SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Palembang memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi saat peliputan sidang perkara penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Nur Anisa, pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Peristiwa tersebut terjadi ketika salah satu jurnalis media online mengambil gambar di tengah jalannya persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Parmatoni.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara PN Palembang Kelas I A Khusus, Chandra Gautama dan Samuel Ginting, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti kejadian tersebut secara internal dengan meminta keterangan dari majelis hakim yang bersangkutan.
“Sudah kami tindak lanjuti secara internal, dan majelis yang bersangkutan telah kami mintai keterangan. Prinsipnya, hubungan antara PN Palembang dan rekan-rekan jurnalis selama ini berjalan baik dan harmonis,” ujar Chandra Gautama, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan, pihak pengadilan mendukung penuh keterbukaan informasi publik, termasuk kegiatan peliputan oleh media massa di lingkungan peradilan.
“Rekan-rekan jurnalis yang meliput di PN Palembang telah kami bekali dengan ID card resmi sebagai tanda kerja sama dan bentuk dukungan terhadap transparansi peradilan,” lanjutnya.
Chandra menambahkan, pada prinsipnya seluruh persidangan bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada larangan bagi wartawan untuk meliput. Namun demikian, peliputan di ruang sidang tetap harus memperhatikan etika dan ketertiban jalannya persidangan.
“Dengan banyaknya hakim dan jurnalis yang meliput, terkadang bisa terjadi miskomunikasi karena belum saling mengenal. Karena itu, sebaiknya dalam peliputan di ruang sidang dilakukan komunikasi langsung dengan majelis hakim, misalnya sebelum mengambil foto, terutama saat persidangan sedang berlangsung,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan martabat peradilan. “Tidak pernah ada larangan bagi wartawan untuk meliput. Namun diperlukan komunikasi yang baik agar proses hukum tetap tertib dan tujuan keterbukaan publik tercapai,” ujarnya.
PN Palembang berharap insiden ini dapat menjadi pembelajaran bersama antara insan pers dan aparat peradilan agar saling memahami tugas dan fungsinya.
“Kunci harmonisasi adalah komunikasi yang baik. Kami berharap sinergi yang telah terjalin ini dapat terus dijaga demi kepentingan masyarakat luas,” tutur Samuel Ginting.
Sementara itu, Ketua PN Palembang Kelas I A Khusus, Agus Walujo Tjahyono, telah memberikan pengarahan langsung kepada seluruh majelis hakim terkait pentingnya menjaga keterbukaan sidang untuk umum serta membangun hubungan yang baik dengan wartawan.
Dengan demikian, PN Palembang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transparansi peradilan serta memperkuat kerja sama yang saling menghormati antara lembaga peradilan dan insan pers. (ANA)
