PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia menggelar lokakarya konsultasi publik bertajuk “Perencanaan Lanskap Mendukung Pengelolaan Berkelanjutan KPH Lalan Mendis” di Hotel Grand Atyasa Palembang, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan memfinalisasi berbagai hasil kesepakatan terkait pentingnya perencanaan pengelolaan sub-bentang lahan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lalan Mendis. Selain itu, lokakarya ini juga menjadi forum penyampaian hasil penyusunan Rencana Pengelolaan Bentang Lahan tingkat sub-lanskap yang telah melalui berbagai tahapan kajian dan proses konsultatif.
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, Drs. H. Koimudin, SH, MM, dalam sambutan yang disampaikan oleh Plh Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Pramoe Wibowo, mengatakan bahwa konsultasi publik ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.
“Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan untuk merumuskan strategi bersama dalam pengelolaan sub-lanskap yang mampu menyeimbangkan aspek lingkungan, pembangunan ekonomi, dan sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kehutanan berkomitmen memperkuat peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak. Integrasi perencanaan bentang lahan dengan berbagai program seperti perhutanan sosial, restorasi hutan dan lahan, pengendalian perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi hijau diyakini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan lanskap Lalan Mendis.
Koimudin juga mengapresiasi dukungan ICRAF Indonesia yang telah memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi publik serta berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan bentang lahan di Sumatera Selatan.
Dalam proses penyusunan dokumen rencana tersebut, ICRAF bersama KPH Lalan Mendis melakukan kajian awal melalui analisis data primer dan sekunder yang dikumpulkan selama beberapa tahun. Kajian ini kemudian dilengkapi dengan pemetaan pemangku kepentingan, identifikasi isu strategis, hingga perumusan strategi intervensi.
Selain itu, dokumen rencana juga memuat pembagian peran antar pihak, strategi pembiayaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan bentang lahan secara berkelanjutan di wilayah KPH Lalan Mendis.
Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, menyampaikan bahwa berbagai masukan dari para peserta konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen rencana induk serta peta jalan pengelolaan lanskap berkelanjutan.
“Dokumen ini diharapkan dapat terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan formal di KPH Lalan Mendis, seperti RPHJP, RPHJPd, serta berbagai rencana pengelolaan hutan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala KPH Lalan Mendis Amiril, S.Hut, melalui staf KPH Andri Abbas, menegaskan bahwa konsultasi publik ini memiliki arti penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan bentang alam di kawasan KPH Lalan Mendis.
Menurutnya, forum ini tidak hanya meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya perencanaan pengelolaan sub-bentang lahan, tetapi juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap berbagai strategi dan intervensi yang dirumuskan.
Kegiatan konsultasi publik ini merupakan bagian dari program Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang didukung oleh Pemerintah Kanada.
Program tersebut bertujuan memberdayakan komunitas rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan, dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui penguatan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lingkungan dan komunitas.
Melalui program Land4Lives, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, termasuk dalam aspek ketahanan pangan, penguatan mata pencaharian, serta pembangunan ekonomi lokal yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim di Sumatera Selatan.
Melalui kegiatan konsultasi publik ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman serta komitmen bersama dalam mendorong pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di wilayah KPH Lalan Mendis.
Penulis : Jaks
Editor : Jaks
