Kredibilitas Seorang Jenderal Dipertaruhkan, Tanggapan Pengamat Bantuan Rp 2T Bodong

- Redaksi

Kamis, 5 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar

Pengamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pengamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar buka suara lagi soal hibah donasi Rp 2 Triliun, dari keluarga Almarhum Akidi Tio yang diduga bodong.

Menurut Bagindo, adanya kasus hibah donasi Rp 2 Triliun ini, selain sempat membuat kegaduhan di tengah masyarakat, juga berujung diperiksanya Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri oleh Mabes Polri.

“Hal ini menjadi masalah yang jadi kehebohan publik di tingkat lokal, regional dan nasional. Karena sempat buat gaduh,” kata Bagindo, Kamis (5/8/2021).

Ketua Fordes Sumsel ini juga menyimpulkan terkait ada atau tidaknya dana hibah itu, telah menjadi masalah dibenak masyarakat. Artinya sangat urgent bagaimana menekan serta menghilangkan kasus ini agar tak lagi menjadi perbincangan apalagi kegaduhan di tengah kelompok masyarakat.

Dirinya menyarankan agar setiap pribadi, lembaga atau pihak yang akhirnya harus dilibatkan peristiwa ekstra prank dari awal pemberitaan hingga saat ini, agar bersama-sama membahas tuntas secara internal tanpa publikasi lagi.

“Seperti yang pernah saya katakan kredibilitas seorang jenderal yang dipertaruhkan. Jadi selesaikan dahulu secara internal agar ini tidak menjadi bola liar,” katanya.

Menurutnya, Kapolda Sumsel baik secara pribadi dan sebagai pimpinan lembaga kepolisian, Herman Deru sebagai Gubernur, keluarga Alm Akidi Tio sebagai pemberi hibah, pihak otoritas perbankan/BI dan praktisi hukum keuangan/perbankan, untuk dilibatkan.

“Bila semua sudah jelas atas keberadaan sesungguhnya atas dana hibah 2T ini, sampaikan secara transparan dan terang benderang kepada publik,” katanya

Dengan begitu, kondisi maupun situasi di tataran unit unit sosial menjadi cooling down dan normal kembali. Tentu saja terhadap pihak atau pribadi yang menjadi sumber yang mengakibatkan kehebohan, kegaduhan ataupun kekisruhan di tengah masyarakat, sangat pantas diberikan sanksi yang tegas juga maksimal.

“Kita layak memetik pembelajaran dari kasus atau permasalahan dana hibah yang sulit dicerna oleh akal sehat ini. Walau nasi telah menjadi rengginang, tapi saatnya pula diberikan keterangan yang terang benderang, agar kembali tenang,” jelasnya.

Di sisi lain, jajaran Forkompinda dengan kondisi saat ini menjadi momentum untuk merangkul bukan saling menjatuhkan/menyudutkan pihak-pihak yang menjadi tokoh utama kasus hibah bodong. (Nat)

Berita Terkait

Komisi II DPRD Provinsi Sumater Selatan Dalami Perumusan Program Prioritas Ekonomi 2027 Melalui Kunjungan Kerja ke DPRD DKI Jakarta
Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Glumbang Kabupaten Muara Enim
Kunjungan Kerja KOMISI III DPRD Prov. Sumsel ke Bank Sumsel Babel Cabang Inderalaya untuk Perkuat Kredit Produktif dan Layanan Digital
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Lakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Bahas Transformasi Digital hingga Sumsel Zero Blank Spot
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tinjau Optimalisasi Pemerintahan Desa dan Penataan Batas Wilayah di Desa Marga Sungsang, Kabupaten Banyuasin
Rapat Paripurna XXXVIII DPRD Prov. Sumsel tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Rapat Paripurna XXXVIII DPRD Prov. Sumsel tentang Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:41 WIB

Komisi II DPRD Provinsi Sumater Selatan Dalami Perumusan Program Prioritas Ekonomi 2027 Melalui Kunjungan Kerja ke DPRD DKI Jakarta

Kamis, 23 Juli 2026 - 18:05 WIB

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:00 WIB

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Glumbang Kabupaten Muara Enim

Jumat, 17 Juli 2026 - 10:10 WIB

Kunjungan Kerja KOMISI III DPRD Prov. Sumsel ke Bank Sumsel Babel Cabang Inderalaya untuk Perkuat Kredit Produktif dan Layanan Digital

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:08 WIB

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Lakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Bahas Transformasi Digital hingga Sumsel Zero Blank Spot

Berita Terbaru

Kota Palembang

AHASS Sumsel Bagikan Masker Gratis di Tengah Kabut Asap

Selasa, 20 Okt 2026 - 13:17 WIB