SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menerima Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) lahan Pelabuhan Tanjung Carat seluas 59,95 hektare dari BPN, menandai dimulainya tahap konstruksi proyek strategis tersebut.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan bahwa legalitas lahan merupakan aspek penting dalam melanjutkan pembangunan fisik pelabuhan yang telah lama direncanakan.
“Ini bukan lagi sekadar rencana, dengan sertifikat ini kita dapat melangkah ke tahap konstruksi,” ujar Deru, Rabu (27/8/2025).
Ia mengatakan pentingnya pelabuhan ini dalam memperkuat konektivitas logistik Sumsel dan menurunkan biaya distribusi barang.
“Keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat akan mempercepat ekspor komoditas unggulan daerah, seperti karet, sawit, dan batubara, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di provinsi lain,” katanya.
Selain mendukung sektor ekspor, pelabuhan ini juga diproyeksikan membuka peluang investasi di bidang industri, transportasi, dan jasa, yang secara langsung akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih aktif mengalokasikan anggaran dan menyelaraskan perencanaan tata ruang guna mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
“Tidak cukup hanya menunggu kebijakan pusat. Daerah juga harus berinisiatif dan proaktif,” tegasnya.
Dengan kepastian hukum yang kini telah dimiliki, proyek Pelabuhan Tanjung Carat dipastikan akan segera masuk tahap pembangunan fisik.
Selain itu, momentum ini beriringan dengan pelaksanaan Rakor GTRA yang mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan kemandirian daerah melalui reforma agraria dan penguatan tata ruang.
“Kami pastikan pengerjaan berjalan sesuai target agar manfaatnya segera bisa dinikmati masyarakat,” ucap dia.
