SUARAPUBLIK.ID,PAGAR ALAM- Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di bawah kepemimpinan Walikota H. Ludi Oliansyah dan Wakil Walikota Hj. Bertha, Pemkot terus mematangkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lokomotif baru perekonomian Bumi Besemah.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Pemenuhan Kelengkapan Data Pembentukan BUMD Kota Pagar Alam yang berlangsung di Ruang Rapat Besemah Tige, Kantor Wali Kota Pagar Alam, Rabu (28/10/26).
Rapat koordinasi strategis ini dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagar Alam, Cholmin Heriyadi, dan dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, BPKAD, Bapperida, serta tim penyusun naskah akademik pembentukan BUMD.
Dalam arahannya, Asisten II Cholmin Heriyadi menekankan bahwa keberadaan BUMD bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan memiliki peran vital dan strategis dalam jangka panjang.
Menurutnya, Pagar Alam memiliki potensi lokal yang sangat melimpah, mulai dari sektor pariwisata unggulan Gunung Dempo, pertanian kopi dan sayuran dataran tinggi, energi, hingga pengelolaan pasar dan aset daerah yang selama ini belum dikelola secara profesional dan maksimal.
“Selama ini potensi kita besar, tapi belum terkelola dalam satu entitas bisnis daerah yang profesional. Kehadiran BUMD nantinya akan menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan potensi lokal yang kita miliki, serta yang paling utama adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan,” ujar Cholmin Heriyadi.
Ia menjelaskan, dengan adanya BUMD, pengelolaan aset dan potensi usaha daerah akan lebih terarah, akuntabel, dan berorientasi pada profit tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publik.
“Ini adalah langkah untuk mengurangi ketergantungan kita pada dana transfer pusat. Kita ingin Pagar Alam mandiri secara fiskal, berdaya saing, dan mampu mengelola kekayaannya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Cholmin menegaskan bahwa rapat kali ini fokus pada pemenuhan kelengkapan data sebagai fondasi utama. Tanpa data yang valid, akurat, dan komprehensif, proses pembentukan BUMD tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kelengkapan dan keakuratan data pendukung menjadi fondasi utama yang wajib dipenuhi. Kita tidak ingin BUMD ini dibentuk secara terburu-buru tanpa kajian yang matang. Semua harus clear, mulai dari potensi bisnis, modal dasar, kajian kelayakan usaha, hingga regulasi yang mengaturnya,” tegasnya.
Adapun data yang dimaksud meliputi inventarisasi potensi usaha daerah, kajian kebutuhan pasar, proyeksi keuangan, hingga pemetaan aset daerah yang bisa dijadikan penyertaan modal awal.
Melalui rapat di Besemah Tige ini, Cholmin meminta seluruh OPD terkait untuk bergerak cepat dan berkolaborasi aktif dalam pengumpulan data sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Ia berharap, setelah kelengkapan data ini rampung, tahapan selanjutnya yakni penyusunan kajian akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan BUMD Kota Pagar Alam dapat segera ditindaklanjuti untuk dibahas bersama DPRD.
“Jika semua berjalan lancar, kita targetkan Raperda BUMD ini bisa segera masuk ke pembahasan legislatif. Ini adalah ikhtiar besar kita untuk meninggalkan legacy ekonomi yang kuat bagi generasi mendatang di Pagar Alam,” tutupnya.
Penulis : Delta Handoko
Editor : Jaks
