SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah. Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja rombongan Pimpinan Pusat Ombudsman Republik Indonesia (RI) Dr. Johannes Widjiantoro, S.H., M.H. dan rombongan, di Ruang Tamu Gubernur.
Pertemuan tersebut berlangsung produktif dengan fokus pada evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Sumsel. Herman Deru menilai, kolaborasi dengan Ombudsman RI menjadi langkah strategis dalam memastikan pelayanan yang transparan, optimal, dan bebas dari maladministrasi.
“Kami berharap kerjasama ini terus berlanjut. Pertemuan ini sangat produktif untuk mencari solusi bersama meningkatkan layanan publik di Sumsel,” kata Herman Deru.
Menurut Gubernur, pelayanan publik merupakan cerminan birokrasi yang sehat. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat.
Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Johannes Widjiantoro, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi Sumsel. Menurutnya, perhatian serius terhadap laporan masyarakat menjadi bukti nyata kesungguhan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman sangat penting. Kami hadir untuk membantu mendeteksi dan mengatasi kendala yang menghambat efektivitas pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pelayanan. Masyarakat, menurutnya, bukan hanya penerima layanan, melainkan juga pengawas aktif yang memberi masukan konstruktif.
“Kunjungan ini bukan hanya forum diskusi, melainkan juga ajang memperkuat komitmen bersama. Ke depan, akan ada tindak lanjut konkret melalui sosialisasi, edukasi, serta percepatan penanganan laporan masyarakat,” tambahnya.
Dalam pertemuan ini, hadir pula Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, S.H., beserta jajaran, antara lain Asisten Pencegahan Maladministrasi R. Vishnu Kumoro, Sekretariat Jenderal Dodi Sutejo, Asisten Pemeriksaan Agung Pratama, dan Asisten Pencegahan Windu Rohima.
Kehadiran lengkap jajaran Ombudsman RI menegaskan keseriusan lembaga ini dalam mendukung pemerintah daerah memperbaiki layanan publik.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang lebih kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi yang terjalin, Sumsel berpeluang besar menjadi salah satu provinsi percontohan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.
