PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, memimpin langsung rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah bersama jajaran Sekda, Kepala BPKAD, Bapenda, serta OPD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada, Jumat (21/8/2026).
Langkah tersebut dilakukan Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota se-Sumsel agar menggenjot skema pendanaan kreatif (creative financing), membenahi kinerja BUMD, serta mengencangkan efisiensi anggaran belanja.
“Ya, hari ini baru saja ada rapat koordinasi pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Kota, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, termasuk juga dari Kementerian Dalam Negeri dan OPD di Provinsi. Kita membahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja,” ujar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Dalam kesempatan itu, Kemendagri meminta pemda tidak lagi bergantung penuh pada alokasi dana transfer pusat, melainkan aktif melahirkan trobosan baru melalui optimalisasi aset serta sinergi lintas lembaga.
Langkah konkret yang didorong meliputi penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga potensi CSR dan Baznas.
“Tadi juga kita menekankan pentingnya daerah melakukan creative financing, melakukan upaya baru, cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan daerah, baik dari sisi PAD, dana transfer, kemudian peningkatan BUMD, mengoptimalkan kinerja BUMD, mengoptimalkan kinerja BLUD, pemanfaatan barang milik daerah, kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha, termasuk juga CSR dan Baznas,” jelasnya.
Ia merinci bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib berpijak pada lima pilar utama, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, serta inovasi tata kelola.
Ia juga menyoroti dari total 1.192 BUMD di seluruh Indonesia, sektor perbankan daerah umumnya mencatatkan performa sangat baik, namun sektor lain seperti PDAM masih memerlukan pembenahan performa secara berkelanjutan.
“Peningkatan PAD itu ada strateginya, yaitu dengan intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi, dan inovasi. BUMD dari seluruh Indonesia ada 1.192, itu banyak juga yang sudah baik, terutama misalnya bank daerah itu sudah bagus. Kalau untuk PDAM ada yang masih belum bagus ada juga yang bagus. Tapi umumnya daerah semangat untuk bisa membentuk BUMD yang baru dan meningkatkan kinerja BUMD yang sudah ada,” paparnya.
Dari aspek pengeluaran, Kemendagri mengingatkan jajaran pemda se-Sumsel untuk menerapkan efisiensi anggaran secara ketat dengan memangkas pos belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Seluruh alokasi anggaran diminta agar difokuskan pada program-program prioritas utama demi menciptakan tata kelola APBD yang lebih sehat dan transparan.
“Sementara dari sisi belanja, kita harus melakukan efisiensi. Jadi kita tidak menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendukung. Kita harus mengutamakan yang sifatnya kegiatan utama. Nah itu tadi yang kita tekankan, kita terus bersama-sama agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, semakin transparan, dan semakin akuntabel,” tutupnya.
Penulis : Tia
Editor : Jaks
