SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Pemerintah Provinsi Sumsel bersama dengan bupati dan walikota berkomitmen untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Dalam kurun waktu 3 bulan 10 hari, pemerintah menargetkan memperbaiki rumah tidak layak huni sebanyak 2.500 unit. Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumsel, Herman Deru saat melaunching gerak cepat perbaikan rumah tidak layak huni dan sanitasi, Jumat(14/03/2025).
“Ini adalah bagian dari upaya kita untuk membuka pintu amal bagi masyarakat yang ingin berbuat baik, namun terkendala kanal atau jalur yang tepat. Pemerintah bertugas sebagai jembatan untuk menghubungkan kepedulian dari berbagai pihak, baik korporasi, lembaga, maupun individu yang ingin membantu masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Gubernur Deru.
Herman Deru juga mengingatkan pengalamannya 15 tahun lalu, ketika ia menjadi bupati dan berhasil meraih rekor MURI atas pelaksanaan program bedah rumah terbanyak tanpa menggunakan anggaran APBD.
Program tersebut berhasil membangun hampir 500 rumah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan menggunakan dana dari masyarakat dan gotong royong.
“Pada waktu itu, saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun rumah bagi masyarakat yang tidak mampu, hampir kebayakkan ibu-ibu janda atau lansia dan kita berhasil membangun hampir 500 rumah hanya dengan modal gotong royong dan sisa dana dari pemenuhan asnab,” ungkapnya.
Dengan semangat yang sama, Gubernur Herman Deru mengajak para bupati dan walikota untuk lebih memberdayakan kekuatan di lapangan dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat Sumatera Selatan.
“Kita akan terus berkolaborasi, dan Bank Sumsel Babel akan terus menjadi mitra utama dalam pembiayaan program ini. Mari kita bersama-sama membangun rumah yang layak huni untuk masyarakat Sumatera Selatan,” ujarnya.
Ia juga berharap program terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak di seluruh penjuru Sumsel.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Sumatera Selatan, Novian Aswardani menegaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari semangat bersama Astra dan cita-cita Presiden Republik Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program “Gerak Cepat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi” menurutnya, merupakan inisiatif dari Gubernur Sumsel, Herman Deru dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, maupun utilitas umum.
Program tersebut dikatakannya, juga sejalan dengan kebijakan nasional, seperti program 3 juta rumah yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat, yang tertuang dalam SKB 3 Menteri.
Novian Aswardani mengungkapkan, bahwa SKB 3 Menteri tersebut telah ditindaklanjuti oleh para bupati dan walikota di seluruh Sumatera Selatan, sehingga masyarakat dapat menikmati program bebas biaya PPG (Pajak Penghasilan) dan PBHTB (Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di wilayah masing-masing, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
“Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 7.165 unit, yang merupakan 65% dari target 10.540 unit. Sementara itu, pada bulan Maret 2025, Provinsi Sumsel menargetkan perbaikan rumah yang tidak layak huni sebanyak 5.815 unit di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, sesuai dengan semangat 100 hari kerja Pak Gubernur,” ujarnya.
Program perbaikan rumah ini juga melibatkan BUMN dan BUMD melalui dana CSR untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Pembiayaan untuk program ini sepenuhnya disalurkan oleh Bank Sumsel Babel.(MG1)
Komentar