juga kalau beliau-beliau yang ada di pusat bisa atensi kegiatan kita yang ada di Gorontalo,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Widodo mengimbau kepada masyarakat agar mencari nafkah dengan tidak merusak lingkungan, tidak menciptakan bahaya, ikutan berupa bahaya saat melakukan aktivitas PETI, dan memancing sumber penyakit yang dapat berdampak langsung ke masyarakat luas.

    “Bahayanya yaitu, bahaya pekerjaan tambang, bahaya akibat tambang seperti malaria dan DBD. Dan pengrusakan lingkungan itu susah juga dikembalikan lagi pasca tambang ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sepakat semua agar tidak melakukan pengrusakan lingkungan,” imbuhnya.

    Ditambahkan Widodo, terlihat dari pembuangan sedimentasi yang tidak tertata mengakibatkan air bercampur lumpur, merkuri langsung menuju ke aliran sungai yang muaranya berdampak juga pada masyarakat luas.

    “Dari penglihatan kubangan-kubangan yang ada diakibatkan oleh PETI. Suatu saat di musim kemarau ini akan menimbulkan sumber penyakit seperti malaria dan DBD. Ujung-ujungnya yang kena ya masyarakat yang di bawah,” jelasnya.

    Widodo juga menegaskan, agar masyarakat melakukan penambangan secara bertanggungjawab dan legal, yaitu dengan mangajukan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR), sudah berkoordinasi dengan Gubernur, agar dilakukan percepatan penerbitan IPR. Sehingga mudah dalam tata kelola tambang di provinsi Gorontalo. (ANA)

  • Danau Kemiri Pagardewa Jadi Motor Ekonomi Baru, Program CSR PGN Dongkrak Pendapatan Petani Karet Hingga 33%

    Danau Kemiri Pagardewa Jadi Motor Ekonomi Baru, Program CSR PGN Dongkrak Pendapatan Petani Karet Hingga 33%

    SUARAPUBLIK.ID, MUARA ENIM— PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina melaksanakan serah terima sarana wisata edukatif kreatif berupa playground dan landmark wisata Danau Kemiri kepada Pemerintah Desa Pagardewa, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin (12/1). Fasilitas tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PGN melalui Program Inovasi Sosial Penguatan Desa Ekonomi Kreatif, Aman, dan Setara (Pendekar Dewa).

     

    Program ini bertujuan memperkuat ketahanan lingkungan, mendorong pemerataan akses dan inklusivitas bagi kelompok rentan, serta mengembangkan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Melalui Pendekar Dewa, PGN berupaya mewujudkan masyarakat Pagardewa yang berdaya, berkarya, dan inovatif.

     

    Desa Pagardewa memiliki ketergantungan tinggi pada sektor perkebunan karet, dengan sekitar 70 persen masyarakat menggantungkan penghidupan pada komoditas tersebut. Namun, fluktuasi harga karet, keterbatasan akses air bersih, serta tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau kerap menekan produktivitas dan kestabilan pendapatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

     

    Direktur Manajemen Risiko PGN, Eri Surya Kelana, menjelaskan bahwa Program Pendekar Dewa dirancang dan dijalankan secara bertahap untuk memastikan dampak yang berkelanjutan. Fase pertama pada 2021–2022 difokuskan pada pembangunan fondasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat. Fase kedua pada 2023–2024 diarahkan pada pengembangan sistem dan penguatan kemandirian, sementara fase ketiga di tahun 2025 menitikberatkan pada penguatan keberlanjutan melalui estafet pengelolaan kepada para pemangku kepentingan lokal.

     

    “Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi membangun sistem yang mampu meningkatkan ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Eri, Selasa (13/1).

     

    Pendekar Dewa dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni Aman, Setara, dan Ekonomi Kreatif. Pilar Aman berfokus pada peningkatan kepastian usaha dan pendapatan petani karet melalui Program Stasiun Lateks yang memangkas rantai penjualan dan menstabilkan harga, Sebakul Dewa sebagai sentra bibit unggul karet, serta SITEGAS melalui pengembangan budidaya madu dan UMKM keluarga petani.

     

    Melalui pilar ini, pendapatan petani karet pada 2025 tercatat mencapai Rp57,6 juta per tahun atau meningkat 33,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, optimalisasi lahan replanting mencapai nilai Rp120 juta, serta sebanyak 28 anggota keluarga petani—khususnya kaum perempuan—kini memiliki sumber penghasilan mandiri, dengan total nilai penjualan UMKM mencapai Rp11,38 juta.

     

    Sementara itu, Pilar Setara menjawab keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang sebelumnya mengharuskan sebagian warga berjalan hingga satu kilometer untuk mendapatkan air. PGN membangun lima fasilitas MCK bertenaga PLTS serta membentuk kelompok Pendekar Talang sebagai pengelola air. Program ini memberikan akses air bersih bagi 28 kepala keluarga sekaligus mendukung upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

     

    *Pusat Wisata dan Ketahanan Lingkungan*

     

    Adapun Pilar Ekonomi Kreatif diwujudkan melalui pengembangan kawasan Danau Kemiri sebagai pusat wisata edukatif dan ekonomi kreatif desa. Kawasan ini dilengkapi lima fasilitas publik, meliputi aula, booth UMKM, playground, taman lalu lintas, dan amphitheater. Selain berfungsi sebagai ruang publik, Danau Kemiri juga menjadi sumber air dengan kapasitas 22.500 meter kubik untuk mendukung ketahanan lingkungan.

     

    Danau Kemiri kini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Rumpun Kemiri. Sepanjang 2025, kawasan ini mencatat total kunjungan sebanyak 6.554 orang dan menghasilkan pendapatan wisata sebesar Rp92,48 juta, atau meningkat 191 persen dibandingkan periode sebelumnya.

     

    Eri menambahkan, keberadaan Danau Kemiri beserta sarana pendukungnya memiliki fungsi strategis yang melampaui aspek estetika dan rekreasi. Kawasan ini dirancang sebagai ruang publik terpadu yang mendukung wisata edukatif, interaksi sosial, serta menjadi sumber air alternatif dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

     

    “Danau Kemiri tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan wisata, tetapi juga sebagai solusi berbasis kebutuhan masyarakat yang mendukung penguatan ketahanan lingkungan desa,” ujarnya.

     

    Ia berharap seluruh fasilitas dan program yang telah diserahterimakan dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat agar memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan.

     

    Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Muara Enim, Juli Jumatan Nuri, mengapresiasi pelaksanaan Program Pendekar Dewa yang dinilai komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

     

    “Program PGN dirancang dan dijalankan dari hulu hingga hilir, mulai dari pemetaan permasalahan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penguatan kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan oleh warga. Pendekatan ini mencerminkan komitmen PGN dalam menghadirkan program pemberdayaan yang tidak bersifat sesaat, melainkan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” tutupnya.

  • Kejari Muba Berhasil Hadapi Gugatan Maybank, Putusan PN Sekayu: Gugatan Tidak Dapat Diterima

    Kejari Muba Berhasil Hadapi Gugatan Maybank, Putusan PN Sekayu: Gugatan Tidak Dapat Diterima

    SUARAPUBLIK,ID. MUBA- Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin berhasil melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh Maybank selaku Penggugat terhadap Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin selaku Tergugat, pada perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sky.

    Berdasarkan informasi putusan yang tercantum pada sistem e-Court Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, dengan amar putusan Pengadilan yakni dalam Provisi

    Menolak permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya. Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Banyuasin (Muba) Aka Kurniawan SH MH melalui Kasi Datun Muba Silviani Margaretha SH MH rabu (14/1) menerangkan gugatan yang berhasil di menangkan merupakan bentuk Upaya dan Peran JPN

    “Keberhasilan ini merupakan bagian dari pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam memberikan bantuan hukum/pendampingan dan pembelaan kepentingan institusi Kejaksaan, khususnya dalam menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh pihak lain,”terang Silvi

    Lebih lanjut, silvi menyebut putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima menegaskan bahwa gugatan Penggugat dinilai tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok sengketa secara substansi.

    ” ini Komitmen Kejari Musi Banyuasin Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menegaskan komitmennya untuk terus:

    menjaga dan melindungi kepentingan hukum institusi, memastikan setiap tindakan dan kebijakan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,serta memberikan pelayanan dan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.

  • Usai Dilantik, DMI Muba Langsung Gaspol: 1.000 Masjid Disiapkan Terima Program Penguatan Kemasjidan

    Usai Dilantik, DMI Muba Langsung Gaspol: 1.000 Masjid Disiapkan Terima Program Penguatan Kemasjidan

    SUARAPUBLIK,ID.MUBA – Tidak menunggu lama usai dilantik, jajaran Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Musi Banyuasin langsung tancap gas. Dipimpin Bupati Muba sekaligus Ketua DMI Muba, HM Toha Tohet SH, pengurus DMI menggelar rapat musyawarah perdana di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (13/01/2026), sebagai langkah awal memperkuat peran masjid di Bumi Serasan Sekate.

    Rapat strategis ini dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba Ardiansyah SE MM PhD CMA, Kabag Kesra Setda Muba H Opi Palopi, Kakan Kemenag Muba Komarindang SPdI, para kepala OPD, pimpinan forum pondok pesantren, serta pengurus DMI Muba.

    Dalam arahannya, HM Toha Tohet menegaskan bahwa masjid harus menjadi pusat kehidupan umat, bukan hanya tempat ibadah semata.

    “Masjid harus kita makmurkan bersama. Bukan hanya sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan pembinaan umat. Jika masjid hidup, maka masyarakat juga akan semakin religius dan Muba akan melaju lebih cepat,” tegas Toha.

    Ia menambahkan, DMI akan menjadi motor penggerak agar seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam memakmurkan masjid di seluruh wilayah Muba.

    Sementara itu, Sekretaris DMI Muba, H Opi Palopi, memaparkan 10 program unggulan DMI yang akan menjadi tulang punggung penguatan kemasjidan, meliputi:
    Perbaikan akustik dan sound system masjid, aplikasi dan media digital masjid, masjid bersih dan sehat, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, manajemen kemasjidan, sertifikasi tanah wakaf, arsitektur masjid, pendidikan dan dakwah, wisata religi berbasis masjid, serta pembangunan Gedung DMI.

    Tak hanya sebatas konsep, DMI Muba juga langsung menyiapkan langkah nyata melalui program strategisnya.
    “Insyaallah kita siap mendukung program strategis Bupati terkait hibah untuk 1.000 masjid akan kita laksanakan secara bertahap. Untuk tahun 2026 ini kita mulai dengan 50 masjid terlebih dahulu. Tujuannya jelas, untuk memakmurkan masjid sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat Muba,” pungkas Opi

  • Loud Budgeting: Seni Berani Berhemat demi Masa Depan

    Loud Budgeting: Seni Berani Berhemat demi Masa Depan

    PALEMBANG, SUARAPUBLIK. Id-  Di tengah gempuran budaya konsumerisme dan tren flexing di media sosial, muncul sebuah fenomena baru yang disebut dengan Loud Budgeting. Tren ini pertama kali viral melalui platform TikTok dan dengan cepat menjadi referensi finansial baru bagi Generasi Z dan Milenial. Berbeda dengan metode penghematan tradisional yang sering kali terkesan “pelit” atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, loud budgeting justru dilakukan secara vokal dan penuh kebanggaan.

    Secara sederhana, loud budgeting adalah tindakan menyatakan secara terbuka bahwa dalam memprioritaskan tujuan keuangan yang lebih penting agar nantinya memiliki anggaran untuk pengeluaran tertentu. Hal ini adalah bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial atau Fear of Missing Out (FOMO). Seperti halnya yang dilakukan seorang Karyawan BUMN, Aji (28), yang dengan tegas menyuarakan keinginannya untuk menabung demi memiliki rumah impiannya.

    “Kalau dulu sering kali malu atau gak enak saat menolak ajakan nongkrong mahal dengan alasan “gak ada uang”, karena loud budgeting aku justru justru lebih berani menyatakan dengan tegas penolakanku atas ajakan teman-teman untuk berhemat, seperti “Aku gak bisa ikut nongkrong ke kafe malam minggu ini, karena sedang fokus nabung emas untuk DP rumah”. Hasilnya dari satu bulan ini aku berhasil berhemat dan menabung emas lebih dari satu gram. Sejujurnya ini lebih melegakan, dan karena kita tidak ragu untuk menyatakan, akhirnya orang-orang juga jadi ikut ter-influence untuk berhemat ala loud budgeting,” ungkap Aji.

    Kini loud budgeting dianggap sebagai langkah revolusioner dalam pengelolaan keuangan pribadi, karena secara tidak langsung menggerus stigma sosial, karena dengan bersikap terbuka akan menormalisasi kondisi keuangan yang terbatas demi rencana jangka panjang.

    Tren ini juga dapat mengendalikan impulsivitas, karena pengikut tren tersebut akan cenderung fokus pada prioritas (value-based spending). Bukan berarti tidak boleh berbelanja, namun memangkas biaya pada hal-hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang, seperti membeli kopi mahal setiap hari, atau membeli baju sekali pakai, kemudian biaya tersebut dapat dialihkan ke aset yang lebih produktif, seperti emas, saham, dan instrumen investasi lainnya.

    Menanggapi tren tersebut, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Sumbagsel, Novryandi menyampaikan dukungannya terhadap loud budgeting. Novryandi juga mengungkapkan bagaimana menabung emas menjadi sangat cocok bagi generasi muda yang menerapkan loud budgeting.

    “Sederhananya loud budgeting adalah pola shifting dari habit konsumtif menjadi lebih produktif. Misalnya setiap hari beli kopi seharga 20 ribu, jadi menabung senilai 20 ribu. Apalagi saat ini generasi muda semakin melek finansial dan semakin aware terhadap berbagai jenis instrumen investasi, seperti emas yang merupakan investasi safe haven. Ini terlihat dari lonjakan nasabah year on year di Pegadaian per Desember 2025 lalu, dimana Millennial tumbuh sebesar 49%, sementara Gen Z meningkat hingga 116%.

    Saat ini masyarakat ingin sesuatu yang mudah dan fleksibel. Melalui Aplikasi Tring! by Pegadaian, masyarakat dapat menabung mulai dari Rp 10 ribu rupiah saja, dimana saja, dan kapan saja,” ungkap Novryandi (12/01).

    Bagi nasabah Tabungan Emas Pegadaian, loud budgeting tentu menjadi “kendaraan nyaman” untuk mempercepat pertumbuhan aset. Hadirnya Tring! by Pegadaian sebagai platform finansial semakin memudahkan masyarakat bertransaksi dalam genggaman. Dengan konsisten menerapkan loud budgeting, masyarakat tidak hanya dapat sekedar menghemat pengeluaran, namun juga membangun pondasi keuangan yang kokoh.