Mengatasnamakan Kejaksaan, Oknum PNS Inspektorat Jadi Tersangka

- Redaksi

Senin, 12 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap ll satu orang tersangka atas nama tersangka EK, dalam perkara dugaan Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, ke tim Pidsus Kejaksaan Negeri Palembang Senin (12/2/2024).

Kepada kejaksaan Kejari Palembang Dr Hardiansyah SH MH melalui Kasupsi Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang M Fahri Aditia SH mengatakan, berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-813/L.6.10/Ft.1/02/2024.

“Pada hari Kejaksaan kejari Palembang melakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti, terhadap 1 (satu) orang tersangka EK dalam perkara dugaan Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,“ ujar Fahri saat Konferensi Pers di kejari Palembang.

Lanjut fahri untuk modus operandinya yaitu tersangka mengatasnamakan Kejaksaan dengan menjanjikan untuk dapat mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Palembang.

Dalam perkara ini sendiri pihak kejaksaan pada Desember 2023, sudah memeriksa sebanyak 6 Orang saksi. Selanjutnya untuk tersangka EK dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024.

Adapun perbuatan Tersangka EK diduga melanggar : Primair : Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditamba dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ANA)

Berita Terkait

Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas
Hakim Dalami Keterangan Saksi soal Pokir dalam Kasus Korupsi Proyek PALI
Putusan Tingkat Pertama Dibatalkan, Kuasa Hukum Novel Desak Proses Pidana Berlanjut
Razia Serentak di Tiga Lapas Palembang
Anggota Polsek SU I, Palembang Tindak Cepat Aksi Tawuran di Musi 6
Kepergok Petugas Saat Curi Pipa Tembaga di 7 Ulu, Udin Diciduk Buser Polsek SU I
Pria Berpura-pura Minta Diantar, Motor dan HP Keluarga Korban Dibawa Kabur
Eksepsi Ditolak! Auditor BPK Titin dan Pihak Swasta Augusz Harus Hadapi Sidang Kasus Suap LKPD Muara Enim

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:16 WIB

Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas

Kamis, 19 November 2026 - 19:53 WIB

Hakim Dalami Keterangan Saksi soal Pokir dalam Kasus Korupsi Proyek PALI

Kamis, 19 November 2026 - 12:52 WIB

Putusan Tingkat Pertama Dibatalkan, Kuasa Hukum Novel Desak Proses Pidana Berlanjut

Kamis, 19 November 2026 - 12:27 WIB

Razia Serentak di Tiga Lapas Palembang

Rabu, 18 November 2026 - 19:25 WIB

Anggota Polsek SU I, Palembang Tindak Cepat Aksi Tawuran di Musi 6

Berita Terbaru

Kota Palembang

Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:16 WIB

Ogan Komering Ilir

Polisi Bersama Masyarakat, Perkuat Gerakan Anti Narkoba di Kabupaten OKI

Kamis, 19 Nov 2026 - 19:55 WIB