PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Gelombang unjuk rasa mahasiswa bentukan Koordinator Nusantara Sumatera Selatan di depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel berujung pada aksi simbolis pengiriman kartu merah untuk Presiden Prabowo Subianto pada, Senin (15/6/2026).
Langkah tersebut diambil sebagai akumulasi protes keras atas indikasi pemborosan APBN serta desakan perbaikan alokasi dana pusat yang dianggap belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Jadi kami izin, mungkin saya akan menyampaikan sedikit karena poin tuntutan berfokus pada pemborosan APBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” ujar Koordinator Nusantara Provinsi Sumatera Selatan, Ilham saat ditemui usai aksi.
Ilham menggalang gerakan ini bersama gerbong aktivis kampus, meliputi Presma Undra Palembang Sahabat Ghazi, Presma Taman Siswa Sahabat Pijani, Pres Tio, Pres Dipa dari Presma Mandiri, serta tiga korlap aksi yakni Dery, Lepal, dan Firdaus.
Fokus kritikan pertama massa tertuju langsung pada kebijakan operasional dua program baru pusat yang dinilai tidak efisien dan rentan penyimpangan finansial.
“Program MBG yang hari ini sama-sama kita ketahui korupsinya mencapai Rp1 triliun. Itu per bulan, bukan per tahun. Jadi menurut kami anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, bukan untuk program yang kemudian hanya bersifat ambisius,” imbuhnya.
Selain program pemenuhan gizi tersebut, sorotan tajam juga diarahkan pada format pelatihan Koperasi Merah Putih yang dinilai minus lantaran lebih menonjolkan aspek semi-militer ketimbang penguatan ilmu manajerial.
Persoalan domestik terkait fluktuasi harga energi dan kelangkaan pasokan bahan bakar di SPBU wilayah Sumsel juga menjadi poin krusial dalam intervensi kali ini.
“Kami juga menyoroti persoalan kenaikan BBM. Karena hari ini di Sumatera Selatan kelangkaan solar dan pertalite sudah mulai terjadi. Di sejumlah wilayah, pertalite mulai kosong dan lain sebagainya,” terangnya.
Ia menilai kelangkaan ini sebagai pola berulang di mana komoditas bersubsidi sengaja dibuat terbatas setelah harganya dinaikkan, sebelum akhirnya pelan-pelan dihilangkan dari pasaran.
Gerakan mahasiswa ini turut menyuarakan solidaritas bagi para pembela hak publik yang menjadi korban kekerasan dan kini kasusnya bergulir di ranah hukum khusus.
“Berikutnya kami menyoroti penyiraman air keras terhadap aktivis yang kemudian hari ini diadili di peradilan militer. Kami selalu menyuarakan bahwa aktivis harus dilindungi karena dilindungi oleh undang-undang. Jangan sampai aktivis yang menyuarakan aspirasi justru dianggap sebagai antek-antek asing,” lanjutnya.
Puncak dari ketidakpuasan terhadap jalannya roda pemerintahan direalisasikan melalui penyerahan tanda peringatan keras bagi dua pimpinan tertinggi negara.
“Mohon kepada Pak Presiden Prabowo, hari ini kami mengirimkan kartu merah dari Provinsi Sumatera Selatan untuk Bapak dan Wakil Bapak,” ungkapnya.
Pihaknya memperingatkan agar kertas gugatan ini tidak sekadar menjadi bahan pajangan, melainkan harus direspons nyata lewat kebijakan konkret dalam kurun waktu sepekan.
“Ketika dalam waktu 7 x 24 jam tuntutan tersebut tidak dijalankan, jangan salahkan kami jika eskalasi gerakan di setiap daerah akan kami tingkatkan melalui konsolidasi yang lebih besar,” tegasnya.
Mahasiswa menuntut pembenahan internal total, khususnya transparansi tata kelola dana MBG agar luput dari praktik rasuah seperti yang menjerat oknum kementerian terkait belum lama ini.
Ketimpangan distribusi Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi pemantik kemarahan massa mengingat Sumsel merupakan wilayah lumbung energi nasional.
“Jangan sampai seluruh manfaatnya hanya dinikmati oleh pemerintah pusat. Karena hari ini Provinsi Sumatera Selatan merupakan penghasil minyak bumi, batu bara, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Kekayaan alam itu ada di Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.
Menurutnya, hak masyarakat lokal kerap terabaikan karena besarnya porsi finansial daerah yang masih tertahan di kas negara pusat.
“Jangan hanya pemerintah pusat yang menikmati. Masyarakat Sumatera Selatan juga harus merasakan manfaatnya. Sebanyak 60 persen TKD yang ditahan seharusnya dapat ditransfer ke Provinsi Sumatera Selatan untuk kemudian digunakan bagi kepentingan masyarakat Sumatera Selatan. Mungkin itu. Terima kasih kepada rekan-rekan media,” tambahnya.
Mengenai tindak lanjut pasca-audiensi dengan pihak parlemen daerah, Ilham menguraikan skema pembagian berkas perkara sesuai porsi kewenangan.
“Langkah selanjutnya, surat tuntutan ini akan diteruskan melalui DPRD. Karena ada beberapa poin tuntutan yang berkaitan dengan isu nasional dan juga isu daerah,” katanya.
Ia merinci, sektor gugatan lokal akan diselesaikan di internal provinsi, sedangkan klaster kebijakan nasional dialihkan ke DPR RI untuk diserahkan ke meja kerja Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Menutup keterangannya, Ilham memastikan kesiapan basis massa di daerah untuk meluaskan pergerakan hingga ke pusat pemerintahan jika proses diplomasi di daerah menemui jalan buntu.
“Terkait perwakilan, hari ini kami fokus mengawal poin-poin tuntutan yang telah disampaikan. Apabila nantinya diperlukan untuk hadir langsung dan mengawal isu tersebut di Jakarta, kami siap turun aksi serta berdiskusi dan berdebat dengan DPR RI demi mengawal tuntutan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya.
Penulis : Tia
Editor : Jaks
