BPS dan Pemprov Sumsel Teken Nota Kesepakatan Dorong Penguatan Data dan Pertumbuhan Ekonomi

- Redaksi

Jumat, 12 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menandatangani nota kesepakatan dalam rangka memperkuat kerja sama penyediaan data statistik sektoral. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang akurat dan terukur.
Kesepakatan ini juga terjalin dengan Pemerintah di 17 Kabupaten Kota SE- Sumsel dan BPS Perwakilan 17 Kabupaten Kota tersebut. Satu persatu kepala daerah secara bergilir menandatangani kesepakatan terlihat juga wakil Walikota Pagaralam Hj. Bertha, bertempat di Pendopoan Griya Agung Palembang. Jumat (12/9/2025).
Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan, kehadiran data tunggal sangat penting untuk memastikan pembangunan di daerah berjalan tepat sasaran. Menurutnya, selama ini masih ada tumpang tindih dalam pengelolaan data sektoral yang menyebabkan perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya akurat.
“Selama ini data sering terpisah-pisah sehingga ada yang overlap, bahkan ada yang seharusnya tercatat tetapi justru tidak masuk. Padahal data menyangkut manusia itu sangat dinamis, berubah setiap detik. Dengan adanya integrasi bersama BPS, kita akan mendapatkan data yang mendekati akurat 100 persen,” ujar Deru, Kamis (12/9).
Ia mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumsel untuk berkomitmen memanfaatkan data yang disajikan BPS sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan. “Kita butuh dashboard data yang jelas agar setiap langkah pembangunan terencana dan terukur. Dengan data tunggal ini, kita bisa melangkah lebih akurat,” tegasnya.
Deru juga menyebut kesepakatan tersebut sebagai “tanda-tanda kebaikan” bagi Sumsel dalam memperkuat fondasi pembangunan. “Ini adalah momentum untuk melangkah lebih baik, membangun Sumsel yang tertata dengan perencanaan berbasis data,” imbuhnya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa ketersediaan data yang komprehensif menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. “Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan tidak hanya lengkap, tetapi juga bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan,” ujar Amalia, Kamis (12/9).
Dalam kesempatan itu, Amalia juga mengungkapkan capaian kinerja ekonomi Sumsel yang tumbuh sebesar 5,42 persen pada triwulan II 2025. Angka ini berada di atas rata-rata nasional dan menempatkan Sumsel sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Sumatera setelah Riau.
Menurutnya, potensi ekonomi Sumsel masih sangat luas, mengingat daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan. “Kalau kita lihat lebih dalam, PDRB per kapita Sumsel mencapai 4.735 dolar AS, tidak jauh dari rata-rata nasional 4.960 dolar AS. Bahkan, setara dengan PDB per kapita Iran yang berada di level 4.710 dolar AS,” jelas Amalia.
Meski demikian, ia menyoroti adanya ketimpangan antarwilayah. Kabupaten Muara Enim misalnya, memiliki PDRB per kapita tertinggi mencapai 11.477 dolar AS berkat kontribusi pertambangan, sementara Kabupaten Empat Lawang hanya 1.225 dolar AS. “Ini pekerjaan rumah bagi kita semua, bagaimana mendorong pemerataan pertumbuhan di setiap kabupaten/kota,” tegasnya.
Amalia juga menekankan pentingnya hilirisasi perkebunan, seperti kopi dan kelapa sawit, agar produk Sumsel tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. “Jika diolah menjadi produk hilir, nilai tambah akan meningkat dan peluang kerja baru bisa tercipta,” ujarnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Sumsel memiliki 6,62 juta penduduk usia kerja dengan 4,49 juta di antaranya telah bekerja. Tingkat pengangguran terbuka tercatat hanya 3,89 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 4,76 persen. Namun, tantangan masih ada karena hanya 2,71 juta pekerja yang bekerja penuh di atas 35 jam per minggu.
“Struktur ketenagakerjaan di Sumsel masih didominasi sektor pertanian (45 persen) dan perdagangan (16 persen). Artinya, kualitas pekerjaan perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bersihkan Lahan Samping Rumah, Pensiunan Kaget Temukan Granat Nanas Berkarat
Astra Motor Sumsel Ajak Komunitas Honda Rayakan Kemerdekaan Lewat Convoy Merdeka
Lima Jabatan Strategis Kejati Sumsel Berganti, Ini Daftar Pejabat Barunya
Semarak HUT ke-81 RI, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan 81 Mobil Bernuansa Merah Putih
Nenek 62 Tahun Jadi Korban KDRT, Suami Ancam Pakai Senjata Tajam
Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Ratu Dewa Siap Selaraskan Program Pemerintah Ke Daerah 
COD Senpi Rakitan Berujung Penangkapan, Pria Asal OKI Diciduk Polisi
Kajati Sumsel Perkuat Sinergi, Silaturahmi ke DPRD, Griya Agung dan Pengadilan Tinggi

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 17:27 WIB

Bersihkan Lahan Samping Rumah, Pensiunan Kaget Temukan Granat Nanas Berkarat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 17:19 WIB

Astra Motor Sumsel Ajak Komunitas Honda Rayakan Kemerdekaan Lewat Convoy Merdeka

Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:30 WIB

Lima Jabatan Strategis Kejati Sumsel Berganti, Ini Daftar Pejabat Barunya

Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:11 WIB

Semarak HUT ke-81 RI, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan 81 Mobil Bernuansa Merah Putih

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:53 WIB

Nenek 62 Tahun Jadi Korban KDRT, Suami Ancam Pakai Senjata Tajam

Berita Terbaru

Sumsel

Dalam Kehidupanku Pancasila sebagai Mahasiswa

Minggu, 16 Agu 2026 - 22:13 WIB

Sumsel

Menghidupkan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Saya

Minggu, 16 Agu 2026 - 22:02 WIB