PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat yang berpotensi mendorong tekanan inflasi di daerah.
Pada Februari 2026, inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,58 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 0,05 persen (mtm). Sementara itu, secara tahunan inflasi mencapai 4,36 persen (year on year/yoy), naik dari 2,91 persen (yoy) dan sejalan dengan inflasi nasional yang meningkat menjadi 4,76 persen (yoy).
Kenaikan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh normalisasi diskon tarif listrik yang menimbulkan lower base effect pada 2025. Kondisi ini menyebabkan tingkat inflasi tahunan terlihat lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas, antara lain emas sebesar 0,25 persen, cabai merah 0,08 persen, daging ayam ras 0,03 persen, tomat 0,03 persen, serta telur ayam ras 0,02 persen.
Kenaikan harga emas terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap instrumen safe haven di tengah dinamika ekonomi global. Sementara itu, kenaikan harga komoditas pangan seperti daging ayam ras dan telur dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek dan Ramadan.
Selain itu, kenaikan harga komoditas hortikultura juga dipicu oleh terbatasnya pasokan akibat gangguan cuaca di sejumlah daerah sentra produksi.
Ke depan, tekanan inflasi diprakirakan masih berlanjut seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Risiko kenaikan harga pangan, khususnya komoditas hortikultura, tetap perlu diantisipasi mengingat curah hujan diprediksi berada pada level menengah hingga tinggi sampai Maret 2026.
Meski demikian, tekanan inflasi diperkirakan dapat tertahan oleh puncak panen raya padi pada Februari hingga Maret 2026 yang akan memperkuat pasokan pangan di Sumatera Selatan.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga, TPID Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Hingga akhir Februari 2026, telah dilaksanakan 47 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, TPID juga melakukan 16 kali inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta ketersediaan stok tetap mencukupi.
Menjelang Idulfitri, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama TPID Kota Palembang juga melakukan sidak di Pasar Lemabang dan Lotte Grosir Palembang guna memastikan distribusi barang berjalan lancar dan harga tetap stabil.
Upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui pemberian subsidi harga serta subsidi ongkos angkut. Salah satunya melalui pelaksanaan GPM di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, dengan dukungan subsidi ongkos angkut untuk sembilan komoditas utama dengan total berat sekitar empat ton.
Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, seperti Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sumatera, High Level Meeting, serta peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama kementerian terkait.
Di tingkat daerah, komitmen tersebut turut diperkuat melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang tahun ini mengusung tema Goes to Pesantren. Program ini juga dirangkaikan dengan kegiatan business matching antara Kelompok Dukungan Ketahanan Pangan Masyarakat Perkotaan (KDKMP) dan koperasi pesantren dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai offtaker.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah dalam TPID berkomitmen terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran. Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penulis : Yun
Editor : Jaks
