Kredibilitas Seorang Jenderal Dipertaruhkan, Tanggapan Pengamat Bantuan Rp 2T Bodong

- Redaksi

Kamis, 5 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar

Pengamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pengamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar buka suara lagi soal hibah donasi Rp 2 Triliun, dari keluarga Almarhum Akidi Tio yang diduga bodong.

Menurut Bagindo, adanya kasus hibah donasi Rp 2 Triliun ini, selain sempat membuat kegaduhan di tengah masyarakat, juga berujung diperiksanya Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri oleh Mabes Polri.

“Hal ini menjadi masalah yang jadi kehebohan publik di tingkat lokal, regional dan nasional. Karena sempat buat gaduh,” kata Bagindo, Kamis (5/8/2021).

Ketua Fordes Sumsel ini juga menyimpulkan terkait ada atau tidaknya dana hibah itu, telah menjadi masalah dibenak masyarakat. Artinya sangat urgent bagaimana menekan serta menghilangkan kasus ini agar tak lagi menjadi perbincangan apalagi kegaduhan di tengah kelompok masyarakat.

Dirinya menyarankan agar setiap pribadi, lembaga atau pihak yang akhirnya harus dilibatkan peristiwa ekstra prank dari awal pemberitaan hingga saat ini, agar bersama-sama membahas tuntas secara internal tanpa publikasi lagi.

“Seperti yang pernah saya katakan kredibilitas seorang jenderal yang dipertaruhkan. Jadi selesaikan dahulu secara internal agar ini tidak menjadi bola liar,” katanya.

Menurutnya, Kapolda Sumsel baik secara pribadi dan sebagai pimpinan lembaga kepolisian, Herman Deru sebagai Gubernur, keluarga Alm Akidi Tio sebagai pemberi hibah, pihak otoritas perbankan/BI dan praktisi hukum keuangan/perbankan, untuk dilibatkan.

“Bila semua sudah jelas atas keberadaan sesungguhnya atas dana hibah 2T ini, sampaikan secara transparan dan terang benderang kepada publik,” katanya

Dengan begitu, kondisi maupun situasi di tataran unit unit sosial menjadi cooling down dan normal kembali. Tentu saja terhadap pihak atau pribadi yang menjadi sumber yang mengakibatkan kehebohan, kegaduhan ataupun kekisruhan di tengah masyarakat, sangat pantas diberikan sanksi yang tegas juga maksimal.

“Kita layak memetik pembelajaran dari kasus atau permasalahan dana hibah yang sulit dicerna oleh akal sehat ini. Walau nasi telah menjadi rengginang, tapi saatnya pula diberikan keterangan yang terang benderang, agar kembali tenang,” jelasnya.

Di sisi lain, jajaran Forkompinda dengan kondisi saat ini menjadi momentum untuk merangkul bukan saling menjatuhkan/menyudutkan pihak-pihak yang menjadi tokoh utama kasus hibah bodong. (Nat)

Berita Terkait

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta
Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI
Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur
KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY
Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di OKU Selatan
Ketua DPRD Sumsel dan Unsur Buruh Audiensi ke Kemenaker RI dan DPR RI Jakarta, 12–13 Mei 2026

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 20:38 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta

Senin, 25 Mei 2026 - 19:24 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI

Senin, 25 Mei 2026 - 18:45 WIB

Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:16 WIB

KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:36 WIB

Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia

Berita Terbaru