PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan di Wyndham Opi Hotel Palembang (24/2). Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, pimpinan instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan. HLM dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 H sekaligus mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Sumatera Selatan.
Secara umum, perkembangan inflasi Sumatera Selatan tetap terkendali. Pada Januari 2026, inflasi tercatat sebesar 3,33% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran nasional. Namun demikian, secara historis periode Ramadan dan Idulfitri kerap mendorong peningkatan inflasi bulanan, terutama yang bersumber dari kelompok volatile food dan potensi penyesuaian administered prices. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai merah dan cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, ikan, tomat, emas perhiasan, serta tarif listrik. Selain itu, risiko cuaca dan potensi gangguan distribusi turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara bersama.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua TPID Provinsi menegaskan bahwa pengendalian inflasi tahun 2026 harus diperkuat melalui strategi 4K, yaitu menjaga Keterjangkauan Harga, memastikan Ketersediaan Pasokan, melancarkan Distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif. “Menjelang HBKN hampir selalu terjadi kenaikan harga. Kepala daerah harus rutin turun ke pasar dan segera mengambil langkah responsif,” tegasnya. Herman Deru juga menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah selaku Ketua TPID Kabupaten/Kota untuk segera menindaklanjuti arahan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi mingguan, khususnya di daerah dengan tingkat inflasi relatif tinggi.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menekankan pentingnya penguatan langkah antisipatif menjelang HBKN. Kepala daerah diharapkan memperkuat koordinasi dengan BMKG guna mengantisipasi dampak curah hujan terhadap produksi dan distribusi pangan, melakukan pemantauan langsung ke pasar untuk memastikan stabilitas harga dan kecukupan stok, serta menyusun analisis komoditas berbasis data bersama Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia melalui pemanfaatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.
Pada sesi pembahasan digitalisasi daerah, disampaikan bahwa kinerja transaksi non-tunai di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif dan akseleratif. Meskipun demikian, proporsi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital masih perlu ditingkatkan, dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih memiliki ruang akselerasi di sejumlah kabupaten/kota. Transformasi digital transaksi pemerintah daerah dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD Kabupaten/Kota didorong untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD pada seluruh jenis pendapatan dan belanja daerah, memastikan penyusunan dan pelaksanaan Roadmap ETPD yang terukur dan terintegrasi, mengoptimalkan pemanfaatan kanal pembayaran digital termasuk QRIS dan KKPD, memperkuat sinergi dengan perbankan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian implementasi ETPD. Optimalisasi kualitas pelaporan Championship TP2DD juga menjadi perhatian guna meningkatkan nilai kinerja dan daya saing daerah.
Pada akhir kegiatan HLM, disampaikan arahan dan rekomendasi Ketua TPID dan TP2DD yaitu menegaskan komitmen kepala daerah untuk melakukan pemantauan harga melalui sidak pasar, mengambil langkah strategis saat terjadi gejolak, memperkuat operasi pasar dan gerakan menanam melalui GSMP, serta meningkatkan produksi dan cadangan pangan daerah. Di saat yang sama, percepatan implementasi ETPD secara menyeluruh menjadi agenda prioritas guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah akan terus mendorong kebijakan yang responsif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil agar stabilitas harga tetap terjaga dan transformasi digital keuangan daerah semakin merata serta berkelanjutan.
Penulis : Yun
Editor : Jaks
