SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan sikap permisif terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Sejumlah pakar menilai kegamangan ini bisa dibaca sebagai sinyal persetujuan terhadap usulan tersebut, berbeda dari sikap Jokowi sebelumnya saat menghadapi isu serupa.
Dilansir cnn indonesia, Senin (7/3/2022), sebelum berembus kembali pekan terakhir, isu perpanjangan masa jabatan atau tiga periode memang sudah dua kali mencuat di tiga tahun pertama periode kedua Jokowi.
Pertama kali wacana itu muncul pada akhir 2019, saat sejumlah kelompok mendorong perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi pun langsung menyatakan penolakan terhadap rencana itu.
Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga, ingin menjerumuskan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.
Isu tersebut kembali bergulir pada Maret 2021. Kala itu, mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut ada rencana besar dari Istana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu pun kembali menyatakan penolakan. Jokowi menegaskan dirinya adalah produk pemilihan langsung yang menjadi amanat UUD 1945 pascareformasi. Dia mengaku tak berminat untuk menambah masa jabatan.
Akhir-akhir ini, isu tersebut kembali muncul. Dua ketua umum partai pendukung pemerintah dengan tegas mengusulkan penundaan Pemilu 2024, dengan alasan Indonesia belum pulih dari pandemi Covid-19. Satu ketua partai lainnya memberikan sinyal serupa.
Jokowi belum bersuara secara terbuka. Akhir pekan lalu dia hanya bicara kepada Harian Kompas soal sikapnya terhadap wacana tersebut. Kata Jokowi, dia taat kepada konstitusi.
Meski demikian, Jokowi agak berbeda. Tak ada lagi penolakan. Bahkan, ia bilang usulan penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” kata Jokowi. “Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi.”
Sikap gamang Jokowi ini dikritik pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Ujang berkata Jokowi seharusnya tegas jika benar-benar tak setuju dengan usulan itu.
Dia curiga melunaknya Jokowi mulai memberi restu pada opsi penundaan pemilu. Hal itu terlihat dari mulai melunaknya sikap Jokowi.
“Soal sikap Presiden yang tidak jelas, tidak tegas, ini menandakan bahwa bisa jadi Presiden malu-malu, tetapi mau. Ini yang jadi pertanyaan publik juga,” kata Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (6/3).
Ujang mengingatkan Jokowi bahwa penundaan Pemilu 2024 melanggar konstitusi. Dia meyakini rakyat akan melawan rencana para elite politik tersebut.
Dia berpendapat kondisi ini agak berbeda dengan saat pengesahan revisi UU KPK atau UU Cipta Kerja, karena kini anggota koalisi Jokowi terbelah, dengan PDIP, Nasdem, dan Gerindra telah menyatakan penolakan.
Menurut Ujang, Jokowi hanya akan mempertaruhkan sisa masa jabatannya. Dia khawatir koalisi pemerintah pecah dan Jokowi keteteran menuntaskan periode kedua.
“UU Ciptaker diketok palu karena dukungan parpol koalisi sempurna, ormas-ormas mendukung. Lolos, walaupun memang dibatalkan MK. Kalau perpanjangan masa jabatan, tidak, tidak sepakat semua. Ada pro, ada kontra, ormas juga menolak,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai Jokowi mulai tergoda dengan perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, hal itu terjadi karena orang-orang di sekelilingnya mengabarkan seolah-olah mayoritas masyarakat mendukung.
Dia meminta Jokowi belajar dari akhir masa jabatan Presiden Soeharto. Kala itu, Soeharto memutuskan kembali mencalonkan diri usai dibujuk sejumlah orang dekat. Saat rakyat bulat menolak, tak ada satu pun yang berada di belakang Soeharto.
“Jangan sampai Pak Jokowi terlena dengan ucapan para pembantunya, tetapi dia tidak sadar konstitusi tidak menghendaki seperti itu. Jangan sampai di akhir masa jabatannya tragis seperti Pak Presiden Soeharto,” ujar Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (6/3).
Jokowi, kata Asrinaldi, harus sadar bahwa penundaan Pemilu 2024 akan menabrak konstitusi. Jokowi juga diminta sadar membiarkan atau menyetujui langkah itu sama saja mempertaruhkan dirinya sendiri.
Asrinaldi mengingatkan jumlah pendukung dan penolak Jokowi pada Pilpres 2019 beda tipis. Dia tak boleh terbuai ucapan manis elite politik sampai lupa bahwa rakyat terus mengawasi penggunaan kekuasaan.
“Jangan terlalu percaya diri yang bisa berdampak pada prestasi beliau yang hilang dari sejarah bangsa Indonesia,” ucapnya.
