SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kabid Investigasi Inspektorat Daerah Sumsel, Edi Kurniawan, jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Kamis (29/2/2024).
Terdakwa Edi Kurniawan di sidang lantaran telah melakukan penerima gratifikasi dari Slamet, mantan Kepala SMA Negeri 19 Palembang, untuk mengurus perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana komite dan pembangunan di sekolah tersebut.
Dakwaan terhadap terdakwa Edi Kurniawan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel Selly SH dihadapan Majelis hakim Mastianti SH MH, serta tim kuasa hukum terdakwa Firdaus SH dari Kantor Posbakum Palembang.
Dalam dakwaan JPU, bahwa terdakwa Edi Kurniawan selaku Pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Inspektur Daerah Investigasi pada Inspektorat Sumsel, menerima hadiah atau janji yang berhubungan karena jabatan dengan cara mengatasnamakan Kejaksaan dengan menjanjikan untuk mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi pada SMA 19 Palembang yang sedang ditangani penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang.
JPU juga menguraikan bahwa Slamet meminta bantuan kepada terdakwa Edi Kurniawan, untuk mengkondisikan penanganan perkara yang sedang dihadapinya kepada saksi Boby H Holomoan Sirait selaku Kasi Pidsus Kejari Palembang pada saat itu.
“Bahwa terdakwa Edi Kurniawan telah menerima pemberian berupa uang sebesar Rp 65.500.000 atau setidak-tidaknya sebesar Rp 20.500.000 dari Slamet selaku mantan Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang. Sehingga terdakwa selaku tim pemeriksa terkait dana komite dan pembangunan tahun 2021-2022, telah melakukan sesuatu dengan menyatakan bahwa dana komite bukanlah uang negara dan berusaha untuk mengkondisikan penanganan perkara yang sedang dihadapi saksi Slamet melalui Boby H Sirait selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang,” urai penuntut umum.
Atas perbuatannya JPU mendakwa terdakwa Edi Kurniawan melanggar Primer Pasal 12 huruf (e) Undang-undang Tipikor. Pasal 11 UU Tipikor lebih Subsider Pasal 5 ayat 2 UU Tipikor. (ANA)
Komentar