Suara Publik –

Tag: Pemprov Sumsel

  • Gubernur Sumsel Inisiasi Pusat Data Provinsi untuk Percepat Arah Pembangunan Sumsel

    Gubernur Sumsel Inisiasi Pusat Data Provinsi untuk Percepat Arah Pembangunan Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan langkah strategis membangun pusat data provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis informasi yang akurat dan terkini.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menegaskan komitmennya membangun pusat data provinsi guna mempercepat pemutakhiran informasi dan menjadikan kebijakan daerah lebih tepat sasaran.

    “Pusat data provinsi ini akan menjadi fondasi utama. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari data, bukan asumsi,” ujar Deru saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, di Griya Agung Palembang pada, Jumat (12/9/2025).

    Menurutnya, kondisi geografis Sumsel yang sangat beragam, membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan spesifik. Oleh karena itu, ketersediaan data yang valid dan mutakhir menjadi kebutuhan mendesak.

    “Sistem ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi secara real time, serta memperkuat akuntabilitas program publik,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar, mengungkapkan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    “Program seperti DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sangat membutuhkan dukungan dari daerah. Data by name by address hanya bisa akurat jika daerah juga aktif memutakhirkan data dasar,” ungkapnya.

    Pihaknya juga mengapresiasi stabilitas ekonomi Sumsel di tengah tantangan ekonomi nasional, yang menurutnya tidak lepas dari konsistensi kebijakan daerah yang berbasis data.

    Pertemuan ini mengukuhkan komitmen bersama antara BPS dan Pemprov Sumsel untuk membangun sinergi data yang solid sebagai langkah menuju tata kelola pembangunan yang lebih cerdas dan berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi Sumsel serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih terukur,” ucap dia. (Tia)

  • BPS dan Pemprov Sumsel Teken Nota Kesepakatan Dorong Penguatan Data dan Pertumbuhan Ekonomi

    BPS dan Pemprov Sumsel Teken Nota Kesepakatan Dorong Penguatan Data dan Pertumbuhan Ekonomi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menandatangani nota kesepakatan dalam rangka memperkuat kerja sama penyediaan data statistik sektoral. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang akurat dan terukur.
    Kesepakatan ini juga terjalin dengan Pemerintah di 17 Kabupaten Kota SE- Sumsel dan BPS Perwakilan 17 Kabupaten Kota tersebut. Satu persatu kepala daerah secara bergilir menandatangani kesepakatan terlihat juga wakil Walikota Pagaralam Hj. Bertha, bertempat di Pendopoan Griya Agung Palembang. Jumat (12/9/2025).
    Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan, kehadiran data tunggal sangat penting untuk memastikan pembangunan di daerah berjalan tepat sasaran. Menurutnya, selama ini masih ada tumpang tindih dalam pengelolaan data sektoral yang menyebabkan perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya akurat.
    “Selama ini data sering terpisah-pisah sehingga ada yang overlap, bahkan ada yang seharusnya tercatat tetapi justru tidak masuk. Padahal data menyangkut manusia itu sangat dinamis, berubah setiap detik. Dengan adanya integrasi bersama BPS, kita akan mendapatkan data yang mendekati akurat 100 persen,” ujar Deru, Kamis (12/9).
    Ia mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumsel untuk berkomitmen memanfaatkan data yang disajikan BPS sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan. “Kita butuh dashboard data yang jelas agar setiap langkah pembangunan terencana dan terukur. Dengan data tunggal ini, kita bisa melangkah lebih akurat,” tegasnya.
    Deru juga menyebut kesepakatan tersebut sebagai “tanda-tanda kebaikan” bagi Sumsel dalam memperkuat fondasi pembangunan. “Ini adalah momentum untuk melangkah lebih baik, membangun Sumsel yang tertata dengan perencanaan berbasis data,” imbuhnya.
    Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa ketersediaan data yang komprehensif menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. “Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan tidak hanya lengkap, tetapi juga bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan,” ujar Amalia, Kamis (12/9).
    Dalam kesempatan itu, Amalia juga mengungkapkan capaian kinerja ekonomi Sumsel yang tumbuh sebesar 5,42 persen pada triwulan II 2025. Angka ini berada di atas rata-rata nasional dan menempatkan Sumsel sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Sumatera setelah Riau.
    Menurutnya, potensi ekonomi Sumsel masih sangat luas, mengingat daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan. “Kalau kita lihat lebih dalam, PDRB per kapita Sumsel mencapai 4.735 dolar AS, tidak jauh dari rata-rata nasional 4.960 dolar AS. Bahkan, setara dengan PDB per kapita Iran yang berada di level 4.710 dolar AS,” jelas Amalia.
    Meski demikian, ia menyoroti adanya ketimpangan antarwilayah. Kabupaten Muara Enim misalnya, memiliki PDRB per kapita tertinggi mencapai 11.477 dolar AS berkat kontribusi pertambangan, sementara Kabupaten Empat Lawang hanya 1.225 dolar AS. “Ini pekerjaan rumah bagi kita semua, bagaimana mendorong pemerataan pertumbuhan di setiap kabupaten/kota,” tegasnya.
    Amalia juga menekankan pentingnya hilirisasi perkebunan, seperti kopi dan kelapa sawit, agar produk Sumsel tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. “Jika diolah menjadi produk hilir, nilai tambah akan meningkat dan peluang kerja baru bisa tercipta,” ujarnya.
    Dari sisi ketenagakerjaan, Sumsel memiliki 6,62 juta penduduk usia kerja dengan 4,49 juta di antaranya telah bekerja. Tingkat pengangguran terbuka tercatat hanya 3,89 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 4,76 persen. Namun, tantangan masih ada karena hanya 2,71 juta pekerja yang bekerja penuh di atas 35 jam per minggu.
    “Struktur ketenagakerjaan di Sumsel masih didominasi sektor pertanian (45 persen) dan perdagangan (16 persen). Artinya, kualitas pekerjaan perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
  • Pemprov Sumsel Targetkan Semua Peternak Ayam Petelur Tersertifikasi NKV

    Pemprov Sumsel Targetkan Semua Peternak Ayam Petelur Tersertifikasi NKV

     

    SUARAPUBLIK.ID, BANYUASIN – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru menargetkan semua peternak ayam di wilayah itu tersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

    Deru menjelaskan jika Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan jaminan kualitas dan keamanan pangan, khususnya produk hasil peternakan seperti daging, unggas, dan telur.

    “NKV bukan sekadar syarat administratif, tapi alat kontrol penting untuk memastikan konsumen mendapatkan produk yang aman dan bermutu,” ujar Deru, Jum’at (129/2025).

    Menurutnya, sertifikast NKV sangat penting dimiliki oleh para peterbak agar pembeli yakin produk peternak kita bermutu.

    “Pemerintah juga siap membantu administrasi, bahkan bila perlu jemput bola,” imbuhnya.

    Selain itu, ketersediaan telur yang melimpah di Banyuasin seharusnya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Sumsel.

    “Dengan produksi sebanyak ini, mestinya tak ada lagi kasus stunting. Tapi semua butuh kerja sama, ssosiasi peternak harus punya target jelas,” ucapnya.

    Kemudian, ia juga meminta peternak untuk terus menjaga kebersihan kandang guna mencegah masuknya penyakit.

    “Edukasi dan pendampingan akan terus dilakukan Pemprov Sumsel agar kualitas produksi tetap konsisten,” tegasnya.

    Selain Sertifikat NKV, Pemprov Sumsel juga memberikan Sertifikat Good Farming Practices (GFP), serta Sertifikat Bebas Residu Antibiotik dan Salmonella kepada peternak ayam petelur di Kabupaten Banyuasin.

    Di tempat yang sama, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian mengungkapkan bahwa produksi telur di daerahnya mencapai 400 ton per bulan, dan sekitar 80 persen di antaranya sudah berkualitas baik.

    “Banyuasin saat ini menjadi penyangga pangan Sumsel. Bahkan, produk kami sudah masuk pasar Jawa Barat,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Ruzuan Effendi mengatakan jika Kabupaten Banyuasin merupakan sentra ayam petelur terbesar di provinsi ini.

    “Sumsel sendiri berada di posisi kedelapan secara nasional dalam produksi telur dengan surplus sekitar 250 ton per bulan,” katanya.

    Ia menjelaskan, dari 70 peternak ayam petelur yang ada di Banyuasin, 17 di antaranya sudah mengantongi NKV.

    “Kita targetkan seluruh peternak dapat tersertifikasi dalam waktu satu bulan. Karena ini momentum bagi para peternak untuk melangkah ke pasar global. Kita optimis sertifikasi ini dapat menjadi pintu masuk produk unggulan Sumsel ke pasar ekspor,” pungkasnya.

  • 7.000 ASN Siap Bertanding di PORNAS KORPRI XVII

    7.000 ASN Siap Bertanding di PORNAS KORPRI XVII

     

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sebanyak 7.000 atlet aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai daerah akan dilibatka dalam acara Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII 2025 yang akan berlangsung di Sumatera Selatan (Sumsel).

    Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN), Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa PORNAS bukan sekadar perlombaan, tetapi juga momen mempererat ikatan antarpegawai negeri.

    “Ini ajang silaturahmi nasional. Mari jadikan Sumsel sebagai simbol persatuan ASN,” ujar Zudan, Kamis (11/9/2025).

    Ia menyampaikan apresiasi atas kesiapan Sumsel sebagai tuan rumah, terutama setelah meninjau langsung fasilitas olahraga bersama Gubernur Sumsel, Herman Deru.

    “13 venue dalam kondisi siap pakai dan layak. Ini modal penting untuk kelancaran event,” ucapnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa suksesnya kegiatan tidak hanya dilihat dari sisi teknis, namun juga dari semangat sportivitas dan persaudaraan yang tercipta di antara peserta.

    “Kemenangan sejati adalah saat kita tetap bersatu dan saling mendukung di tengah kompetisi,” tambahnya.

    Dirinya juga mengajak masyarakat Sumsel untuk menjadi suporter yang sportif.

    “Kita harap kehadiran penonton bisa menambah semarak sekaligus memperkuat citra positif ASN di mata publik. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi juga pesta rakyat ASN,” imbuhnya.

    Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan jika Provinsi Sumsel siap menyukseskan PORNAS bukan hanya dari sisi fasilitas, tetapi juga dalam menciptakan atmosfer ramah dan meriah bagi para peserta dan masyarakat.

    “Kami ingin PORNAS di Sumsel menjadi ajang yang mempererat solidaritas ASN sekaligus mendorong gaya hidup sehat,” tegasnya.

    Menurutnya, acara itu tidak hanya berdampak bagi peserta, tapi juga diyakini akan membawa manfaat ekonomi bagi daerah.

    “Ribuan tamu dari luar daerah akan mendorong sektor pariwisata, UMKM, hingga transportasi lokal. Hotel dan penginapan mulai bersiap. Ini tentu akan menggerakkan ekonomi warga,” tuturnya.

    Dengan pengalaman sebagai tuan rumah berbagai event olahraga berskala nasional dan internasional, Sumsel diyakini mampu menyukseskan PORNAS KORPRI XVII 2025 secara menyeluruh.

    “Baik dalam sisi penyelenggaraan, nilai kebersamaan, maupun dampak positif jangka panjang, kita optimis Sumsel akan menyukseskan acara ini,” ungkap dia.

  • SP4N-LAPOR! Jadi Kanal Aspirasi Publik, Pemprov Sumsel Percepat Layanan Digital

    SP4N-LAPOR! Jadi Kanal Aspirasi Publik, Pemprov Sumsel Percepat Layanan Digital

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel mulai mempercepat transformasi digital di sektor layanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra menjelaskan peran aplikasi pengaduan tersebut sebagai sarana utama penyampaian aspirasi masyarakat dengan sistem pemerintahan modern.

    Menurutnya, SP4N-LAPOR! bukan sekadar aplikasi teknis, melainkan cerminan keterbukaan pemerintah terhadap masukan masyarakat.

    “Setiap laporan yang masuk harus ditangani dengan cepat dan serius. Inilah wajah pemerintah yang dilihat publik, dan kita tidak boleh mengecewakan,” ujar Edward, Rabu (10/9/2025)

    Dari laporan yang dihimpun, tercatat 49 pengaduan masyarakat telah diterima melalui platform ini. 38 di antaranya telah terselesaikan dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut.

    Ia menambahkan, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah, termasuk hingga ke pelosok desa.

    “Tentu kerja lintas sektor antar-organisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting, agar kecepatan respons dapat terus ditingkatkan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumsel, Rika Efianti menjelaskan jika pihaknya telah menyusun roadmap penguatan SP4N-LAPOR! untuk periode lima tahun ke depan (2025–2029).

    Fokus pengembangan meliputi peningkatan infrastruktur digital, penguatan kapasitas SDM, serta sistem monitoring yang lebih terintegrasi.

    “Diskominfo bertanggung jawab memastikan sistem ini berjalan optimal di semua OPD. Kami juga akan terus menyesuaikan strategi dengan dinamika kebutuhan masyarakat,” jelas dia.

  • Feby HD : Preventif Sejak Dini, Segera Bentuk KJS YJI di Sekolah

    Feby HD : Preventif Sejak Dini, Segera Bentuk KJS YJI di Sekolah

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Ketua TP.PKK Sumsel sekaligus penasehat YJI Sumsel Hj. Feby Herman Deru (HD) menerima Plt. ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Sumsel Ir. H. Darma Budhi, S.H.,ST.,M.T, beserta pengurus di Griya Agung Palembang , Selasa (9/9/2025).

    Kunjungan tersebut selain silaturahmi sekaligus melaporkan Prestasi kemenangan YJI Sumsel pada FORNAS VIII di Lombok NTB pada Juli lalu, dimana YJI Sumsel menyapu bersih semua kategori yang dilombakan dengan perolehan medali 1 emas 2 perak dan 2 perunggu.

    Feby sangat mengapresiasi prestasi yang diraih YJI Sumsel.”Jangan mudah puas, teruslah berlatih untuk untuk FORNAS IX 2027 yang akan datang, target emas untuk semua kategori yang dilombakan” Ujar Feby.

    Dikesempatan tersebut Feby juga menyampaikan agar YJI Sumsel dalam mencapai visi dan misinya lebih mengarah pada generasi muda.

    “Saya berharap YJI Sumsel harus meningkatkan pembentukan Klub Jantung Sehat (KJS) di sekolah – sekolah, siswa harus benar-benar dlibatkan, melakukan tindakan preventif sejak dini itu penting sekali, karena merekalah yang akan menggantikan kita semua”, tambah Feby.

    Sementara itu dikesempatan yang sama Plt. ketua YJI Sumsel Ir. H. Darma Budhi, S.H.,ST.,M.T, mengungkapkan rasa terimakasih, dimana hari ini YJI Sumsel dapat bersilaturahmi sekaligus mendapatkan arahan dari Penasehat YJI, demi untuk mencapai Visi YJI sebagai Pelopor Gaya Hidup Sehat.

  • Lantik 54 Pejabat Baru di Lingkungan Pemprov, Cik Ujang: Jabatan Adalah Amana dan Perlu Tanggung Jawab

    Lantik 54 Pejabat Baru di Lingkungan Pemprov, Cik Ujang: Jabatan Adalah Amana dan Perlu Tanggung Jawab

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 54 pejabat fungsional dan struktural yang berlangsung di Graha Bina Praja, Selasa (9/9/2025).

    Proses pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15216 s.d. 15263/KPTS/BKN.202/2025 dan Nomor 15337 s.d. 15342/KPTS/BKN.202/2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

    Dalam pelantikan tersebut, sejumlah nama menempati posisi penting di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya:

    Berlina, menjabat sebagai asesor sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Aris dilantik sebagai sekretaris Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebagainya.

    Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

    “Saya ingin mengingatkan, jabatan bukanlah hadiah. Ini adalah kepercayaan yang harus dijaga dengan komitmen, loyalitas, dan profesionalisme,” ujar Cik Ujang alam sambutannya.

    Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan pelayanan publik.

    “Jangan sampai ada praktik yang mencoreng integritas, seperti jual beli jabatan atau penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.

    Ia menyampaikan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

    “Mutasi dan pelantikan ini bukan hal luar biasa, tapi merupakan proses alamiah dalam birokrasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi,” imbuhnya.

    Ia berharap, seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, bersih, dan transparan.

    “Tugas berat menanti, tapi saya yakin dengan semangat dan dedikasi, kita bisa menghadirkan pemerintahan yang benar-benar melayani,” ucapnya.

    Ia menuturkan jika Pemprov Sumsel kedepan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur demi mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

    “Semoga amanah ini membawa berkah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan tentu saja bagi kemajuan Sumatera Selatan yang kita cintai bersama,” pungkasnya.

  • Pemprov Sumsel Dorong Gubernur Cup Jadi Motor Olahraga dan Ekonomi Daerah

    Pemprov Sumsel Dorong Gubernur Cup Jadi Motor Olahraga dan Ekonomi Daerah

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan Kejuaraan Bulutangkis Gubernur Cup dan pemusatan latihan atlet (TC) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025.

    Gubernur Herman Deru menilai event tersebut berpeluang besar menjadi penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi dan promosi wisata daerah.

    “Ajang olahraga ini harus kita kemas lebih dari sekadar turnamen. Ini juga kesempatan memperkenalkan Sumsel sebagai destinasi wisata dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Deru, Selasa (9/9/2025).

    Deru menyoroti pentingnya partisipasi daerah lain, terutama dari sesama provinsi di Pulau Sumatera, untuk memperluas jangkauan dan dampak kegiatan.

    Ia optimistis bahwa dengan melibatkan lebih banyak peserta dari luar daerah, sektor jasa seperti hotel, transportasi, hingga usaha kuliner dan UMKM akan ikut terdongkrak.

    “Ini akan memberikan efek ganda bagi Sumsel. Semakin banyak yang datang, semakin besar potensi ekonomi yang bergerak,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum PBSI Sumsel, Fauzi Amro, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Gubernur Cup akan diikuti oleh program TC yang dilaksanakan di 10 zona berbeda di Sumsel.

    Langkah ini diambil untuk memastikan manfaat pelatihan dan pergerakan ekonomi dapat dirasakan lebih merata di seluruh wilayah.

    “Selain meningkatkan kualitas atlet lokal, kami juga ingin agar kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi perekonomian di daerah penyelenggara,” imbuhnya.

    Ia menambahkan, Gubernur Cup ditargetkan menjadi ajang tahunan berskala nasional yang tidak hanya melahirkan bibit unggul di bidang olahraga, tetapi juga memperkuat posisi Sumsel dalam peta sport tourism Indonesia.

    “Dengan kolaborasi berbagai pihak, kita optimis Sumsel mampu menjadi tuan rumah yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ungkap dia.

  • Terkumpul Rp36 Juta, ADO Sumsel Serahkan Langsung Hasil Donasi ke Keluarga Almarhum Affan di Jakarta

    Terkumpul Rp36 Juta, ADO Sumsel Serahkan Langsung Hasil Donasi ke Keluarga Almarhum Affan di Jakarta

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rasa duka dan solidaritas mendalam ditunjukkan para pengemudi ojek online (ojol) di Sumatera Selatan atas wafatnya Affan, salah satu rekan mereka yang meninggal dunia saat mengikuti aksi di Jakarta pada 28 Agustus 2025 lalu.

    Sebagai bentuk kepedulian, Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan bersama Dinas Perhubungan Provinsi menggalang donasi dari masyarakat.

    Ketua Asosiasi Driver Online Sumsel, M. Asrul menyebut dalam waktu tiga hari, sejak Sabtu hingga Senin donasi terkumpul sebesar lebih dari Rp36 juta.

    “Bantuan ini secara langsung akan diserahkan kepada keluarga almarhum Affan di Jakarta,” ujar Asrul saat diwawancarai langsung usai pelepasan rombongan pengantar donasi, Selasa (9/9/2025).

    Ia mengungkapkan apresiasi atas respon cepat pemerintah daerah dalam mendukung proses penggalangan dan penyaluran bantuan.

    “Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya kepada Pak Kadishub yang ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana. Alhamdulillah dalam tiga hari, terkumpul lebih dari 36 juta,” ungkapnya.

    Ia mengatakan rombongan yang berangkat menuju Jakarta terdiri dari delapan orang, didampingi satu mobil ambulans dan satu kendaraan pribadi.

    “Hari ini, kami antar langsung ke keluarga almarhum sebagai bentuk solidaritas kami. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” katanya.

    Ia menjelaskan setibanya di Jakarta, tim dijadwalkan untuk beristirahat sejenak sebelum mengunjungi kediaman almarhum dan menyerahkan langsung bantuan tersebut.

    “Selain bantuan donasi, tidak ada bentuk bantuan lain yang disalurkan. Kita minta kepada semua untuk turut mendoakan almarhum sebagai bentuk penghormatan terakhir,” tuturnya.

    Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Arinarsa, juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Ia mendoakan agar almarhum Affan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.

    “Kami ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diampuni segala dosanya dan keluarga diberi ketabahan,” ucap dia.

  • Sampel Makanan dan Muntahan Siswa di OKI Masih Diuji Laboratorium BPOM

    Sampel Makanan dan Muntahan Siswa di OKI Masih Diuji Laboratorium BPOM

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan masih dalam tahap penyelidikan.

    Hingga kini, Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel menyatakan masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab pastinya.

    Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel, Dedy Irawan menjelaskan bahwa sampel makanan dan muntahan siswa sedang diuji melalui metode kultur, yaitu proses menumbuhkan mikroorganisme di laboratorium untuk mengetahui apakah terdapat bakteri berbahaya.

    “Biasanya hasilnya keluar dalam 10 hari, dan saat ini kita masih menunggu. Pengujian dilakukan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan BPOM Palembang,” ujar Dedy, Selasa (9/9/2025).

    Dedy menyebur, sampel yang dikirim pada 4 September lalu mencakup makanan soto yang diduga menjadi penyebab, muntahan siswa, serta air yang digunakan untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ia mengatakan jika tidak ada hambatan, hasil laboratorium diperkirakan akan keluar pada 14 September 2025.

    “Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan apakah makanan tersebut tercemar bakteri atau tidak,” katanya.

    Meski penyebab pasti belum diketahui, kabar baiknya adalah semua siswa yang sempat mengalami gejala keracunan kini telah pulih.

    “Alhamdulillah, semua siswa sudah kembali sehat dan tidak ada keluhan lagi,” ucapnya.

    Kasus ini sebelumnya sempat menghebohkan warga OKI setelah 80 siswa mengalami gejala mual dan muntah usai mengonsumsi menu MBG di sekolah.

    “Pemerintah daerah dan instansi terkait saat ini terus berkoordinasi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.

  • Pemprov Sumsel Gandeng Ombudsman RI Awasi Layanan Publik

    Pemprov Sumsel Gandeng Ombudsman RI Awasi Layanan Publik

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengandeng Ombudsman RI untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh lini.

    “Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Karena itu, kami terus berbenah dan terbuka terhadap masukan demi menciptakan sistem yang lebih baik,” ujar Deru menerima kunjungan kerja pimpinan pusat Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Gubernur, Senin (8/9/2025).

    Kunjungan tersebut sekaligus untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan Ombudsman RI dalam mendorong terciptanya layanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi.

    “Reformasi birokrasi bukan hanya sebatas kebijakan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.

    Ia mengatakan jika saat ini pihaknya tengah fokus memperkuat sistem pengaduan masyarakat, mempercepat respon terhadap keluhan, dan meningkatkan kapasitas aparatur.

    Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, Johannes Widjiantoro menyampaikan dukungannya atas komitmen Pemprov Sumsel.

    Ia menjelaskan peran Ombudsman adalah memastikan hak masyarakat terhadap pelayanan publik terpenuhi, serta mendorong pemerintah daerah memperbaiki potensi maladministrasi yang masih terjadi.

    “Kami tidak datang untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pelayanan,” jelasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal.

    Menurutnya, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tapi juga berperan aktif menyampaikan laporan atau pengaduan yang konstruktif.

    Dengan sinergi yang semakin kuat antara Pemprov Sumsel dan Ombudsman RI, diharapkan Sumsel dapat menjadi contoh penerapan tata kelola pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

    “Ke depan, akan ada tindak lanjut berupa pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan teknis oleh Ombudsman kepada instansi layanan di Sumsel, agar proses pelayanan berjalan sesuai standar dan prosedur yang berlaku,” ungkap dia.

  • Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Perbaiki Layanan Publik, Ombudsman RI Beri Apresiasi

    Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Perbaiki Layanan Publik, Ombudsman RI Beri Apresiasi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah. Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja rombongan Pimpinan Pusat Ombudsman Republik Indonesia (RI) Dr. Johannes Widjiantoro, S.H., M.H. dan rombongan, di Ruang Tamu Gubernur.

    Pertemuan tersebut berlangsung produktif dengan fokus pada evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Sumsel. Herman Deru menilai, kolaborasi dengan Ombudsman RI menjadi langkah strategis dalam memastikan pelayanan yang transparan, optimal, dan bebas dari maladministrasi.

    “Kami berharap kerjasama ini terus berlanjut. Pertemuan ini sangat produktif untuk mencari solusi bersama meningkatkan layanan publik di Sumsel,” kata Herman Deru.

    Menurut Gubernur, pelayanan publik merupakan cerminan birokrasi yang sehat. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat.

    Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Johannes Widjiantoro, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi Sumsel. Menurutnya, perhatian serius terhadap laporan masyarakat menjadi bukti nyata kesungguhan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas.

    “Sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman sangat penting. Kami hadir untuk membantu mendeteksi dan mengatasi kendala yang menghambat efektivitas pelayanan,” ujarnya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pelayanan. Masyarakat, menurutnya, bukan hanya penerima layanan, melainkan juga pengawas aktif yang memberi masukan konstruktif.

    “Kunjungan ini bukan hanya forum diskusi, melainkan juga ajang memperkuat komitmen bersama. Ke depan, akan ada tindak lanjut konkret melalui sosialisasi, edukasi, serta percepatan penanganan laporan masyarakat,” tambahnya.

    Dalam pertemuan ini, hadir pula Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, S.H., beserta jajaran, antara lain Asisten Pencegahan Maladministrasi R. Vishnu Kumoro, Sekretariat Jenderal Dodi Sutejo, Asisten Pemeriksaan Agung Pratama, dan Asisten Pencegahan Windu Rohima.

    Kehadiran lengkap jajaran Ombudsman RI menegaskan keseriusan lembaga ini dalam mendukung pemerintah daerah memperbaiki layanan publik.

    Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang lebih kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Dengan sinergi yang terjalin, Sumsel berpeluang besar menjadi salah satu provinsi percontohan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.

  • Sriwijaya Open 2025 Resmi Dibuka, Wagub Cik Ujang Tekankan Pentingnya Pembibitan Atlet Renang Muda

    Sriwijaya Open 2025 Resmi Dibuka, Wagub Cik Ujang Tekankan Pentingnya Pembibitan Atlet Renang Muda

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Semangat sportivitas mewarnai pembukaan Kejuaraan Renang Nasional Sriwijaya Open Swimming Championship 2025 yang digelar di Aquatic Stadium Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Kamis (4/9/2025).

    Acara yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya ajang ini sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet renang berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Kejuaraan Renang Nasional Sriwijaya Open Swimming Championship 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujar Cik Ujang disambut tepuk tangan meriah para peserta dan undangan.

    Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan momentum krusial untuk menumbuhkan semangat berolahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet renang yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

    Menurutnya, Pemprov Sumsel memiliki komitmen kuat dalam memajukan dunia olahraga, salah satunya melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang modern serta pembinaan atlet secara berkesinambungan.

    “Harapan kami, dari Bumi Sriwijaya akan lahir atlet-atlet renang berprestasi yang membawa harum nama daerah dan bangsa,” tegasnya.

    Cik Ujang juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Akuatik Sumsel selaku penyelenggara, serta semua pihak yang telah bekerja keras demi terselenggaranya kejuaraan ini dengan baik. Ia menilai, kerja sama dan dedikasi panitia merupakan kunci suksesnya event nasional tersebut.

    Ucapan terima kasih juga ia sampaikan kepada para atlet yang hadir dengan semangat juang tinggi. Menurutnya, keberanian para atlet untuk bersaing menunjukkan tekad kuat dalam menggapai prestasi terbaik.

    “Terima kasih kepada para atlet yang telah berlatih keras dan datang dengan semangat tinggi. Tunjukkan kemampuan terbaik dan jadikan ajang ini pengalaman berharga,” katanya.

    Ia juga berpesan khusus kepada para atlet muda agar tidak menjadikan kejuaraan ini hanya sekadar lomba, melainkan sebagai wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga dan pola hidup sehat.

    “Saya berharap, kalian memetik pengalaman berharga dari ajang ini untuk menumbuhkan semangat hidup sehat dan terus meningkatkan prestasi,” ungkapnya memberi motivasi.

    Pembukaan acara ditutup dengan simbolis penyerahan Piala Gubernur Sumsel dari Wagub kepada Ketua Umum Akuatik Sumsel yang nantinya akan diserahkan kepada para pemenang sebagai bentuk penghargaan tertinggi.

    Dengan terselenggaranya Sriwijaya Open 2025, Sumsel kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang konsisten mendukung pengembangan olahraga nasional, khususnya cabang renang.

  • Gubernur Herman Deru Ajak Doa Bersama, Sumsel Kokohkan Zero Konflik di Peringatan Maulid Nabi SAW

    Gubernur Herman Deru Ajak Doa Bersama, Sumsel Kokohkan Zero Konflik di Peringatan Maulid Nabi SAW

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Suasana khidmat mewarnai Gedung Asrama Haji Palembang pada Kamis malam (4/9/2025) saat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri Istighosah dan Doa Kebangsaan. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa.

    Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Agama Sumsel dan dipimpin langsung oleh H. Ikrar, S.Ag. Ribuan jamaah dari berbagai kalangan hadir memadati lokasi, termasuk unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat umum.

    Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan. Ia menekankan bahwa Sumsel menjadi provinsi yang mendapat predikat Zero Konflik berkat keharmonisan masyarakat yang selalu mengedepankan musyawarah.

    “Malam ini istimewa, apalagi kita kedatangan Ketua MPR RI. Kehadiran beliau semakin menguatkan makna kebersamaan. Saya mengajak semua pihak untuk menjaga Sumsel tetap damai dan kondusif,” ujarnya.

    Herman Deru menyinggung aksi damai ribuan mahasiswa pada 1 September lalu yang berlangsung tanpa insiden. Menurutnya, keberhasilan itu adalah bukti nyata bahwa komunikasi yang baik mampu mencegah gesekan di tengah masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan doa agar Proyek Strategis Nasional, termasuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, berjalan lancar. Proyek ini diyakini akan membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor dari Sumsel.

    Selain itu, Herman Deru melaporkan sejumlah capaian pembangunan Sumsel. Antara lain, pertumbuhan ekonomi 5,42 persen, program cetak sawah 48.000 hektare, serta infrastruktur yang diakui terbaik kedua di Pulau Sumatera.

    Ia juga menyinggung rencana pembangunan Masjid Raya sebagai ikon baru religius Sumsel. “Semoga doa malam ini menjadi kekuatan agar semua rencana bisa terwujud,” tambahnya.

    Ketua DPD RI Sultan Bactiar Najamudin yang turut hadir, mengaku bangga dengan harmoni sosial di Sumsel. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan Sumsel sebagai contoh daerah yang rukun dan damai.

    “Akhlak Rasulullah adalah teladan bagi kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbangsa. Melalui istighosah ini, ukhuwah kita semakin kuat,” kata Sultan.

    Ia menegaskan siap membawa aspirasi Sumsel, termasuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, kepada Pemerintah Pusat. “Apa yang disampaikan Gubernur sudah saya catat. Insyaallah akan kita perjuangkan,” tegasnya.

    Kakanwil Kemenag Sumsel, H. Syafitri Irawan, menambahkan bahwa istighosah ini merupakan bagian dari kegiatan nasional. Sekitar 1.000 ASN Kemenag dari seluruh kabupaten/kota se-Sumsel turut serta.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdi, Duta Besar Seychelles Nico Barito, serta sejumlah anggota DPD RI.

  • Sumsel Masuk 10 Besar Nasional, Infrastruktur Jadi Bukti Keseriusan Herman Deru Bangun Daerah

    Sumsel Masuk 10 Besar Nasional, Infrastruktur Jadi Bukti Keseriusan Herman Deru Bangun Daerah

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru. Berdasarkan data terbaru GoodStats yang dirilis melalui akun Instagram resminya pada Selasa (2/9/2025), Sumsel berhasil menduduki posisi ke-7 nasional dalam kategori provinsi dengan kualitas pembangunan infrastruktur terbaik tahun 2025.

    Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa komitmen Pemprov Sumsel dalam membangun infrastruktur merata, berkualitas, dan berkelanjutan membuahkan hasil yang diakui secara nasional.

    Good Stats menempatkan Sumsel pada posisi ke-7 dengan nilai 3,63%. Dari catatan itu, hanya Sumsel dan Sumatera Utara yang berhasil menembus 10 besar nasional,l bersanding dengan provinsi-provinsi maju lainnya, seperti Jawa Timur yang menempati peringkat pertama (4,51), DKI Jakarta di posisi kedua (4,37), serta Jawa Barat di posisi ketiga (4,07). Jateng (4,06) di peringkat empat. Sumut (3,92) posisi ke lima, Banten (3,71) posisi ke enam. Selanjutnya Sumsel (3,63) posisi ke tujuh. Sulsel (3,52) posisi kedelapan. Bali (3,39) posisi sembilan dan posisi sepuluh Lampung (3,34).

    Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa Sumsel menjadi provinsi dengan infrastruktur terbaik kedua di Pulau Sumatera.

    Sementara itu, daftar peringkat provinsi dengan infrastruktur terbaik sebagian besar masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Hal ini semakin menonjolkan capaian Sumsel yang berhasil bersaing di tengah dominasi wilayah tersebut.

    Menurut Good Stats, pemeringkatan dilakukan berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dengan indikator meliputi kualitas jalan, bandara, kereta api, hingga pelabuhan. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur.

    Sejak awal menjabat, Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, konektivitas antar wilayah harus diperkuat agar distribusi ekonomi dan pelayanan publik dapat berjalan efektif.

    “Pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan atau jembatan. Ini tentang membuka akses, mempercepat konektivitas, dan memastikan semua masyarakat merasakan manfaatnya,” ungkap Herman Deru.

    Berdasarkan data Bappeda Sumsel, penanganan jalan mengalami lompatan signifikan. Persentase jalan mantap provinsi meningkat dari 61,22% pada 2018 menjadi 93,94% pada 2021. Keberhasilan ini tidak lepas dari prioritas pembangunan yang dijalankan secara konsisten.

    Pada 2023, salah satu proyek monumental adalah peresmian ruas jalan Simpang Semambang – Cecar SP 9 – Simpang Kulim (batas PALI) yang menghubungkan Musi Rawas, Lubuklinggau, Muratara (MLM) dengan Palembang. Dengan infrastruktur ini, waktu tempuh dari daerah tersebut ke ibu kota provinsi berkurang drastis dari 7–8 jam menjadi hanya 4 jam.

    Good Stats menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Sumsel berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari efisiensi distribusi barang hingga peningkatan produktivitas ekonomi.

    Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. Program “Infrastruktur Tuntas Merata” menjadi prioritas agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan.

    Dengan capaian ini, Sumsel tidak hanya mengukuhkan diri sebagai salah satu provinsi terbaik di Sumatera, tetapi juga sebagai wilayah yang mampu bersaing di kancah nasional dalam pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.

  • Sumsel Kebut Penyelesaian Venue Pornas Korpri XVII, Target Rampung September 2025

    Sumsel Kebut Penyelesaian Venue Pornas Korpri XVII, Target Rampung September 2025

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan seluruh venue pertandingan untuk Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korpri Tahun 2025 rampung pada bulan September ini.

    “September ini adalah momentum krusial. Kami menargetkan seluruh venue, khususnya di Jakabaring, dapat selesai tepat waktu dengan standar yang layak, baik dari sisi fungsi maupun estetika,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, Rabu (3/9/2025).

    Ia mengatakan mengatakan fokus utama diarahkan pada penyelesaian sarana di kawasan Jakabaring Sport City (JSC), yang menjadi pusat utama pelaksanaan ajang tersebut.

    Venue yang representatif dinilai akan mencerminkan kesiapan Sumsel sebagai tuan rumah event nasional yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai provinsi, kementerian, dan lembaga negara.

    “Kita ingin venue yang bukan hanya siap pakai, tapi juga indah dilihat. Beautiful venue itu penting karena akan menjadi wajah kita di hadapan tamu dari seluruh Indonesia,” katanya.

    Selain itu, ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk kontraktor dan instansi teknis, untuk mempercepat progres pembangunan dan pemeliharaan fasilitas.

    “Selain kesiapan teknis, aspek visual dan kenyamanan juga menjadi perhatian,” imbuhnya.

    Ia menegaskan tidak boleh ada pekerjaan yang molor dari jadwal.

    “Semua pihak harus disiplin terhadap timeline. Kita tidak bisa main-main karena waktu sudah sangat mepet,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel, Rudi Irawan menjelaskan jika sebagian besar venue kini telah memasuki tahap akhir.

    “Secara umum progres fisik sudah mencapai lebih dari 80 persen. Kami optimistis target rampung di bulan September bisa tercapai, diantaranya tinggal menyelesaikan perbaikan ringan dan pengecatan ulang,” jelas Rudi.

    Selain penyelesaian venue, pihak panitia juga tengah menyiapkan dukungan teknis seperti perlengkapan pertandingan, penginapan kontingen, serta sistem registrasi peserta.

    Seluruh kesiapan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Chef de Mission (CDM) kedua yang dijadwalkan pada 8 September 2025 di Jakarta.

  • Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Herman Deru: Sumsel Sigap Antisipasi Kondisi Nasional Pasca Demonstrasi

    Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Herman Deru: Sumsel Sigap Antisipasi Kondisi Nasional Pasca Demonstrasi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Candra, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Command Center Pemprov Sumsel, Selasa (2/9/2025) pagi. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian.

    Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan Forkopimda untuk mendukung program prioritas Presiden, khususnya dalam ketahanan pangan dan penguatan koperasi desa. Menurut Tito, sinergi daerah menjadi kunci stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

    Mendagri juga menyoroti situasi pasca demonstrasi di Jakarta, terutama di DPR dan MPR, yang menuntut pembatalan tunjangan serta transparansi gaji anggota dewan. Gelombang aksi yang berlangsung sejak 25–28 Agustus bahkan berujung pada insiden tragis menewaskan seorang pengemudi ojek online, sehingga memperkeruh suasana.

    “Dari laporan yang kami terima, ada 107 titik aksi di 30 provinsi dengan sejumlah kerusakan dan pembakaran. Kepala daerah bersama Forkopimda harus segera memetakan potensi di daerah masing-masing, membedakan antara demonstrasi damai dan aksi anarkis, termasuk penjarahan,” ujar Mendagri.

    Untuk meredakan ketegangan, Mendagri minta kepala daerah merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kalangan kampus. Menurutnya, langkah komunikasi sosial yang intensif dapat mencegah meluasnya aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

    “Lakukan doa bersama untuk menyejukkan suasana, serta gencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah. Ini terbukti efektif menekan inflasi sekaligus meredakan ketegangan sosial,” tambah Tito.

    Selain itu, Mendagri menegaskan agar kepala daerah memanfaatkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog untuk membantu masyarakat. Ia juga meminta penundaan kegiatan seremonial yang bernuansa hura-hura. “Situasi sedang sensitif, maka acara sebaiknya sederhana, lebih baik memberi santunan dan bantuan. Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya,” tegasnya.

    Dalam rapat tersebut, Mendagri juga memberi apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai sigap. Salah satunya Gubernur Sumsel Herman Deru yang cepat menggelar rapat bersama Forkopimda dan mengimbau tokoh agama untuk menjaga kondusifitas wilayah. Menurut Tito, langkah cepat ini membuat Sumsel tetap aman di tengah gejolak nasional.

    Selain Mendagri, hadir pula Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memaparkan tentang ketersediaan stok pangan hingga akhir 2025 dan percepatan pembentukan koperasi desa. Ia menyebut pemerintah akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk menugaskan 2–3 ASN PPPK di setiap koperasi agar program segera berjalan.

    Sebelumnya, Gubernur Herman Deru telah menunjukkan kepedulian nyata dengan menyalurkan 50 ton beras kepada 6.250 driver online sebagai respons atas permintaan komunitas ojek online. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis pada 1 September 2025, sekaligus mempertegas komitmen Sumsel menjaga ketahanan sosial-ekonomi warganya di tengah kondisi nasional yang dinamis.

  • Aksi Unjuk Rasa Berjalan Kondusif, Gubernur: Bentuk Cinta Mahasiswa pada Daerah

    Aksi Unjuk Rasa Berjalan Kondusif, Gubernur: Bentuk Cinta Mahasiswa pada Daerah

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan apresiasinya terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung damai pada Senin (1/9/2025).

    Ia menilai, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dilakukan secara tertib dan penuh tanggung jawab, tanpa mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas pemerintahan.

    “Dari kedatangan hingga kembalinya peserta aksi, semuanya terpantau aman dan terkendali. Tidak ada satu pun insiden yang terjadi. Inilah cara menunjukkan cinta kita terhadap daerah,” ujar Herman Deru kepada media.

    Menurutnya, aksi damai tersebut tidak hanya mencerminkan kedewasaan mahasiswa, tetapi juga berdampak positif terhadap stabilitas daerah, termasuk iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Saat ini ekonomi Sumsel sedang tumbuh baik, mencapai 5,42 persen, bahkan di atas angka nasional. Dengan aksi seperti ini, para pelaku usaha tidak merasa terganggu secara psikologis, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan investasi tetap bisa dilanjutkan,” jelasnya.

    Ia juga memastikan bahwa situasi di berbagai wilayah lain di Sumsel seperti Ogan Komering Ulu (OKU), Baturaja, dan Lubuklinggau juga berjalan kondusif meskipun gaya orasi berbeda-beda.

    “Semua berjalan baik. Saya bisa katakan, atas dukungan seluruh masyarakat, situasi di Sumsel secara umum sangat kondusif,” tegasnya.

    Gubernur Herman Deru turut menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan serta memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya secara terbuka dan damai.

    “Terima kasih kepada seluruh aparat keamanan yang telah bekerja luar biasa, dan juga kepada DPRD Provinsi Sumsel yang bersedia menerima langsung mahasiswa serta menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat pusat,” katanya.

    Ia juga menyebut bahwa aspirasi yang disampaikan oleh 14 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mewakili suara sebagian besar masyarakat Sumsel.

    “Saya, Pak Kapolda, dan jajaran menyaksikan langsung jalannya aksi lewat siaran langsung dan pantauan CCTV. Saya bangga, mahasiswa menunjukkan rasa memiliki terhadap daerah ini. Aspirasi disampaikan dengan cara yang sangat terhormat,” pungkasnya.

  • Gubernur Herman Deru: Rekonstruksi Jembatan Muara Lawai Bukti Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

    Gubernur Herman Deru: Rekonstruksi Jembatan Muara Lawai Bukti Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan kembali Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Hal ini disampaikannya saat menghadiri penandatanganan berita acara kesepakatan rekonstruksi jembatan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

    Menurut Herman Deru, respons cepat Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel patut diapresiasi karena tidak menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan dari ambruknya jembatan dua bulan lalu. Ia menyebut, langkah tanggap dari asosiasi menjadi bukti nyata kepedulian sektor swasta terhadap infrastruktur publik.

    “Yang saya harapkan untuk membangunkan kembali jembatan ini ternyata disambut baik oleh Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel. Saya ucapkan terima kasih atas tanggung jawab yang ditunjukkan,” ujar Herman Deru.

    Ia menambahkan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah, tetapi juga jalur vital bagi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi harus memperhatikan aspek kekuatan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

    Herman Deru meminta agar konstruksi modern yang digunakan mampu bertahan lebih lama dibandingkan jembatan sebelumnya yang dibangun sejak era 1980-an. “Kalau dulu bisa bertahan 40 tahun, maka sekarang saya harapkan bisa lebih kuat dan tahan lama,” tegasnya.

    Gubernur juga memastikan bahwa pembangunan ini akan diawasi ketat oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp20 miliar itu ditargetkan selesai dalam 210 hari.

    “Pemerintah akan mendampingi agar semua sesuai dengan rencana. Selain tepat waktu, saya juga ingin masyarakat sekitar dilibatkan agar manfaatnya lebih besar,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala BPJN Sumsel Panji Krisna Wardana mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Herman Deru yang mampu menjembatani kesepakatan antara pemerintah pusat, daerah, dan asosiasi pertambangan. Ia menilai, kolaborasi semacam ini perlu terus diperkuat.

    “Jalan dan jembatan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pembangunan ini dapat selesai sesuai rencana dan ke depan seluruh pihak dapat terus berkolaborasi,” kata Panji.

    Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel, Andi Aswara, menuturkan bahwa pihaknya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta membangun kembali jembatan yang merupakan aset negara. Ia menegaskan, kepedulian ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata kontribusi sektor pertambangan.

    “Jembatan ini ambruk saat dilalui kendaraan besar. Kami tidak menutup mata karena jalan ini juga digunakan oleh sektor pertambangan. Maka kami ambil peran aktif untuk membangunnya kembali,” jelas Andi.

    Menurutnya, rekonstruksi ini sekaligus menjadi bukti bahwa dunia usaha dan pemerintah bisa berjalan beriringan dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

  • Gubernur Sumsel Resmikan AVR 10 MVA di Banyuasin, Perkuat Distribusi Listrik Gardu Induk Sungai Kedukan

    Gubernur Sumsel Resmikan AVR 10 MVA di Banyuasin, Perkuat Distribusi Listrik Gardu Induk Sungai Kedukan

    SUARAPUBLIK.ID, BANYUASIN — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru meresmikan pengoperasian fasilitas Automatic Voltage Regulator (AVR) berkapasitas 10 MVA di Desa Siju, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.

    Deru menilai keberadaan AVR ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kualitas layanan kelistrikan yang lebih baik di wilayah Sumatera Selatan.

    “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik inisiatif PT PLN (Persero) UID S2JB menghadirkan fasilitas AVR ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas tegangan pelanggan, khususnya untuk wilayah Desa Siju, Tulung Selapan, dan sekitarnya,” ujar Deru, Jum’at (29/8/2029).

    Ia mengatakan AVR berperan penting dalam menjaga kestabilan tegangan listrik, terutama saat terjadi fluktuasi beban dari pembangkit hingga ke jaringan rumah tangga.

    Menurutnya, fasilitas ini menjadi titik penting dalam penyaluran listrik dari Gardu Induk Sungai Kedukan ke Desa Tulung Selapan, dengan jalur distribusi melewati AVR Simpang 3 Kebun Sahang.

    “Infrastruktur ini diharapkan mampu menghadirkan aliran listrik yang lebih stabil dan merata bagi masyarakat di kawasan tersebut,” imbuhnya.

    Ia menuturkan AVR ini sangat berarti karena mampu memperbaiki tegangan dari rata-rata 160 volt menjadi 220 volt. Saya berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat fasilitas ini, karena manfaatnya sangat besar bagi kita semua,” ujarnya.

    “Listrik merupakan kebutuhan fundamental yang berperan besar dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Adhi Herlambang mengungkapkan pembangunan AVR tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

    “Ketika listrik lancar, insya Allah perekonomian juga akan bergerak maju, terutama di wilayah Desa Siju dan sekitarnya,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan PLN atas perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayahnya.

    “Pembangunan ini adalah wujud nyata kepedulian Bapak Gubernur terhadap masyarakat Banyuasin, khususnya di Kecamatan Rambutan,” ucap dia.

  • Gubernur Sumsel: Aspirasi Boleh, Tapi Jangan Terprovokasi

    Gubernur Sumsel: Aspirasi Boleh, Tapi Jangan Terprovokasi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk tragedi yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas mobil taktis milik Brimob saat terjadi kericuhan dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

    “Saya secara pribadi sangat prihatin atas kejadian itu, terlebih karena melibatkan teman kita. Namun, jangan sampai persoalan ini digeneralisasi atau dijadikan masalah daerah. Sumsel dalam keadaan baik dan kondusif,” ujar Herman Deru saat dibincangi langsung pada, Jumat (29/8/2025).

    Deru menegaskan jika Sumsel dikenal sebagai provinsi dengan tingkat konflik sosial yang rendah (zero conflict).

    Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga citra tersebut dengan terus merawat kerukunan dan toleransi yang telah terbangun.

    “Kita ini warga Sumsel yang dikenal dengan semangat Zero Conflict, ini adalah keunggulan kita yang harus dijaga. Mari kita pisahkan persoalan pribadi dari stabilitas daerah. Saya harap masyarakat tetap menjunjung tinggi toleransi antaragama, antarsuku, dan antarprofesi. Ini penting agar kekompakan yang menjadi modal pembangunan tetap terjaga,” ungkapnya.

    Ia menuturkan bahwa penanganan kasus hukum sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum.

    “Soal proses hukumnya, biarlah diselesaikan sesuai prosedur. Kita percayakan pada penegak hukum untuk menanganinya secara adil,” tuturnya.

    Deru menambahkan terkait rencana penyampaian aspirasi oleh kelompok mahasiswa maupun pengemudi ojek daring yang dijadwalkan pada awal pekan depan.

    “Terkait taksi atau aksi Senin nanti, kita lihat saja perkembangannya. Menyampaikan aspirasi itu hak warga negara, tidak dilarang. Tapi kita juga perlu melihat temanya apa dulu, baru kita bisa menanggapi secara proporsional,” ucapnya.

    Ia mengatakan menjaga suasana damai dan saling menghormati, terutama di tengah dinamika sosial yang kerap cepat menyebar di ruang publik.

    “Kita harapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap mengutamakan persatuan,” kata dia.

  • Target Revitalisasi Pasar Cinde Rampung 2026, Deru: Masih Menuggu Legal Opinion Kejati

    Target Revitalisasi Pasar Cinde Rampung 2026, Deru: Masih Menuggu Legal Opinion Kejati

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -emerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan revitalisasi Pasar Cinde akan dimulai pada 2026 dengan konsep pasar tradisional bergaya modern dan menargetkan proyek itu rampung dalam waktu satu tahun.

    “Fungsi pasar tradisionalnya tetap dipertahankan meski bangunannya dibuat lebih modern,” Ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru pada, Kamis (28/8/2025).

    Deru mengungkapkan jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diminta untuk mengalokasikan anggaran dari APBD Sumsel tanpa melibatkan pihak swasta.

    “Saya sudah instruksikan TAPD untuk menganggarkannya tahun depan. Pembangunannya harus di-running dan harus selesai dalam waktu setahun,” ungkapnya.

    Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga elemen cagar budaya yang masih ada di kawasan Pasar Cinde.

    “Struktur yang memiliki nilai historis akan dipertahankan dan dikembangkan. Kita pertahankan bagian-bagian yang masih bisa diselamatkan, itu prioritas jangan dihilangkan marwah itu,” tegasnya.

    Meski sudah direncanakan, pembangunan masih menunggu legal opinion dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel untuk kejelasan status hukum lahan tersebut.

    “Pembangunan tinggal menunggu pendapat hukum dari Kejati,” ucap dia.

  • Sertifikat HPL Diserahkan, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Masuki Tahap Konstruksi

    Sertifikat HPL Diserahkan, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Masuki Tahap Konstruksi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menerima Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) lahan Pelabuhan Tanjung Carat seluas 59,95 hektare dari BPN, menandai dimulainya tahap konstruksi proyek strategis tersebut.

    Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan bahwa legalitas lahan merupakan aspek penting dalam melanjutkan pembangunan fisik pelabuhan yang telah lama direncanakan.

    “Ini bukan lagi sekadar rencana, dengan sertifikat ini kita dapat melangkah ke tahap konstruksi,” ujar Deru, Rabu (27/8/2025).

    Ia mengatakan pentingnya pelabuhan ini dalam memperkuat konektivitas logistik Sumsel dan menurunkan biaya distribusi barang.

    “Keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat akan mempercepat ekspor komoditas unggulan daerah, seperti karet, sawit, dan batubara, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di provinsi lain,” katanya.

    Selain mendukung sektor ekspor, pelabuhan ini juga diproyeksikan membuka peluang investasi di bidang industri, transportasi, dan jasa, yang secara langsung akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

    Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih aktif mengalokasikan anggaran dan menyelaraskan perencanaan tata ruang guna mendukung pembangunan infrastruktur strategis.

    “Tidak cukup hanya menunggu kebijakan pusat. Daerah juga harus berinisiatif dan proaktif,” tegasnya.

    Dengan kepastian hukum yang kini telah dimiliki, proyek Pelabuhan Tanjung Carat dipastikan akan segera masuk tahap pembangunan fisik.

    Selain itu, momentum ini beriringan dengan pelaksanaan Rakor GTRA yang mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan kemandirian daerah melalui reforma agraria dan penguatan tata ruang.

    “Kami pastikan pengerjaan berjalan sesuai target agar manfaatnya segera bisa dinikmati masyarakat,” ucap dia.

  • 50 Persen Siswa di Sumsel Terindikasi Karies Gigi, Dinkes Dorong Pencegahan Sejak Dini

    50 Persen Siswa di Sumsel Terindikasi Karies Gigi, Dinkes Dorong Pencegahan Sejak Dini

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menyebut setengah atau 50 persen anak yang diperiksa pada pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menunjukkan tanda-tanda karies gigi (gigi berlubang).

    Data tersebut diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang menyasar pelajar di tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA yang telah berjalan sejak awal Agustus di berbagai wilayah kabupaten/kota di Sumsel.

    Setiap hari, sekitar 50 hingga 70 anak menjalani pemeriksaan mencakup kesehatan umum, termasuk gigi, mata, telinga, serta pengukuran berat dan tinggi badan.

    Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisnawarman, menyampaikan bahwa temuan tersebut menjadi peringatan penting akan perlunya peningkatan edukasi kesehatan gigi sejak dini.

    “Anak-anak harus dibiasakan menjaga kebersihan gigi sejak kecil. Kami akan memperkuat kegiatan promotif dan preventif melalui penyuluhan langsung di sekolah-sekolah,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan PKG bersama Wakil Gubernur dan Staf Khusus Menko Polhukam, Rabu (27/8/2025).

    Ia menjelaskan karies gigi yang tidak ditangani bisa menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan lainnya, sehingga pencegahan menjadi langkah utama yang akan ditempuh pemerintah daerah.

    “Melalui program PKG dan edukasi berkelanjutan, kita berharap dapat mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di kalangan pelajar sebagai generasi masa depan,” jelasnya.

    Ia mengatakan pelaksanaan program PKG di lapangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala, karena ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) di sejumlah puskesmas terbatas dalam enam bulan terakhir.

    “Kami telah mengajukan permintaan penambahan BMHP melalui rapat ASPAK bersama Kementerian Kesehatan. Harapannya, kebutuhan ini segera dipenuhi agar pelayanan tetap optimal,” kata dia.

  • Cegah Penyakit Sejak Dini, Pemerintah Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Anak Sekolah

    Cegah Penyakit Sejak Dini, Pemerintah Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Anak Sekolah

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Kesehatan Sumsel menggelar program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi siswa sekolah dasar guna cegah penyakit sejak dini.

    Pemerintah Provinsi Sumsel meninjau langsung pelaksanaan PKG ini di SDIT Royal Islamic School, yang berada di Jalan Merdeka Kota Palembang dengan sebanyak 189 siswa terdiri dari 147 siswa kelas 1 dan 42 siswa kelas 5 menjalani pemeriksaan kesehatan.

    “Para siswa menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi kondisi gigi, mata, telinga, serta deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Trisnawarman saat diwawancarai usai meninjau kegiatan CKG, Rabu (27/8/2025).

    Tris menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong deteksi dini dan pencegahan penyakit sejak usia dini.

    “Kami lakukan screening langsung di sekolah, lalu jika ditemukan masalah yang butuh penanganan lanjutan, siswa akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Pemeriksaan seperti EKG, USG, dan laboratorium sudah disiapkan di fasilitas kesehatan,” jelas Trisnawarman.

    Ia menyebutkan bahwa temuan paling banyak sejauh ini adalah masalah gigi berlubang, yang dialami lebih dari 50 persen siswa.

    Karena itu, pemerintah juga mendorong edukasi kesehatan gigi dan kebersihan pribadi sebagai bagian dari program ini.

    “Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Presiden RI dalam program layanan kesehatan gratis dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Dengan pendekatan promotif dan preventif, pemerintah berharap dapat menekan angka penyakit tidak menular dan membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” imbuhnya.

    Selain itu, program ini juga akan dilengkapi dengan pemberian vaksin, terapi, serta pemantauan kesehatan jangka panjang yang melibatkan puskesmas dan rumah sakit rujukan.

    “Melalui kegiatan ini, pemerintah tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, tetapi juga mengedukasi siswa tentang pola hidup sehat, termasuk pentingnya menjaga kebersihan gigi, pola makan bergizi seimbang, serta aktivitas fisik rutin,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang menyampaikan dukungannya terhadap program nasional tersebut.

    “Kami sangat mendukung penuh program prioritas Pak Presiden yang menyasar langsung anak-anak sekolah. Ini bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi penerus bangsa,” tuturnya.

    Sementara itu, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Politik, Bhinneka Putra Linanta mengatakan program cek kesehatan gratis ini akan berlangsung secara bertahap dan menyeluruh di seluruh Indonesia.

    “Ini bagian dari pemerataan layanan kesehatan. Kami pastikan semua anak, dari kota hingga pelosok desa bisa merasakan manfaatnya. Pemeriksaan rutin seperti ini sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini,” kata dia.

  • Rotasi Jabatan di Lingkungan Pemprov Prioritaskan Pengisian Posisi PLT dan Pensiunan

    Rotasi Jabatan di Lingkungan Pemprov Prioritaskan Pengisian Posisi PLT dan Pensiunan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra menyebut jika rencana rotasi jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memprioritaskan pengisian posisi PLT dan pensiunan.

    Edward menyampaikan masih ada beberapa jabatan yang dijabat oleh pelaksana tugas (PLT), serta beberapa lainnya yang akan segera kosong karena pejabatnya pensiun.

    “Memang belum difinalisasi nama-namanya. Tapi secara umum, kami sudah mulai menyusun langkah-langkah untuk mengisi jabatan-jabatan strategis yang kosong, baik karena pensiun maupun karena masih dijabat PLT,” ujar Edward saat ditemui langsung pada, Selasa (26/8/2025).

    Edward mengatakan jika proses tersebut kini sudah berjalan dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

    “Rotasi ini sudah mulai diproses. Ada berbagai tahapan yang harus dilalui, termasuk evaluasi terhadap kinerja, sikap perilaku, serta sejumlah aspek lainnya. Kami juga melakukan job fit untuk memastikan pejabat yang ditempatkan memang sesuai dengan posisi yang akan diemban,” katanya

    Ia menjelaskan rencana tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sumsel yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta diharapkan dapat membawa penyegaran sekaligus memperkuat efektivitas pelayanan publik di Sumsel.

    “Tujuannya jelas, agar semua elemen birokrasi bisa bergerak selaras dengan arah pembangunan yang telah dirancang. Dengan penempatan yang tepat, diharapkan program-program prioritas bisa dijalankan secara maksimal,” ucap dia.

  • Deru Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov Sumsel

    Deru Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru secara tegas melarang segala bentuk praktik jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

    “Saya tegaskan, tidak ada jual-beli jabatan. Jangan ada yang mencoba-coba mendekati siapa pun dengan imbalan materi, apalagi gubernur atau wakil gubernur,” tegas Deru saat diwawancarai langsung usai rapat koordinasi bersama seluruh OPD di Griya Agung Palembang, Senin (25/8/2025).

    Deru mengatakan proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan harus sepenuhnya berbasis pada integritas, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

    “Kita tidak mentoleransi segala bentuk pendekatan bermuatan materi yang ditujukan untuk memengaruhi kebijakan penempatan jabatan,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa pola mutasi akan dilakukan secara selektif dan objektif, mencakup promosi, demosi, rotasi antarposisi, maupun perpindahan dari instansi pusat atau daerah lain.

    Penilaian akan didasarkan pada kinerja, sikap, produktivitas, dan kebutuhan ril setiap unit kerja dilingkungan pemerintahan.

    “Saya merasakan dalam enam bulan terakhir masih ada OPD yang perlu percepatan. Kita akan dorong percepatan itu dengan strategi yang tepat, bukan dengan intervensi yang tidak sehat,” jelasnya.

    Menurutnya, memasuki masa yang secara hukum telah memungkinkan dilakukannya rotasi dan mutasi pejabat, banyak pihak mulai bermanuver (strategi).

    Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga marwah birokrasi dan melaporkan jika menemukan adanya upaya memperjualbelikan jabatan.

    “Kalau ada yang menjual-jual nama, segera laporkan. Tidak ada tempat bagi praktik seperti itu dalam pemerintahan yang bersih,” ucapnya.

    Peringatan ini menjadi sinyal kuat dari Pemprov Sumsel dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

    “Hanya ASN yang berintegritas dan berprestasi yang akan mendapat kepercayaan mengisi jabatan strategis ke depan,” pungkasnya.

  • Pemprov Sumsel Dukung Penulis Lokal, Peluncuran Buku jadi Langkah Promosi Budaya Baca

    Pemprov Sumsel Dukung Penulis Lokal, Peluncuran Buku jadi Langkah Promosi Budaya Baca

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendukung penulis lokal dalam perkembangan dunia literasi dengan menghadiri langsung peluncuran buku Jejak Penjual Kopi karya Chairul S. Matdiah.

    Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan keberadaan karya tulis dari penulis lokal harus mendapat dukungan serius, karena berperan penting dalam membangun budaya baca dan memperkaya khazanah literasi daerah.

    “Ini bukan hanya soal buku, tetapi tentang bagaimana kita mendorong masyarakat untuk lebih mencintai membaca, menulis, dan mendokumentasikan cerita-cerita dari lingkungan sekitar,” ujar Deru, Senin (25/8/2025).

    Menurutnya, buku Jejak Penjual Kopi berhasil mengangkat kisah nyata yang dekat dengan kehidupan masyarakat, namun sarat makna dan inspirasi.

    Ia menegaskan Pemerintah terbuka untuk berkolaborasi dengan penulis, komunitas literasi, dan institusi pendidikan dalam memperluas akses terhadap bacaan yang relevan dengan kearifan lokal.

    “Peluncuran buku semacam ini harus menjadi contoh bahwa karya lokal juga layak mendapat panggung,” tegasnya.

    Ia berharap langkah tersebut mampu memotivasi generasi muda Sumsel untuk tidak hanya menjadi pembaca, tetapi juga penulis yang mampu merekam zaman.

    “Jangan ragu menulis. Cerita-cerita sederhana bisa menjadi warisan berharga jika dituliskan dengan hati,” kata dia.

  • Gubernur Herman Deru Tegaskan Pemerataan Pendidikan Jadi Prioritas Pemprov Sumsel

    Gubernur Herman Deru Tegaskan Pemerataan Pendidikan Jadi Prioritas Pemprov Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerataan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Hal ini dibuktikan dengan rencana pembangunan gedung SMA Negeri Bingin Teluk Lokal Jauh Air Bening di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru.

    Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Minggu (24/8/2025), Herman Deru menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, tanpa terkecuali. “Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Ini jawaban atas keluhan warga tentang pelayanan pendidikan,” ujarnya.

    Gubernur mengakui masih banyak sekolah di wilayah terpencil yang belum memiliki gedung sendiri. Namun, ia berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini secara bertahap. “Tahun depan, meskipun status sekolah ini belum definitif, gedungnya harus dibangun melalui pola bantuan keuangan,” tegasnya.

    Herman Deru juga memberikan apresiasi kepada guru-guru yang tetap mengajar dalam kondisi serba terbatas. “Saya ucapkan terima kasih kepada guru yang mengorbankan waktu dan tenaga demi mencerdaskan bangsa,” katanya.

    Ia menambahkan, pemerintah tidak akan membiarkan ketimpangan fasilitas menghambat proses pendidikan. “Kepada guru, jangan kendor semangatnya. Kepada siswa, tetaplah bersemangat. Percayalah, pemerintah hadir untuk kalian,” imbuhnya.

    Rencana pembangunan ini didukung sepenuhnya oleh tokoh masyarakat setempat, salah satunya Pirsa, yang menghibahkan lahan seluas tiga hektar. “Ini bentuk kerja sama antara pemerintah dan masyarakat demi masa depan generasi muda,” kata Herman Deru.

    Sementara itu, Koordinator SMA Negeri Bingin Teluk, Priyono Putra, menceritakan bahwa sejak berdiri pada 2017, sekolah ini belum memiliki gedung permanen. “Kami sudah beberapa kali pindah, mulai dari rumah warga, balai desa selama tiga tahun, hingga kini menumpang di SD Negeri 1 Air Bening,” ungkapnya.

    Perjuangan ini membuktikan bahwa semangat untuk menuntut ilmu tidak pernah padam meskipun fasilitas terbatas. Namun, hadirnya dukungan pemerintah menjadi harapan besar bagi keberlanjutan pendidikan di daerah ini.

    Masyarakat berharap pembangunan gedung sekolah tidak hanya meningkatkan kenyamanan belajar, tetapi juga mendorong kualitas pendidikan setara dengan sekolah di wilayah perkotaan.

    Komitmen Herman Deru dalam pemerataan pendidikan ini sejalan dengan visi Sumsel Maju untuk Semua. Kehadiran fasilitas yang layak diharapkan menjadi tonggak baru kemajuan pendidikan di Musi Rawas Utara.