PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa tren titik panas (hotspot) maupun titik api (fire spot) penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan terus menunjukkan penurunan, Senin (31/8/2026).
Penurunan angka Karhutla tersebut merupakan hasil evaluasi penanganan lapangan yang dilakukan bersama Kepala BNPB Suharyanto serta telah dilaporkan langsung kepada Presiden.
“Alhamdulillah, dari evaluasi yang kita sampaikan di ruangan tadi, meskipun suasana belum bisa kita katakan baik-baik saja, namun secara umum kalau kita lihat dari data, dari statistik yang ada, jumlah hotspot maupun jumlah fire spot di Sumatera Selatan terus menurun,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi penanggulangan karhutla di Griya Agung Palembang.
Menhut menyampaikan kehadiran dirinya bersama Kepala BNPB di Sumatera Selatan adalah untuk meyakinkan masyarakat jika seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus berjibaku memadamkan api dan menjaga kesehatan warga.
Angka hotspot di Sumsel tercatat membaik dari 38 menjadi 36 hingga 37 titik saja. Tren positif ini juga terjadi secara nasional, seperti di Kalimantan Tengah yang turun dari 1.116 menjadi 300 titik, Kalimantan Barat dari 800 menjadi 400 titik, Riau mencapai 0 titik, dan Jambi 1 titik.
Kendati trennya membaik, Menhut mengingatkan bahwa kondisi lapangan belum sepenuhnya aman. Karakter lahan gambut membuat asap tetap ada meski api tidak terlihat, sehingga berpotensi kembali menjadi titik kebakaran jika tidak dibasahi secara intensif.
Terlebih, BMKG memprediksi puncak musim panas dan ancaman El Nino kuat yang setara dengan El Nino 2015 masih berlangsung hingga awal Oktober.
Ia meminta masyarakat, petani, pekebun, hingga perusahaan untuk tidak melakukan pembukaan lahan (land clearing) dengan cara membakar.
“Kita libatkan juga influencer dan generasi milenial untuk mengedukasi melalui media sosial terkait hal ini,” katanya.
Pemerintah juga menegaskan pendekatan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan tetap berjalan tegas dan tidak diskriminatif.
Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan di Kalimantan, sementara jajaran kepolisian mengusut 72 tersangka dari unsur perorangan maupun korporasi.
“Jika Pak Presiden kepada kami sangat jelas bahwa pendekatan hukum adalah hal yang utama dan pendekatan hukum ini harus tidak diskriminatif. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh hanya tajam ke bawah atau tumpul ke atas,” tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang konkret dan transparan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berniat buruk melakukan pembakaran.
“Karena hanya dengan penegakan hukum yang efektif, yang konkret, yang riil, mungkin itu akan menimbulkan efek jera kepada orang yang lain yang memang punya niat buruk dalam melakukan sikap buruk,” ucapnya.
Selain upaya pemadaman lahan, Kementerian Kehutanan juga mengumumkan kebijakan penutupan sementara sembilan taman nasional (TN Bromo Tengger Semeru, TN Gunung Ciremai, TN Tambora, TN Manusela, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Leuser, dan Lorentz) serta penutupan terbatas (TN Rinjani, TN Merbabu, TN Halimun Salak, dan SM Dataran Tinggi Hyang).
Hal ini bertujuan demi keselamatan pendaki dan memfokuskan pengerahan helikopter water bombing di enam provinsi prioritas.
Langkah ini diambil belajar dari insiden di Bromo yang sempat menyebabkannya 170 pendaki terjebak sebelum dievakuasi.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto memaparkan bahwa dari 11 fire spot seluas 60 hektare lebih di Sumsel, tim gabungan telah berhasil memadamkan 15 hektare sehingga tersisa sekitar 45 hektare yang masih ditangani.
Pemadaman didominasi aksi tim darat (menyumbang pemadaman terbesar dibanding water bombing yang menangani 2,5 hektare), sehingga pemerintah sepakat memperkuat personel Satgas Darat yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Damkar, hingga Masyarakat Peduli Api di bawah koordinasi kepala daerah.
“Artinya memang Satgas Darat ini menjadi kekuatan utama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Suharyanto.
Suharyanto menjelaskan pula bahwa data hotspot dari satelit (seperti SIPONGI atau BNPB) memiliki tingkatan kepercayaan (rendah, medium, tinggi) dan perlu diverifikasi patroli lapangan/drone untuk menjadi fire spot atau titik kebakaran riil.
Selain mengandalkan Satgas Darat dan udara, BNPB bersama BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca memanfaatkan potensi bibit hujan yang terdeteksi pada 1–6 September guna mempercepat penuntasan Karhutla.
“Ini yang menggembirakan, tadi dari BMKG juga di awal September ini, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada bibit hujan. Ada bibit hujan,” tutupnya.
Penulis : Tia
Editor : Jaks
