PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) RI menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dirancang menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan seluruh kebijakan pembangunan nasional yang tepat sasaran.
Langkah pengumpulan basis data makro ini ditujukan untuk menghadirkan potret perekonomian yang utuh, valid, dan berbasis fakta riil di lapangan.
“Tentunya sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan gambaran ekonomi Sumatera Selatan yang akurat, lengkap, dan terkini. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan juga merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dalam rangkaian kegiatan Semarak Sensus Wong Kito di Benteng Kuto Besak Palembang, Minggu (28/6/2026).
Amalia memaparkan bahwa validasi data primer ini akan merangkum seluruh tingkatan klaster usaha masyarakat secara terintegrasi tanpa ada yang terlewat.
“Sensus ekonomi ini bukan sekadar menghitung jumlah usaha, tetapi merupakan upaya untuk menghadirkan setiap pelaku usaha, mulai dari pedagang kecil di pasar, petani, nelayan, UMKM, hingga perusahaan besar dan ekonomi rumah tangga dalam satu peta pembangunan,” jelasnya.
Arah kebijakan berbasis validitas data tersebut didukung penuh oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru yang juga hadir langsung dalam kegiatan nasional tersebut.
“Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data. Tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling saja. Jadi membangun sesuai dengan data sehingga mengenai sasaran yang tepat. Tidak coba-coba,” tegas Deru.
Ia menuturkan jika kesuksesan pemetaan ekonomi daerah ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras luar biasa dari tiga elemen penting di masyarakat.
“Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa. Kedua, petugas sensus itu sendiri. Ketiga, masyarakatnya,” ucap dia.
Penulis : Tia
Editor : Jaks
